Mitra Rakyat

MR.com,Padang|Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima (BWSS V) Padang memulai pengerjaan normalisasi sungai Batang Kandih dan perbaikan Bendungan Irigasi Kasang Dua yang terletak di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.

"Normalisasi sungai Batang Kandih dan perbaikan Bendungan Irigasi Kasang Dua dilakukan sebagai bentuk gerak cepat Pemerintah Kota Padang dalam penanganan darurat banjir yang merendam Perumahan Griya Anak Air Permai, Kelurahan Batipuh Panjang 18 Agustus 2021 lalu," demikian Walikota Padang Hendri Septa mengatakan Selasa(14/9/2021) saat meninjau lokasi pekerjaan.

Pada  tanggal 9 September 2021 lalu kita telah meninjau Bendungan Irigasi Kasang Dua ini. Kita sudah lihat langsung, karena kewenangan perbaikannya di BWSS V maka kita kirim surat. Dan Alhamdulillah telah dimulai pengerjaannya, ungkap Walikota Padang itu.

Lebih lanjut dikatakan Walikota, penanganan yang dilakukan berupa pengerukan sedimen yang berada di tengah sungai dan pemindahan sisa bangunan bendungan yang rusak, sehingga arah aliran air kembali ke asalnya dan tidak mengarah ke pemukiman warga.

"Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada BWSS V Padang yang telah merespon permohonan kami ini, sehingga penanganan bendungan ini cepat dilakukan. Kita menargetkan dua minggu ke depan normalisasi sungai Batang Kandih ini dapat diselesaikan," ujar Wako Hendri Septa.   

Orang nomor satu di Kota Padang itu berharap, dengan adanya normalisasi sungai Batang Kandih dan perbaikan Bendungan Irigasi Kasang Dua ini diharapkan ke depannya dapat mencegah banjir yang terjadi di Kecamatan Koto Tangah. 

Hadir mendampingi Kadis Perkim atau Plt. Kadis PUPR Kota Padang Tri Hadiyanto, Camat Koto Tangah Junie Nursyamza, Kabid SDAD PUPR dan Lurah Balai Gadang. 

*Realis Humas Kota Padang*

"Pembagian nasi beserta santunan pada anak yatim disebut sebagai Program Jumat Berkah  oleh Tim Baiyo Commonity 28 ini," demikian Abil Malin Kayo menyampaikan.

Kadang kita memberi bukan karena kita kaya, tapi karena kita tahu bagaimana rasanya ketika kita tak punya apa-apa, ungkap Abil.

Aksi sosial ini merupakan kegiatan kesekian kalinya kami lakukan dan insyaallah akan terus berlanjut setiap bulan dan selalu menjadi berkah dihari Jum'at, katanya lagi.

Abil Malin kayo berharap program ini dapat meringankan beban saudara kita  dimasa darurat pandemi.

" Semoga program Jum'at berkah ini bisa membantu saudara kita yang sedang menghadapi masa sulit akibat pandemi yang berkepanjangan," ujarnya.

Program ini dimotori oleh PT Sapi Gila Baiyo 28 berikut donatur lainnya. "Memang Program Jumat Berkah ini dilakukan kesekian kalinya dan akan  rutin setiap jumat, insyaallah saya mohon do'anya". 

Program jumat berbagi ini menjadi salah satu program PT Sapi Gila BAIYO 28,kami setiap bulan akan berbagi makanan atau sembako untuk warga dan masyarakat yang membutuhkan.

"Semoga dengan gerakan Program Jumat Berkah ini banyak yang mengikuti langkah kita guna meringankan beban anak yatim  ditengah pandemi, dan saya sangat terharu ketika ada donatur yang ikut serta memberikan donasi untuk program ini, semoga Allah memudahkan kita untuk terus berbuat kebaikan," tutupnya.

Di HUT yang ke-20 ini Partai Demokrat melaksanakannya secara sederhana dan terbatas secara virtual (vidcon) bersama kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air.

Acara vidcon yang terhubung langsung pengurus DPP Demokrat Convention Center di Jakarta dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimukti Yudhoyono yang turut dihadiri Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen), Teuku Riefky Harsya dan pejabat Partai Demokrat lainnya beserta tamu undangan.

Acara virtual tersebut juga Pasbar Endra Yama Putra, Nazwar, Subandrio, Joniwar, Syahriman, Sifrowati (Ketua Perempuan Demokrat Pasbar). serta Kader muda Demokrat Yondrizal,SH MH dan sejumlah kader Demokrat Pasbar.

Menurut  Yulianto, di masa pandemi ini, sengaja menggelar HUT Demokrat dirumahnya untuk menghindari kerumuman masyarakat yang ingin ikut serta perayaan hari jadi partai berlogo mercy itu. Apalagi pemberlakuan PPKM oleh Pemkab Pasbar yang dimulai dari awal September.

"Walaupun secara virtual. tapi tidak mengurangi khidmatnya acara dua dekade Dekokrat Bersama Rakyat ini,"

Mantan Bupati Pasaman Barat itu mengatakan, 20 tahun Partai Demokrat tentu merupakan sebuah perjalanan panjang. Alhamdulillah kita bersyukur sebab partainya telah menginjak 2 dekade. 

"Alhamdulillah, kita berharap bisa terus amanah, dalam hal memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat. HUT Demokrat pada tanggal 9 September, juga bertepatan ulang tahun ke 72 pendiri Demokrat Pak SBY. Selama 20 tahun kita berkolaborasi dengan rakyat meskipun pasang surut, tapi kami masih bisa bertahan," terang Yulianto. 

"Serta ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dalam hal ini selalu membina Partai Demokrat, selalu memberikan supot terbaik kepada Partai Demokrat," ucap Yulianto

Ia juga mengatakan, Mengisi kegiatan HUT Demokrat tahun 2021 ini. Kita dari DPC Partai Demokrat Pasbar sudah melaksanakan program  bulan bakti Partai Demokrat  beberapa minggu yang lalu. 

Wakil DPRD Pasbar dari Fraksi Demokrat yakni Endra Yama Putra juga menyampaikan, untuk menghadapi Pileg dan Pilkada 2024 Partai Demokrat berupaya akan lebih meningkatkan lagi.

"Sehubungan dengan meningkatnya elektabilitas Partai Demokrat, harapan kita untuk kedepannya, tentunya untuk menghadapi Pileg dan Pilkada 2024, mudah-mudahan suara Partai Demokrat lebih meningkat, sehingga dapat berpertisipasi untuk mengusung calon Pemimpin Pasbar kedepan," pungkasnya.

"Kita bersyukur tren Partai Demokrat saat ini disebut terus menanjak. Hal itu juga menjadi optimisme menatap kontestasi  Pilkada Pasbar mendatang," ujar

Sementara Yondrizal kader muda Demokrat Pasbar berharap, di usia ke-20  Demokrat tetap menjadi partai politik (parpol) yang konsisten dan tidak memiliki standar ganda.

"Ketika berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, Demokrat harus tetap menghormati demokrasi dan hak-hak asasi manusia, memperjuangkan kepentingan rakyat utamanya golongan tidak mampu, serta membuat ekonomi adil.

Lebih lanjut, Yondrizal berharap agar partai Demokrat bisa terus konsisten memperjuangkan suara-suara rakyat. "Mudah-mudahan partai demokrat dapat terus konsisten," tandasnya.

Pada Vidcon yang diikuti 10.000 kader Demokrat, penyampain Ketua Umum Partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono itu, yakni Agus Harimukti Yudhoyono, saat acara berlangsung menyampaikan selama satu setengah tahun kepemimpinan AHY.

"Alhamdulillah sudah banyak yang kita lakukan, yaitu sejumlah terobosan, tapi itu juga jauh dari kesempurnaan," sebut AHY. 

AHY lalu menjelaskan beberapa hal yang menurutnya sudah dilakukan Demokrat dalam membantu Pemerintah menangani pandemi, salah satunya adalah membagikan perlengkapan medis ke tenaga kesehatan.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta kader Demokrat tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat saat berada baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Demokrat mesti berdiri di depan sebagai penjuru dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi.

"Demokrasi membuka ruang untuk perbedaan pemikiran tersebut dan kami ingin terus konsisten menyuarakan aspirasi rakyat, kita berkoalisi dengan akal sehat, dengan hati nurani dan juga pada akhirnya dengan suara rakyat yang sejatinya suara Tuhan," tuturnya.(Dedi)

Program KOTAKU dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. 

Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan, pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan, penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta, pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) masyarakat.

Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah melingkupi pada aspek kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi pengamanan proteksi kebakaran dan ketersediaan ruang terbuka publik.

Mengacu kepada 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh tersebut, langkah penanganan kawasan pun dilakukan melalui Kelompok Swadaya Masyarat (KSM).

Salah satu lokasi sasaran KOTAKU ini adalah pada di Korong Pasar Lubuak Aluang dan Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, disini kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan jalan lingkungan beserta drainase. 

Dulu kawasan ini apabila hujan turun selalu banjir, anak sekolah kesulitan kalau kesekolah, namun setelah dilaksanakan pembangunan KOTAKU ini tidak ada lagi banjir, kami lebih nyaman tutur Asnawi Purnama seorang warga setempat.

Memang di lokasi ini permasalahan utama adalah ketiadaan jalan akses yang baik dan drainase yang mumpuni, sehingga sering terjadi kebanjiran hal ini ditambah dengan limpahan air dari Pasar Lubuk Alung, namun setelah dibangun jalan beserta drainase permasalahan tersebut sudah teratasi.**

Pasalnya, proyek pemeliharaan pagar dilingkungan gedung DPRD Sumbar tersebut tidak jelas manfaatnya. Sementara dilihat pagar yang lama masih bagus dan kokoh. Kalau untuk sekedar pemeliharaan saja, tidak mesti menghabiskan uang sebesar Rp 1,4 miliar.

Ketua DPRD Sumbar Supardi Bantah Ada Daftar Nama Media Yang Bisa Masuk Kelokasi Proyek Rumdin, Pengamat Hukum: Ada Sandiwara Pada Proyek Tersebut

" Kegiatan pemeliharaan pagar gedung DPRD Sumbar ini menurut saya belum patut dikerjakan senilai 1,4 miliar. Pagar yang bagaimana dilakukan pemeliharaan dengan uang sebesar itu," demikian Ir.Indrawan sebagai pengamat pembangunan di Sumbar menyampaikan Rabu(8/9/2021) di Padang.

Apalagi pemeliharaan dilakukan saat kondisi ekonomi masyarakat yang sangat mengkhawatirkan akibat pandemi seperti sekarang ini, ungkapnya.

Herman Tanjung : Apakah Patut Pengadaan Baju Dinas Mahal Ditengah Kondisi Keuangan Masyarakat Yang Sulit

" Yang tidak kita pahami, progres pekerjaan tersebut tidak jelas. Hingga kemarin saya perhatikan pekerjaan yang dilaksanakan CV Attam Karya masih sebatas penggalian lobang dengan tumpukan material," ujarnya.

Dikhawatirkan proyek pemeliharaan ini hanya sebagai objek mencari keuntungan saja oleh pihak-pihak yang memiliki kesempatan, pungkasnya.

Sebelumnya saat dikonfirmasi kepada Raflis Sekwan DPRD Sumbar mengatakan, kegiatan pemeliharaan pagar ini merupakan dampak dari kejadian masa lalu.

" Ditahun lalu ada sekitar 20 ribu demonstran mahasiswa mendatangi gedung ini. Pada saat itu sempat ada kericuhan, dan gedung berikut fasilitasnya menjadi sasaran," kata Raflis,Rabu(1/9/2021) diruang kerjanya.

Diteruskan Raflis, akibat kericuhan tersebut, kalau dihitung-hitung pemerintah mengalami kerugian mencapai 5,3 miliar.

Dari pengamalan itulah pekerjaan pemeliharaan pagar ini dilakukan. Pagar yang akan dikerjakan merupakan pagar besi setinggi 4 meter. Seperti pagar betis, agar kejadian sebelumnya itu dapat diantisipasi, apabila terjadi lagi, ulasnya singkat.

Saat dikonfirmasi kepada Kevin menurut informasi  sebagai kontraktor pelaksana dari CV Attam Karya terkait tanggal kontrak. Kevin mengatakan tidak ingat.

" Saya tidak ingat kapan tanggal kontraknya, dan progres pekerjaan itu," ucapnya singkat via telpon.

Dilokasi pekerjaan tidak terlihat keberadaan direksikeet sebagai kantor dilapangan. 

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*

MR.com,Sumbar|Proyek Revitalisasi Seribu Rumah Gadang (SRG)  merupakan salah satu program Direktif Presiden Joko Widodo yang dicanangkan secara resmi pada peringatan Hari Pers ditahun 2018 lalu di Padang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengatakan, penataan kawasan pusaka SRG intinya adalah pemugaran rumah gadang dengan melibatkan tukang-tukang tuo yang memiliki keahlian dalam membangun serta membuat ornamen bangunan, seperti ukir-ukiran.

"Keahlian ini perlu terus dipelihara, sehingga kegiatan pemugaran ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi masyarakat setempat dalam memelihara tradisi dan keahlian yang unik ini," kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Senin (3/8/2020) tahun kemarin.

Berita terkait: Temuan BPK RI Pada Proyek Revitalisasi Seribu Rumah Gadang, Mahdiyal: Kalau BPPW Sumbar Bekerja Sesuai Aturan Tentu Tidak Akan Ada Temuan

Dan proses serah kelola Revitalisasi SRG dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(Kementerian PUPR) kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah dilakukan melalui Balai Prasana Pelaksana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat (BPPW Sumbar), pada Jum'at (4/6/2021) waktu lalu.

Revitalisasi SRG ini sendiri merupakan bentuk dukungan Pemerintah terhadap upaya pelestarian budaya melalui pembangunan sarana dan prasarana, oleh karena itu program ini dinilai sangat strategis.

Namun sayangnya, program direktif presiden Joko Widodo tersebut diduga dimanfaatkan oleh sekelompok pihak yang hanya berkepentingan dalam mencari keuntungan saja.

" Buktinya, saat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam melakukan tugas diduga telah mendapati temuan yang mengakibatkan pihak Balai PPW Sumbar harus mengembalikan uang kepada negara," demikian Ir.Indrawan mengatakan Rabu(8/9/2021) di Padang.

Sebagai pengamat pembangunan Ir.Indrawan menilai pelaksanaan proyek revitalisasi SRG ini kalau dikerjakan sesuai dengan perencanaan awal, pasti BPK RI tidak mendapatkan temuan tersebut.

"Diduga pelaksanaan revitalisasi SRG yang menelan anggaran sebesar Rp.69 Miliar dengan melibatkan PT Wisana Matra Karya sebagai kontraktor pelaksana dan PT. Jakarta Konsultindo sebagi Konsultan Perencana itu tidak mengacu terhadap perencanaan awal," ujar Indrawan.

Akibatnya pihak BPPW Sumbar harus mengembalikan kerugian negara menurut informasinya mencapai 2miliar, kata Indrawan.

Apabila uang sebesar Rp 2 miliar itu tidak dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan BPK RI, niscaya BPPW Sumbar harus menghadapi proses hukum yang berlaku di negara ini, bisa menjadi kasus pidana korupsi, ulasnya.

Kemudian temuan tersebut juga berkaitan terhadap mutu dan kualitas pekerjaan. "Apakah mutu dan kualitas rumah gadang sebanyak 32 unit dan fasilitas lain yang dikerjakan sudah sesuai dengan harapan," tegasnya.

Menurut Indrawan, untuk mutu dan kualitas rumah gadang yang dikerjakan berikut fasilitas lainnya patut dicurigai. Karena ini berkaitan dengan asas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

" Semoga pihak Aparat Penegak Hukum segera mengusut tuntas kasus yang diduga telah rugikan uang negara ini," pungkasnya.

Hingga berita terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya,*tim*