Mitra Rakyat

Diduga proyek dengan nomor kontrak 620/04/KTR-BM/2021 milik Dinas PUPR Provinsi Sumbar itu ada unsur kesengajaan dalam melakukan pembohongan publik. Karena pada papan informasi kontraktor tidak menulis nama konsultan pengawas.

Selanjutnya kontraktor sengaja menggunakn material  yang ada dilokasi pekerjaaan dan tidak memiliki izin Quarry.

Hal itu ditegaskan ketua MPC Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Padang, Roy Madea Oka akrab disapa Boni, saat tinjau lokasi lapangan, pada Jumat (30/7/2021).

Berdasarkan dokumentasi foto dan video yang diambilnya sendiri. Kuat dugaan  pihak rekanan dengan sengaja melakukan kecurangan demi meraup keuntungan.

"Terekam kontraktor mengambil material batu cadas hasil pecahan tebing bukit yang ada di lokasi proyek, yang kemudian dimanfaatkan untuk pemadatan atau pengerasan jalan, serta pembuatan saluran,"beber Boni.

Menurutnya, pihak rekanan terindikasi telah kangkangi Undang-undang  Minerba nomor  04 tahun 2009 tentang Galian C yang sangat jelas aturannya. " Karena dia telah mengambil atau memasok material tersebut dari lokasi proyek yang tidak memiliki izin, yang berarti ilegal," tegasnya.

Selain itu, kontraktor juga terindikasi secara sengaja labrak undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sebab tidak menuliskan nama perusahaan konsultan pengawas pada plang proyek sebagai informasi publik, ungkapnya.

Selanjutnya, kata Ketua MPC PP Padang Boni, kualitas material pasir yang dipergunakan patut diragukan. Sebab butiran pasir itu terlihat sangat halus dan berwarna kuninģ bercampur tanah. Disinyalir pasir yang digunakan pasir laut dan tidak sesuai spesifikasi.

Dengan dugaan kecurangan yang dilakukan pihak terkait, disinyalir akan mengakibatkan terjadinyà kerugian negara, tutup Boni.

Lain pihak Toni pelaksana lapangan darì PT Statika Mitra Saudara saat dikonfirmasi mengakui telah menggunakan material batu setempat." Memang betul pada proyèk ini kami menggunakan sebagian material dàri peçahan dinding cadas bukit pada proyek ini," demikian Toni mengatakan pada Sabtu(31/7/2021) dilokasi pekerjaan.

Alasanya, karena tidak ada ketersediaan añgģaran yang tertuang dàlam RAB uñtuk pembuangan sisa-sisa material saat melakukan pelebaran jalan ķetempat lain. Dan jika  kami buang ke jurang, tentu akan menimbun kebun masyarakat, tutur Toni 

"Namun hal inì telah kami sampàikan ke pihak Dinas PUPR Sumbar, tetapi tidak ada solusi dari mereka tèrhadap persoalan ini," terang Toni lagi.

Untuk menghindari penumpukan sisa material pelebaran jalan tersebut, pihàknya terpaksa mempergunakañnya, agar proyek tetap berjalan lancar dan kòndusif.

Kalau untuk nama perusahaan konsultan pengawas pada proyek itu, Toni mengaku tidak tahu, karena waktu pelaksanaan proyek telah dimulai, belum ada konsultan pengawasnya.

" saya tidak tau nama perusahaan untuk konsultan pengawasnya, karena waktu pekerjaan dimulai belum ada konsultan pengawas. Mungkin saat itu masih tahap tender untuk menjadi pengawas," ungkapnya.

Terkait dengan material pasir, Toni membantah bàhwa material yang dipakai itu, pasir laut. Karena pasir yang dipàkai saat ini didatàngkan dari Lubùk Alung Kabupaten Padang Pariaman, tutupnya.

Hingga berita ini tayang, tim masih mengumpulkan data ďan klarifikasi dari pihak pihak teŕkait.*rl/tim*

Demi tekan perkembangan Covid-19 tersebut Pemkab gelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengambil kebijakan dalam mengatasi pandemi, Senin (26/07).

Rapat Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebut digelar di auditorium kantor Bupati Pasbar, yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Pasbar Risnawanto. 

Rakor yang dihadiri tim gugus tugas serta semua unsur yang ada, seperti TNI, Polri, Nakes, MUI, Kemenag, serta OPD terkait lakukan pembahasan mengenai langkah Pemkab ke depan dalam menangani kasus positif Covid-19. 

Hal ini seiiring dengan keluarnya Intruksi Menteri Dalam Negeri  nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3, level 2, level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Wakil Bupati Pasbar Risnawanto mengatakan Rapat Koordinasi ini dilakukan untuk mengevaluasi mengenai apa yang dilakukan Pemda Pasbar selama ini dalam penanganan Covid-19 dan mengambil langkah dan strategi ke depan untuk mengatasi Covid-19.

"Karena pencegahan lebih baik dari pada mengobati. Itu juga yang akan kita lakukan ke depan. Karena ini adalah tugas berat kita bersama, karena kasus positif Covid-19 selalu meningkat," kata Risnawanto.

Wabup juga menjelaskan, Ada beberapa langkah yang musti dilakukan, seperti mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan di manapun berada. 

"Dalam hal ini kita akan libatkan MUI dan Kemenag. Kita akan ajak mubaligh, penceramah kita satu suara tentang Covid-19 ini. Jangan sampai terjadi mubaligh, penceramah, Dai, Kyai tidak percaya pula dengan Covid-19. Kita akan sampaikan hal itu ketika Khatib Jumat menyampaikan khutbahnya," Ujar Wabup.

Kemudian, lanjut Risnawanto kegiatan kerumunan masyarakat akan dibatasi. Seperti pesta pernikahan, kegiatan seni, olahraga. Namun, ini akan lebih dimatangkan oleh tim Satgas Covid-19. Karena masyarakat yang akan melakukan pesta pasti sudah menyiapkan kegiatan tersebut jauh hari. 

"Kebijakan dan langkah harus kita ambil ke depan. Karena RS kita seperti Yarsi dan RSUD, sudah penuh. Jangan sampai rumah sakit kita kewalahan, kehabisan oksigen seperti daerah lain. Untuk itu, sebelum hal itu terjadi, mulai dari sekarang kita harus segera mengambil tindakan," ujarnya.

"Pasbar saat ini berada di PPKM level 3. Artinya semua tindakan masyarakat harus disesuaikan dengan instruksi menteri dalam negeri. Namun, sebelum itu Satgas Covid-19 harus menyiapkan dengan matang," Tegas Wabup. (Derim)

" Kedatangan kami kegedung Kejati Sumbar ini guna melaporkan dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan DPRD Kabupaten Solok, ada beberapa nama oknum yang diduga terlibat dalam kasus tersebut," demikian Defrianto Tanius menyampaikan, Senin(26/7/2021) di Padang.

"Dalam video yang disampaikan oleh staf sekretariat DPRD berdurasi 2 menit yang disebutkan oleh beberapa pegawai sekretariat DPRD atas nama PD, DP, N dan kawan-kawan," ujarnya.

Sementara itu terkait temuan BPK tentang perjalanan dinas fiktif  yang tidak dibayar oleh beberapa Anggota DPRD lama, dan sudah diperintahkan oleh Bupati Solok untuk membayar, tapi sampai saat ini belum dibayar. Sudah berkali-kali diperingati tapi tetap tidak dibayar (bukti terlampir) itu juga jadi laporan kami, tuturnya.

"Kita hanya berpartisipasi  untuk memberikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait dugaan korupsi di DPRD Kabupaten Solok. Terkait pembuktian dari informasi dugaan korupsi yang telah kami sampaikan, kami serahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat," ulasnya.

Saat ini kita juga dalam pembahasan dan pemberkasan informasi dugaan korupsi lainnya, namun tentu kita menunggu peristiwa hukumnya telah terjadi. Maksudnya setelah terjadi kerugian terhadap keuangan negara (pekerjaan telah dibayarkan), pada saat itulah informasi dugaan korupsi itu kita sampaikan kepada Aparat Penegak Hukum, sebut Defrianto.

Sangat banyak, baik kegiatan yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi serta  kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten/Kota.Intinya kita menunggu pekerjaan serah terima, jika telah dibayar dan serah terima berati telah ada kerugian terhadap keuangan negara sehingga  peristiwa hukumnya telah terjadi, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*

MR.com, Padang-Dimasa kepemimpinan Hendri Septa menjadi Walikota Padang, sebagai pengamat pembangunan Insinyur Indrawan mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(DPUPR) Padang sebagai ujung tombak dari pemerintah kota dalam pelaksanaan pembangunan di kota tersebut, mestinya lebih tegas lagi dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor.

" Sebab, apabila pekerjaan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan masyarakat. Akan berdampak buruk terhadap kinerja dan kredibilitas Walikota dalam melaksanakan program kerja menyangkut pembangunan di daerah yang dipimpinnya ,"ujar Indrawan, Sabtu(24/7/2021) di Padang.

Pastinya, Walikota Padang Hendri Septa menginginkan hasil infrastruktur yang dilaksanakan DPUPR memiliki mutu dan kualitas yang sangat bagus." Karena ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan masyarakatnya, dan merupakan program unggulan dari Wako tersebut," tambahnya.

Namun semua itu sepertinya hanya isapan jempol semata. Sebab tidak terlihat niat baik pihak Dinas PUPR sebagai ujung tombak pemerintah dalam melaksanakan program unggulan Wako Hendri Septa, karena mutunya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. "Banyak proyek yang di gawangi dinas basah tersebut dilaksanakan jauh dari spesifikasi teknis dan kerap labrak aturan,".

"Diantaranya, proyek yang dikerjakan CV Deyuda Karya senilai Rp 1.492.555.440,45 yang berlokasi di kawasan Skep kecamatan Padang Selatan, disinyalir tidak transparan dan melabrak aturan. Namun anehnya pekerjaan tetap berjalan lancar-lancar saja tanpa ada teguran dari pihak terkait,"ujar pengamat pembangunan tersebut.

Diduga ada "kongkalingkong" pada proses pelaksanaannya. Bekerja serampangan, tidak mengikuti aturan jauh dari spesifikasi dan teknis menjadikan proyek tersebut hanya sebagai ajang untuk mencari keuntungan yang tidak halal semata oleh pihak terkait, demikian Insinyur Indrawan menuturkan.

Seperti saat pengecoran lantai kerja, rekanan CV Deyuda Karya kuat dugaan melakukannya dengan keadaan air yang tergenang dan penuh lumpur. Bahkan adukan pasir dan semen untuk pemasangan batu pondasi sangat patut dicurigai,ujar Indrawan.

"Selain itu, dari segi non teknis pada proyek tersebut juga pantas untuk dipertanyakan. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), keberadaan Direksikeet hingga plang proyek sebagai informasi publik tidak ditemukan dilokasi proyek,"ungkapnya.

Hal demikian jelas pihak kontraktor telah kangkangi Undang–undang No.13 Tahun 2003 tentang setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (“Permen PU 12/2014”). Dan Undang-Undang No.14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, jelas Indrawan.

Indrawan menilai ada Indikasi pembiaran oleh konsultan pengawas dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhadap kecurangan yang dilakukan kontraktor. Hal itu mereka lakukan kuat dugaan demi mendapatkan keuntungan lebih dari proyek tersebut, pungkasnya.

Lain pihak, Nicko Lesmana selaku Kepala Bidang PSDA, DPUPR Padang yang merupakan PPK dari kegiatan  tersebut saat dikonfirmasi belum berikan klarifikasinya.

Sebelumnya,saat media ini melakukan peninjauan kelapangan, (23/07/2021), pihak konsultan supervisi sedang tidak berada dilokasi proyek.

"Pengawas lapangan sedang keluar, mungkin lagi ada keperluan, biasanya pengawasnya selalu disini" ucap Izal singkat dari pihak pelaksana lapangan.

Sampai berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl/tim*

"Insya Allah, kami akan bekerja dengan niat yang baik untuk membangun Sumatera Barat. Kami sangat berterima kasih atas pemberitaan yang positif," ucap Kepala BPJN Sumbar itu, Kamis(22/7/2021) via telpon.

Secara manusia kita memang tidak pernah sempurna seratus persen, tapi kami berkomitmen untuk bekerja dengan keras dan yang pasti dengan nawaitu yang baik, ucapnya lagi.

Syahputra A Gani sebagai Kabalai PJN Sumbar sangat berterima kasih atas informasi yang belum baik yabg didapat dilapangan, dan itu akan menjadi bahan evaluasi tehadap PPK yang bersangkutan, tuturnya.

Berita terkait :Diduga Tidak Transparan, Proyek Preservasi Jalan Kementrian PUPR Dikerjakan Asal Jadi

Menyangkut papan informasi (Plang proyek) yang tidak menuliskan nama perusahaan konsultan supervisi. Syahputra A Gani mengatakan,mungkin pada saat plank ini dibuat konsultannya belum selesai tender, coba saya tanya satkernya.

Dan terkait jalan yang diperbaiki dan kembali rusak, Kepala BPJN Sumbar tersebut menyebutkan, kalau ada yang seperti ini, kami akan minta rekanan untuk perbaiki. Karena paket ini masih on going(mesih berjalan), tutup Kepala Balai PJN Sumbar itu.

Saat dikonfirmasi kepada Elsa Putra Friandi ST.M.SC.M.ENG selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sumbar(Ka Satker PJN II) mengatakan tidak ada aturan yang mengharuskan pada plang proyek ditulis nama perusahaan konsultan supervisi.

"Boleh saya tau aturan yang mewajibkan menulis nama perusahaan supervisi, saya justru bertanya kebapak, aturan yang mewajibkannya apa, kalau ada nanti kami tambahkan,"demikian Kasatker yang akrab disapa Andi itu mengatakan, Kamis (22/7/2021) via telpon.

Sepengetahuan saya lanjut Andi, Info-info pentingnya seperti nilai proyek, nama paket, jangka waktu pelaksanaan sudah ada semua di papan proyek itu."Coba ditanyakan ke pengamat itu, aturan mana yang mewajibkan harus ada nama konsultan supervisi diplang proyek tersebut,"ucapnya lagi.

"Dari 80 km  penanganan, penanganan efektif yang ada masa pemeliharaan hanya 1.5 km. Sisanya pekerjaan patching-patching. Karena umur perkerasan banyak yang sudah tua, lubang baru banyak yang cepat muncul,"ujar Andi.

Hal itu disampaikan Kasatker Andi, menyangkut jalan yang sudah diperbaiki kontraktor kemudian rusak kembali. Dan Andi kembali menanyakan lokasi pekerjaan jalan yang rusak itu.

Menanggapi pernyataan yang menyebutkan tidak pentingnya menulis nama perusahaan konsultan supervisi di papan nama proyek. Yatun SH sebagai pengamat hukum mengatakan ada indikasi upaya pihak instansi terkait melindungi kesalahan rekanan.

" Sangat luar biasa, seorang Kepala Satker tidak mengetahui ada aturan yang menegaskan pada papan informasi proyek wajib menulis nama perusahaan konsultan supervisi," ujar Yatun.

Infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya, ucap Yatun SH, dihari yang sama.

"Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Yatun.

Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek yang lengkap, sesuai dengan prinsip transparansi dalam pekerjaan.

Transparansi dalam pelaksanaan sudah menjadi keharusan dilakukan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

"Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah,"ulasnya.

Seperti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing provinsi. Berarti jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang menyertakan papan pengumuman proyek namun tidak lengkap, sudah jelas menabrak aturan. Bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal, tandas nya.

Secara khusus, pemasangan papan nama proyek diatur kembali oleh gubernur setempat dalam bentuk peraturan gubernur(Pergub). Yang diatur antara lain, berisi informasi tentang nomor dan tanggal IMB, lokasi kegiatan pembangunan, jenis kegiatan, data teknis bangunan, identitas pemilik, perencana, pengawas dan pelaksana pembangunan, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl/tim*

Disinyalir proses pekerjaan yang ada dibawah pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)2.2, Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sumbar atau Satker PJN II Sumbar asal jadi dan tidak transparan.

Pasalnya, sudah berjalan 200 hari kerja, pelaksanaan proyek Preservasi Jalan lingkar Kiliran Jao batas Jambi - Kiliran Jao batas Riau yang dikerjakan PT Tri Jaya Putra, senilai Rp17.766.968.000, diduga tanpa ada pengawasan dari konsultan supervisi. 

Baca Juga : Proyek Preservasi Jalan BPJN Sumbar Menuai Kritikan Pedas Publik, Diduga Demi Meraut Keuntungan,Pihak Terkait Kesampingkan Mutu dan Kualitas Pekerjaan

Hal ini terlihat pada plang proyek yang sejatinya sebagai informasi untuk publik. Diplang tersebut kontraktor tidak menuliskan nama perusahaan dari konsultan supervisi, ada apa dengan proyek tersebut, demikian Ir.Indrawan sebagai pengamat pembangunan di Sumbar mengatakan, Rabu(21/7/2021) di Padang.

" Apakah pekerjaan ini dilaksanakan tanpa ada konsultan pengawas (supervisi), atau mungkin pekerjaan konsultan supervisi langsung diambil kontraktor pelaksana,"ucapnya lagi.

Menurut hematnya, tidak mungkin pihak kontraktor dan instansi terkait lupa untuk menulis nama perusahaan konsultan supervisinya. "Secara, pekerjaan sudah berjalan selama lebih dari 200 hari, apakah tidak ada pihak yang mengingatkan untuk menuliskannya, seperti PPK atau konsultan supervisi sendiri," ujar Indrawan.

" Perbuatan ini jelas akan menjadi tanda tanya besar dilingkungan publik, kalau proyek preservasi jalan tersebut diduga ada kongkalingkong antara semua pihak,"ungkapnya.

Dugaan masyarakat semakin menguat setelah melihat kondisi jalan yang baru diperbaiki oleh PT Tri Jaya Putra itu sudah kembali rusak. Bahkan kabarnya jalan yang rusak itu sudah memakan korban.

"Masih hitungan bulan saja, jalan yang dikerjakan sudah bergelombang dan tambal sulamnya kembali berlubang. Ini menandakan kalau pekerjaan dilakukan diduga asal jadi oleh kontraktor, dan ada indikasi pemberian oleh pengawas, atau PPK nya,"tandas Indrawan.

Ditahun sebelumnya proyek preservasi ruas jalan ini dikerjakan PT. CTA, menurut informasinya proses pekerjaannya sempat bermasalah, kemudian pihak BPJN Sumbar melakukan pemutusan kontrak.

" Diduga pekerjaan dilaksanakan PT.CTA tidak sesuai dengan perencanaan, dan akhirnya pihak instansi mengambil keputusan untuk memutus kontra PT.CTA,"ungkapnya lagi.

Apakah kesalahan ini kembali berlanjut, atau memang ada indikasi pekerjaan sengaja dilakukan demikian agar semua pihak yang ikut berperan dalam proses pekerjaan mendapatkan keuntungan lebih, kita lihat saja,tutup Indrawan.

Sampai berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi Kepala BPJN Sumbar, Kepala Satker PJN II dan PPK juga pihak terkait lainnya.*rl/tim*