Mitra Rakyat

Dalam pertemuan itu, kedua pihak terlihat saling membahas peningkatan sinergi antara Pemerintah Kota Padang dengan BNPB dalam upaya mitigasi dan pencegahan terhadap bencana. 

"Jadi, upaya-upaya apa yang harus kita perkuat. Baik itu dalam hal komitmen, kebijakan, perencanaan, anggaran dan termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di daerah," sebut Radytia Jati pada pertemuan yang dilangsungkan di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang tersebut. Juga hadir dikesempatan itu Direktur Sistem Penanggulangan Bencana Dr. Udrekh dan Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan Dodi Yuleova.

Radytia mengatakan, apabila Kota Padang dan seluruh daerah memiliki konsep terhadap ketahanan daerahnya, tentu risiko bencana dapat diminimalisir seminim mungkin. Baik risiko bencana terhadap dampak korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi dan kerusakan infrastruktur. 

"Melalui pertemuan ini kita ingin menyuarakan semangat bagaimana mendorong setiap kepala daerah itu memiliki komitmen yang kuat. Karena memang kita bersama pemerintah daerah akan berupaya bagaimana membangun daerah yang siap menghadapi bencana," tuturnya.

Lebih lanjut Raditya yang juga menjabat Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) tersebut mengungkapkan apresiasinya kepada Pemko Padang sekaitan upaya mitigasi yang telah dilakukan. Terutama dalam hal simulasi dan edukasi bencana di samping membangun sarana infrastruktur pendukung dalam mewujudkan kota cerdas dan tangguh bencana. 

"Sehingga dengan itu, mulai dari sebelum hingga saat dan setelah terjadinya bencana semuanya warga di Kota Padang ini diharapkan telah siap dan mampu menyelamatkan diri sesuai arah dan petunjuk yang telah ditentukan. Kita tahu Padang ataupun Sumatera Baratmemiliki banyak risiko bencana. Apalagi berada di sisi barat pesisir Sumatera, daerah ini juga memiliki risiko terkena megathrust, gempa dan tsunami yang cukup besar. Apabila itu kesiapsiagaan itu dilakukan, kita akan menjadi Sumbar sebagai daerah percontohan sebagai daerah tanggap bencana bagi daerah lainnya di Indonesia," tukasnya.

Sementara itu Plt Wali Kota Padang mengaku atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut baik kunjungan tamu istimewa dari BNPB tersebut. Ia pun berharap upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Pemko Padang sekaitan mitigasi bencana dapat lebih konkrit dan lebih optimal lagi ke depan.

"Semoga adanya dukungan dari BNPB akan semakin menguatkan kita dalam menghadapi segala bencana. Kita memang berada di daerah yang terbilang rawan bencana, namun apabila kita semua siap menyikapi segala sesuatunya maka insya Allah dampaknya akan bisa kita minimalisir seminim mungkin," ujar Hendri Septa didampingi Kepala BPBD Barlius.(David/Humas Pemko Padang)

MR.com, Pessel-Kelompok masyarakat " Selamatkan Petani Indonesia (SPI)" akan laporkan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima(BWSS V) Sumbar ke Kejaksaan Tinggi(Kejati). Hal itu terkait tidak berfungsinya Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang dibangun pada tahun 2018 silam.

Menurut informasi masyarakat, JIAT yang menghabiskan uang negara sebesar 6,1 miliar itu saat ini tidak berfungsi untuk pengairan kebun dan sawah-sawah mereka.

" Kami tidak ingin menduga- duga penyebab JIAT tersebut tidak berfungsi. Untuk itu besok tepatnya hari Kamis, 1April 2021 insyaallah akan melaporkan pihak BWSS V ke Kejati Sumbar," kata Jon Patrio, perwakilan dari SPI, Rabu(31/3/2021) di Painan, Kab.Pessel.

Dilanjutkan, ada tiga titik JIAT dibangun pada tahun 2018 tersebut, dua diantaranya bertenaga diesel dengan kucuran anggaran senilai Rp 6, 1 miliar, namun hingga sekarang  tidak bisa dimanfaatkan.

"Rencananya usai menyerahkan laporan ke Kejati Sumbar, kita langsung gelar pertemuan dengan sejumlah wartawan di Kota Padang untuk konferensi pers terkait hal itu," tegas Jon.

Kami akan membuka fakta-fakta yang ada di proyek JIAT dengan lugas, hal tersebut kami maksud agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, ujarnya.

Akibat tidak berfungsinya JIAT tersebut, masyarakat menjadi susah untuk mendistribusikan air ke kebun dan sawah mereka. Dan ditakutkan akan berpengaruh terhadap hasil panen yang menjadi tumpuan ekonomi mereka, tambahnya lagi.

Selain itu anggaran sebesar 6,1 miliar yang dikucurkan negara akan menjadi sia-sia. Karena tidak sesuai dengan tujuan pemerintah terhadap azas manfaat untuk masyarakat di Kab.Pessel tersebut, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*tim*

Selain dihadiri oleh seluruh anggota, RAT 2020 juga dihadiri oleh Ketua PKP Sumbar, Ketua Koperasi dan UMKM Kota Padang, serta Dewan Pengawas Kopkar Tirta Kuranji.

Diketahui, keanggotaan Kopkar Tirta Kuranji saat ini sudah berjumlah sebanyak 504 orang. Alhamdulillah, dalam 3 tahun terakhir semua proses administrasi berjalan lancar juga rapi. Pada 2020 masa pandemi Kopkar Tirta Kuranji Perumda AM Kota Padang telah membukukan laba sebesar 23,5%, dan dalam tahun 2020, Kopkar Tirta Kuranji bersiap untuk melaunching sebuah aplikasi pencatatan meteran pelanggan secara mandiri yang akan diberikan ke Perumda AM Kota Padang.

Pembina Kopkar Tirta Kuranji, yang juga sebagai Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal memberikan apresiasi yang besar terhadap Ketua dan Pengurus Kopkar Tirta Kuranji karenabisa  melaksanakan RAT 2020 dibulan Maret ini.

“Kami selaku pengawas berharap, Kopkar Tirta Kuranji kedepan mampu maju dan berkembang untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan seluruh anggotanya". Kemajuan koperasi tidak lepas dari partisipasi seluruh anggota, ujar Dirut AM Padang.

Perwakilan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang, Ibu Ir. Rita Yendri mengatakan, "Atas nama Dinas Koperasi menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Kopkar Tirta Kuranji atas terlaksananya RAT 2020 pada 30 Maret 2021 ini. "Semoga dengan terlaksananya RAT ini dapat dijadikan media pertanggungjawaban dari Pengurus dan Pengawas kepada seluruh anggotanya".

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PKP Sumbar, Bpk Hadi Suryadi mengatakan selama masa pandemi, hanya Kopkar Tirta Kuranji Perumda Air Minum Kota Padang yang mengalami kenaikan SHU. Selamat dan terimakasih kepada Pembina serta pengurus yang telah bekerja keras menjadikan Kopkar Tirta Kuranji menjadi seperti yang sekarang. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. (**)

"Dengan tiga strategi pengawalan ini diharapkan Bumnag dan Bumdes di Sumbar dapat menggerakkan perekonomian di nagari serta menghasilkan Pendapatan Asli Nagari," kata Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM., saat menjadi nara sumber dalam Bimtek Pemberdayaan Tanah Masyarakat dan Penanganan Akses Reforma Agraria, Senin (29/3) di Hotel Grand Zuri, Padang.

Bimtek ini dilaksanakan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, 29-30 Maret 2021. Pesertanya adalah Kasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat dan Tenaga Pendamping dari Kantor Pertanahan se Sumatera Barat. Tampak hadir Kabid Penataan Pertanahan Nora dan Kabid Sengketa Tanah Delni Heriswa.

Ditambahkan oleh Syafrizal Ucok, dalam perkembangannya sudah banyak Bumnag dan Bumdes yang berhasil, seperti di Dharmasraya, Sawahlunto, Padang Pariaman dan Tanah Datar. Usahanya pun beragam, mulai dari pariwisata, perkebunan, pengelolaan bank sampah, simpan pinjam, perikanan, perdagangan hasil hutan dan penyediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan racun hama.

Beberapa diantara Bumnag dan Bumdes di Sumbar keberhasilannya sudah dapat dibanggakan secara nasional. "Bumnag Koto Ranah Sakti di Dharmasraya mengelola embung sebagai usaha pariwisata dan Bumnag Pakandangan Emas di Padang Pariaman mengelola lahan kosong untuk perkebunan jagung, adalah dua contoh Bumnag yang berhasil dan telah menjadi tempat studi tiru secara nasional," kata Kadis Syafrizal Ucok, yang pernah menjadi Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2005-2010.

Dari 928 nagari dan desa di Sumbar, sebanyak 858 diantaranya sudah terbentuk Bumnag dan Bumdes nya. Memang bervariasi kemajuannya. "Hingga awal 2021 ini, Bumnag dan Bumdes di Sumbar yang klasifikasi maju 41, berkembang 327, tumbuh 340 dan klasifikasi rintisan 141 buah," jelas Kadis Syafrizal Ucok, yang didampingi oleh Kabid UEM PMD Sumbar Desrianto Boy, S.Pd.,M.Pd.

Kekhawatiran banyak pihak tentang legalitas Bumnag dan Bumdes kini pun sudah terjawab melalui UU No.11/Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa Peraturan Nagari/Peraturan Desa tentang pendirian Bumnag dan Bumdes adalah legal dan sudah merupakan Badan Hukum. Proses selanjutnya adalah mendaftarkan Badan Hukum itu kepada Menkum HAM.

Di akhir pemaparannya Syafrizal Ucok mengharap dukungan semua pihak di nagari dan desa agar membesarkan dan memajukan Bumnag dan Bumdes. Sebab hasil akhirnya, semua keuntungan dari Bumnag dan Bumdes sepenuhnya menjadi pendapatan asli nagari dan desa. "Jika misalnya suatu saat Dana Desa tidak dikucurkan lagi dari APBN maka anggaran desa sudah dapat ditopang oleh Bumnag dan Bumdes," kata Syafrizal Ucok, yang dulu pernah menjadi Kabag Agraria di Pemprov Sumbar. (*/uck)

Kedatangan Mr. Michell Rohmann tersebut langsung disambut hangat oleh Plt Wali Kota Padang Hendri Septa beserta jajaran. Tampak hadir dalam kesempatan itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi dan Kabag Kerjasama Erwin M serta lainnya.

Seperti diketahui, Mr. Michell Rohmann merupakan seorang 'hydrologist' yang bakal berperan sebagai 'integrated expert' untuk mendukung program Waste Management of Batang Arau River (pengelolaan limbah sungai Batang Arau) di Kota Padang. 

Plt Wako Hendri Septa mengungkapkan, atas nama Pemerintah Kota Padang dan warga Kota Padang tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat datang atas hadirnya Mr. Michell Rohmann di Kota Padang. Beliau merupakan seorang tenaga ahli yang akan mentransfer ilmu dan hal penting lainnya dalam upaya peningkatan pengelolaan limbah sungai di Kota Padang.

"Upaya peningkatan kebersihan dan kualitas air sungai di Kota Padang ini merupakan tindak lanjut dari bingkai kerjasama sister city (kota kembar) yang telah terjalin antara Padang-Hildesheim (Jerman). Kontrak kerja bagi Mr. Michell Rohmann ini selama 2 tahun terhitung dari awal masa kerja yang resmi dimulai pada hari ini, " ungkap Hendri sewaktu meninjau Sungai Batang Arau dari atas Jembatan Siti Nurbaya.

Lebih lanjut sekaitan kehadiran Mr. Michell Romann di Kota Padang, orang nomor satu di Kota Padang itu pun berharap bakal terwujudnya apa yang diharapkan dan diidam-idamkan warga Padang selama ini. Yaitu bagaimana sungai-sungai di Kota Padang bisa menjadi sungai yang bersih dengan kualitas air yang jernih. Hal ini pun juga sesuai dari visi Kota Padang sebagai kota berbasiskan pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul serta berdaya saing.

"Alhamdulillah, pada beberapa waktu lalu secara virtual beliau (Mr. Michell Rohmann) mengaku kepada kita sangat antusias dan ingin segera ke Kota Padang pertengahan Maret 2021 ini. Sekarang beliau telah datang dan semoga bisa membantu dalam upaya peningkatan kualitas air sungai di Kota Padang nantinya, khususnya di kawasan Sungai Batang Arau," harapnya.

Hendri pun berharap, melalui ilmu-ilmu dan pengalaman dari Mr. Michell Rohmann ini akan mampu nantinya menjadikan sungai Batang Arau menjadi sungai yang bersih, jernih dan indah. 

"Saat ini Sungai Batang Arau memang masih dalam kategori kelas 4, semoga nanti bisa menjadi kelas 2. Sehingga dengan demikian, kawasan tersebut bisa dipercantik dan kita juga berkeinginan menjadikannya sebagai kawasan marina dan maritim center yang terintegrasi dalam program Kawasan Wisata Terpadu (KWT)," pungkas Plt Wako mengakhiri.

Sementara itu pada saat yang sama Kabag Kerjasama Setda Kota Padang Erwin. M menambahkan, terkait fungsi dan kehadiran Mr. Michell Rohman nantinya yaitu akan memberikan transfer ilmu kepada Pemko Padang khususnya pihak OPD terkait dalam pengelolaan sungai di Kota Padang terutama Sungai Batang Arau. Kedatangannya ke Kota Padang pun sudah dipersiapkan Pemko Padang. 

"Diharapkan untuk sungai tersebut ada perbaikan mulai dari edukasi sampai teknis pelaksanaan pengelolaan limbah yang ada. Sebagaimana kita ketahui, dari hulu sampai ke hilir banyak limbah yang dihasilkan masyarakat, " tuturnya.

"Kita sudah menyiapkan fasilitas kehidupan sehari-hari seperti ruangan kerja, kebutuhan pribadi dan asuransi kesehatan bagi beliau yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Padang. Sementara untuk pengerjaan fisik nantinya kita akan upayakan dukungan baik dari Pemerintah Pusat dan pihak lainnya termasuk dari Pemerintah Jerman, " sebut Erwin. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan," imbuh Erwin.(David/Prokompim Pdg)

MR.com,Padang-Gustinof yang mengaku kakak kandung dari Tondi sopir tangki dan diduga telah melakukan kegiatan "kencing minyak" (pencurian BBM) pada hari Sabtu, 6 Maret 2021 dikawasan Kecamatan Bungus Selatan beberapa waktu lalu membantah kalau kegiatan disangkakan terhadap adiknya tersebut tidak benar adanya.

" Saya ingin mengklarifikasi pemberitaan sebelumnya, terkait dugaan kasus pencurian BBM yang ditayangkan media bapak(mitrarakyat.com)," kata Gustinof, Sabtu (27/3/2021) via telpon kepada awak media ini.

Berita terkait : Kabid Humas Polda Sumbar, Satake Bayu : Kita Akan Surati Pihak Pertamina dan Selidiki

Sebagai kakak kandung dari Tondi, Gustinof menyatakan bahwa adiknya tersebut tidak pernah melakukan hal itu.

Diterangkannya, pada hari itu adiknya (Tondi) berhenti dipinggir jalan seperti yang disampaikan, hanya ingin mengisi BBM kendaraan yang dibawa nya. "Karena mobil tengki bbm yang dibawanya sudah mulai kosong dan berangin(ada angin.red) yang mengakibatkan mobil tangki pengangkut BBM itu mogok," jelas Gustinof.

" Itu pengakuan Tondi kepada saya. Dan saya berani menjamin kalau adik saya itu memang tidak pernah melakukan hal tersebut," tegasnya lagi.

Lebih jelas Gustinof menerangkan, karena adiknya itu hanya sopir sendiri ( Single Driver), kemudian dalam mengantarkan BBM adiknya tersebut hanya putar kepala(tanpa rehat). Dihari itu, Tondi melakukan pengantaran BBM untuk yang ketiga kalinya.

" Jadi dihari itu adiknya lupa mengisi BBM untuk mobil tengki, mungkin karena lelah dan akibatnya BBM ditangki mobil yang dibawanya kosong dan mobil tersebut mogok dipinggir jalan," jelasnya lagi.

Gustinof yang mengaku mantan karyawan PT.Elnusa Petrofine itu lebih lanjut menjelaskan, tidak mungkin Tondi berani melakukan hal itu dipinggir jalan yang ramai itu.

Gustinof tidak menapik kalau memang ada kegiatan pencurian BBM di kecamatan tempat tinggalnya itu. Akan tetapi pencurian dilakukan oleh oknum di tempat-tempat yang tersembunyi, dan lokasinyapun pasti dibatasi atau dipagar dengan seng, ujarnya.

" Jadi tidak masuk logika saya kalau pencurian BBM dilakukan Tondi  dipinggir jalan yang seyogyanya ramai dilalui kendaraan itu," tandas Gustinof.

Selanjutnya Gustinof mengatakan, dengan adanya pemberitaan tersebut berdampak terhadap perekonomian keluarga adiknya bernama Tondi itu.

" Karena saat ini adik saya itu telah diblokir oleh PT. Elnusa Petrofine sebagai sopir pendistribusian BBM. Dan pasti hal tersebut berpengaruh terhadap anak istrinya atau keluarga lainnya," ungkap Gustinof.

Untuk itu melalui klarifikasi ini saya berharap kepada pihak PT.Elnusa Petrofine untuk kembali mempertimbangkan status karyawan adik saya Tondi itu, pungkasnya.

Sebelumnya diduga ada oknum masyarakat dengan inisial DN di Kecamatan Bungus Selatan melakukan kerjasama dengan sopir (TD) pembawa BBM dari PT. Elnusa Petrofine mitra PT. Pertamina sebagai pendistribusian ke SPBU. 

Dan pernyataan Gustinof berbeda dengan Gusnedi yang mengaku orang tua dari DN.Gusnedi yang juga karyawan dari PT.Elnusa Petrofine mengatakan, memang pekerjaan yang dilakoni anaknya itu ilegal. Sudah sering saya peringatkan untuk tidak melakukan kegiatan ilegal itu lagi, ungkap Gusnedi, Sabtu( 13/3/2021) via telpon.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*