Mitra Rakyat

MR.com,Sumbar-Menyoal dugaan buruknya kualitas Infrastruktur yang dikerjakan PT.Brein Veri yang berada dalam pengawasan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Sumbar, Satker Pelaksana Prasarana Pemukiman Prov.Sumbar, Senilai Rp. 5.098.189.550,67,akhirnya ditanggapi Mario SyahJohan, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Fraksi Partai Gerindra.

Berita terkait: Kepala Satker PJN I Sumbar, Thaibur: Sudah Tidak Perlu Saya Tanggapi, Diduga Ada Persekongkolan Di Proyek Penanganan Longsor Payakumbuh Batas Riau

"Kalau kita melihat dengan banyaknya pekerjaan yang dibiayai pusat. Dan sering kita perhatikan kepala daerah terkesan lepas tangan dan kurang tanggap terhadap pekerjaan yang ada didaerah nya," ujar Mario,Jumat(11/6/2021) via telpon.

Seperti yang terjadi diproyek milik Balai Pelaksana Prasarana Pemukiman Sumbar yang berjalan itu. Mario menilai infrastruktur yang dibangun oleh PT.Brein Veri ini kondisinya sangat jauh dari harapan masyarakat.

" Jangan hanya sekedar bekerja saja, tapi rekanan dan Balai mustinya juga memperhatikan mutu dan kualitas hasil kerjanya. Sebab, masyarakat sudah pasti mengharapkan yang demikian, masyarakat menginginkan infrastruktur yang bagus dan bisa dimanfaatkan dengan waktu lama," ujarnya.

Selanjutnya pihak yang terlibat pada proyek tersebut disinyalir sudah mencoreng muka bapak menteri, karena bekerja tidak sungguh-sungguh, hanya memikirkan keuntungan saja dan mengenyampingkan kepentingan masyarakat, kata Mario.

Kami dari komisi IV akan terus memantau semua kegiatan yang dibiayai APBN. Tanpa terkecuali, proyek yang anggaran pusatnya berada dibawah pengawasan Balai Pelaksana Prasarana Pemukiman Sumbar ini, tegasnya.

"Kita minta kepada seluruh kepala daerah yang ada di Sumbar, jangan hanya bisa minta dana ke pusat, tapi setelah dibantu pusat dana tersebut juga harus ikut memantau dan mengawasi pekerjaan tersebut, agar dana diberikan pemerintah pusat tepat sasaran dan memiliki mutu dan kualitas yang diinginkan," sebut wakil rakyat dari fraksi Partai Gerindra tersebut.

Beliau berharap seluruh komponen masyarakat, wartawan, seluruh anggota DPRD perwakilan kabupaten/ kota agar saling sinergi dalam mengawal pekerjaan yang mamakai uang negara.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *rl/tim*

MR.com, Payakumbuh-Menyoal proyek penanganan longsor Payakumbuh batas Riau yang diduga Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sumbar (Kasatker PJN Wil I Sumbar) restui PT. Pasagan Tenaga Perkasa untuk tidak menulis nilai anggaran pada plang proyek.Terpantau oleh media pada minggu, (16/05/2021) waktu lalu.

Berita terkait : Proyek Penangan Longsor Milik PJN Wilayah I Sumbar Diduga "Kangkangi" Perpres dan UU KIP

Namun saat dikonfirmasi kepada Thaibur ST.MT selaku Kepala Satker PJN Wilayah I Sumbar pada Selasa (8/6/2021) via telpon mengatakan, "sudah tidak perlu saya tanggapi".

Tentunya hal ini akan menambah kecurigaan dilingkungan masyarakat Sumatera Barat. Rekanan diduga kuat sudah melanggar aturan, karena tidak menuliskan nilai anggaran pada plang proyek. Kemudian waktu ditanya menyangkut hal tersebut, Thaibur sebagai pimpinan di Satker PJN I seolah tidak mau menanggapinya saat dikonfirmasi awak media.

" Wajar kecurigaan masyarakat semakin mengental. Karena pihak yang seharusnya mengawasi pelaksanaan proyek seolah tutup mata, sehingga menimbulkan lagi dugaan kalau proyek tersebut beraroma KKN. " ujar Yatun SH, menanggapi hal tersebut, Kamis(10/6/2021) di Padang.

Tentunya dalam hal ini dapat dikatakan pihak kontraktor dan Satker PJN Wil I Sumbar telah melakukan ”pembohongan publik” dan mungkin akan berdampak terhadap hasil pekerjaan, tambahnya.

Menurutnya, penulisan nilai anggaran pada papan informasi sangat penting bahwa papan nama tidak hanya sebagai komponen pelengkap ketentuan pelaksanaan kegiatan proyek. 

"Namun lebih dari itu, plang proyek sebagai salah satu bentuk agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan sesuai dengan amanat perundang-undangan dan peraturan presiden," ujarnya lagi.

Yatun menduga telah terjadi persekongkolan secara terang-terangan antara kedua belah pihak agar sama-sama mendapatkan keuntungan, ucapnya.

" Agar tidak terjadi kegiatan KKN dalam pelaksanaan proyek tersebut, kepada pihak Polri dan Kejaksaan juga masyarakat untuk dapat mengawasi secara intens proyek tersebut. Dan kepada pihak Kementerian PUPR RI untuk dapat mengontrol kinerja jajaran bawahannya dalam melaksanakan tugas," pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu tanggapan konfirmasi dari Dirjen Bina Marga, dan konfirmasi pihak terkait lainnya.* rl/tim*

Pasalnya, proyek dibawah pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional(Satker PJN), Wilayah 1 Sumbar diduga sengaja kangkangi Peraturan Presiden dan Undang-undang No 14 tahun 2008.

Sebab plang proyek sebagai informasi publik. Pihak rekanan tidak menuliskan nilai anggaran dalam waktu yang cukup lama. Dan disinyalir hal tersebut sengaja dibiarkan oleh PPK 1.2 sebagai pihak dari Kementerian PUPR.

Pekerjaan penanganan longsor Payakumbuh batas Riau dikerjan PT.Pasagam Tenaga Perkasa selama 240 hari, di mulai kontraknya tanggal 11 Januari 2021. Tapi ada yang ganjil terhadap papan informasi nya, pihak terkait tidak menuliskan berapa uang negara yang digunakan.

Yatun SH, Pengamat dan Pengggiat Hukum (Lawyer)

"Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya," demikian Yatun SH mengatakan terkait hal tersebut, Selasa(8/6/2021) di kantornya.

Yanti SH sebagai pengamat dan pengggiat hukum itu melanjutkan, bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing provinsi. 

Terkait dengan tujuan tersebut, lanjut Yatun, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.

"Apabila di lapangan terdapat sebuah papan proyek yang tidak menyertakan nilai anggaran dalam proyek tersebut. Sudah jelas menabrak aturan,bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal," ujarnya.

Yatun menjelaskan, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

"Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah," tegasnya.

Ada beberapa aturan dan undang-undang yang mengamanatkan demikian, seperti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tambah Pengacara itu.

Begitu juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014), ucap Yatun.

Kewajiban kontraktor dan pihak kementerian menyebutkan nilai anggaran, karena informasi yang transparan dan jelas merupakan hak masyarakat banyak, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* rl/tim*

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (PPW) Provinsi Sumatera Barat, Kusworo Darpito saat bersilaturahmi dengan awak media (7/06/2021) di kantornya.

"Dalam upaya mempercepat serapan anggaran, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat terus menggenjot pelaksanaan program-program kerja yang tengah dilakukan saat ini"

Melalui koordinasi yang intens antara Kasatker, PPK, Tim pengawas lapangan dan pihak rekanan (Konsultan Supervisi dan Kontraktor Pelaksana), Kusworo menegaskan dalam upaya percepatan serapan anggaran tentu harus sejajar serta tidak mengenyampingkan kualitas hasil kerja di lapangan" pesannya.

Kusworo Darpito juga mengungkapkan, bahwa Kementerian PUPR melalui Balai PPW Sumbar akan mengakomodir beberapa usulan program strategis di Provinsi Sumatera Barat untuk direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Diantaranya, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional, Tempat Pembuangan Sampah Regional dan program keciptakaryaan lainnya. Hal tersebut dapat dilaksanakan apabila persyaratan dokumen pendukung telah lengkap, selain itu ketersedian lahan atau bebas lahan juga menjadi poin penting.

Persyaratan dokumen pendukung itu sendiri merupakan tugas Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi, seperti detail engineering desain, studi kelayakan, dan lainnya" ulas Kusworo.

Kusworo juga mengapresiasi pihak rekanan yang telah secara sukarela melakukan item-item kegiatan untuk memperlancar proses pelaksanaan pembangunan dilapangan, yang mana item kegiatan tersebut tidak dihitung dalam RAB (Rincian Anggaran Biaya) kontrak kerja, seperti pemotongan pohon dan lainnya, serta melakukan koordinasi-koordinasi secara personal terhadap kelompok masyarakat seperti pemindahan dan penataan kembali Angkringan Pemuda  yang juga tidak tersurat dalam RAB kontrak.

PT.Mutiara Rejeki Nusantara (PT.MRN) yang saat ini menjadi salah satu rekanan terkontrak kerja dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat - Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Prov.Sumbar memastikan kegiatan pembangunan dilakukan secara terukur dan sesuai spesifikasi teknis serta mengacu pada ketetapan kaidah-kaidah yang berlaku.

"Kami pastikan hasil pelaksanaan pembangunan akan berkualitas dan sesuai harapan" ungkap Agus.

Secara optimis hal tersebut diungkapkan oleh Agus yang mewakili manajemen PT.Mutiara Rejeki Nusantara pada (8/06/2021) di Bukittinggi.

"Karena dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Bukittinggi Kawasan Aur Tajungkang Tangah Sawah - Pakan Kurai yang saat ini kami laksanakan dilakukan secara terukur dan sesuai spesifikasi teknis," jelasnya.

"Jika ada perubahan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan dan lapangan pada item pelaksanaan pekerjaan, kami selalu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak konsultan supervisi dan Dinas (Satker)" ulas Agus.

Dari pantauan tim media ini dilapangan, terlihat puluhan pekerja yang dilengkapi dengan atribut keselamatan kerja tengah sibuk beraktivitas.

Agus juga menambahkan, dalam mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, perusahaannya juga merekrut masyarakat sekitar untuk berkerja, dan mereka ditempatkan pada item-item perkerjaan yang tidak memerlukan kemampuan khusus, jelasnya.

(deni/rl)

"Terkait pemberitaan bapak di media, apakah sudah ada konfirmasi sebelumnya untuk ditayangkan. Karena pemberitaan yang kurang berimbang," kata Dedy Aurel, Minggu(6/6/2021) via telpon.

Berita terkait : Proyek Peningkatan Kualitas Pemukiman Kota Padang Panjang Jadi Sorotan, Infrastruktur Yang Dikerjakan Diduga Tidak Berkualitas

Hal ini sebelumnya sudah pernah ditanyakan oleh kawan kawan media yang lain. Sehubungan hal tersebut lanjutnya, kami tentu dalam melaksanakan kegiatan tetap merunut kepada spek yang sudah ada. Kami tentu tidak mau juga kegiatan tersebut asal jadi, ucapnya.

"Dikarenakan kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan, masukan dari bapak ini akan kami tindak lanjuti dilapangan," tutupnya.

Disisi lain, Ir.Indrawan selaku pengamat kontruksi mengatakan berhasil atau gagalnya sebuah proyek sangat bergantung pada peran pengendalian mutu oleh pengawas atau PPK kegiatan.

"Namun tidak bisa dipungkiri ada beberapa hal tidak yang terduga bisa saja terjadi dan proyek yang sedang dikerjakan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan," ujar Indrawan.

Kalau pekerjaan dilakukan merunut sesuai speks, seperti yang dikatakan PPK Dedy Aurel sebelumnya. Tidak akan ditemukan hal seperti yang ada di foto itu, ujarnya.

"Secara kasat mata, terlihat jelas pekerjaan tidak akan mencapai mutu yang baik kalau pelaksanaannya seperti ini. Seperti jalan beton, diduga dikerjakan rekanan asal jadi, ketebalan dan beton yang digunakan  kuat dugaan diluar speks, kata Indrawan.

Begitu juga untuk pekerjaan saluran, disinyalir rekanan hanya melakukan pemolesan terhadap saluran yang lama, namun kita tidak tahu apakah untuk pekerjaan itu memang demikian arahannya oleh PPK, sebutnya lagi.

Selanjutnya untuk pembuatan riol yang menurutnya jauh dari teknis. Karangan besi untuk riol tersebut dilihat asal jadi. Meskipun proyek masih dalam pelaksanaan, masyarakat bisa menilai kalau infrastruktur yang dibangun itu tidak bisa dimanfaatkan untuk waktu yang lama. Apabila pekerjaan yang seperti itu terus dilakukan, ungkapnya.

" Agar kecurigaan masyarakat terhadap dugaan bobrok proyek Peningkatan Kualitas Pemukiman tersebut tidak terus berlanjut, baiknya Kepala Balai Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Sumbar harus melakukan peninjauan ketitik lokasi pekerjaan dan menjelaskan secara transparan kepada masyarakat," tegas Indrawan.

Proyek yang sedang berjalan disinyalir kerap mengalami penyimpangan atau perbedaan dari rencana yang sudah ditetapkan oleh rekanan. Dengan begitu dibutuhkan campur tangan Kepala Balai Cipta Karya untuk melakukan intervensi terhadap kinerja PPKnya dalam pengawasan terhadap proyek tersebut," tutup Indrawan.

Saat dikonfirmasikan kepada Kepala Balai Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Sumbar, Kusworo menyangkut apakah ada melakukan peninjauan kelokasi pekerjaan.

" Alhamdulillah, saya selalu datangi lokasi pekerjaan untuk melakukan sidak kesemua titik pekerjaan. Kadang sidaknya dihari Sabtu dan Minggu," jelasnya singkat via telpon.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*tim/rl*