Mitra Rakyat

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman Barat, Ginanjar Cahya Permana aksi sosial Donor darah ini selain dalam rangka Hari Bhakti Adhiyaksa ke-61 juga bertujuan untuk membantu penyediaan stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Pasaman Barat.

"Selain membantu masyarakat yang membutuhkan darah juga kegiatan itu dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke-61," kata Kejari di Simpang Empat.

Kejari juga mengatakan donor darah itu bekerja sama dengan PMI Pasaman Barat dengan diikuti sekitar 34 pegawai kejaksaan.

"Pelaksaan donor darah kita laksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan berjalan dengan lancar dengan penerapan protokol kesehatan," katanya.

Donor darah itu, katanya dalam rangka melaksanakan kegiatan sosial sebagai bentuk bhakti sosial membantu sesama.

Apalagi, katanya kebutuhan darah di Pasaman Barat cukup tinggi dan masih kekurangan stok.

"Mudah-mudahan darah yang kita berikan dapat bermanfaat dan membantu masyarakat yang membutuhkan," harapnya.

Selain donor darah, dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 dan hari ulang tahun XXI Ikatan Adhyaksa Dharmakarini tahun 2021 pihaknya juga melaksanakan vaksinisasi COVID-19 gratis bagi masyarakat yang akan dilaksanakan pada Kamis (15/7).

Selain itu juga melaksanakan kegiatan anjangsana ke panti asuhan, jalan santai dan kegiatan olah raga serta kegiatan lainnya.

Sementara itu Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi PMI Pasaman Barat Idenvi Susanto mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang telah melakukan donor darah.

Menurutnya kebutuhan darah di Pasaman Barat cukup tinggi dan masih kekurangan. Tingkat kebutuhan darah di Pasaman Barat sekitar 300 kantong setiap bulannya.

"Saat ini yang tersedia hanya 200 kantong setiap bulannya. Artinya kita masih kekurangan stok darah. Dengan adanya sumbangan kejaksaan maka stok darah akan bertambah," sebutnya.(Derim/Antara)

Pasalnya proyek senilai Rp1.258.794.986,33 dalam pengerjaannya diduga kuat kontraktor menggunakan material tidak sesuai speks yang ada.

Kontraktor pelaksana (CV. Telaga Ruyung) disinyalir menggunakan material tidak sesuai spesifikasi. Terpantau dilapangan material batu yang digunakan diduga kuat tidak sesuai speks, begitu juga pasir yang dipakai banyak mengandung lumpur, artinya tidak memiliki kualitas yang baik, demikian Ir.Indrawan menyampaikan, Senin (12/7/2021) di Padang.

"Pasang pondasi saluran yang dikerjakan CV.Telaga Ruyung tersebut tidak kuat dugaan tidak memiliki mutu dan kualitas yang bagus. Sebab, dirunut dari material yang digunakan kuat dugaan tidak sesuai speks akan menjadikan bangunan tersebut jauh dari mutu yang diharapkan,"ujarnya.

" Kualitas adukan pasirnya pun patut dipertanyakan. Dilihat dari warna adukan yang pucat untuk pasangan, diduga perbandingan semen dengan pasir tidak sesuai," tandasnya.

Hal seperti inilah yang menyebabkan negara menanggung kerugian. Maka dari itu, sebaiknya dari sekarang pekerjaan tersebut diperbaiki dan lebih ketat lagi terhadap pengawasannya sebelum terlambat, pungkasnya.

Dilansir dari media Antanews.com, Nicko Lesmana sebagai Kepala Bidang PSDA Kota Padang, mengatakan akan membongkar kembali apabila ditemukan pekerjaan tidak sesuai dengan spek.

Kabid PSDA Kota Padang sekaligus PPK kegiatan Nicko Lesmana melakukan tinjauan ke salah satu lokasi pekerjaan.

Saat menemukan kejanggalan Nicko memerintahkan pembongkaran terhadap pasangan yang menggunakan batu ukuran besar dan batu-batu yang berlumpur yang telah digunakan oleh CV. Telaga Ruyung sebagai kontraktor pelaksana.

Kabid PSDA Nico saat memeriksa pasir yang digunakan CV. Telaga Ruyung mengatakan, pekerjaan harus dilaksanakan sesuai spesifikasi tekhnis sehingga tepat mutu dan tepat waktu.

Perintah pembongkaran pekerjaan yang sedang dilaksanakan ini disinyalir sebagai bukti bahwa tidak berjalannya pengawasan oleh konsultan pengawas CV. Siklus Multidaya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*

MR.com, Sumbar-Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Sumbar Herman Tanjung "desak" pihak Polda Sumbar terkait proses hukum dugaan kasus korupsi bersama yang diduga telah terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Herman Tanjung mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumbar pada Senin(12/7/2021), dalam rangka mempertanyakan kelanjutan proses hukum yang menyeret nama Kepala Dinas PUPR Mentawai dengan inisial EF yang saat ini telah di non aktifkan.

" Kita datangi Mapolda Sumbar guna mempertanyakan proses hukum dugaan korupsi bersama yang terjadi di Mentawai. Karena tindakan yang mereka lakukan jelas telah merugikan negara," ujar Herman Tanjung,di Padang.

Untuk itu kita meminta kepada aparat penegak hukum untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat bagaimana atau sudah sampai dimana proses hukum yang melibatkan nama mantan Kadis PUPR Mentawai tersebut, ungkapnya kepada media ini.

" Kita berharap kepada pihak Polda Sumbar untuk segera melakukan penindakan sesuai undang- undang yang berlaku. Dan demi tegaknya supremasi hukum di negeri ini," ujarnya.

Selanjutnya Herman Tanjung menjelaskan kalau kedatangannya disambut langsung oleh Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stevanus Satake Bayu Setianto.

Menurut penjelasan Herman, pihak Polda Sumbar melalui Kabid Humas tersebut mengatakan, dugaan kasus korupsi ini masih dalam proses Pengumpulan Bukti dan Keterangan (Pulbaket). 

" Artinya pihak Polda Sumbar masih melakukan penyelidikan. Dan belum menetapkan tersangka," jelas Herman.

Pihak Polda berjanji akan melakukan proses hukum sesuai prosedur dan akan melakukan penindakan kepada terduga, apabila pihak Polda sudah mendapatkan bukti-bukti yang lengkap, ucap Ketua BPI KPNPA RI Sumbar itu.

" Bukan hanya kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kep. Mentawai saja yang akan kita desak pihak Polda untuk mengusutnya. Kasus- kasus yang berkaitan dengan KKN lain pun yang terjadi di Sumatera Barat akan kami laporkan kepada pihak berwajib tersebut," tandasnya.

Terakhir dikatakannya, BPI KPN PA RI dalam waktu dekat ini juga akan melaporkan beberapa kasus yang terindikasi ada tindak pidana korupsi di beberapa daerah, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*

Hal itu terkait pelaksanakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Sebab kegiatan ini merupakan salah satu Program Kementerian PUPR yang besar manfaatnya bagi masyarakat dibidang pertanian.

Ditahun Anggaran 2021 ini terdapat 238 titik lokasi P3-TGAI yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Hingga Pertengahan Tahun 2021 ini, tercatat 70,47% P3-TGAI telah dilaksanakan, dan ditargetkan akan selesai tepat waktu. 

Masyarakat yang tadinya hanya dapat panen satu kali dalam setahun, kini sudah bisa menargetkan 2-3 kali setahun, hal ini tak lepas dari lancarnya saluran irigasi yang telah dibangun oleh para Perkumpulan Petani Pemakai Air secara swakelola. 

Dian berharap dengan terlaksananya program ini, Provinsi Sumatera Barat tetap dapat menjadi daerah lumbung pangan.

"Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan salah satu upaya untuk menjaga wilayah lumbung pangan" ucap Dian.

"Jika terjadi bencana yang menyebabkan pasokan bahan pangan terputus, musim paceklik atau gagal panen, persediaan pangan tetap ada di tengah masyarakat, yang bersumber dari daerah lain yang masih dalam wilayah provinsi Sumatera Barat" ungkapnya.

(rel/dn/rl)

Di Tahun Anggaran (TA) 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 23,24 triliun untuk PKT dengan target dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.232.693 tenaga kerja. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, refocusing program TA 2021 salah satunya digunakan untuk program Padat Karya Tunai (PKT) yakni dari semula Rp 12,18 triliun menjadi Rp 23,24 triliun. Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memperluas anggaran program padat karya dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19.

"Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja untuk mempercepat pemulihan ekonomi, sehingga akan memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi COVID-19," kata Menteri Basuki.

Belum lama ini, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, selain PKT yang menjadi program utama untuk mendukung PEN, juga terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata, ketahanan pangan, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, dan Information and Communication Technologies (ICT) dengan nilai total anggaran PEN sekitar Rp 71 triliun. 

"Dari lima program tersebut yang paling besar adalah PKT dengan anggaran Rp 23,24 triliun dan ketahanan pangan Rp 34,3 triliun, kemudian pengembangan KIT Batang Rp9,83 triliun, dukungan pariwisata Rp3,81 triliun, dan ICT Rp0,24 triliun," kata Endra dalam Dialog Produktif bertajuk Update Penyerapan Dana PEN Kuartal II yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (30/6/2021) lalu. 

Dikatakan Endra, terdapat 20 kegiatan yang termasuk dalam program PKT Kementerian PUPR dengan tujuan membuka lapangan kerja seluas-luasnya ke berbagai daerah. "Pekerjaan PKT ini untuk konstruksi yang tidak membutuhkan dukungan teknologi dan tidak berisiko tinggi. 

PKT ini memang diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran," ujarnya. 

Endra mengungkapkan, berdasarkan data hingga saat ini progres realisasi PKT sudah sebesar 47,1%. Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja sudah sebesar 61%, yakni dari target 1,23 juta orang sudah 755.816 tenaga kerja yang terserap. "Memang kita pacu sesuai dengan perintah Presiden pada saat rapat kabinet dan rapat kabinet terbatas. Karena itu, targetnya harus kita percepat,” ujarnya. 

Dan di wilayah Sumatera Barat, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang), terhitung hingga pertengahan tahun ini progres pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) telah melebihi 36 %.

"Hingga pertengahan tahun ini, Program Padat Karya Tunai (PKT) yang dilakukan oleh BWS Sumatera V Padang telah mencapai 36,87 % " ungkap Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, Dian Kamila, melalui Vidhi Bhuana, Kepala Seksi Pelaksana BWSS V Padang pada GoAsianews.com (9/07/2021).

Lebih lanjut Vidhi, melalui data pada Kasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA, Iwan Hermawan menguraikan "terkait serapan anggaran pada program PKT saat ini telah mencapai sebesar Rp.30,89 Milyar."

"Dan dalam pelaksanaannya telah menyerap tenaga kerja sebanyak 5.623 orang, atau 67,89 % dari target yang telah ditetapkan" jelas Vidhi.

Sumber www.GoAsianews.com