Mitra Rakyat

Disinyalir kerusakan tersebut membuktikan kalau pembangunan infrastruktur yang telah menghabiskan APBN itu gagal terhadap mutu dan kualitasnya. Infrastruktur yang telah dibangun dikawasan wisata tersebut terlihat seakan tidak dirawat oleh pihak terkait.

Sementara pemerintah melalui Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat,  Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman  melakukan pembangunan dengan tujuan agar lokasi yang sebelumnya disebut kawasan kumuh di sulap menjadi tempat wisata yang bersih untuk waktu yang lama.

"Saya rasa, pemerintah mengubah kawasan inj menjadi lokasi wisata dengan biaya besar, agar tempat ini bisa di manfaatkan masyarakat dengan berbagai fasilitasnya untuk waktu yang lama," demikian kata Zainal salah satu warga di Kelurahan Batang Arau, Sabtu(29/5/2021).

Sayang hal tersebut menurutnya diluar harapan masyarakat dan pemerintah. Sebab, baru setahun lebih saat pekerjaan dinyatakan selesai oleh Zulherman yang masa itu menjadi PPK , namun sekarang terilihat  kondisi bangunan di beberapa fasilitas umumnya sudah banyak yang rusak, ujar Zainal.

Diduga kerusakan tersebut terjadi saat pelaksanaan berjalan pihak Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Sumbar sebagai ujung tombak dari Pemerintah pusat tidak serius dalam melakukan pengawasan terhadap pihak rekanan masa itu, ucap Zainal.

" Bisa saja kerusakan ini kerana kontraktor saat bekerja tidak di diawasi. Jadi mereka bekerja sesuka hati dan akibatnya muta dan kualitas bangunan tidak tercapai sesuai rencana," ujarnya lagi.

Dijelaskannya, fasilitas umum yang rusak tersebut di kerjakan pada tahun 2019 dengan nama peket proyek Peningkatan Pemukiman Kumuh Perkotaan Kawasan Batang Arau oleh PT.Fikri Bangun Persada JO PT.Sulfi Bangun Abadi dengan nilai Rp 14.975.242.000.

Dengan kondisi yang demikian, Mario Syahjohan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat kecewa dan angkat bicara. Mario Syahjohan menyebutkan "mestinya hal seperti ini tidak terjadi, karena sangat merugikan bagi masyarakat Sumatera Barat". 

"Untuk itu, dalam hal ini kita minta kerjasama dari masyarakat, LSM dan media ikut dengan  DPRD dalam mengawal setiap pekerjaan yang didanai oleh Pemerintah baik dari APBN maupun APBD" ucap Mario (29/05/2021) via telpon.

Agar untuk pekerjaan selanjutnya, kontraktor bekerja tidak seenaknya lagi. Dan masyarakat bisa manfaatkan dalam  waktu yang lama, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban konfirmasi Kepala Satker, Zulherman yang juga masa itu menjabat PPK kegiatan. Juga media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* Tim*

Agar tidak mengganggu perjalanan pengguna jalan yang mungkin saja membuat antrian, oleh sebab itu pihak PJN Wilayah II Sumbar sengaja menghentikan untuk sementara dengan membuatkan jembatan darurat bagi pengguna jalan.

Seminggu sehabis lebaran(H+), PT. Sultan Arvant Permana, selaku pihak rekanan yang dipercaya kembali melanjutkan pekerjaan tersebut. Berdasarkan  kontrak dengan nomor KU.02.10/KTR.01/PJN.II/PPK-2.3/Sumbar, tanggal kontrak 15 Januari 2021, pekerjaan dilaksanakan selama 240 hari kalender.

"Kita berharap pekerjaan penggantian jembatan sungai nipah ini sesuai harapan, dengan mutu dan kualitas sangat baik dengan waktu yang telah ditentukan,", demikian Marjon salah satu pengguna jalan saat dimintai tanggapannya, Kamis(27/5/2021).

Yang pasti jembatan ini sangat diharapkan oleh masyarakat Kab.Pessel khususnya. Karena menurut Marjon sangat berpengaruh terhadap perekonomian mereka.

Mewakili pengguna jalan dan masyarakat setempat. Marjon mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, jembatan sungai nipah dapat dilalui dengan nyaman dari kendaraan dalam berlalu lintas, pungkasnya.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Syahputra A. Gani, berikut Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan(Satker PJN) menyampaikan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 Provinsi Sumatera wilayah II Provinsi Sumatera Barat, M.Suaidi ST.MT mengatakan akan terus mengawasi pengerjaan Penggantian Jembatan Sungai Nipah ini.

" Kita akan tetap mengawasi perjalanan proyek jembatan sungai Nipah ini secara intens. Agar mutu dan kualitas produk jembatan yang dibuat sesuai dengan harapan masyarakat,", ucap Suaidi.

Hingga berita ini diterbitkan, pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Nipah masih berlanjut dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.**

Dalam sambutannya, Dirut tersebut mengatakan, "kehilangan air, baik fisik maupun non fisik harus ditangani, dalam pelatihan inilah diajarkan metode-metode dan cara penerapannya dilapangan nantinya". 

Dipaparkan, air tidak berekening (NRW) adalah selisih antara volume air yang diproduksi dengan volume air yang direkeningkan. Pengendalian NRW akan memberi pengaruh yang nyata dalam meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dari segi operasional dan finansial. 

Kehilangan air merupakan salah satu masalah yang dialami oleh berbagai PDAM di Indonesia. Besarnya kerugian finansial akibat kehilangan air menjadi alasan kuat dilakukannya berbagai cara untuk menurunkan angka kehilangan air. 

Begitu pentingnya pengendalaian atas kehilangan air terutama air tak berekening (Non Revenue Water) di semua PDAM.

Salah satu target Perumda Air Minum Kota Padang adalah penurunan NRW, maka melalui pelatihan ini, diharapkan dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia sebagai pegawai yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaaan produktivitas dan aktivitas di perusahaan khususnya Perumda Air Minum Kota Padang. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknik, Andri Satria mengatakan, "kehilangan air satu tetes pun sangat  berpengaruh, harus dideteksi segera dan ditangani".

Pembentukan tim pengendalian tingkat kehilangan air, perencanaan program, pembentukkan District Metering Area (DMA) merupakan langkah-langkah yang diperlukan dalam menurunkan tingkat kehilangan air yang tinggi.

Selain menghadirkan pakar NRW dari dalam seperti, Tommy Wirawan, ST (Manager Distribusi), dan Jamaris, Amd (Asmen Analisa Jaringan), di pelatihan ini, Perumda Air Minum Kota Padang juga mendatangkan instruktur dari Palyja, yaitu Suwito, ST, MM, yang juga merupakan mantan Manager NRW PDAM Kota Malang.

*Realis*

Hal ini memang sengaja dilakukan oleh Kepala Balai, agar dapat menjaring input dan dukungan dari teman-teman media dalam rangka percepatan pembangunan di Sumatera Barat yang berkualitas dan berkelanjutan kedepannya, kata Martius mewakili Kepala BWSS V Padang, Kamis (27/5/2021) di salah satu restoran di Padang.

"Tentunya, dalam melakukan suatu kegiatan tidak ada yang sempurna. Apalagi terkait pembangunan, pasti ada hal yang perlu dilakukan koreksi dan masukan dari berbagai pihak," tuturnya.

Dan selama ini, pihak BWSS V  telah berupaya memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat Sumbar. Meski di tengah kondisi COVID-19 ini, namun upaya pencapaian kinerja yang maksimal dapat tercapai, ucapnya.

Tentunya keinginan itu akan terwujud apabila ada dorongan dan masukan yang bersifat membangun dari rekan-rekan media, lanjut Martius.

Tidak lupa Martius juga menyampaikan permintaan maaf dan salam dari Kepala Balai BWSS V Sumbar Dian Kamila kepada rekan-rekan media, karena berhalangan hadir pada àcara ini, tutur Martius.

Mudah-mudahan, silaturahmi yang kita jalin ini bisa terjaga dan dipertahankan kedepannya, pungkasnya.

Sebab proyek yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT.Era Bangun Persada itu belum selesai 100 persen, tapi ditahun ini (2021) pekerjaan lanjutan dimulai kembali dengan perusahaan yang baru PT.Arshy Citra Kamato dengan nilai 6,9 Miliar.

"Ada apa terhadap proyek tersebut, yang lama belum selesai kemudian dilanjutkan kembali dengan kontrak yang baru," demikian Yatun SH menyebutkan pada Selasa(25/5/2021) di Padang.

Menurut pandangannya, Yatun menilai lemahnya pengawasan terhadap PT.Era Bagun Persada dalam melaksanakan kegiatan oleh pihak BWSS V Padang menjadi salah satu pemicu kegagalan pada proyek tersebut.

" Selain keterlambatan, kualitas produk yang dibuatpun patut dipertanyakan. Bangunan Bronjong yang dibuat terlihat tidak rapi, kemudian bahan material batu yang digunakan diduga tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan," ujarnya.

Secara kasat mata bangunan yang dikerjakan tidak sangat bagus, ditambah lagi bronjong sudah digrogoti rumput liar, menjadikan bangunan bronjong semakin buram untuk dipandang, tandasnya. 

Kondisi ini mencerminkan ketidak profesionalan pihak rekan dalam melaksanakan tugasnya. Dan pihak panitia yang tidak jeli dalam memilih rekanan yang berpotensi, ujarnya lagi.

" Kepada buk Dian Kamila selaku pimpinan tertinggi di BWSS V Padang, agar menekankan kepada bawahannya agar melaksanakan tugas mereka sesuai dengan aturan dan SOP yang telah ditetapkan," tegas Yatun.

Agar kesalahan- kesalahan ditahun lalu tidak kembali terjadi. Karena sayang, uang yang digunakan merupakan sumber dari kutipan pajak dari masyarakat. Jadi berikanlah yang terbaik untuk masyarakat juga, pungkasnya.

Dilain pihak, PPK SNVT PJSA BWSS V Sumbar Syaidul Afkar saat dimintai tanggapannya, mengakui bahwa memang paket pada pembangunan prasarana pengendalian banjir Batanghari Hilir di Kabupaten Dharmasraya tidak tuntas 100 persen.

"Hal ini disebabkan pada tahun kemarin, ada optimalisasi kontrak, sehingga PHO nya tidak 100 persen,"jelasnya dihari yang sama via telpon.

Menyangkut adanya pekerjaan yang belum selesai, apalagi masih dalam masa pemeliharaan, pihaknya sudah menginstruksikan pada kontraktor untuk membersihkan dan merapikan kembali pekerjaan yang terbengkalai, tambah Syaidul.

"Karena sisa masa pemeliharaan tahun ini masih ada sampai dengan bulan Juni nanti," tutup PPK tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* tim*