Mitra Rakyat

Sebab, ada indikasi pemberian dilakukan oleh oknum kepolisian setempat meski sudah mengetahui adanya kegiatan tambang emas yang diduga ilegal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Sumbar Herman Tanjung menanggapi kegiatan tambang emas ilegal yang diduga berjalan lancar di kabupaten tersebut.

Berita terkait : Diduga Ada Tambang Emas Ilegal Berjalan Lancar di Kanagarian Sinuruik,Kab.Pasbar

"Karena, peluang dalam melakukan penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang dimaksud terbuka lebar. Karena, tindakan melanggar hukum terjadi di wilayah hukum oknum itu, namun tidak tersentuh tangan hukumnya," ujar Herman Tanjung pada Jum'at (17/9/2021) di Padang.

Menurut dugaan Herman Tanjung, hal ini dilakukan agar oknum tersebut bisa mengeruk keuntungan pada kegiatan ilegal mining tersebut.

Diduga kegiatan penambangan emas ilegal berjalan lancar di Kabupaten Pasaman Barat

Herman melanjutkan, mustahil kalau oknum polisi di Mapolsek Talamau itu tidak mengetahui adanya penambangan emas ilegal didaerah hukumnya. Merunut terhadap informasi masyarakat setempat beberapa waktu lalu, kegiatan ilegal mining itu sudah berjalan selama dua bulan terakhir ini.

"Oknum juga telah mengakui kepada media, bahwa sudah pernah sebelumnya melakukan pelarangan terhadap kegiatan ilegal mining itu, artinya memang ada kegiatan tersebut," ulasnya.

Dan oknum dimaksud juga mengatakan penambangan dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan mesin dompeng, itu artinya pihak kepolisian setempat telah mengetahui adanya kegiatan ilegal mining. Tapi apakah tambang emas yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat itu memiliki izin, ungkapnya.

"Saat ini kegiatan penambangan kembali terjadi, apalagi sekarang sudah menggunakan alat berat, faktanya dilapangan ditemukan alat berat yang sedang bekerja," pungkasnya.

Saat dikonfirmasi kepada Kombes Pol Stevanus Satake Bayu SIK, selaku Kabid Humas Polda Sumbar mengatakan akan mengecek dugaan tambang emas tersebut.

" Kami akan mengecek kelapangan terkait kegiatan penambanangan emas yang diduga ilegal itu, apakah memiliki izin atau tidak,"ucapnya singkat, via telpon Jum'at (17/9/2021).

Sementara Kapolri melalui peraturan yang dikeluarkan, mengatur larangan bagi anggotanya menjalankan bidang usaha atau bisnis tertentu dalam Peraturan Kapolri Nomor 9/2017 tentang Usaha bagi Anggota Polri.

Bidang usaha itu antara lain bisnis yang dapat merugikan negara, bisnis pengadaan di lingkungan kepolisian, dan bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto pernah mengatakan bahwa perkap itu dikeluarkan sebagai bentuk pencegahan atas bidang usaha yang dilarang.

"Perkap itu kan mengatur secara umum, tidak mengatur secara khusus. Bukan karena ada terus dilarang. Aturan itu untuk mengatur, mencegah," kata Setyo di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) saat itu.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*Derim/rl*

MR.com,Pasbar|Diduga tambang emas ilegal berjalan lancar tanpa hambatan di Nagari Tombang, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Menurut informasi masyarakat setempat, kegiatan tambang ilegal ini dibekingi oknum Polri.

Salah seorang warga yang merupakan tokoh masyarakat didaerah itu mengatakan benar ada kegiatan penambangan emas ilegal sedang berjalan didaerah ini.

"Memang benar, dalam waktu dua bulan ini ada kegiatan penambangan emas yang diduga ilegal di aliran sungai Batang Pasaman Kampung Tombang Mudik, Kejorongan Tombang Nagari Sinuruik, Kab.Pasaman Barat," terang warga yang tidak inginkan namanya ditulis, pada Kamis(2/9/2021) di lokasi tambang.

Dilanjutkannya, diduga pemain dibelakang kegiatan tambang ilegal ini merupakan oknum Polri, salah satunya saat ini menjabat sebagai Kapolsek. 

" Berikut data pelaku kegiatan ilegal mining ini, inisial SL oknum polri yang sedang dinas di Polres Payakumbuh, AS wiraswasta, KD wiraswasta," demikian tokoh masyarakat itu menjelaskan.

Setiap oknum masing-masingnya memiliki alat berat jenis eskapator, kemudian diduga kegiatan tersebut dibeking oleh oknum polri yang dinas di Mapolda Sumbar dan Mapolsek Talamau, juga didukung oknum masyarakat setempat, kata warga itu lagi.

Kembali dia menjelaskan, untuk bisa menjadi salah satu penambang, ada prosedur yang harus diikuti. Sebelum masuk kita harus melapor dulu kepada Kapolsek setempat, selain itu juga mesti pandai menyesuaikan diri dilingkungan masyarakat, ungkapnya.

" Kemudian prosedur lainya, kita harus membagi hasil penambangan kepada masyarakat sebanyak 20 %, untuk operator alat berat 5 %, untuk anak yatim, panti jompo dan mesjid 5 % dan untuk uang koordinasi 5 %," terang warga itu.

Dampak dari penambangan ilegal tersebut, air sungai yang merupakan salah satu sumber air oleh masyarakat menjadi keruh. Kami berharap pihak berwajib untuk segera bertindak agar kegiatan melanggar hukum ini tidak terus berlanjut, pungkasnya.

Namun Kepala Polisi Sektor(Kapolsek) Talamau, Junaidi saat dikonfirmasi membantah adanya kegiatan tambang emas ilegal di daerah hukumnya itu.

"Kalau info dua bulan itu tidak benar, yang ada giat tambang dompeng masyarakat pribumi, untuk berita ada info giat alat berat kami dari Polsek Talamau sudah adakan larangan," demikian Kapolsek tersebut menjelaskan, Rabu(15/9/2021) via telpon.

Selanjutnya, karena cuaca sekarang ini tidak bagus dan medannya tidak bisa ditempuh kendaraan roda 4, insyaallah besok kami akan cek kebenaran dan datangi lokasi dan akan kami lakukan tindakan, tutupnya singkat.

Sebelumnya, Baharudin R anggota Komisi III DPRD Kab.Pasbar dalam rapat bersama warga di kanagarian Sinuruik pernah mengatakan tidak mengetahui adanya dugaan kegiatan penambangan emas ilegal tersebut.

"Saya tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut, dengan ini saya khawatirkan warga beranggapan saya mengetahuinya," kata Baharudin, Selasa(31/8/2021) di Kenagarian Sinuruik.

Saya perlu meluruskan ini, kata beliau lagi, pertama kebersihan pejabat yang ada di nagari Sinuruik. Kalau saya tahu ada penambangan tentu juga akan diketahui Niniak Mamak setempat dan anggota Badan Musyawarah (bamus) yang ada didaerah ini, ujarnya.

"Ini seolah-olah kami sudah berkompromi untuk membiarkan ada nya penambangan illegal ini," tutur Baharudin.

Persoalan yang timbul saat ini seakan terulang kembali, karena kita ketahui sebelumnya juga pernah ada penambangan emas ilegal seperti ini, tetapi telah dibubarkan, katanya.

"Kita tidak mengetahui siapa pelakunya, dan dugaan kita sementara pelakunya berinisial SR dan alat ini berasal dari Kinali," ujar mantan Bupati Pasbar tersebut.

Kami seluruh masyarakat Nagari Sinuruik dengan tegas menolak keberadaan penambangan emas di Tombang Mudiak ini, sebab dampaknya jelas akan merusak alam lingkungan di nagari ini, tandasnya.

" Kami menduga ada campur tangan oknum Aparat Penegak Hukum (APH), sebab kegiatan ini seakan berjalan tanpa ada halangan dari APH tersebut," ujar Baharudin lagi.

Kami meminta agar oknum APH ini dapat ditindak dan diusut tuntas oleh instansi yang bersangkutan.Tidak mungkin penambangan ilegal ini bisa berlangsung tanpa ada bekingan dari oknum berwajib, ulasnya.

Dilanjutkan Baharudin, kita menghindari dampak yang akan terjadi kedepan akibat penambangan ilegal ini.

"Untuk itu kami minta kepada Kapolres Pasbar, bahkan kepada Kapolda Sumbar sekaligus untuk melakukan penindakan terhadap anggotanya yang diduga menjadi pembeking di penambangan ini," tutupnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*Derim/rl*

MR.com,Padang|Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima (BWSS V) Padang memulai pengerjaan normalisasi sungai Batang Kandih dan perbaikan Bendungan Irigasi Kasang Dua yang terletak di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.

"Normalisasi sungai Batang Kandih dan perbaikan Bendungan Irigasi Kasang Dua dilakukan sebagai bentuk gerak cepat Pemerintah Kota Padang dalam penanganan darurat banjir yang merendam Perumahan Griya Anak Air Permai, Kelurahan Batipuh Panjang 18 Agustus 2021 lalu," demikian Walikota Padang Hendri Septa mengatakan Selasa(14/9/2021) saat meninjau lokasi pekerjaan.

Pada  tanggal 9 September 2021 lalu kita telah meninjau Bendungan Irigasi Kasang Dua ini. Kita sudah lihat langsung, karena kewenangan perbaikannya di BWSS V maka kita kirim surat. Dan Alhamdulillah telah dimulai pengerjaannya, ungkap Walikota Padang itu.

Lebih lanjut dikatakan Walikota, penanganan yang dilakukan berupa pengerukan sedimen yang berada di tengah sungai dan pemindahan sisa bangunan bendungan yang rusak, sehingga arah aliran air kembali ke asalnya dan tidak mengarah ke pemukiman warga.

"Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada BWSS V Padang yang telah merespon permohonan kami ini, sehingga penanganan bendungan ini cepat dilakukan. Kita menargetkan dua minggu ke depan normalisasi sungai Batang Kandih ini dapat diselesaikan," ujar Wako Hendri Septa.   

Orang nomor satu di Kota Padang itu berharap, dengan adanya normalisasi sungai Batang Kandih dan perbaikan Bendungan Irigasi Kasang Dua ini diharapkan ke depannya dapat mencegah banjir yang terjadi di Kecamatan Koto Tangah. 

Hadir mendampingi Kadis Perkim atau Plt. Kadis PUPR Kota Padang Tri Hadiyanto, Camat Koto Tangah Junie Nursyamza, Kabid SDAD PUPR dan Lurah Balai Gadang. 

*Realis Humas Kota Padang*

"Pembagian nasi beserta santunan pada anak yatim disebut sebagai Program Jumat Berkah  oleh Tim Baiyo Commonity 28 ini," demikian Abil Malin Kayo menyampaikan.

Kadang kita memberi bukan karena kita kaya, tapi karena kita tahu bagaimana rasanya ketika kita tak punya apa-apa, ungkap Abil.

Aksi sosial ini merupakan kegiatan kesekian kalinya kami lakukan dan insyaallah akan terus berlanjut setiap bulan dan selalu menjadi berkah dihari Jum'at, katanya lagi.

Abil Malin kayo berharap program ini dapat meringankan beban saudara kita  dimasa darurat pandemi.

" Semoga program Jum'at berkah ini bisa membantu saudara kita yang sedang menghadapi masa sulit akibat pandemi yang berkepanjangan," ujarnya.

Program ini dimotori oleh PT Sapi Gila Baiyo 28 berikut donatur lainnya. "Memang Program Jumat Berkah ini dilakukan kesekian kalinya dan akan  rutin setiap jumat, insyaallah saya mohon do'anya". 

Program jumat berbagi ini menjadi salah satu program PT Sapi Gila BAIYO 28,kami setiap bulan akan berbagi makanan atau sembako untuk warga dan masyarakat yang membutuhkan.

"Semoga dengan gerakan Program Jumat Berkah ini banyak yang mengikuti langkah kita guna meringankan beban anak yatim  ditengah pandemi, dan saya sangat terharu ketika ada donatur yang ikut serta memberikan donasi untuk program ini, semoga Allah memudahkan kita untuk terus berbuat kebaikan," tutupnya.

Di HUT yang ke-20 ini Partai Demokrat melaksanakannya secara sederhana dan terbatas secara virtual (vidcon) bersama kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air.

Acara vidcon yang terhubung langsung pengurus DPP Demokrat Convention Center di Jakarta dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimukti Yudhoyono yang turut dihadiri Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen), Teuku Riefky Harsya dan pejabat Partai Demokrat lainnya beserta tamu undangan.

Acara virtual tersebut juga Pasbar Endra Yama Putra, Nazwar, Subandrio, Joniwar, Syahriman, Sifrowati (Ketua Perempuan Demokrat Pasbar). serta Kader muda Demokrat Yondrizal,SH MH dan sejumlah kader Demokrat Pasbar.

Menurut  Yulianto, di masa pandemi ini, sengaja menggelar HUT Demokrat dirumahnya untuk menghindari kerumuman masyarakat yang ingin ikut serta perayaan hari jadi partai berlogo mercy itu. Apalagi pemberlakuan PPKM oleh Pemkab Pasbar yang dimulai dari awal September.

"Walaupun secara virtual. tapi tidak mengurangi khidmatnya acara dua dekade Dekokrat Bersama Rakyat ini,"

Mantan Bupati Pasaman Barat itu mengatakan, 20 tahun Partai Demokrat tentu merupakan sebuah perjalanan panjang. Alhamdulillah kita bersyukur sebab partainya telah menginjak 2 dekade. 

"Alhamdulillah, kita berharap bisa terus amanah, dalam hal memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat. HUT Demokrat pada tanggal 9 September, juga bertepatan ulang tahun ke 72 pendiri Demokrat Pak SBY. Selama 20 tahun kita berkolaborasi dengan rakyat meskipun pasang surut, tapi kami masih bisa bertahan," terang Yulianto. 

"Serta ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dalam hal ini selalu membina Partai Demokrat, selalu memberikan supot terbaik kepada Partai Demokrat," ucap Yulianto

Ia juga mengatakan, Mengisi kegiatan HUT Demokrat tahun 2021 ini. Kita dari DPC Partai Demokrat Pasbar sudah melaksanakan program  bulan bakti Partai Demokrat  beberapa minggu yang lalu. 

Wakil DPRD Pasbar dari Fraksi Demokrat yakni Endra Yama Putra juga menyampaikan, untuk menghadapi Pileg dan Pilkada 2024 Partai Demokrat berupaya akan lebih meningkatkan lagi.

"Sehubungan dengan meningkatnya elektabilitas Partai Demokrat, harapan kita untuk kedepannya, tentunya untuk menghadapi Pileg dan Pilkada 2024, mudah-mudahan suara Partai Demokrat lebih meningkat, sehingga dapat berpertisipasi untuk mengusung calon Pemimpin Pasbar kedepan," pungkasnya.

"Kita bersyukur tren Partai Demokrat saat ini disebut terus menanjak. Hal itu juga menjadi optimisme menatap kontestasi  Pilkada Pasbar mendatang," ujar

Sementara Yondrizal kader muda Demokrat Pasbar berharap, di usia ke-20  Demokrat tetap menjadi partai politik (parpol) yang konsisten dan tidak memiliki standar ganda.

"Ketika berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, Demokrat harus tetap menghormati demokrasi dan hak-hak asasi manusia, memperjuangkan kepentingan rakyat utamanya golongan tidak mampu, serta membuat ekonomi adil.

Lebih lanjut, Yondrizal berharap agar partai Demokrat bisa terus konsisten memperjuangkan suara-suara rakyat. "Mudah-mudahan partai demokrat dapat terus konsisten," tandasnya.

Pada Vidcon yang diikuti 10.000 kader Demokrat, penyampain Ketua Umum Partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono itu, yakni Agus Harimukti Yudhoyono, saat acara berlangsung menyampaikan selama satu setengah tahun kepemimpinan AHY.

"Alhamdulillah sudah banyak yang kita lakukan, yaitu sejumlah terobosan, tapi itu juga jauh dari kesempurnaan," sebut AHY. 

AHY lalu menjelaskan beberapa hal yang menurutnya sudah dilakukan Demokrat dalam membantu Pemerintah menangani pandemi, salah satunya adalah membagikan perlengkapan medis ke tenaga kesehatan.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta kader Demokrat tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat saat berada baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Demokrat mesti berdiri di depan sebagai penjuru dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi.

"Demokrasi membuka ruang untuk perbedaan pemikiran tersebut dan kami ingin terus konsisten menyuarakan aspirasi rakyat, kita berkoalisi dengan akal sehat, dengan hati nurani dan juga pada akhirnya dengan suara rakyat yang sejatinya suara Tuhan," tuturnya.(Dedi)

Program KOTAKU dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. 

Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan, pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan, penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta, pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) masyarakat.

Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah melingkupi pada aspek kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi pengamanan proteksi kebakaran dan ketersediaan ruang terbuka publik.

Mengacu kepada 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh tersebut, langkah penanganan kawasan pun dilakukan melalui Kelompok Swadaya Masyarat (KSM).

Salah satu lokasi sasaran KOTAKU ini adalah pada di Korong Pasar Lubuak Aluang dan Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, disini kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan jalan lingkungan beserta drainase. 

Dulu kawasan ini apabila hujan turun selalu banjir, anak sekolah kesulitan kalau kesekolah, namun setelah dilaksanakan pembangunan KOTAKU ini tidak ada lagi banjir, kami lebih nyaman tutur Asnawi Purnama seorang warga setempat.

Memang di lokasi ini permasalahan utama adalah ketiadaan jalan akses yang baik dan drainase yang mumpuni, sehingga sering terjadi kebanjiran hal ini ditambah dengan limpahan air dari Pasar Lubuk Alung, namun setelah dibangun jalan beserta drainase permasalahan tersebut sudah teratasi.**