Mitra Rakyat

Sebelum memasuki libur lebaran, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III (BPJN III) Provinsi Sumatera Barat pastikan jembatan Sungai Nipah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dapat difungsikan kembali secara normal.

Itu diungkapkan M.Suadi ST,MT selaku  PPK 2.3 Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional  Wilayah II Sumatera Barat (Satker PJN II Wil Sumbar), Selasa (9/3/2021) via telepon.

"Pelaksanaan pembangunan pergantian jembatan Sungai Nipah saat ini tengah dilakukan. Sejauh ini pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, dan kita targetkan sebelum memasuki musim libur lebaran tahun ini setengah bagian dari lintasan jembatan dapat difungsikan dan dilalui oleh kendaraan," jelas Suiadi.

Kita terus berupaya menggenjot pihak rekanan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, agar target tersebut dapat dicapai, tuturnya lagi.

"Kegiatan pelaksanaan pembangunan pergantian jembatan Sungai Nipah ini dilaksanakan oleh PT.Sultan Arvant Permana selaku kontraktor pelaksana, dan PT.Transka Dharma Konsultan KSO PT.Taru Nusantara sebagai konsultan supervisi", terang PPK tersebut.

Terkait jalan rusak yang ada di kelurahan Bungus Selatan. Jalan nasional telah diperbaiki. Sehingga jalan itu aman dilalui kendaran hingga lebaran nanti dan seterusnya, tutup Suaidi.*roel*

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat memberi Arahan Kepada Seluruh Stokeholder Kementerian PUPR

Mitra Rakyat.com(Sumbar)

Salah satunya, ditahun 2021 ini telah dianggarkan sekitar Rp. 6,7 M untuk Pekerjaan Preservasi Jalan Padang-Painan-Kambang yang sudah mulai dilaksanakan.

"Pelaksanaan preservasi ruas jalan tersebut dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Sadewa Karya Tama dengan kontrak senilai Rp.5.383.707.475.57," jelas M.Suaidi ST,MT selaku PPK pada proyek tersebut, Senin(8/3/2021).

Mewakili Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, dan Kepala Satker PJN II, Suaidi melanjutkan, pekerjaannya sudah mulai dilaksanakan semenjak tiga minggu lalu.

"Kita menyampaikan kepada rekanan untuk bekerja cepat dengan mengutamakan mutu (spesifikasi) dan bekerja dengan berkeselamatan," ucap PPK tersebut.

Baik keselamatan pekerja maupun keselamatan pengguna jalan, untuk itu di sekitar lokasi pekerjaan harus dipasang rambu-rambu saat pekerjaan berjalan hingga selesai, tegasnya.

Untuk mencapai hasil pekerjaan yang optimal, Suaidi menegaskan kita akan terus mengawasi dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan pekerjaan , pungakasnya.*roel*

Vaksinasi yang dilangsungkan di Gedung HBT jl. Klenteng Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat itu, diikuti rata-rata para etnis Tionghoa kelompok lanjut usia (lansia) atau berusia di atas 59 tahun. Selain itu juga bagi pelaku pelayanan publik.

Juga hadir dikesempatan itu Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir yang ikut divaksin beserta Istri. Selain itu juga hadir Kasdim 0312/Padang Letkol Inf Agung Budi Purnomo serta Ketua HBT Andreas Sofiandi. Sementara dari jajaran Pemko Padang hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) dr. Ferimulyani Hamid, Kepala BPBD Barlius serta Camat Padang Selatan Teddy Antonius. Kegiatan itu juga disaksikan Anggota Komisi 8 DPR RI H. Muhammad Asli Chaidir. 

Hendri Septa mengatakan, sasaran vaksinasi kali ini yaitu berjumlah sebanyak 1.400 orang dengan pelaksanaan selama dua hari, Senin dan Selasa (8-9/3/2021).

"Alhamdulillah atas nama Pemko Padang, kita sangat menyambut baik hal ini. Di samping didukung oleh jajaran DKK Padang serta 4 Puskesmas dan Pemerintah Kecamatan Padang Selatan, kegiatan tersebut juga didukung oleh Keluarga Besar HBT Padang. Kita berharap, vaksinasi ini dapat dilakukan warga Kota Padang yang menjadi target vaksinasi mencapai 700 ribu orang sampai akhir tahun nanti. Dimana 70 ribu-nya merupakan lansia," ucapnya.

Hendri berharap, melalui upaya vaksinasi ini maka dapat membantu menuntaskan pandemi Covid-19 yang masih mewabah sampai saat ini. 

"Mari kita sama-sama berdoa dan berupaya semoga pandemi Covid-19 dapat berakhir segera. Sehingga kita semua dapat kembali beraktifitas dengan normal seperti sedia kala. Maka itu kami mengucapkan terima kasih kepada warga Kota Padang yang ikut melakukan dan menyukseskan program vaksinasi ini. Sebagaimana sekarang untuk vaksinasi sudah memasuki tahap kedua yang diperuntukkan bagi kelompok usia lansia dan aparat pelayan publik yang resmi dimulai sejak per 28 Maret 2021 lalu," ungkapnya.

Sementara itu Kepala DKK Padang dr. Ferimulyani Hamid menjelaskan vaksinasi merupakan upaya konkrit dari pemerintah yang bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat secara menyeluruh dari penyebaran Covid-19. Selain itu juga untuk menurunkan kesakitan dan kematian, serta mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity).

"Saat ini di Kota Padang tersedia vaksin bantuan dari Pemerintah Pusat sebanyak 32.000 lebih vaksin jenis Sinovac. Kita berharap, vaksinasi bagi lansia ini akan ada 'booster' ulangannya setelah 28 hari pasca divaksin. Sehingga yang usianya di atas 59 tahun akan ada ukangan vaksin 28 hari lagi. Begitu juga bagi aparat pelaku pelayan publik yang usianya di bawah 59 tahun, booster akan dilakukan bagi mereka dua minggu ke depan," jelas Ferimulyani.

(David/Humas Kota Padang)

Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesra Setda Kota Padang Agustina mengatakan, peserta kegiatan MoT ini berjumlah 80 orang yang terdiri dari utusan masing-masing masjid dan musala di 11 kecamatan se-Kota Padang sebanyak 58 orang dan dari Dinas Pendidikan Kota Padang  sebanyak 22 orang.

Kegiatan yang digelar tanggal 8 s.d 9 Maret 2021 tersebut mengangkat tema" Pesantren Ramadhan Membentuk Generasi Bertaqwa,  Sehat, Kuat, Taat dan Beradat". 

Lebih lanjut Agustina menjelaskan, pendidikan agama dan pembentukan akhlak mulia untuk mencintai rumah ibadah perlu ditanamkan sejak dini, untuk itu Pesantren Ramadhan perlu dilaksanakan bagi murid kelas IV sampai dengan kelas VI SD, serta siswa SMP/MTs di Kota Padang dengan agenda memindahkan aktivitas sekolah ke masjid dan musala.

"Terkait hal itu, peran trainer atau mentor kegiatan Pesantren Ramadhan sangatlah penting. Sebab itu, perlu diberikan pembekalan untuk memperkuat pemahaman dan pengetahuan para mentor dalam membimbing Pesantren Ramadhan," jelasnya lagi.

"Pelaksanaan Pesantren Ramadhan tahun ini berlangsung selama 17 hari, dimulai tanggal 18 April dan berakhir 6 Mei 2021. Pesantren Ramadhan kali ini terfokus pada pembinaan keimanan dan ketaqwaan yang diintegrasikan dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ( ABS-SBK)," imbuhnya.

"Kami berharap dengan adanya pelatihan MoT ini akan diperoleh para mentor Pesantren Ramadhan yang bertanggung jawab untuk kelancaran kegiatan Pesantren Ramadhan tahun ini," pungkasnya. (Zal/BT/Prokompim Pdg).

Mitra rakyat.com(Pessel)

Penolakannya atas kebijakannya yang berkaitan dengan pembelian mobil dinas baru Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan perlu menjadi contoh oleh Kepala Daerah lainnya.

Keputusan yang diambil oleh Bupati Rusma Yul Anwar terpilih membuat masyarakat bangga  atas kebijakan tersebut .

Alasan yang disampaikan Rusma Yul Anwar terkait pembelian mobil dinas tersebut sungguh diluar dugaan, sebagai Bupati Pessel,alasan dirinya menolak untuk membeli mobil dinas baru dan perabot rumah tangga karna karna perabot lama masih layak digunakan sehingga tak perlu mobil baru.

Menurut mantan kepala dinas itu, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini perekonomian masyarakat sangat terpuruk angka kemiskinan Pessel itu bertambah. Sehingga anggaran yang semulanya untuk membeli mobil dinas baru dan perabot rumah tangga di rumah dinas bupati itu, bisa dialihkan untuk digunakan keperluan masyarakat.

Ia menambahkan, saat ini semua daerah kesulitan dengan anggaran di tengah wabah Covid-19-19. Bahkan akan ada lagi refocusing (pergeseran anggaran) untuk kepentingan penanggulangan Covid-19.

Dalam sempatan itu, Plt Kepala Bagian Umum Pemkab Pessel, Plt Oriza Dharma, membenarkan bupati lebih memilih perabot rumah tangga yang lama sewaktu beliau menjabat wakil bupati.

“Saya sebagai Plt Kabag Umum menawarkan fasilitas kepada beliau dan beliau menolak, saya memang terkasima waktu itu, dan belum beralasan anggran itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” jelas Oriza.

Disingung soal mobil dinas, Oriza menjawab, soal pengadaan mobil bukan gawaian bagian umum, namun, kata Oriza, beliau (bukti) juga menolak untuk menggunakan mobil dinas baru. Beliau lebih memilih mobil Toyota Fortuner yang lama untuk dipasangkan kembali BA 1 G,” tutupnya. (T)