Mitra Rakyat

Pada kesempatan itu, Hendri Septa menyampaikan bahwa vaksinasi bagi para pedagang telah memasuki hari ketiga. Dimana dalam tiga hari ini sebanyak 3.000 pedagang telah selesai menjalani vaksinasi.

"Proses vaksinasi telah berjalan selama tiga hari dan hari ini yang terakhir. Alhamdulillah sudah selesai divaksin sebanyak 3.000 lebih pedagang. Kita harapkan jumlah ini akan terus meningkat," ungkap Hendri Septa didampingi Kepala Dinas Perdagangan Andree Algamar dan Kepala Dinas Kesehatan Ferry Mulyani. 

Hendri menambahkan, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kesehatan Kota Padang menargetkan jumlah warga yang akan divaksin sebanyak 30 persen dari jumlah penduduk Kota Padang sampai bulan Juni 2021 nanti. 

"Atas nama Pemerintah Kota Padang kita mengimbau warga Kota Padang untuk mensukseskan program vaksinasi ini agar pandemi ini segera berakhir," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Algamar mengatakan, pedagang yang mengikuti vaksinasi tidak hanya pedagang pasar raya padang saja namun juga dari pedagang pasar pembantu seperti pasar Lubuk Buaya, Alai dan Pasar Belimbing.

"Kita menargetkan vaksinasi bagi pedagang sebanyak 2.500 orang, sekarang sudah sampai 3.000 pedagang. Ini sudah melebihi target. Kita upayakan lebih lagi ke depannya," sebut Kadis. 

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Ferimulyani mengatakan, saat ini proses vaksinasi di Kota Padang sudah masuk tahap dua. Tahap pertama untuk tenaga kesehatan dan tahan kedua untuk lanjut usia (Lansia) dan pelayanan publik.

"Pada tahap satu kita sudah mendapat 18 ribu dosis vaksin untuk tenaga kesehatan. Tahap dua ini juga sudah dapat dua kali dosis, yang pertama kita terima sebanyak 36 ribu dan yang kedua 69 ribu. Vaksin ini harus kita habiskan menjelang akhir April ini agar kita mendapatkan vaksin yang baru," sebutnya.

Ferimulyani menambahkan, sampai sejauh ini warga Kota Padang yang sudah menjalani vaksinasi sebanyak 40 ribu orang. Untuk tenaga kesehatan sebanyak 116 persen (melebihi target) dan Lansia sekitar 5 ribu orang.

"Sasaran vaksinasi untuk tahap satu dan dua sebanyak 154 ribu orang, yang baru tercapai 40 ribu atau sekitar 30 persen dari sasaran," ungkapnya.

Feri menyebut, dari seluruh penduduk Kota Padang yang perioritas usia 18 tahun keatas, Pemerintah Kota Padang menargerkan vaksinasi kepada 700 ribu warga Kota Padang. Target ini yang harus dicapai sampai akhir Desember nanti.

"Sampai sejauh Pemerintah Kota Padang telah menggelar vaksinasi massal sebanyak tiga kali yang dimulai pada akhir Februari, awal Maret dan pertengahan Maret," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Perdagangan juga membagikan kaos yang disponsori oleh PT Semen Padang dan Gojek. (Mul/Prokompim Pdg).

Salah satu keluarga di Daerah Padang Sumatra Barat yang keuangannya sangat minim sedang mendapat musibah.

Kepala keluarga yang sebelumnya bekerja sebagai supir untuk keluar kota sudah tidak bekerja lagi dan sang istri yang hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga harus ikhlas menerima kenyataan tersebut, dimana anak perempuannya yang bernama MADINA AZZAHRA, lahir 20 November 2014, menderita penyakit tumor otak. 

MADINA AZZAHRA  yang awalnya dirawat di rumah saja, dikarenakan kendala keuangan yang sangat minim. Orangtua dari anak yang berumur tujuh tahun itu tidak berani untuk membawa anaknya ke Rumah Sakit. 

Namun melihat kondisi anaknya yang semakin memburuk, ayah dari MADINA AZZAHRA memberanikan diri untuk dibawa ke RSUP M. JAMIL PADANG.

Orang tua dari MADINA AZZAHRA, Nurleni Syam mengatakan, " Saat ini kami membutuhkan donasi dari donatur, yang dikarenakan biaya semakin membengkak, sekarang sudah mencapai Rp30 jutaan," Keluhnya, Kamis, 31 Maret 2021.  

Hingga berita ini diterbitkan, MADINA AZZAHRA masih dirawat di RSUP M. JAMIL PADANG, dan masih membutuhkan uluran tangan dari donatur yang dapat di salurkan ke rekening dibawah ini: 

Bank : Bank Mandiri  

Atas nama : Nurlenisyam 

Nomor rekening : 111 00 169 85687

No HP : 0812 7167 7437 (a.n Nurlenisyam)

Dengan meneteskan air mata Nurleni berharap anaknya bisa kembali sehat dan tumbuh seperti anak-anak biasanya.

"Saya akan berbuat apapun demi kesembuhan anak saya, dan saya sangat berterima kasih kepada donatur yang akan membantu kesulitan saya ", Tutup Nurleni. (Tim)

Dalam pertemuan itu, kedua pihak terlihat saling membahas peningkatan sinergi antara Pemerintah Kota Padang dengan BNPB dalam upaya mitigasi dan pencegahan terhadap bencana. 

"Jadi, upaya-upaya apa yang harus kita perkuat. Baik itu dalam hal komitmen, kebijakan, perencanaan, anggaran dan termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di daerah," sebut Radytia Jati pada pertemuan yang dilangsungkan di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang tersebut. Juga hadir dikesempatan itu Direktur Sistem Penanggulangan Bencana Dr. Udrekh dan Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan Dodi Yuleova.

Radytia mengatakan, apabila Kota Padang dan seluruh daerah memiliki konsep terhadap ketahanan daerahnya, tentu risiko bencana dapat diminimalisir seminim mungkin. Baik risiko bencana terhadap dampak korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi dan kerusakan infrastruktur. 

"Melalui pertemuan ini kita ingin menyuarakan semangat bagaimana mendorong setiap kepala daerah itu memiliki komitmen yang kuat. Karena memang kita bersama pemerintah daerah akan berupaya bagaimana membangun daerah yang siap menghadapi bencana," tuturnya.

Lebih lanjut Raditya yang juga menjabat Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) tersebut mengungkapkan apresiasinya kepada Pemko Padang sekaitan upaya mitigasi yang telah dilakukan. Terutama dalam hal simulasi dan edukasi bencana di samping membangun sarana infrastruktur pendukung dalam mewujudkan kota cerdas dan tangguh bencana. 

"Sehingga dengan itu, mulai dari sebelum hingga saat dan setelah terjadinya bencana semuanya warga di Kota Padang ini diharapkan telah siap dan mampu menyelamatkan diri sesuai arah dan petunjuk yang telah ditentukan. Kita tahu Padang ataupun Sumatera Baratmemiliki banyak risiko bencana. Apalagi berada di sisi barat pesisir Sumatera, daerah ini juga memiliki risiko terkena megathrust, gempa dan tsunami yang cukup besar. Apabila itu kesiapsiagaan itu dilakukan, kita akan menjadi Sumbar sebagai daerah percontohan sebagai daerah tanggap bencana bagi daerah lainnya di Indonesia," tukasnya.

Sementara itu Plt Wali Kota Padang mengaku atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut baik kunjungan tamu istimewa dari BNPB tersebut. Ia pun berharap upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Pemko Padang sekaitan mitigasi bencana dapat lebih konkrit dan lebih optimal lagi ke depan.

"Semoga adanya dukungan dari BNPB akan semakin menguatkan kita dalam menghadapi segala bencana. Kita memang berada di daerah yang terbilang rawan bencana, namun apabila kita semua siap menyikapi segala sesuatunya maka insya Allah dampaknya akan bisa kita minimalisir seminim mungkin," ujar Hendri Septa didampingi Kepala BPBD Barlius.(David/Humas Pemko Padang)

MR.com, Pessel-Kelompok masyarakat " Selamatkan Petani Indonesia (SPI)" akan laporkan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima(BWSS V) Sumbar ke Kejaksaan Tinggi(Kejati). Hal itu terkait tidak berfungsinya Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang dibangun pada tahun 2018 silam.

Menurut informasi masyarakat, JIAT yang menghabiskan uang negara sebesar 6,1 miliar itu saat ini tidak berfungsi untuk pengairan kebun dan sawah-sawah mereka.

" Kami tidak ingin menduga- duga penyebab JIAT tersebut tidak berfungsi. Untuk itu besok tepatnya hari Kamis, 1April 2021 insyaallah akan melaporkan pihak BWSS V ke Kejati Sumbar," kata Jon Patrio, perwakilan dari SPI, Rabu(31/3/2021) di Painan, Kab.Pessel.

Dilanjutkan, ada tiga titik JIAT dibangun pada tahun 2018 tersebut, dua diantaranya bertenaga diesel dengan kucuran anggaran senilai Rp 6, 1 miliar, namun hingga sekarang  tidak bisa dimanfaatkan.

"Rencananya usai menyerahkan laporan ke Kejati Sumbar, kita langsung gelar pertemuan dengan sejumlah wartawan di Kota Padang untuk konferensi pers terkait hal itu," tegas Jon.

Kami akan membuka fakta-fakta yang ada di proyek JIAT dengan lugas, hal tersebut kami maksud agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, ujarnya.

Akibat tidak berfungsinya JIAT tersebut, masyarakat menjadi susah untuk mendistribusikan air ke kebun dan sawah mereka. Dan ditakutkan akan berpengaruh terhadap hasil panen yang menjadi tumpuan ekonomi mereka, tambahnya lagi.

Selain itu anggaran sebesar 6,1 miliar yang dikucurkan negara akan menjadi sia-sia. Karena tidak sesuai dengan tujuan pemerintah terhadap azas manfaat untuk masyarakat di Kab.Pessel tersebut, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*tim*

Selain dihadiri oleh seluruh anggota, RAT 2020 juga dihadiri oleh Ketua PKP Sumbar, Ketua Koperasi dan UMKM Kota Padang, serta Dewan Pengawas Kopkar Tirta Kuranji.

Diketahui, keanggotaan Kopkar Tirta Kuranji saat ini sudah berjumlah sebanyak 504 orang. Alhamdulillah, dalam 3 tahun terakhir semua proses administrasi berjalan lancar juga rapi. Pada 2020 masa pandemi Kopkar Tirta Kuranji Perumda AM Kota Padang telah membukukan laba sebesar 23,5%, dan dalam tahun 2020, Kopkar Tirta Kuranji bersiap untuk melaunching sebuah aplikasi pencatatan meteran pelanggan secara mandiri yang akan diberikan ke Perumda AM Kota Padang.

Pembina Kopkar Tirta Kuranji, yang juga sebagai Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal memberikan apresiasi yang besar terhadap Ketua dan Pengurus Kopkar Tirta Kuranji karenabisa  melaksanakan RAT 2020 dibulan Maret ini.

“Kami selaku pengawas berharap, Kopkar Tirta Kuranji kedepan mampu maju dan berkembang untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan seluruh anggotanya". Kemajuan koperasi tidak lepas dari partisipasi seluruh anggota, ujar Dirut AM Padang.

Perwakilan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang, Ibu Ir. Rita Yendri mengatakan, "Atas nama Dinas Koperasi menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Kopkar Tirta Kuranji atas terlaksananya RAT 2020 pada 30 Maret 2021 ini. "Semoga dengan terlaksananya RAT ini dapat dijadikan media pertanggungjawaban dari Pengurus dan Pengawas kepada seluruh anggotanya".

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PKP Sumbar, Bpk Hadi Suryadi mengatakan selama masa pandemi, hanya Kopkar Tirta Kuranji Perumda Air Minum Kota Padang yang mengalami kenaikan SHU. Selamat dan terimakasih kepada Pembina serta pengurus yang telah bekerja keras menjadikan Kopkar Tirta Kuranji menjadi seperti yang sekarang. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. (**)

"Dengan tiga strategi pengawalan ini diharapkan Bumnag dan Bumdes di Sumbar dapat menggerakkan perekonomian di nagari serta menghasilkan Pendapatan Asli Nagari," kata Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM., saat menjadi nara sumber dalam Bimtek Pemberdayaan Tanah Masyarakat dan Penanganan Akses Reforma Agraria, Senin (29/3) di Hotel Grand Zuri, Padang.

Bimtek ini dilaksanakan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, 29-30 Maret 2021. Pesertanya adalah Kasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat dan Tenaga Pendamping dari Kantor Pertanahan se Sumatera Barat. Tampak hadir Kabid Penataan Pertanahan Nora dan Kabid Sengketa Tanah Delni Heriswa.

Ditambahkan oleh Syafrizal Ucok, dalam perkembangannya sudah banyak Bumnag dan Bumdes yang berhasil, seperti di Dharmasraya, Sawahlunto, Padang Pariaman dan Tanah Datar. Usahanya pun beragam, mulai dari pariwisata, perkebunan, pengelolaan bank sampah, simpan pinjam, perikanan, perdagangan hasil hutan dan penyediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan racun hama.

Beberapa diantara Bumnag dan Bumdes di Sumbar keberhasilannya sudah dapat dibanggakan secara nasional. "Bumnag Koto Ranah Sakti di Dharmasraya mengelola embung sebagai usaha pariwisata dan Bumnag Pakandangan Emas di Padang Pariaman mengelola lahan kosong untuk perkebunan jagung, adalah dua contoh Bumnag yang berhasil dan telah menjadi tempat studi tiru secara nasional," kata Kadis Syafrizal Ucok, yang pernah menjadi Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2005-2010.

Dari 928 nagari dan desa di Sumbar, sebanyak 858 diantaranya sudah terbentuk Bumnag dan Bumdes nya. Memang bervariasi kemajuannya. "Hingga awal 2021 ini, Bumnag dan Bumdes di Sumbar yang klasifikasi maju 41, berkembang 327, tumbuh 340 dan klasifikasi rintisan 141 buah," jelas Kadis Syafrizal Ucok, yang didampingi oleh Kabid UEM PMD Sumbar Desrianto Boy, S.Pd.,M.Pd.

Kekhawatiran banyak pihak tentang legalitas Bumnag dan Bumdes kini pun sudah terjawab melalui UU No.11/Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa Peraturan Nagari/Peraturan Desa tentang pendirian Bumnag dan Bumdes adalah legal dan sudah merupakan Badan Hukum. Proses selanjutnya adalah mendaftarkan Badan Hukum itu kepada Menkum HAM.

Di akhir pemaparannya Syafrizal Ucok mengharap dukungan semua pihak di nagari dan desa agar membesarkan dan memajukan Bumnag dan Bumdes. Sebab hasil akhirnya, semua keuntungan dari Bumnag dan Bumdes sepenuhnya menjadi pendapatan asli nagari dan desa. "Jika misalnya suatu saat Dana Desa tidak dikucurkan lagi dari APBN maka anggaran desa sudah dapat ditopang oleh Bumnag dan Bumdes," kata Syafrizal Ucok, yang dulu pernah menjadi Kabag Agraria di Pemprov Sumbar. (*/uck)