Mitra Rakyat

Pasalnya, proyek dibawah pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional(Satker PJN), Wilayah 1 Sumbar diduga sengaja kangkangi Peraturan Presiden dan Undang-undang No 14 tahun 2008.

Sebab plang proyek sebagai informasi publik. Pihak rekanan tidak menuliskan nilai anggaran dalam waktu yang cukup lama. Dan disinyalir hal tersebut sengaja dibiarkan oleh PPK 1.2 sebagai pihak dari Kementerian PUPR.

Pekerjaan penanganan longsor Payakumbuh batas Riau dikerjan PT.Pasagam Tenaga Perkasa selama 240 hari, di mulai kontraknya tanggal 11 Januari 2021. Tapi ada yang ganjil terhadap papan informasi nya, pihak terkait tidak menuliskan berapa uang negara yang digunakan.

Yatun SH, Pengamat dan Pengggiat Hukum (Lawyer)

"Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya," demikian Yatun SH mengatakan terkait hal tersebut, Selasa(8/6/2021) di kantornya.

Yanti SH sebagai pengamat dan pengggiat hukum itu melanjutkan, bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing provinsi. 

Terkait dengan tujuan tersebut, lanjut Yatun, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.

"Apabila di lapangan terdapat sebuah papan proyek yang tidak menyertakan nilai anggaran dalam proyek tersebut. Sudah jelas menabrak aturan,bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal," ujarnya.

Yatun menjelaskan, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

"Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah," tegasnya.

Ada beberapa aturan dan undang-undang yang mengamanatkan demikian, seperti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tambah Pengacara itu.

Begitu juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014), ucap Yatun.

Kewajiban kontraktor dan pihak kementerian menyebutkan nilai anggaran, karena informasi yang transparan dan jelas merupakan hak masyarakat banyak, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* rl/tim*

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (PPW) Provinsi Sumatera Barat, Kusworo Darpito saat bersilaturahmi dengan awak media (7/06/2021) di kantornya.

"Dalam upaya mempercepat serapan anggaran, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat terus menggenjot pelaksanaan program-program kerja yang tengah dilakukan saat ini"

Melalui koordinasi yang intens antara Kasatker, PPK, Tim pengawas lapangan dan pihak rekanan (Konsultan Supervisi dan Kontraktor Pelaksana), Kusworo menegaskan dalam upaya percepatan serapan anggaran tentu harus sejajar serta tidak mengenyampingkan kualitas hasil kerja di lapangan" pesannya.

Kusworo Darpito juga mengungkapkan, bahwa Kementerian PUPR melalui Balai PPW Sumbar akan mengakomodir beberapa usulan program strategis di Provinsi Sumatera Barat untuk direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Diantaranya, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional, Tempat Pembuangan Sampah Regional dan program keciptakaryaan lainnya. Hal tersebut dapat dilaksanakan apabila persyaratan dokumen pendukung telah lengkap, selain itu ketersedian lahan atau bebas lahan juga menjadi poin penting.

Persyaratan dokumen pendukung itu sendiri merupakan tugas Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi, seperti detail engineering desain, studi kelayakan, dan lainnya" ulas Kusworo.

Kusworo juga mengapresiasi pihak rekanan yang telah secara sukarela melakukan item-item kegiatan untuk memperlancar proses pelaksanaan pembangunan dilapangan, yang mana item kegiatan tersebut tidak dihitung dalam RAB (Rincian Anggaran Biaya) kontrak kerja, seperti pemotongan pohon dan lainnya, serta melakukan koordinasi-koordinasi secara personal terhadap kelompok masyarakat seperti pemindahan dan penataan kembali Angkringan Pemuda  yang juga tidak tersurat dalam RAB kontrak.

PT.Mutiara Rejeki Nusantara (PT.MRN) yang saat ini menjadi salah satu rekanan terkontrak kerja dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat - Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Prov.Sumbar memastikan kegiatan pembangunan dilakukan secara terukur dan sesuai spesifikasi teknis serta mengacu pada ketetapan kaidah-kaidah yang berlaku.

"Kami pastikan hasil pelaksanaan pembangunan akan berkualitas dan sesuai harapan" ungkap Agus.

Secara optimis hal tersebut diungkapkan oleh Agus yang mewakili manajemen PT.Mutiara Rejeki Nusantara pada (8/06/2021) di Bukittinggi.

"Karena dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Bukittinggi Kawasan Aur Tajungkang Tangah Sawah - Pakan Kurai yang saat ini kami laksanakan dilakukan secara terukur dan sesuai spesifikasi teknis," jelasnya.

"Jika ada perubahan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan dan lapangan pada item pelaksanaan pekerjaan, kami selalu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak konsultan supervisi dan Dinas (Satker)" ulas Agus.

Dari pantauan tim media ini dilapangan, terlihat puluhan pekerja yang dilengkapi dengan atribut keselamatan kerja tengah sibuk beraktivitas.

Agus juga menambahkan, dalam mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, perusahaannya juga merekrut masyarakat sekitar untuk berkerja, dan mereka ditempatkan pada item-item perkerjaan yang tidak memerlukan kemampuan khusus, jelasnya.

(deni/rl)

"Terkait pemberitaan bapak di media, apakah sudah ada konfirmasi sebelumnya untuk ditayangkan. Karena pemberitaan yang kurang berimbang," kata Dedy Aurel, Minggu(6/6/2021) via telpon.

Berita terkait : Proyek Peningkatan Kualitas Pemukiman Kota Padang Panjang Jadi Sorotan, Infrastruktur Yang Dikerjakan Diduga Tidak Berkualitas

Hal ini sebelumnya sudah pernah ditanyakan oleh kawan kawan media yang lain. Sehubungan hal tersebut lanjutnya, kami tentu dalam melaksanakan kegiatan tetap merunut kepada spek yang sudah ada. Kami tentu tidak mau juga kegiatan tersebut asal jadi, ucapnya.

"Dikarenakan kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan, masukan dari bapak ini akan kami tindak lanjuti dilapangan," tutupnya.

Disisi lain, Ir.Indrawan selaku pengamat kontruksi mengatakan berhasil atau gagalnya sebuah proyek sangat bergantung pada peran pengendalian mutu oleh pengawas atau PPK kegiatan.

"Namun tidak bisa dipungkiri ada beberapa hal tidak yang terduga bisa saja terjadi dan proyek yang sedang dikerjakan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan," ujar Indrawan.

Kalau pekerjaan dilakukan merunut sesuai speks, seperti yang dikatakan PPK Dedy Aurel sebelumnya. Tidak akan ditemukan hal seperti yang ada di foto itu, ujarnya.

"Secara kasat mata, terlihat jelas pekerjaan tidak akan mencapai mutu yang baik kalau pelaksanaannya seperti ini. Seperti jalan beton, diduga dikerjakan rekanan asal jadi, ketebalan dan beton yang digunakan  kuat dugaan diluar speks, kata Indrawan.

Begitu juga untuk pekerjaan saluran, disinyalir rekanan hanya melakukan pemolesan terhadap saluran yang lama, namun kita tidak tahu apakah untuk pekerjaan itu memang demikian arahannya oleh PPK, sebutnya lagi.

Selanjutnya untuk pembuatan riol yang menurutnya jauh dari teknis. Karangan besi untuk riol tersebut dilihat asal jadi. Meskipun proyek masih dalam pelaksanaan, masyarakat bisa menilai kalau infrastruktur yang dibangun itu tidak bisa dimanfaatkan untuk waktu yang lama. Apabila pekerjaan yang seperti itu terus dilakukan, ungkapnya.

" Agar kecurigaan masyarakat terhadap dugaan bobrok proyek Peningkatan Kualitas Pemukiman tersebut tidak terus berlanjut, baiknya Kepala Balai Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Sumbar harus melakukan peninjauan ketitik lokasi pekerjaan dan menjelaskan secara transparan kepada masyarakat," tegas Indrawan.

Proyek yang sedang berjalan disinyalir kerap mengalami penyimpangan atau perbedaan dari rencana yang sudah ditetapkan oleh rekanan. Dengan begitu dibutuhkan campur tangan Kepala Balai Cipta Karya untuk melakukan intervensi terhadap kinerja PPKnya dalam pengawasan terhadap proyek tersebut," tutup Indrawan.

Saat dikonfirmasikan kepada Kepala Balai Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Sumbar, Kusworo menyangkut apakah ada melakukan peninjauan kelokasi pekerjaan.

" Alhamdulillah, saya selalu datangi lokasi pekerjaan untuk melakukan sidak kesemua titik pekerjaan. Kadang sidaknya dihari Sabtu dan Minggu," jelasnya singkat via telpon.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*tim/rl*

MR.com,Padang-Pemerintah Kota Padang melalui Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang mengadakan Sosialisasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala BPKAD Kota Padang Budi Payan mewakili Wali Kota Padang, di Gedung Serba Guna Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang, Aie Pacah, Jumat (4/6/2021).

Kepala BPKAD menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Wali Kota Padang (Perwako) Nomor 34 Tahun 2021 tentang cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan tanggung jawab serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial, yang disejalankan dengan implementasi sistem informasi pengelolaan hibah dan bansos secara elektronik.

"Perwako ini mengamanatkan mulai dari pendaftaran, pengusulan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelapor dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dilaksanakan melalui sistem elektronik secara bertahap," ujar Budi.

Ia menambahkan, sesuai dengan peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka dengan pengeolaan dana hibah dan bansos secara elektronik akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

"Disamping itu, akan meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Ditambahkannya lagi, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai tahun anggaran 2021, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.

"Pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang dilakukan secara elektronik merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Padang dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas  dan integritas pengelolaan hibah dan bansos," sebutnya.

"Dengan dikembangkan pengelolaan dana hibah dan bansos secara elektronik maka dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan seluruh proses dalam pengelolaan dana hibah dan bansos ini dapat diawasi seluruh  lapisan masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris BPKAD Kota Padang Elvira dalam laporannya mengharapkan pengembangan sistem informasi pengelolaan hibah dan bansos ini secara elektronik diharapkan akan membawa dampak yang positif.

"Pertama dapat memberikan kemudahan kepada penggunan layanan, kedua meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan yang ketiga, pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terintegrasi," ungkapnya. (Mul/BT/Prokompim Pdg)

" Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat banyak, kontraktor mestinya mengutamakan mutu dan kualitas. Agar infrastruktur dapat dimanfaatkan untuk waktu yang lama," demikian Yatun SH mengatakan, Jumat (4/6/2021) di Padang.

Hal ini disampaikan pengggiat hukum(Lawyer) itu menyangkut dugaan bobrok dalam pelaksanaan proyek yang dikerjakan PT.Breins Veri. Sementara pekerjaan berada dalam pengawasan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Dirjen Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Provinsi Sumbar, Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Pemukiman.

"Dimana intervensi PPK kepada kontraktor, terlihat pekerjaan terkesan asal jadi. Untuk jalan, pekerjaan betonisasi dilaksanakan diduga tidak sesuai spesifikasi. Juga untuk pembuatan riol kuat dugaan dikerjakan serampangan oleh kontraktor. " ujarnya.

Begitu juga untuk item- item lainnya. Bahkan rekanan dalam melakukan pekerjaan tidak memperhatikan kebersihan lokasi pekerjaan. Ada sampah yang diduga sengaja dibiarkan tertutup oleh adukan semen, ungkapnya.

Yatun SH menilai pekerjaan dilaksanakan diluar spesifikasi dan teknis. Secara kasat mata, kualitas pekerjaan tidak seperti yang diharapkan. Disinyalir ada pembiaran dilakukan oleh pihak kementerian terhadap bobrok pekerjaan yang dilakukan PT. Breins Veri, tandasnya.

Jangan sampai negara mengalami kerugian karena kepentingan sekelompok dalam mengais keuntungan. Apabila negara dirugikan, artinya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut telah merugikan masyarakat banyak, imbuhnya.

Sementara uang yang digunakan diambil dari kutipan pajak masyarakat. Jadi berikanlah sesuatu yang terbaik untuk masyarakat, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*