Mitra Rakyat

Pengguna jalan harus lebih berhati-hati lagi dalam melewati akses jalan tersebut. Untuk itu masyarakat setempat berinisiatif untuk memberikan jasa kepada penggunan jalan agar bisa mengambil jalan yang bagus. 

Wajar masyarakat sekitarpun memanfaatkan situasi dan kondisi (Sikon) tersebut. Tidak dipungkiri berkat jasa yang mereka berikan dalam memberikan petunjuk jalan yang layak untuk dilewati, hingga sekarang tingkat kecelakaan di jalan itu masih belum bertambah.

"Jalan yang rusak parah itu berada didaerah Kabupaten Sijunjung dan merupakan jalan nasional dibawah pengawasan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional(Satker PJN Wilayah II Sumbar), PPK 2.2. Mestinya sekarang jalan dimaksudkan sudah bagus," demikian kata salah seorang pemerhati pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat ini, Senin(24/5/2021) di Padang.

Pengamat yang tidak ingin namanya dituliskan itu melanjutkan, dalam video yang berdurasi 30 detik itu terlihat jelas  jalan berlobang dan digenangi air. Namun, diduga belum ada perhatian serius dari pihak PJN II. Kenapa demikian lanjutnya, karena jalan itu rusak sudah cukup lama dan masih dinikmati saja kerusakannya oleh masyarakat Sumbar khususnya.

" Ditahun 2020 jalan itu sudah dikerjakan oleh pihak ketiga. Tapi entah apa penyebabnya, pekerjaan terhenti sampai hari ini," ujarnya lagi.

Menurutnya, bisa jadi pengerjaan jalan tersebut  terhenti karena ada sesuatu masalah terjadi di dalam proses pelaksanaannya. Semoga saja di tahun ini jalan yang rusak itu segera diperbaiki , pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*

MR.com,Padang-DPRD bersama Pemko Padang menggelar rapat paripurna pada, Jum'at (21/5/2021). Dalam rapat tersebut, Pemko Padang mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.

Nota penjelasan 3 Ranperda usulan dari Pemko Padang tersebut, disampaikan secara resmi Wali Kota Hendri Septa.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin dengan diikuti Sekretaris DPRD Kota Padang Hendri Azhar dan para anggota DPRD Kota Padang. Juga hadir unsur forkopimda, kepala OPD terkait dan stakeholder baik secara langsung maupun secara virtual.

Wali Kota Padang menyampaikan, tiga Ranperda tersebut adalah Ranperda perubahan atas Perda Kota Padang No.21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Kita tentu berharap 3 Ranperda ini bisa secepatnya dibahas dan nantinya dapat dijadikan Perda sesuai waktu yang telah ditentukan" harap wako.

Menurut Hendri, sekaitan Ranperda perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2012 sangat penting karena berkaitan dengan peningkatan pengelolaan sampah di Kota Padang. Sebab persoalan sampah menjadi persoalan yang sangat krusial dan mendasar di Kota Padang, terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduk dan kegiatan ekonominya cukup tinggi, tentu akan menghasilkan produksi sampah yang juga relatif tinggi.

"Hal itu dapat kita lihat dari peningkatan angka produksi sampah di Kota Padang dari tahun ke tahun. Apalagi ditambah dari masih adanya sebahagian masyarakat kita yang masih kurang peduli dalam penanganan sampah. Maka dari itu, melalui Ranperda yang kita usulkan terkait perubahan atas Perda No.21 Tahun 2012 ini, kita berharap lebih mengkonkritkan dan meningkatkan segala upaya terhadap pengelolaan sampah. Sehingga terwujudlah Kota Padang sebagai kota yang bersih dengan sampahnya dapat terkelola secara baik," imbuhnya.

Dijelaskannya, pada Ranperda perubahan atas Perda No.21 Tahun 2012 tersebut, terdapat penambahan materi/muatan yang mengatur diantaranya seperti mengoptimalkan peran Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat RW dan kelurahan. Selanjutnya pengaturan sampah, mengatur larangan kepada masyarakat termasuk mengatur sanksi pidana bagi warga yang membuang sampah sembarangan.

"Dengan perubahan Perda ini semoga mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang dimulai dari tingkat RT/RW dan kelurahan dalam penanganan sampah di wilayah masing-masing. Kemudian memberdayakan masyarakat dan memberikan nilai tambah terhadap penanganan sampah seperti kemampuan dalam melakukan pemilahan sampah menjadi hal bermanfaat," jelas Hendri.

Sementara itu lanjut wali kota, sekaitan Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu sesuai Propemperda yang telah ditetapkan dalam Ranperda tentang perubahan atas Perda No.1 Tahun 2012 mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.

"Setelah berkonsultasi dengan pihak Kanwil Hukum dan HAM Sumbar maka Ranperda ini diubah menjadi Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta perkembangan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini. Kita menyadari saat ini masih cukup banyak warga Kota Padang yang berstatus penyandang masalah sosial."

"Untuk itu kita perlu menyusun Ranperda terkait yang materi/muatannya mengatur antara lain tanggung jawab/wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, SDM penyelenggara kesejahteraan sosial serta pendataan dan pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kemudian peran serta masyarakat disertai koordinasi pembinaan dan pengawasan. Semoga saja Ranperda ini nantinya dapat dijadikan Perda sehingga mampu menjawab secara baik segala persoalan kesejahteraan sosial yang kita hadapi saat ini dan masa-masa mendatang," ulas Hendri.

Terakhir, Wako juga menjelaskan terkait Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menurutnya Ranperda ini juga tak kalah penting untuk dijadikan Perda ke depan.

"Sebagaimana tujuan utamanya adalah untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Kota Padang. Selanjutnya mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan serta melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani. Begitu juga untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat serta meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kehidupan yang layak. Seterusnya yaitu mempertahan keseimbangan ekologis dan mewujudkan revitalisasi pertanian," urai wako.

"Jadi ini beberapa hal pokok yang dapat disampaikan dalam nota penjelasan terkait 3 Ranperda yang kita usulkan pada paripurna kali ini. Semoga dapat dibahas bersama dan ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kita tentu berharap dukungan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang dalam penyempurnaan Ranperda ini agar dapat diimplementasikan oleh kita di Pemko Padang," pungkas Wako.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin mengatakan atas nama DPRD Kota Padang menyambut baik penyampaian nota penjelasan oleh Wali Kota Padang terhadap 3 Ranperda usulan Pemko Padang tersebut.

"Insya Allah setelah ini 3 Ranperda ini akan kita bahas pada rapat internal dewan serta pada rapat paripurna selanjutnya," ungkapnya.(DV/BT/Prokompim Pdg/adv)

Belum ada komentar dari pihak Perumda, tapi tim sudah langsung turun untuk menjawab keluhan warga. Sebelumnya warga mengeluh ada pipa yang bocor sejak tadi siang.

Berita Terkait : Diduga Pipa Saluran Air Milik Perumda Air Minum Kota Padang Akibat Pekerjaan Asal Dari Pihak Ketiga

Akibat kebocoran pipa tersebut, air keluar dan membasahi badan jalan. Karena pipa berada dalam badan jalan kesehatan.

" Alhamdulillah saluran air melalui pipa kembali normal. Dan sebagai warga saya sangat apresiasi terhadap respon pihak Perumda terhadap laporan pelanggannya," kata Toni, selaku warga dan pelanggan dari Perumda Air Minum Kota Padang, Rabu(19/5/2021).

Hal terbaik yang dilakukan pihak Perumda ini sangatlah patut diapresiasi. Dan patut menjadi percontohan bagi Perumda Air Minum daerah lainnya.

" Dalam rentan waktu kurang dari 24 jam, tim kebocoran langsung turun untuk melakukan perbaikan. Sesuatu hal yang luar biasa," tandasnya.

Semoga pelayanan seperti ini akan terus diberikan oleh pihak Perumda kepada pelanggannya, pungkas Toni.

Peserta yang mengikuti vaksinasi kurang lebih sebanyak 500 orang yang terdiri dari seluruh elemen meliputi Direksi, Manajer, Asmen, SPV, Pegawai, Pegawai Kontrak, Satgas, dan  Outsourcing dilingkungan Perumda Air Minum Kota Padang. 

Walikota Padang Hendri Septa yang dalam kesempatan ini berhalangan hadir, dan diwakili oleh Staf Ahli Walikota Andri Yulika untuk meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi tersebut. Sekaligus ikut melakukan pengecekan suhu dan tensi tubuh beliau.

Beliau juga memantau pelaksanaan protokol kesehatan yang diterapkan oleh seluruh peserta selama pelaksanaan acara vaksinasi.

Harapannya, vaksinasi yang diberikan kepada karyawan/ti Perumda AM Kota Padang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga Kota Padang. 

Jajaran Direksi hadir beserta istri yang juga ikut melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini sendiri dibagi atas beberapa bagian, agar tidak terjadi penumpukan peserta dilokasi pelaksanaan. 

Sejauh ini sudah tidak ada karyawan yang takut dan khawatir terhadap vaksin, sebab jauh-jauh hari sosialisasi telah dilakukan, sehinggga karyawan paham akan manfaat vaksin bagi diri, keluarga dan lingkungan. 

Namun, jika ada karyawan yang hari ini tertunda vaksinnya karena alasan kesehatan, maka yang bersangkuatan akan ikut vaksin ditahap berikutnya. 

"Perumda Air Minum Kota Padang adalah pelayanan publik yang setiap hari berinteraksi dengan banyak orang, baik dengan pelanggan yang datang ke kantor membayar tagihan, melakukan pengaduan dan lainnya, termasuk pula karyawan yang bertugas dilapangan,  sehingga memang sangat penting bagi Kami untuk divaksin" ujar Dirut Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal.

JANGAN TAKUT VAKSIN 

VAKSIN UNTUK KITA, KELUARGA & LINGKUNGAN. 

KOTA PADANG BEBAS COVID19 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Hendri Septa, di Hotel Grand Inna Padang, Selasa (18/5/2021).

Dikesempatan itu, Wako Hendri mengatakan, rapat yang dilaksanakan hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha terkait kedisplinan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat usaha.

"Rapat ini juga sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Nomor; 870.364/BPBD-Pdg/V/2021 Tentang Peningkatan Penerapan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 yang telah kita keluarkan beberapa waktu lalu. Melalui rapat kali ini, kita akan kembali sosialisasikan kepada para pelaku usaha di Kota Padang," ungkapnya.

Hendri menambahkan, rapat yang dilaksanakan hari ini juga bertujuan untuk menyerap aspirasi, masukan dan kritikan para pelaku usaha terkait penanganan Covid-19 di tempat-tempat usaha.

"Alhamdulillah, ada beberapa masukkan yang sudah kita terima tadi. Diantaranya, mengenai pembatasan jam operasional cafe/restoran dan rumah makan, yang sebelumnya wajib ditutup pada pukul 22.00 Wib. Namun setelah mendengar keluhan dari para pelaku usaha ternyata ada kafe yang buka mulai pukul 22.00 Wib," sebutnya.

Wako Hendri mengatakan, setiap usulan yang disampaikan hari ini akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota bersama Forkopimda Kota Padang.

"Pada hari ini kita menampung aspirasi dari kawan-kawan pelaku usaha di Kota Padang. Dengan usulan yang kita terima hari ini maka akan kita sempurnakan lagi SE sebelumya itu," imbuhnya.

Selanjutnya, orang nomor satu di Kota Padang itu berharap, para pelaku usaha di Kota Padang untuk terus mengimbau masyarakat dan lingkungan sekitar supaya disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sampai kepada warga Kota Padang bahwa pandemi ini belum berakhir.

"Untuk itu perlu upaya dan kesadaran kita bersama untuk saling mengingatkan agar disipilin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan menjaga daya tubuh. Dan kita tentu berharap dan berdoa bersama agar pandemi ini cepat berakhir,"pungkas Wako.

Turut hadir dikesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin, Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir, Dandim 0312/Padang Kolonel Inf M. Ghoffar Ngismangil, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Ranu Subroto, Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Penanganan Pandemi Covid-19, Dr. dr. Andani Eka Putra.

Juga hadir, Ketua Ikatan General Manager Hotel Kota Padang Soejoko, Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia Kota Padang Elfis, Manager Pariwisata Perumda PSM Padang Rahmat Dani, dan para pelaku usaha pariwisata, cafe/restoran/rumah makan/dan tempat hiburan di Kota Padang. Juga hadir beberapa pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang. (Mul/Ady/BT/Prokompim Pdg)