Mitra Rakyat

Penyerahan SK tersebut diserahkan secara simbolis oleh Plt Wali Kota Padang Hendri Septa didampingi Kepala BKPSDM Suardi di Ruang Serbaguna Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Rabu pagi (3/3/2021). 

Juga hadir dikesempatan itu menyaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Amasrul, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi, Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, Kepala Dinas Pendidikan Habibul Fuadi serta Sekretaris Dinas Pertanian Yoice Yuliani.

Sebelum penyerahan SK pengangkatan bagi P3K itu, Plt Wali Kota Hendri Septa dalam sambutan dan arahannya menyampaikan beberapa hal. Terutama ucapan selamat atas nama Pemko Padang kepada 112 orang yang telah resmi diangkat sebagai P3K di lingkungan Pemko Padang.

"Tentu harapan tercurah kepada bapak ibu dan saudara semua semoga mampu menjalankan amanah dan kewajiban sebagai pelayan publik yang prima di lingkungan Pemko Padang. Bapak ibu merupakan orang pilihan, dari sekian banyak yang mengikuti seleksi P3K kita mampu lulus dan hari ini telah secara resmi ditetapkan sebagai P3K," imbuhnya.

Menurut Plt Wako Hendri, sejatinya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, efisiensi birokrasi dan percepatan pembangunan dibutuhkan kontribusi besar dari sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Yaitunya memiliki kapabilitas dan integritas tinggi untuk siap mengabdikan dirinya bagi kepentingan negara.

"Oleh karena itu, diharapkan bagi P3K agar nantinya mampu dan ikut membawa perubahan birokrasi ke arah yang lebih baik. Tanamkan dalam hati kita bahwa melayani publik atau masyarakat itu merupakan pekerjaan yang mulia. Jadilah pelayan yang baik dan mengayomi," cetus Plt Wako yang baru ditunjuk Gubernur Sumbar Mahyeldi baru-baru ini tersebut.

Di sisi lain Plt Wako juga mengingatkan bahwa saat ini tantangan kehidupan dikarenakan pengaruh globalisasi semakin berat. Tidak hanya dari segi teknologi, namun banyaknya inovasi yang terus berkembang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu tempat atau daerah dalam mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Baik itu pada aspek pelayanan maupun kinerja. 

"Sekali lagi saya berharap bapak ibu semua bisa beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan kinerja yang bagus di instansi kerja masing-masing. Semoga hadirnya kita sebagai P3K akan memperkuat dan meningkatkan kinerja Pemko Padang secara umum," tukasnya.

"Selamat bekerja bagi kita semua. Mari kita fokuskan tenaga, perhatian dan pikiran pada proses tuntutan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) di unit kerja masing-masing. Selain itu kita juga harus membangun dan menjaga citra positif sebagai aparatur sipili negara (ASN), serta menunjukkan figur ASN yang berkualitas dan profesional," pungkas Plt Wako yang disambut antusias para P3K saat itu.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Padang Suardi menerangkan, dasar penyelenggaraan pengadaan P3K di lingkungan Pemko Padang formasi tahun 2019 tersebut yaitu mulai dari Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang ASN, PP No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Selanjutnya Peraturan Kepala BKN No.18 Tahun 2020, dan Keputusan MenPAN-RB No.409 Tahun 2020.

"Sementara tujuannya adalah dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemko Padang. Begitu juga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat," terangnya.

Suardi menambahkan, adapun untuk peserta selekasi pengadaan P3K di lingkungan Pemko Padang formasi 2019 merupakan terdiri dari tenaga honorer yang sudah lama mengabdikan dirinya di lingkungan Pemko Padang.

"Peserta yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi kompetensi manajerial, teknis dan sosio kultural sebenarnya berjumlah 151 peserta. Namun yang dinyatakan lulus sebanyak 112 orang, dimana hari ini menerima SK pengangkatan sebagai P3K di lingkungan Pemko Padang," sambungnya.

Lebih lanjut dijelaskan, seluruh proses seleksi pengadaan P3K dilaksanakan pihaknya bekerjasama dengan BKN. Dimana seleksi adimistrasi dilaksanakan pada 8-17 Februari 2019 silam bertempat di Ruangan CAT BKPSDM Padang.  Selanjutnya peserta yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara pada 23-24 Februari 2019.

"Dari 151 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara namun yang lulus pada seleksi akhir hanya berjumlah 112 orang. Mereka terbagi mengisi formasi untuk tenaga guru sebanyak  98 orang, penyuluh pertanian 3 orang dan tenaga kesehatan 1 orang.

Teekait masa kerja bagi P3K di lingkungan Pemko Padang hanya 5 tahun. Yaitu terhitung dengan perjanjian kerja mulai Januari 2021 sampai dengan Desember 2025.

"Untuk status kesejahteran yakni gaji dan tunjangan bagi mereka sama dengan PNS, cuma uang pensiun yang tidak ada. Jadi, jika sampai pada tahun masa berakhirnya kontrak kerja, maka mereka bisa mengikuti tes untuk memperpanjang kontrak sebagai P3K. Dengan catatan jangan melewati batas usia pensiun. Untuk disiplin bagi P3K sama dengan PNS sesuai PP No.53," papar Suardi.(David/Humas Kota Padang)

MR.com,Padang-Sebanyak 42 orang pegawai baru Perumda Air Minum Kota Padang mengikuti Latsarmil di Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti Padang, selama kurang lebih 1 pekan kedepan.

Komandan Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti, Letkol Hendra Cipta, S. Sos langsung bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Pembukaan LATSARMIL Pegawai Baru Parumda Air Minum Kota Padang yang berlangsung di Lapangan Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti, Air Tawar, Padang, Senin(1/3/2021).

Dalam sambutannya Letkol Hendra mengatakan tujuan dilaksanakannya Pendidikan Latsarmil ini adalah untuk membentuk sikap mental, kesamaptaan fisik, dan disiplin diri sesuai dengan watak dan karakter masing-masing pegawai baru.

Letkol Hendra juga berharap semua peserta dapat melalui rangkaian acara ini agar nantinya dapat saling membantu, saling melengkapi dan bahu membahu dalam melaksanakan tugas di Perumda Air Minum Kota Padang.

Direktur Utama, Hendra Pebrizal didampingi Direktur Umum Afrizal Kuning dan Direktur Teknik Andri Satria, turut hadir mengikuti upacara Pembukaan LATSARMIL ini. Dirut berharap semoga seluruh peserta dapat mengikuti latihan ini dengan baik dan penuh semangat. Tak lupa dalam kesempatan ini pula, Dirut dan jajaran meninjau langsung barak tempat seluruh peserta latihan menginap nantinya.

Jalani protap dan prokes, jaga stamina, nikmati dan jalani semua rangkaian latihan dengan penuh semangat agar menjadi pegawai Perumda Air Minum Kota Padang yang disiplin, santun, berdedikasi, dan siap bekerjasama dalam tim untuk membangun Perumda Air Minum Kota Padang yang Handal Dalam Sistem dan Responsif Dalam Pelayanan Air Minum. (**)

Kapolres Kota Payakumbuh, AKBP Alex Prawira berikan penghargaan kepada 28  anggotanya. Penghargaan yang diterima atas prestasi sebagai tim dalam menjadikan kawasan Polres sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ditahun 2020.

“Saya berharap kedepannya seluruh anggota Polres dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi. Agar semangat menjadikan kawasan Polres yang berintegritas sebagai WBK dapat dipertahankan. Dan terus berusaha Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)", sebut Kapolres Alek Prawira, Senin(1/3/2021) di Mapolres.

Polres Payakumbuh berkomitmen meraih predikat institusi yang memiliki integritas, Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2021 ini.

Penghargaan yang diserakan Kapolres Payakumbuh berdasarkan penilaian atas dedikasi dan peran aktif sebagai tim membangunan zona Integritas ditubuh polres. Sehingga Polres Payakumbuh dapat meraih predikat WBK pada akhir bulan Desember tahun 2020 lalu dari Kemenpan RB RI. Semoga hal ini dapat menjadi contoh teladan bagi anggota Polri lainnya, kata AKBP Alex Prawira.

Dalam  menciptakan budaya lingkungan kerja yang lebih baik dengan pelayanan prima, reward dan punishment yang berkesinambungan akan tetap berjalan, demi mencapai kinerja yang lebih baik dan solid lagi kedepannya, tutup Kapolres tersebut.

Personel Polres Payakumbuh berprestasi yang menerima penghargaan yakni :

1. Kompol Jerry Syahrim

2. Kompol Khairil Meidians

3. Kompol Russirwan

4. Kompol Zulman Efendi

5. AKP Luhur Fachri Utomo

6. AKP Alwisis

7. Iptu Franuddin

8. Ipda Kevin Fahri Ramadhan

9. Briptu Anjar Mahaiyan

10. Briptu Qori Delfina

11. Bripda Selvina

12. Brigadir Randi Juanda

13. Aipda Denny Minang Bahari

14. Briptu Putri Kinanti

15. Briptu Syukrina Wirdatika

16. Briptu Dedi Pratama Shiddiq

17. Briptu Indri Muresva

18. Bripka Trio Okta Joni

19. Aiptu Doni Sandra

20. Briptu Keke Amaliyah

21. Bripka Remon

22. Briptu Ade Indiri Nikitha

23. Bripka Romi Andra Yusa

24. Aiptu Zoel Emigren

25. Briptu Wahyu Hidayat

26. Brigadir Aidil Rivaldo

27. Bripka Dina Meiri Lestari

28. Bripka Ario Harisman

Kegembiraan terpancar dari wajah personil penerima penghargaan. Dengan  bangga telah menerima Piagam sebagai penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira.

Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira berharap semoga ini dapat  memotivasi seluruh personil Polres untuk selalu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.*rl*

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Anwarrudin telah menerima laporan dugaan kasus korupsi pengaspalan senilai 15, 3 miliar dengan menyeret nama Erizal PPK proyek pengaspalan DPUPR Sumbar dan PT. Alco Sejahtera Abadi (ASB) sebagai kontraktor.

"Meskipun laporan dugaan kasus tersebut diterima bukan dari masyarakat atau LSM, pihak Kejati akan tetapi menyelidiki nya", ucap Anwarrudin kepada beberapa awak media Rabu(24/2/2021) dikantornya.

Berita terkait : Kejaksaan Tinggi Bidik DPUPR Sumbar Terkait Dugaan Korupsi di Proyek Sikabu

Proyek Pengaspalan Akses Stadion Utama Sumbar Dikerjakan PT.Alco Sejahtera Abadi Terindikasi KKN

Walapun informasi tersebut didapatkan Kejati melalui pemberitaan media. Namun Anwarrudin tetap menanggapi dan akan melakukan penyelidikan secepatnya, tambahnya lagi.

" Apabila itu menyangkut korupsi dan berpotensi rugikan negara. Pihak Kejati tidak akan menunggu laporan masyarakat dulu baru dilakukan penyelidikan, itu tidak benar", terangnya.

Karena beliau masih baru menjabat, untuk itu butuh waktu untuk melakukan penyelidikan sebagai langkah awal proses hukumnya, tutup Anwarrudin.

Sebelumnya proyek pengaspalan yang menjadi akses menuju stadion utama Sikabu (main stadium) diduga pelaksanaan tidak sesuai spesifikasi. Akibatnya mutu pekerjaan tidak bagus, sementara jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat setempat.

Masyarakat berharap kepada pihak Kejaksaan Tinggi untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi di proyek milik Dinas PUPR Sumatera Barat tersebut.

Hingga berita diterbitkan, media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*

MR.com,Padang,-Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal didampingi Kepala Satuan Pengawasan Intern, Agus Radiono berkunjung ke Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Barat yang berada di Jalan Bypass Air Pacah, Kota Padang, Kamis(25/2/2021).

 Tujuan kunjungan guna berdiskusi mengenai rencana penandatanganan Naskah GCG Perumda AM Kota Padang, yang direncanakan akan ditanda tangani pada Senin mendatang.

Dalam pertemuan ini, Dirut Perumda AM Kota Padang langsung disambut oleh Kepala Perwakikan BPKP Sumbar, Bapak Buyung Wiromo  Samudro.

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar memberikan masukan kepada Direksi agar selalu melakukan langkah-langkah strategis dan meningkatkan kinerja melalui aspek keuangan, operasional, administrasi dan sumber daya manusia.

Sebagai bagian dari peningkatan governance di lingkungan Pemerintah Indonesia, BPKP ikut bersinergi dalam mengerahkan sumber dayanya untuk mendorong penerapan Good Corporate Governance di lingkungan BUMD,demikian Kepala BPKP, Buyung Wiromo Samudro mengatakan.

Ditambahkan, untuk meningkatkan keberhasilan ini, Perumda Air Minum Kota Padang perlu menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik. Seperti diketahui kelemahan pada beberapa perusahaan dalam penerapan GCG disebabkan masih belum memadainya infrastruktur GCG seperti Pedoman Tata Kelola, Aturan-aturan, KPI, dan SOP yang dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Perumda AM Kota Padang dalam hal ini telah memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan hal ini. Dengan tata kelola yang baik, nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para stakeholder.

Dalam pertemuan ini, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat senantiasa siap untuk bekerjasama dan turut serta dalam membenahi tata kelola perusahaan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan BPKP.

Diakhir pertemuan, Dirut mengucapkan terimakasih atas kesempatan kunjungan ini, dan siap melaksanakan petunjuk dan arahan dari BPKP Sumbar untuk mewujudkan Good Corporate Governance di Perumda Air Minum Kota Padang. (**)

Mitra Rakyat.com(Sumbar)

Menyoal proyek Bantang Maransi yang diduga ada "main mata" rekanan dengan pihak Dinas PSDA Sumbar. Terindikasi dalam proyek tersebut negara menanggung kerugian, karena dana yang digelontorkan negara melalui APBD Sumbar tidak sesuai dengan mutu dan kualitas yang diharapkan.

Belum cukup setahun, bangunan yang dikerjakan PT.Ady Permana Putratama(APP) sudah rusak parah. Dan karena masih masa pemeliharaan, PT.APP hanya memoles sedikit bagian yang rusak. Diduga polesan yang diberikan tidak menjamin mutu yang bagus terhadap bangunan tersebut.

Saat media mengkonfirmasi kepihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, Kepala Kejati, Anwarrudin mengatakan,kita akan tinjau kembali, apakah benar negara menanggung kerugian dalam proyek tersebut sesuai prosedur hukum.

"Apabila ada temuan terhadap dugaan tersebut yang telah rugikan keuangan negara, tentu saja pihak-pihak yang nakal itu pasti akan menerima konsekuensi nya sesuai undang-undang yang berlaku" kata Anwarrudin, Rabu(24/2/2021) di Gedung Kejati Sumbar.

Kita terima laporan, dan akan kita pelajari untuk proses penyelidikan. Karana saya baru disini, untuk itu saya butuh banyak masukan dan laporan melalui pemberitaan dari teman-teman media, tutupnya.

Sebelumnya Mario Syah Johan, anggota Komisi IV DPRD Sumbar, sempat meminta pihak berwenang(Kejati,Polda) untuk mengusut tuntas dugaan kasus proyek maransi yang dikerjakan PT. APP, milik Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar dengan kepala Dinas Rifda Suryani, dan PPK Syafril Daus.

"Kita minta pihak berwenang untuk usut tuntas kasus ini" terang Mario yang dihubungi melalui WhatsApp nya 081166×××× (21/01/2021).

Berita terkait : Komisi IV DPRD Sumbar "Meradang" Minta Pihak Berwenang Mengusut Dugaan Kecurangan Di Proyek Batang Maransi

Lebih lanjut Mario menjelaskan diduga pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan spek.

"Hal ini dibuktikan saat kita mengadakan sidak pada (30/07/2020 lalu), tidak ada plang proyek dan kepala teknik dilapangan"

Agar terciptanya hasil perkerjaan pembangunan yang berkualitas dan hal serupa tidak terjadi kedepannya, Mario berharap seluruh unsur penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk benar-benar melaksanakan fungsinya dengan full dan benar-benar mentaati kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.

"Seperti hak istimewa yang dimiliki oleh konsultan supervisi yang dapat mengajukan pemutusan kontrak pada KPA/Dinas jika Rekanan yang diawasinya membandel (berkerja tidak sesuai spek),Hal ini penting dilakukan, untuk mencegah kerugian negara secara dini" tegas Mario.

Mario juga meminta kepada pihak penyelenggara untuk lebih logis dalam penunjukan pemenang tender, karena  memenangkan penawar terendah juga memiliki pengaruh besar pada hasil perkerjaan nantinya.

Hingga berita terbit, Rifda Suryani (Kadis PSDA Sumbar) dan Syafril Daus (PPK) belum bisa berikan tanggapan nya. Media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*