Mitra Rakyat

Vaksinasi yang dilangsungkan di Gedung HBT jl. Klenteng Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat itu, diikuti rata-rata para etnis Tionghoa kelompok lanjut usia (lansia) atau berusia di atas 59 tahun. Selain itu juga bagi pelaku pelayanan publik.

Juga hadir dikesempatan itu Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir yang ikut divaksin beserta Istri. Selain itu juga hadir Kasdim 0312/Padang Letkol Inf Agung Budi Purnomo serta Ketua HBT Andreas Sofiandi. Sementara dari jajaran Pemko Padang hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) dr. Ferimulyani Hamid, Kepala BPBD Barlius serta Camat Padang Selatan Teddy Antonius. Kegiatan itu juga disaksikan Anggota Komisi 8 DPR RI H. Muhammad Asli Chaidir. 

Hendri Septa mengatakan, sasaran vaksinasi kali ini yaitu berjumlah sebanyak 1.400 orang dengan pelaksanaan selama dua hari, Senin dan Selasa (8-9/3/2021).

"Alhamdulillah atas nama Pemko Padang, kita sangat menyambut baik hal ini. Di samping didukung oleh jajaran DKK Padang serta 4 Puskesmas dan Pemerintah Kecamatan Padang Selatan, kegiatan tersebut juga didukung oleh Keluarga Besar HBT Padang. Kita berharap, vaksinasi ini dapat dilakukan warga Kota Padang yang menjadi target vaksinasi mencapai 700 ribu orang sampai akhir tahun nanti. Dimana 70 ribu-nya merupakan lansia," ucapnya.

Hendri berharap, melalui upaya vaksinasi ini maka dapat membantu menuntaskan pandemi Covid-19 yang masih mewabah sampai saat ini. 

"Mari kita sama-sama berdoa dan berupaya semoga pandemi Covid-19 dapat berakhir segera. Sehingga kita semua dapat kembali beraktifitas dengan normal seperti sedia kala. Maka itu kami mengucapkan terima kasih kepada warga Kota Padang yang ikut melakukan dan menyukseskan program vaksinasi ini. Sebagaimana sekarang untuk vaksinasi sudah memasuki tahap kedua yang diperuntukkan bagi kelompok usia lansia dan aparat pelayan publik yang resmi dimulai sejak per 28 Maret 2021 lalu," ungkapnya.

Sementara itu Kepala DKK Padang dr. Ferimulyani Hamid menjelaskan vaksinasi merupakan upaya konkrit dari pemerintah yang bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat secara menyeluruh dari penyebaran Covid-19. Selain itu juga untuk menurunkan kesakitan dan kematian, serta mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity).

"Saat ini di Kota Padang tersedia vaksin bantuan dari Pemerintah Pusat sebanyak 32.000 lebih vaksin jenis Sinovac. Kita berharap, vaksinasi bagi lansia ini akan ada 'booster' ulangannya setelah 28 hari pasca divaksin. Sehingga yang usianya di atas 59 tahun akan ada ukangan vaksin 28 hari lagi. Begitu juga bagi aparat pelaku pelayan publik yang usianya di bawah 59 tahun, booster akan dilakukan bagi mereka dua minggu ke depan," jelas Ferimulyani.

(David/Humas Kota Padang)

Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesra Setda Kota Padang Agustina mengatakan, peserta kegiatan MoT ini berjumlah 80 orang yang terdiri dari utusan masing-masing masjid dan musala di 11 kecamatan se-Kota Padang sebanyak 58 orang dan dari Dinas Pendidikan Kota Padang  sebanyak 22 orang.

Kegiatan yang digelar tanggal 8 s.d 9 Maret 2021 tersebut mengangkat tema" Pesantren Ramadhan Membentuk Generasi Bertaqwa,  Sehat, Kuat, Taat dan Beradat". 

Lebih lanjut Agustina menjelaskan, pendidikan agama dan pembentukan akhlak mulia untuk mencintai rumah ibadah perlu ditanamkan sejak dini, untuk itu Pesantren Ramadhan perlu dilaksanakan bagi murid kelas IV sampai dengan kelas VI SD, serta siswa SMP/MTs di Kota Padang dengan agenda memindahkan aktivitas sekolah ke masjid dan musala.

"Terkait hal itu, peran trainer atau mentor kegiatan Pesantren Ramadhan sangatlah penting. Sebab itu, perlu diberikan pembekalan untuk memperkuat pemahaman dan pengetahuan para mentor dalam membimbing Pesantren Ramadhan," jelasnya lagi.

"Pelaksanaan Pesantren Ramadhan tahun ini berlangsung selama 17 hari, dimulai tanggal 18 April dan berakhir 6 Mei 2021. Pesantren Ramadhan kali ini terfokus pada pembinaan keimanan dan ketaqwaan yang diintegrasikan dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ( ABS-SBK)," imbuhnya.

"Kami berharap dengan adanya pelatihan MoT ini akan diperoleh para mentor Pesantren Ramadhan yang bertanggung jawab untuk kelancaran kegiatan Pesantren Ramadhan tahun ini," pungkasnya. (Zal/BT/Prokompim Pdg).

Mitra rakyat.com(Pessel)

Penolakannya atas kebijakannya yang berkaitan dengan pembelian mobil dinas baru Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan perlu menjadi contoh oleh Kepala Daerah lainnya.

Keputusan yang diambil oleh Bupati Rusma Yul Anwar terpilih membuat masyarakat bangga  atas kebijakan tersebut .

Alasan yang disampaikan Rusma Yul Anwar terkait pembelian mobil dinas tersebut sungguh diluar dugaan, sebagai Bupati Pessel,alasan dirinya menolak untuk membeli mobil dinas baru dan perabot rumah tangga karna karna perabot lama masih layak digunakan sehingga tak perlu mobil baru.

Menurut mantan kepala dinas itu, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini perekonomian masyarakat sangat terpuruk angka kemiskinan Pessel itu bertambah. Sehingga anggaran yang semulanya untuk membeli mobil dinas baru dan perabot rumah tangga di rumah dinas bupati itu, bisa dialihkan untuk digunakan keperluan masyarakat.

Ia menambahkan, saat ini semua daerah kesulitan dengan anggaran di tengah wabah Covid-19-19. Bahkan akan ada lagi refocusing (pergeseran anggaran) untuk kepentingan penanggulangan Covid-19.

Dalam sempatan itu, Plt Kepala Bagian Umum Pemkab Pessel, Plt Oriza Dharma, membenarkan bupati lebih memilih perabot rumah tangga yang lama sewaktu beliau menjabat wakil bupati.

“Saya sebagai Plt Kabag Umum menawarkan fasilitas kepada beliau dan beliau menolak, saya memang terkasima waktu itu, dan belum beralasan anggran itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” jelas Oriza.

Disingung soal mobil dinas, Oriza menjawab, soal pengadaan mobil bukan gawaian bagian umum, namun, kata Oriza, beliau (bukti) juga menolak untuk menggunakan mobil dinas baru. Beliau lebih memilih mobil Toyota Fortuner yang lama untuk dipasangkan kembali BA 1 G,” tutupnya. (T)

Penyerahan SK tersebut diserahkan secara simbolis oleh Plt Wali Kota Padang Hendri Septa didampingi Kepala BKPSDM Suardi di Ruang Serbaguna Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Rabu pagi (3/3/2021). 

Juga hadir dikesempatan itu menyaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Amasrul, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi, Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, Kepala Dinas Pendidikan Habibul Fuadi serta Sekretaris Dinas Pertanian Yoice Yuliani.

Sebelum penyerahan SK pengangkatan bagi P3K itu, Plt Wali Kota Hendri Septa dalam sambutan dan arahannya menyampaikan beberapa hal. Terutama ucapan selamat atas nama Pemko Padang kepada 112 orang yang telah resmi diangkat sebagai P3K di lingkungan Pemko Padang.

"Tentu harapan tercurah kepada bapak ibu dan saudara semua semoga mampu menjalankan amanah dan kewajiban sebagai pelayan publik yang prima di lingkungan Pemko Padang. Bapak ibu merupakan orang pilihan, dari sekian banyak yang mengikuti seleksi P3K kita mampu lulus dan hari ini telah secara resmi ditetapkan sebagai P3K," imbuhnya.

Menurut Plt Wako Hendri, sejatinya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, efisiensi birokrasi dan percepatan pembangunan dibutuhkan kontribusi besar dari sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Yaitunya memiliki kapabilitas dan integritas tinggi untuk siap mengabdikan dirinya bagi kepentingan negara.

"Oleh karena itu, diharapkan bagi P3K agar nantinya mampu dan ikut membawa perubahan birokrasi ke arah yang lebih baik. Tanamkan dalam hati kita bahwa melayani publik atau masyarakat itu merupakan pekerjaan yang mulia. Jadilah pelayan yang baik dan mengayomi," cetus Plt Wako yang baru ditunjuk Gubernur Sumbar Mahyeldi baru-baru ini tersebut.

Di sisi lain Plt Wako juga mengingatkan bahwa saat ini tantangan kehidupan dikarenakan pengaruh globalisasi semakin berat. Tidak hanya dari segi teknologi, namun banyaknya inovasi yang terus berkembang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu tempat atau daerah dalam mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Baik itu pada aspek pelayanan maupun kinerja. 

"Sekali lagi saya berharap bapak ibu semua bisa beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan kinerja yang bagus di instansi kerja masing-masing. Semoga hadirnya kita sebagai P3K akan memperkuat dan meningkatkan kinerja Pemko Padang secara umum," tukasnya.

"Selamat bekerja bagi kita semua. Mari kita fokuskan tenaga, perhatian dan pikiran pada proses tuntutan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) di unit kerja masing-masing. Selain itu kita juga harus membangun dan menjaga citra positif sebagai aparatur sipili negara (ASN), serta menunjukkan figur ASN yang berkualitas dan profesional," pungkas Plt Wako yang disambut antusias para P3K saat itu.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Padang Suardi menerangkan, dasar penyelenggaraan pengadaan P3K di lingkungan Pemko Padang formasi tahun 2019 tersebut yaitu mulai dari Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang ASN, PP No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Selanjutnya Peraturan Kepala BKN No.18 Tahun 2020, dan Keputusan MenPAN-RB No.409 Tahun 2020.

"Sementara tujuannya adalah dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemko Padang. Begitu juga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat," terangnya.

Suardi menambahkan, adapun untuk peserta selekasi pengadaan P3K di lingkungan Pemko Padang formasi 2019 merupakan terdiri dari tenaga honorer yang sudah lama mengabdikan dirinya di lingkungan Pemko Padang.

"Peserta yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi kompetensi manajerial, teknis dan sosio kultural sebenarnya berjumlah 151 peserta. Namun yang dinyatakan lulus sebanyak 112 orang, dimana hari ini menerima SK pengangkatan sebagai P3K di lingkungan Pemko Padang," sambungnya.

Lebih lanjut dijelaskan, seluruh proses seleksi pengadaan P3K dilaksanakan pihaknya bekerjasama dengan BKN. Dimana seleksi adimistrasi dilaksanakan pada 8-17 Februari 2019 silam bertempat di Ruangan CAT BKPSDM Padang.  Selanjutnya peserta yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara pada 23-24 Februari 2019.

"Dari 151 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara namun yang lulus pada seleksi akhir hanya berjumlah 112 orang. Mereka terbagi mengisi formasi untuk tenaga guru sebanyak  98 orang, penyuluh pertanian 3 orang dan tenaga kesehatan 1 orang.

Teekait masa kerja bagi P3K di lingkungan Pemko Padang hanya 5 tahun. Yaitu terhitung dengan perjanjian kerja mulai Januari 2021 sampai dengan Desember 2025.

"Untuk status kesejahteran yakni gaji dan tunjangan bagi mereka sama dengan PNS, cuma uang pensiun yang tidak ada. Jadi, jika sampai pada tahun masa berakhirnya kontrak kerja, maka mereka bisa mengikuti tes untuk memperpanjang kontrak sebagai P3K. Dengan catatan jangan melewati batas usia pensiun. Untuk disiplin bagi P3K sama dengan PNS sesuai PP No.53," papar Suardi.(David/Humas Kota Padang)