Mitra Rakyat

Dalam kunjungan nya tersebut Kajari menekankan kepada jajaran Kejaksaan Negeri Pasaman Barat agar dapat meningkatkan kinerja kedepannya. 

"Hari ini saya datang melakukan kunjungan kerja ke Kejari Pasaman Barat untuk memberikan motifasi dan arahan agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Dari pantauan saat ini kinerja Kejari Pasaman Barat cukup bagus," Ujar Kajati.

Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa kunjungannya tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian ke bawahan nya atau anak-anaknya agar bekerja dengan baik dalam melayani masyarakat meskipun dalam kondisi Covid-19.

"Sebagai aparat pemerintah kita siap memberikan pelayanan namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan termasuk untuk semua masyarakat," ujarnya.

Kajati juga menilai saat ini kinerja Kejari Pasaman Barat sejauh ini relatif bagus. Namun ada yang harus ditingkatkan agar para pencari keadilan dapat terlayani dengan baik.

Apalagi, katanya saat ini Kejari Pasaman Barat saat ini sedang persiapan penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Ia melihat secara umum cukup bagus dengan kebersihan, fasilitas kantor dan pelayanan ke masyarakat sangat meningkat.

"Mudah-mudahan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat," harapnya.

Dalam kesempatan yang sama Kajati juga menilai sambutan Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah (Forkopimda) sangat baik. Dan Artinya sinergisitas antara Kajari Pasaman Barat dengan Forkopimda dapat berjalan dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Ginanjar Cahya Permana menyatakan kedatangan Kajati merupakan bentuk motifasi bagi mereka dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum.

Pihaknya juga telah berkomitmen dalam pencanangan WBK dan WBBM. Hal itubdilakukan karena tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pihaknya menitik beratkan sasaran pada enam area perubahan yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(Derim/***2***)

MR.com, Pasbar - Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasaman Barat (Pasbar),  Sumbar lakukan pembaharuan (rebranding) terhadap layanan Mobile Customer Service (MCS).

Masyarakat kini dapat lebih mudah untuk menjangkau dan mengakses pelayanan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Pasalnya, MSC BPJS Kesehatan ini tersedia dalam bentuk mobil yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan infrastruktur dan pelayanan lengkap.

Adapun perangkat tersebut juga bisa digunakan di dalam ruangan gedung yang tersedia atau di tenda stand portabel.

Seperti halnya pelayanan Mobile Custumer Servise (MCS) BPJS Kesehatan kepada masyarakat Nagari Rabi Jonggor yang diselenggarakan Forkompinca Gunung Tuleh di Aula Kantor Wali Nagari Rabi Jonggor, pada Jumat (25/6).

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Fuad Cahyadi sangat bersyukur atas dengan adanya kegiatan tersebut.

"Alhamdulillah, hari ini BPJS kesehatan hadir untuk melayani masyarakat langsung dalam kegiatan pelayanan terpadu bersama Satlantas Polres Pasbar, Dinas Dukcapil Pasbar, PMI Pasbar, dan Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Kecamatan Gunung Tuleh,” ucap Fuad.

“Mari gunakan kesempatan ini untuk mengetahui informasi seputar BPJS dan bagi masyarakat ingin mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. silahkan Bawa KTP dan Kartu Keluarga sebagai syarat peserta dan langsung dapat kartu BPJS,” kata Fuad didampingi Pj.Wali Rabi Jonggor Fahren.

Adapun jenis Kepesertaan PNS, PBPU (BPJS Mandiri) dan juga PBI yaitu kartu KIS gratis dari pemerintah.

“Sebanyak tiga orang dari PPU PNS, PBPU mandiri sebanyak 3 orang sementara. KIS PBI sebanyak 51 orang peserta” urai Fuad.

Lebih lanjut Fuad Cahyadi juga menyampaikan, bahwa Masyarakat juga bisa menggunakan Aplikasi BPJS Care Center yang merupakan salah satu kebijakan BPJS Kesehatan yang memberikan mandat kepada pihak wali nagari atau kecamatan untuk dapat menerima pendaftaran peserta BPJS Kesehatan.

“Hal ini guna mempermudah warga yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan, supaya datang ke wali nagari masing-masing tidak repot ke kantor BPJS di Simpang Empat.” sebutnya.

“Di Kantor Wali Nagari hanya sekedar mendaftar atau input dan penyelesaiannya di Kantor BPJS. Jika ada kendala terkait dengan waktu penyelesaian sudah tersedia call center di 1-500-400,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama Fuad juga menghimbau kepada operator agar dapat melayani warga dengan ramah dan santun.

“Ini juga salah satu dari program pelayanan, supaya warga dapat dilayani dengan ramah, baik dan dengan senyuman supaya warga datang beramai-ramai untuk mendaftarkan diri dan target kita dapat cepat tercapai” himbaunya.

Kepada Peserta BPJS Kesehatan, Fuad menjelaskan, layanan yang tersedia di dalam mobil ini sama dengan layanan yang ada di dalam kantor BPJS Kesehatan.

Layanan cepat ini akan berkeliling sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh wali nagari di masing- masing wilayah.

Sampai saat ini, Fuad melihat tidak ada kendala yang berarti terkait dengan layanan Mobile Customer Service, Pasalnya, beberapa hari sebelum layanan ini dijadwalkan berkeliling lapangan pihak BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memberi informasi kepada masyarakat.

Ia mengaku layanan Mobile Customer Service (MCS) ini tidak hanya melibatkan wali nagari atau kecamatan saja, Pihak BPJS Kesehatan juga memanfaatkan kegiatan pelayanan terpadu instansi lainya.

"Jadi kami harapkan masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaat atas kemudahan layanan yang kami berikan melalui BPJS Mobile Customer Service (MCS),” Tutup Fuad.

Sementara PJ  Wali Nagari Rabi Jonggor Fahrein menyampaikan terima kasihnya kepada pihak BPJS kesehatan yang sudah bersedia melayani masyarakat Rabi Jonggor.

"Saya selaku Pj. Wali mengucapkan terima kasih kepada pihak BPJS dan tim atas kehadiran mereka di Rabi Jonggor ini dan Kita juga himbau masyarakat rabi jonggor untuk datang memanfaatkan kesempatan pelayanan terpadu kali ini sebagai peserta BPJS kesehatan”. Ujar Fahren.

Fahren yang juga merupakan kabag Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik di Kesbangpol Pasaman Barat ini juga menghimbau kepada warga untuk tertib antri serta mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun yang telah sediakan.

“Bagi warga yang belum dapat datang pada hari ini, tunggu pelayanan terpadu di kesempatan jadwal berikutnya,” Himbau Fahren. (Derim/DIF)

Bertempat di Matur Room, Rocky Hotel Bukittinggi,Jumat(25/6/2021) pagi ini Direktur Umum Perumda Air Minum Kota Padang, Afrizal Kuning, membuka Bimtek Operasional dan Pemeliharaan IPA bagi pegawai yang bertugas di beberapa IPA Perumda AM Kota Padang. 

Instalasi Pengolahan Air Perumda AM Kota Padang dalam pengoperasiannya telah didukung sistem operasi yang terkomputerisasi dengan hasil mutu yang memenuhi SNI. Pengoperasian SPAM ini juga didukung tenaga yang handal dan optimal.

Sebagai narasumber adalah Ibu Dessy Trianita, ST (Manager Perencanaan), dan Bapak Tomi Wirawan, ST (Manager Distribusi) dari Perumda AM Kota Padang. 

Dalam sambutannya, Direktur Umum berharap dalam bimtek ini, peserta tidak hanya mendapatkan ilmu dari narasumber, namun dapat memberikan feedback atas materi yang telah dipaparkan oleh narasumber, fokus, lebih aktif bertanya dan berdiskusi terkait materi maupun kendala yang ditemui di lapangan. 

"Hal ini penting, agar semua petugas Instalasi Pengolahan Air benar-benar memahami dan mengerti tentang sistem pengolahan air," tutur Dirum itu.

Pahami untuk kita semua di tempat tugas masing-masing, dan jangan lakukan pekerjaan itu hanya karena biasa, lakukan inovasi dan terobosan untuk melakukan hal-hal baru yang dapat menjadikan kinerja lebih baik, karena semakin hari semakin besar tantangan dunia kerja, ucapnya.

"Hadapi setiap tantangan yang datang dimulai dari diri sendiri/personal sehingga jadi tim yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan masa depan dalam sistem penyediaan air minum," kata Afrizal Kuning.

Dengan bimtek ini, semoga hal yang menjadi kendala khususnya dibagian produksi, dengan wawasan yang telah dimiliki dapat diantisipasi dengan efektif dan efisien, agar visi perusahaan Handal Dalam Sistem dan Responsif Dalam Pelayanan Air Minum terwujud.

Hemat Air 

Selamatkan Bumi

*Humas*

Pekerjaan bronjong pada proyek senilai Rp28.992.462.000 yang dikerjakan PT.Promix Prima Karya milik Dirjen Sumber Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang diduga kuat menerima pasokan material batu ilegal.

"Perusahaan konstruksi yang menerima berbagai jenis material dari penambangan ilegal untuk pembangunan proyek, bisa dipidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,"kata Yatun SH, Rabu(23/6/2021)

Berita terkait: Proyek DI Batang Tongar Jadi Sorotan Publik, Warga Berharap Infrastruktur Memiliki Mutu Yang Baik

Hal tersebut diucapkan pengggiat hukum Yatun SH menanggapi dugaan hasil penambangan Galian C ilegal di Sungai Batang Tongar yang dimanfaatkan PT.Promix Prima Karya dalam melaksanakan pekerjaannya.

"Kepada pihak berwajib untuk segera melakukan penindakan kepada pihak terkait, karena hal ini jelas telah melanggar undang-undang minerba, apabila benar pihak kontraktor telah menerima pasokan material yang diduga kuat ilegal itu,"tegas Pengacara itu.

Dia menambahkan, jika ada indikasi suatu proyek pembangunan menggunakan material dari penambangan tidak berizin, maka bukan hanya kontraktornya saja yang terjerat, pihak instansi pun patut dicurigai." Kenapa kontraktor bisa memasok material panas tersebut tanpa ada teguran dari pihak BWSS V Padang,"ulasnya.

Yatun mencontohkan salah kontraktor di Kabupaten Brebes yang dipidana gara-gara yang bersangkutan terbukti menggunakan material bangunan dari penambangan ilegal beberapa waktu tahun lalu.

"Kontraktor yang mengambil (material) dari tambang ilegal itu sama halnya mengambil barang curian atau bisa disebut penadah," sebut Yatun.

Menurut Yatun, perusahaan konstruksi berskala besar yang mengelola anggaran negara cukup besar, apalagi yang mengerjakan proyek pemerintah seharusnya mengecek sumber pasokan bahan baku apakah berizin atau ilegal.

" Jangan hanya mengharapkan keuntungan besar, lalu mengabaikan aturan yang berdampak terhadap kerugian negara," ujar Yatun.

Jangan sampai proyek pemerintah dipasok bahan baku dari tambang ilegal, saya akan sampaikan ini agar sama-sama semua membantu, pungakasnya.

Adapun dugaan hasil penambangan Galian C ilegal yang dilakukan di aliran Sungai Batang Tongar, Kampung Buli-buli, Kabupaten Pasaman Barat itu, dipasok ke perusahaan konstruksi PT Promix Prima Karya untuk proyek rehabilitasi DI. Batang Tongar.

Dugaan tersebut mengemuka setelah salah satu warga pinggiran sungai Batang Tongar yang tidak ingin namanya disebut mengatakan, kontraktor memasok material batu dari warga disini. Warga mengambil batu yang dijual itu di aliran sungai ini, terang warga itu 

" Kontraktor membayar perkubik batu sebesar Rp 110.000. Dialiran sungai ini banyak menyimpan banyak batu dan pasir," terang warga yang kesehariannya sebagai penambang Dialiran sungai itu.

Selanjutnya, Kontraktor pelaksanaan yang akrab disapa Bang Met saat dikonfirmasi terkait hal itu membantahnya, via telpon pada Rabu(23/6/2021).

" Itu tidak benar, saya mendatangkan batu-batu tersebut dari Padang Sawah. Kalau tidak percaya silahkan tanyakan ke Haji Is, pemilik Quary nya," ujar Met.

Terkait pemberitaan sebelumnya, Met menyebutkan kalau foto dinding saluran irigasi yang diambil itu saat pekerjaan belum selesai, tambahnya.

" Menyangkut material batu untuk Bronjong yang diduga tidak sesuai spesifikasi itu juga tidak benar, batu yang digunakan sudah sesuai speks," tegasnya.

Waktu media mengkonfirmasi kepada Ilham Frizen sebagai PPK pada pekerjaan tersebut mengatakan,"Oke pak, Untuk sementara saya belum bisa konfirmasi dan ditemui, Terima kasih," jawabnya singkat,via telpon dihari yang sama.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban dari konfirmasi kepada Kepala BWSS V Padang, Kepala Satker dan PPK proyek terkait. Dan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

*rl/derimb*

"Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersilaturrahim kembali dengan para perantau minang yang ada di Kota Pekanbaru. Kami mengajak para perantau dan pengusaha yang kini berada di Kota Pekanbaru, mari kita bangun Kota Padang ke depan yang lebih baik dan bisa menjadi kebanggaan bagi kita orang Padang," sebut Wako di Royal Asnof Hotel Pekanbaru.

Hendri Septa menyadari, untuk menjadikan Kota Padang yang lebih maju dibutuhkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Tidak hanya dukungan investor, namun juga dukungan dari perantau Minang yang berada di luar Sumatera Barat.

Dimana, jika dilihat cukup banyak para perantau Minang yang sukses di rantau. Bahkan keberadaan mereka mampu menggerakkan roda perekononomian di daerah tersebut.

"Kota Padang merupakan kota tujuan. Jika ada yang berkunjung ke Sumatera Barat maka menginapnya di Kota Padang. Ini menjadi peluang bagi perantau untuk berinvestasi di Kota Padang. Kami akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi perantau dan pengusaha yang berada di Kota Pekanbaru,"pungkas Wako.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (DPD REI) Riau, Elvi Syofriadi selaku penggagas pertemuan tersebut mengaku sangat menyambut baik kehadiran Wali Kota Padang di Kota Pekanbaru.

"Kita insha allah siap bersinergi untuk berinvestasi membangun Kota Padang," sebut Elvi yang merupakan pengusaha developer di kota tersebut.

Diketahui, Wali Kota Padang Hendri Septa melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru dalam rangka menghadiri HUT Kota Pekanbaru ke-237 pada Kamis 24 Juni 2021.

Hadir mendampingi Wako, Anggota DPRD Padang Rustam Effendi, Asisten Pemerintahan Edi Hasymi, Plt Kadis Pariwisata Arfian, Kadis Perdagangan Andre Algamar, Kepala BPKAD Budi Payan, Kabag Hukum Yopi Krislova, Kabag Umum Bobby Firman, Kabag Protokol Amrizal Rengganis, Kadis Pertanahan Raju Minropa dan Camat Padang Selatan Teddy Antonius. (Mul/BT/Prokompim)

Semantara untuk focus dan lokus kegiatan skala Kawasan Kota Pariaman dikhususkan untuk membenahi Kawasan bantaran sungai Batang Pampan, yang termasuk pada kawasan tengah kota Pariaman.

Kawasan ini ditetapkan dikarena Kawasan batang Pamapan termasuk kawasan kumuh Kota Pariaman dan yang sudah di SK kan oleh walikota Pariaman tahun 2014. 

Secara kasat mata dapat dilihat disepanjang bantaran Batang Pampan banyak ditemui pemukiman warga yang tidak tertata dengan baik, sanitasi yang belum layak, dan masyarakat masih membuang limbah rumah tangga dan Buang Air ke sungai Batang Pampan.

Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Program peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Pariaman kawasan tengah dengan angggaran kurang lebih Rp7milar yang digawangi oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar (BPPW)  dengan sumber dana  ISDB telah berjalan dan terus dikebut pengerjaannya. 

Kusworo Darpito Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (PPW) Provinsi Sumatera Barat,  saat bersilaturahmi dengan awak media (7/06/2021) di kantornya mengatakan "Dalam upaya mempercepat serapan anggaran, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat terus menggenjot pelaksanaan program-program kerja yang tengah dilakukan saat ini"

"Melalui koordinasi yang intens antara Kasatker, PPK, Tim pengawas lapangan dan pihak rekanan (Konsultan Supervisi dan Kontraktor Pelaksana), upaya percepatan serapan anggaran tentu harus sejajar serta tidak mengenyampingkan kualitas hasil kerja di lapangan" tegas Kusworo.