Mitra Rakyat

Dalam sambutannya, Dirut tersebut mengatakan, "kehilangan air, baik fisik maupun non fisik harus ditangani, dalam pelatihan inilah diajarkan metode-metode dan cara penerapannya dilapangan nantinya". 

Dipaparkan, air tidak berekening (NRW) adalah selisih antara volume air yang diproduksi dengan volume air yang direkeningkan. Pengendalian NRW akan memberi pengaruh yang nyata dalam meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dari segi operasional dan finansial. 

Kehilangan air merupakan salah satu masalah yang dialami oleh berbagai PDAM di Indonesia. Besarnya kerugian finansial akibat kehilangan air menjadi alasan kuat dilakukannya berbagai cara untuk menurunkan angka kehilangan air. 

Begitu pentingnya pengendalaian atas kehilangan air terutama air tak berekening (Non Revenue Water) di semua PDAM.

Salah satu target Perumda Air Minum Kota Padang adalah penurunan NRW, maka melalui pelatihan ini, diharapkan dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia sebagai pegawai yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaaan produktivitas dan aktivitas di perusahaan khususnya Perumda Air Minum Kota Padang. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknik, Andri Satria mengatakan, "kehilangan air satu tetes pun sangat  berpengaruh, harus dideteksi segera dan ditangani".

Pembentukan tim pengendalian tingkat kehilangan air, perencanaan program, pembentukkan District Metering Area (DMA) merupakan langkah-langkah yang diperlukan dalam menurunkan tingkat kehilangan air yang tinggi.

Selain menghadirkan pakar NRW dari dalam seperti, Tommy Wirawan, ST (Manager Distribusi), dan Jamaris, Amd (Asmen Analisa Jaringan), di pelatihan ini, Perumda Air Minum Kota Padang juga mendatangkan instruktur dari Palyja, yaitu Suwito, ST, MM, yang juga merupakan mantan Manager NRW PDAM Kota Malang.

*Realis*

Hal ini memang sengaja dilakukan oleh Kepala Balai, agar dapat menjaring input dan dukungan dari teman-teman media dalam rangka percepatan pembangunan di Sumatera Barat yang berkualitas dan berkelanjutan kedepannya, kata Martius mewakili Kepala BWSS V Padang, Kamis (27/5/2021) di salah satu restoran di Padang.

"Tentunya, dalam melakukan suatu kegiatan tidak ada yang sempurna. Apalagi terkait pembangunan, pasti ada hal yang perlu dilakukan koreksi dan masukan dari berbagai pihak," tuturnya.

Dan selama ini, pihak BWSS V  telah berupaya memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat Sumbar. Meski di tengah kondisi COVID-19 ini, namun upaya pencapaian kinerja yang maksimal dapat tercapai, ucapnya.

Tentunya keinginan itu akan terwujud apabila ada dorongan dan masukan yang bersifat membangun dari rekan-rekan media, lanjut Martius.

Tidak lupa Martius juga menyampaikan permintaan maaf dan salam dari Kepala Balai BWSS V Sumbar Dian Kamila kepada rekan-rekan media, karena berhalangan hadir pada àcara ini, tutur Martius.

Mudah-mudahan, silaturahmi yang kita jalin ini bisa terjaga dan dipertahankan kedepannya, pungkasnya.

Sebab proyek yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT.Era Bangun Persada itu belum selesai 100 persen, tapi ditahun ini (2021) pekerjaan lanjutan dimulai kembali dengan perusahaan yang baru PT.Arshy Citra Kamato dengan nilai 6,9 Miliar.

"Ada apa terhadap proyek tersebut, yang lama belum selesai kemudian dilanjutkan kembali dengan kontrak yang baru," demikian Yatun SH menyebutkan pada Selasa(25/5/2021) di Padang.

Menurut pandangannya, Yatun menilai lemahnya pengawasan terhadap PT.Era Bagun Persada dalam melaksanakan kegiatan oleh pihak BWSS V Padang menjadi salah satu pemicu kegagalan pada proyek tersebut.

" Selain keterlambatan, kualitas produk yang dibuatpun patut dipertanyakan. Bangunan Bronjong yang dibuat terlihat tidak rapi, kemudian bahan material batu yang digunakan diduga tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan," ujarnya.

Secara kasat mata bangunan yang dikerjakan tidak sangat bagus, ditambah lagi bronjong sudah digrogoti rumput liar, menjadikan bangunan bronjong semakin buram untuk dipandang, tandasnya. 

Kondisi ini mencerminkan ketidak profesionalan pihak rekan dalam melaksanakan tugasnya. Dan pihak panitia yang tidak jeli dalam memilih rekanan yang berpotensi, ujarnya lagi.

" Kepada buk Dian Kamila selaku pimpinan tertinggi di BWSS V Padang, agar menekankan kepada bawahannya agar melaksanakan tugas mereka sesuai dengan aturan dan SOP yang telah ditetapkan," tegas Yatun.

Agar kesalahan- kesalahan ditahun lalu tidak kembali terjadi. Karena sayang, uang yang digunakan merupakan sumber dari kutipan pajak dari masyarakat. Jadi berikanlah yang terbaik untuk masyarakat juga, pungkasnya.

Dilain pihak, PPK SNVT PJSA BWSS V Sumbar Syaidul Afkar saat dimintai tanggapannya, mengakui bahwa memang paket pada pembangunan prasarana pengendalian banjir Batanghari Hilir di Kabupaten Dharmasraya tidak tuntas 100 persen.

"Hal ini disebabkan pada tahun kemarin, ada optimalisasi kontrak, sehingga PHO nya tidak 100 persen,"jelasnya dihari yang sama via telpon.

Menyangkut adanya pekerjaan yang belum selesai, apalagi masih dalam masa pemeliharaan, pihaknya sudah menginstruksikan pada kontraktor untuk membersihkan dan merapikan kembali pekerjaan yang terbengkalai, tambah Syaidul.

"Karena sisa masa pemeliharaan tahun ini masih ada sampai dengan bulan Juni nanti," tutup PPK tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* tim*

MR.com,Padang-Pemerintah Kota Padang mendapatkan penghargaan dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat atas konsistensi pembayaran listrik tepat waktu untuk tahun 2020.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Padang, Jefri Husni dan diterima langsung oleh Wali Kota Padang Hendri Septa, di kediaman resminya, Jl. A. Yani Nomor 11 Padang, Senin (24/5/2021).

Manager PLN UP3 Padang, Jefri Husni mengatakan, bahwa penghargaan tersebut diberikan atas upaya dan konsistensi Pemko Padang melunasi tagihan listrik penerangan jalan umum, listrik perkantoran di lingkup Pemko Padang dan listrik kebutuhan rumah dinas secara tepat waktu.

"Kita mengapresiasi konsistensi Pemko Padang untuk melunasi tagihan listrik secara tepat waktu. Khusus untuk tagihan listrik penerangan jalan umum misalnya, Pada tahun 2020 Pemko Padang melalui Dinas PUPR rutin membayarkannya setiap bulan sehingga tidak tercatat adanya tunggakan," tutur Jefri.

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa mengucapkan terimakasih kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat atas penghargaan yang telah diberikan tersebut.

"Kita tentunya berharap pembayaran listrik tepat waktu ini dapat mendukung keberlangsungan operasional ketenagalistrikan di lingkup Pemko Padang, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan tentunya penghargaan yang diberikan ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk membayar listrik tepat waktu di 2021," pungkas Wako. (Mul/BT/Prokompim Pdg).