Mitra Rakyat

Dirut Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Ketua Tim dan rombongan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Direksi PDAM Tirta Nadi yang telah melakukan kunjungan kerja ke Perumda Air Minum Kota Padang, Senin(15/2/2021).

"Kami siap berbagi mengenai hal-hal yang ingin ditanyakan terkait materi kunjungan dari Tim Bapemperda DPRD maupun PDAM Tirta Nadi Sumatera Utara" ucap Dirut itu.

Kedatangan Tim dari Bapemperda DPRD Prov. Sumatera Utara berserta Direksi PDAM Tirta Nadi Sumut disambut langsung oleh Direksi diruang rapat lantai II Kantor Pusat Perumda Air Minum Kota Padang.

Tim yang dipimpin oleh Bapak Thomas Daci selaku Ketua Bapemperda DPRD Prov. Sumatera Utara dan rombongan nya, bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait perubahan nama PDAM menjadi Perumda. Dalam sambutannya.

Ketua Bapemperda DPRD Sumatera Utara, mengatakan semoga pertemuan dan bahasan kajian mengenai Perumda ini dapat memperkuat Bapemperda DPRD Sumatera Utara dalam mewujudkan PDAM Tirta Nadi menjadi Perumda ataupun Perseroda.

Dalam kunjungan tersebut berbagai pembahasan akan dibicarakan. Salah satunya  bagaimana cara Perumda AM yang dikomandoi Hendra Pebrizal mendapatkan banyak penghargaan. 

Kemudian trik meraih berbagai prestasi  Perumda AM Kota Padang setelah berganti nama dari PDAM ke Perumda dan berbagai hal teknis lainnya terkait pergantian nama tersebut. 

Disela kunjungan, Dirut PDAM Tirta Nadi dan rombongan juga menyempatkan melakukan kunjungan ke Instalasi Pengolahan Air di Gunung Pangilun yang didampingi oleh Direktur Utama, Hendra Pebrizal dan Direktur Teknik, Andri Satria. Semoga kunjungan kerja ini bermanfaat bagi Bapemperda DPRD Sumatera Utara dan PDAM Tirta Nadi dalam penyusunan ranperda yang dibutuhkan. (*/hms)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(DPUPR) Sumbar, Fathol Bahri saat dikonfirmasi media terkait dugaan korupsi yang ada di proyek pengaspalan jalan Sikabu terkesan "bungkam".

Kadis tersebut seakan enggan menanggapi konfirmasi media meski sudah beberapa kali dihubungi via seluler 081270257xx, Senin(8/2/2021) hingga saat ini Fathol Bahri belum mau menanggapi.

Begitu juga pihak PT.Alco Sejahtera Abadi, Gufry sebagai tenaga ahli di lapangan sudah sering dihubungi dan dimassege, dengan nomor selulernya 085265218xxx diduga lebih memilih diam.

Indikasi terjadinya tindakan korupsi secara bersama dalam proyek pengaspalan jalan Sikabu, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman makin kuat tercium. Setelah pihak yang terlibat dalam proyek tersebut seakan enggan untuk berkomentar saat dikonfirmasi media, kata Yose Rizal, Kamis(11/2/2021) di Padang.

Berita terkait : Proyek Pengaspalan Akses Stadion Utama Sumbar Dikerjakan PT.Alco Sejahtera Abadi Terindikasi KKN

Yose Rizal SH menilai ada "kongkalingkong" terjadi pada proyek senilai 15,3 miliar itu. Dengan sikap tidak koperatif ditunjukan pihak dinas dan rekanan, menimbulkan pertanyaan publik ada apa terhadap pekerjaan tersebut. Kenapa mereka yang terlibat dalam proyek itu musti mengelak saat dikonfirmasi, ujarnya.

" Berarti proyek ini memang tidak benar dalam pelaksanaan nya. Karena ini menyangkut uang negara, publik berhak tahu bagaimana tata cara pengelolaan uang negara pada proyek itu", ungkapnya.

Uang sebesar 15,3 miliar tidak mencukupi dalam pelaksanaan pengaspalan seperti yang dikatakan PPK (Erizal). 

"Tidak masuk akal saja, tidak mungkin pekerjaan dilakukan tanpa perencanaan yang matang oleh dinas. Disini tercium ada upaya-upaya dalam membodohi rakyat di lakukan oleh pihak terkait", ujarnya lagi.

Advokat itu  mejelaskan meskipun dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dijelaskan secara terperinci semua yang menyangkut persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan serta kebijakan dan aturan-aturan, dan rencana program kerja yang diprogramkan setiap instansi, wajib diinformasikan ke masyarakat luas.

Namun ternyata UU KIP tersebut tidak digubris alias dikangkangi oleh Fathol Bahri selaku Kadis PUPR Sumbar dan Gufry dari pihak rekanan PT.Alco Sejahtera Abadi. Buktinya, mereka lebih memilih tidak memberikan penjelasan kepada publik, tandasnya.

Kepada pihak Kejaksaan Tinggi(Kejati) dan Polri sebagai penegak keadalian di negeri ini untuk dapat mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang terjadi di tubuh DPUPR Provinsi Sumatera Barat itu sesuai yang telah diamanatkan negara, pungkasnya.

Hingga berita ini terbit,media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel/tim)

Bertepatan dengan Peringatan Hari PERS Nasional, Fauzi Bahar undang wartawan untuk bersilaturahmi di salah satu rumah makan ternama di Kota Padang.

Pada kesempatan itu Fauzi Bahar  menjelaskan persoalan tentang awalnya pemakaian jilbab di sekolah-sekolah di Kota Padang. Hingga pemakaian jilbab mulai menjalar kepada guru-guru di sekolah.

Fauzi Bahar mantan Walikota Padang 2 periode itu mengecam keras terbitnya Surat Keputusan Bersama(SKB) tentang penerapan seragam dan atribut sekolah  negeri oleh beberapa menteri beberapa waktu lalu.

"Hal ini menyangkut kelanjutan masa depan generasi kita. Saat peraturan masih berlaku, tingkat kriminal asusila(pemerkosaan), suka sesama jenus(LGBT) masih terus meningkat", kata Fauzi Bahar, Selasa(9/2/2021)di Padang.

Apalagi nanti aturan itu dicabut mereka dari sekolah. Artinya anak-anak kita akan diberi kebebasan. Bahaya akan selalu mengancam mereka. Dan bila nasib naas tersebut datangan ke anak-anak kita, apakah para menteri itu mau tau dan tanggung jawab, ujarnya.

Bagaimana cara kita memprotek hal tersebut tidak terjadi kepada anak kita. Caranya, kita harus menanamkan akidah dan akhlak yang secara dini. Dengan kebiasaan memakai jilbab itulah salah satu cara kita, ucapnya.

Fauzi Bahar bangkitkan semangat filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah di Sumatera Barat, Fauzi Bahar ajak pers menjaga kelestarian adat istiadat di Ranah Minang.

Mantan Wako itu mengatakan, bahwa SKB Tiga Menteri terkait seragam di sekolah telah menjadi kendala yang sangat besar bagi peradaban atau kearifan lokal masyarakat di Sumatera Barat.

Bayangkan, kita telah berhasil menjadikan siswa-siswi  berbudi luhur, berakhlak baik dan taat kepada Allah SWT (menutup aurat dengan berjilbab) namun dikandaskan dengan SKB Tiga Menteri tersebut.

"Aturan yang dibuat tidak bagus tentu saja tidak diikuti oleh pemerintah di daerah lain.SKB Tiga Menteri tersebut berpotensi menjadi kemunduran peradaban masyarakat di Sumatera Barat", tukasnya.

Untuk itu mari kita sama-sama berjuang untuk menolak SKB tersebut. Demi keberlanjutan pendidikan rohani anak kita, dan kelestarian budaya daerah yang kita cintai ini, pungkasnya.*roel*

Mitra Rakyat.com(Padang)

Akses jalan menuju Main Stadion (Stadion Utama Sumatera Barat) Sikabu, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padange yang baru selesai dikerjakan oleh PT.Alco Sejahtera Abadi (ASA) terindikasi KKN.

Tidak tanggung-tanggung uang negara sebesar Rp15,3 miliar dikatakan masih kurang dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut yang panjang jalannya 2,8 kilo meter, oleh Erizal berbicara selaku PPK kegiatan, Sabtu(6/2/2021) via telpon.

" Aspal yang dihampar baru satu lapis. Karena dananya tidak mencukupi, kita masih membutuhkan dana sekitar 5 miliar lagi baru pekerjaan pengaspalan jalan menuju stadion utama rampung dengan kualitas yang sangat baik", ucap Erizal.

Proyek tersebut telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdapat sejumlah temuan yang mengharuskan rekanan(PT.ASA) mengembalikan uang negara sebesar Rp 52 juta. Kemudian rekanan juga dikenakan denda 10 juta karena keterlambatan pekerjaan, tutup Erizal.

Sebagai pengamat pembangunan Ir.Heru Pramono saat dikonfirmasi mengatakan, yang diucapkan pihak PPK  (Erizal) dinilainya ngelantur.

" Ngelantur itu PPK, setiap proyek negara pasti ada perencanaan yang matang. Mulai penghitungan jumlah material, masa kerja sampai selesai, hingga keuntungan untuk kontraktor maka disatukan dalam pagu atau dana yang akan ditawarkan", jelas Heru Minggu(7/2/2021)di Padang.

Terkecuali kalau proyek itu memang harus dilakukan secara multi year. Itupun ada rencana pencapaian volume tiap tahunnya, terangnya lagi.

Terindikasi kata Heru, proyek tersebut dijadikan objek dalam meraut keuntungan secara bersama-sama meskipun itu merugikan negara.

" Karena saat ini proyek jalan milik Dinas PUPR Provinsi Sumbar itu sebagian besar kondisinya menuju kehancuran", ujarnya.

Penyebabnya diduga pekerjaan dilakukan tidak mengacu terhadap spek dan teknis oleh kontraktor ditambah mendapat restu dari konsultan pengawas juga pihak dinas terkait, sebut Heru.

Sementara kendaraan bermuatan lebih dari 5 ton selalu lalu lalang setiap harinya. Inilah yang akan membuat jalan menjadi cepat rusak apabila pembangunan dikerjakan tidak mengacu terhadap spesifikasi, terang Heru.

"Parahnya nya lagi, pada pekerjaan turap atau penahan tanah yang disinyalir pengerjaan asal jadi. Bangunan turap seakan berkurap dan retak parah", ujarnya.

Bangunan tersebut sudah retak parah, penyebabnya diduga Heru pekerjaan lagi-lagi tidak sesuai spesifikasi. Material batu tidak bersih saat dipasang, adukan semen juga demikian, tandas Heru.

Sementara proyek dibiayai uang negara sebesar 15,3 miliar itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak khususnya warga sekitar dalam mendongkrak perekonomian mereka, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan,media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel/tim*

Kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Kasat Pol PP Kota Padang Alfiadi terindikasi "mangkrak" di Kejaksaan Negeri Padang. Sebelumnya dugaan kasus tersebut dilaporkan Ketua Umum LSM Awak, Defrianto Tanius pada 2 Desember 2019 ke Kejaksaan Negeri Padang.

Namun hingga hari ini belum ada kejelasan atas kasus tersebut. Sampai dimana proses nya masyarakat berhak tahu. Jangan sampai kunjungan bersama menjadi alasan pihak Kejari kalau proses kasus ini terhambat, kata Defrianto Tanius saat dikonfirmasi, Kamis(4/4/2021) di Padang.

"Kita laporkan ke Kejaksaan Negeri dugaan gratifikasi (tindak pidana korupsi) agar supremasi hukum dapat terealisasi di institusi yudikatif itu",ujarnya.

Berita terkait : Dugaan Gratifikasi, Kasat Pol PP Padang Dilaporkan ke Kejari Padang

Jangan dikait-kaitkan dengan pelanggaran saat Pilkada. Karena tindakan gratifikasi murni pelanggaran terhadap hukum. Jadi tidak ada hubungan dengan laporan kepada Bawaslu Sumbar, tegas Defrianto.

"Seharusnya Kejaksaan Negeri Padang harus lebih pro aktif menindaklanjuti sesuai bukti-bukti yang dilampirkan", katanya lagi.

Kita tentu saja berharap jaksa tetap profesional, jangan pula kunjungan bersama ke Sumatera Utara mempengaruhi kinerja jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Padang, tandasnya.

Defrianto Tanius menyebutkan bersalah atau tidak Alfiadi terkait dugaan gratifikasi tersebut merupakan kewenangan dari pengadilan.

"Kewajiban jaksa hanya bagaimana merampungkan penyidikan sesuai bukti-bukti yang  telah dilampirkan saat laporan diterima" tutup Ketua LSM Awak tersebut.

Dilain pihak saat dikonfirmasi kepada Ranu Subroto selaku Kepala Kejaksaan Negeri Padang melalui Kasi Intel Yuni Hermawan menyebutkan, terhentinya proses hukum terhadap kasus dugaan gratifikasi itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan kujungan bersama Kepala Kejaksaan Negeri seperti apa disebutkan, ungkap Yuni Hermawan, Jumat(5/2/2021) diruangannya.

" Memang laporan tidak diproses lanjutannya atau dihentikan. Karena saat kita lakukan proses verifikasi bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor. Ada beberapa fakta yang berbeda terhadap bukti yang diserahkan, artinya tidak memenuhi syarat sebagai laporan. Namun hal tersebut tidak dapat kami sampaikan karena bersifat rahasia", pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*