Mitra Rakyat

Oleh : Teti Ummu Alif

(Pemerhati Masalah Sosial)

Mitra Rakyta.com

Di tengah problematika bangsa yang tak kunjung bertepi, masyarakat kembali di hebohkan dengan kasus dugaan "pemaksaan" penggunaan jilbab bagi siswi nonmuslim yang bernama Jeni Cahyani Hia. Polemik itu awalnya mencuat setelah viral video adu argumen antara orang tua siswi nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang, Elianu Hia yang menilai putrinya diharuskan berjilbab saat ke sekolah (Suara Sumbar.id 21/01/2021).

Seketika itu pula isu ini menjadi perbincangan hangat di tanah air. Seolah mengubur semua isu besar. Terutama kasus korupsi yang kian menggurita. Juga, Banjir besar di Kalsel akibat eksploitasi alam secara serampangan. Belum lagi sejumlah kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi. Dimana kematian nakes tertinggi se Asia. Namun, semua itu seakan terlupakan dalam sekejap.

Banyak pihak yang mengecam tindakan tersebut karena dianggap intoleransi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memerintahkan pemerintah daerah setempat memberi sanksi kepada pihak yang terlibat dalam kasus aturan siswi diwajibkan memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat (CNNindonesia.com 24/01).

Tak ketinggalan, Aktivis dari Komunitas Pembela HAM Sumbar Wendra Rona Putra turut bersuara. Ia mengatakan bahwa masalah itu tak lepas dari Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005. Menurutnya, instruksi itu bermasalah jika diterapkan kepada siswi nonmuslim karena tak sesuai syariat agama dan UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan hak beragama bagi setiap orang (CNNindonesia.com 27/01). 

Disisi lain, Kepala sekolah SMK 2 padang Rusmandi mengaku tak pernah ada aturan yang menyatakan siswi nonmuslim wajib menggunakan jilbab ke sekolah. Dia menyebut pihak sekolah tak pernah memaksa siswi nonmuslim menggunakan jilbab ke sekolah. Aturan tersebut lebih berupa saran, bukan kewajiban. Olehnya Rusmandi siap di pecat jika terbukti ada pelanggaran terkait polemik tersebut (Suara.com 25/01).

Senada dengan hal itu, mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar mengatakan aturan yang mewajibkan siswi di sekolah negeri berpakaian muslimah bukan hal baru. Wali kota yang pernah menjabat dua periode itu, mengklaim bahwa aturan tersebut dibuat justru untuk melindungi kaum perempuan dari potensi kejahatan seksual. Bahkan, kebijakan itu sudah berlaku selama 15 tahun. Mengapa baru sekarang diributkan? (detikcom. 23/01)

Jika dicermati, kejadian di atas bukanlah tirani mayoritas atas minoritas. Sebab, terdapat sejumlah kasus serupa yang korbannya justru umat muslim. Di antaranya, pelarangan penggunaan jilbab bagi siswi muslim dihampir seluruh kota di Bali (Republika.com 21/02/2014). Kemudian ada juga pelarangan jilbab bagi pelajar di Wanokwari yang terjadi pada 2019. Dan masih banyak lagi yang terjadi di daerah lain. Hanya saja, kasusnya tak seheboh saat ini. Semua kalangan seolah diam seribu bahasa. Karena korbannya adalah umat islam. Berbeda halnya, jika korbannya adalah nonmuslim dan kaum minoritas. Seluruh elemen bangsa satu suara langsung menuding intoleran, melanggar HAM, dan merusak kebhinekaan. itulah fakta miris di alam Sekularisme saat ini. Dimana agama dipinggirkan dan di minimalisir sebatas ritual semata. 

Sebenarnya, kejadian di atas hanyalah masalah kesalahpahaman yang tak perlu di besar-besarkan. Masih banyak persoalan yang jauh lebih penting dalam dunia pendidikan kita saat ini. Pembelajaran daring selama pandemi merupakan salah satu problem yang masih menunggu untuk dituntaskan oleh Kemendikbud dan jajarannya. Belum lagi masalah seks bebas di kalangan pelajar yang kian merajalela.Sudah semestinya para pemangku kebijakan membenahi dan mengevaluasi sistem pendidikan yang berlaku selama ini. 

Dengan demikian, jelas bahwa isu jilbab padang sengaja di hembuskan untuk memojokkan islam dan kaum muslim. Para pengidap islamophobia akut terus bersuara lantang merusak simbol dan ajaran islam.

Polemik Jilbab tak akan terjadi, jika negeri ini di atur dengan syariat dari Sang Pencipta semesta. Sebab, Islam secara tegas telah menetapkan batas-batas penutupan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Islam mewajibkan kaum lelaki menutup auratnya dengan pakaian yang sopan, diutamakan dari pusar hingga lutut, sedangkan bagi wanita, diwajibkan menutup seluruh anggota badannya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al Ahzab ayat 59: yang artinya "Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". 

Selain itu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda mengenai batasan aurat wanita. Berdasarkan hadist Abu Daud, dari 'Aisyah radhiallahu'anha, beliau berkata, Artinya: Asma' binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, 'Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haidh (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini', beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya.

Sedangkan pakaian untuk wanita nonmuslim yang hidup dibawah naungan daulah, maka islam memberikan dua batasan. Pertama, menurut agama mereka. Jadi diperkenankan untuk mereka pakaian sesuai agama mereka.  pakaian agamawan mereka dan agamawati mereka, yakni pakaian rahib dan pendeta juga pakaian rahib wanita. Ini adalah pakaian yang disetujui dalam agama mereka. Maka laki-laki dan wanita mereka boleh mengenakan pakaian ini. Kedua, batasan yang diperbolehkan oleh hukum-hukum syara’. Yaitu hukum-hukum kehidupan umum yang mencakup seluruh rakyat, baik Muslim maupun non Muslim, untuk laki-laki dan wanita. jadi dalam kehidupan umum misal: di pasar, di sekolah, di rumah sakit, di Mall dll maka wanita nonmuslim maka wajib menutup aurat dan tidak bertabarruj. Serta wajib mengenakan jilbab dan kerudung. 

Adapun tentang fakta sejarah, maka sepanjang masa Khilafah, para wanita baik muslimah maupun nonmuslimah, mereka mengenakan jilbab, yakni pakaian yang luas di atas pakaian dalam dan mereka menutupi kepala mereka. Sungguh fakta gemilang yang tak terbantahkan. Senantiasa terukir indah dalam sejarah. Peradaban yang pernah berdiri kokoh berpuluh abad hingga menguasai 2/3 belahan dunia. Kapankah peradaban itu tegak kembali?

Wallahu a'lam bisshowwab.

Sebelumnya kwalitas dan mutu hasil dari pelaksanaan proyek Batang Lurus Maransi yang dikerjakan PT.Ady Permana Putratama menjadi sorotan dilingkungan masyarakat, bahkan mendapat kritikan keras dari Anggota Dewan, tepatnya Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar.

Sebab mutu Infrastruktur yang dibangun menggunakan uang negara melalui APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 10,6 Miliar itu diragukan apakah sesuai dengan mutu yang diharapkan.

Apakah dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu yang lama oleh masyarakat. Disinyalir uang sebesar itu tidak seimbang dengan hasil yang diimpikan.

Berita terkait : Ketum LSM Awak , "Tidak Sedikit PPK,PPTK, Rekanan dan Kepala Daerah Berakhir di Penjara Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur "

Proyek PSDA Sumbar Terindikasi Langgar Teknis, Diduga ada "Main Mata" PPTK dan Rekanan

Pekerja Tidak Memakai APD, Diduga PT. Ady Permana Putratama dan PDSA Sumbar Kangkangi UU No 1 Tahun 1970 dan Intruksi Kementrian PUPera Terkait Protokol Covid 19

Karena baru beberapa bulan di serah terimakan (PHO) infrastruktur tersebut sudah banyak yang retak. Diduga hal itu disebabkan pelaksanaannya berjalan diluar aturan dan speks teknis. Kemudian ada indikasi kesengajaan lemahnya dalam pengawasannya.

Hal itu diungkapkan salah seorang masyarakat Kota Padang yang juga pemerhati pembangunan di kota ini. Ir.Abdul Ghani yang akrab dipanggil Abdul salah satu alumni Universitas tersohor di Jawa Barat itu menyebutkan, kalau perbaikan yang dilakukan oleh pihak kontraktor dengan modus masa pemerliharaan itu hanya alasan saja. 

Menurutnya, waktu yang tepat untuk pemeliharaan yaitu saat pelaksanaan berlangsung. Artinya proyek dikerjakan benar-benar mengacu terhadap gambar rencana, kemudian mentaati aturan seperti, pekerjaan sesuai teknis dan speks yang telah disepakti melalui kontrak yang ditanda tagani secara bersama yang biasa disebut Dokumen Kontrak. Dijamin infrastruktur akan memiliki mutu yang sangat memadai, ujarnya.

" Dengan demikian mamasuki masa pemeliharaan, kontraktor maupun Dinas PSDA Sumbar tidak akan keteteran dalam melakukan pemeliharaan", ungkapnya.

Tidak seperti sekarang, walaupun kontraktor dan Dinas PSDA berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki bangunan yang rusak tersebut dengan memoles bidang yang retak, lanjutnya.

"Itu semua hanya bersifat sementara saja, tidak akan menambah kekuatan atau ketahan terhadap bangunan dalam waktu yang lama", ucap Abdul.

Faktanya, baru saja dilakukan perbaikan, bangunan tersebut sudah kembali retak-retak, dan kemungkinan akan dilakukan perbaikan lagi, tandas Abdul.

Sementara masyarakat sudah pasti mengharapkan mutu bangunan yang sangat baik,agar mereka dapat memanfaatkanya dengan waktu yang cukup lama,tandasnya.

Inilah yang sering terjadi dilapangan, demi mendapatkan keuntungan lebih. Disinyalir pihak yang terjaring dalam proyek negara itu rela melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan hati nurani mereka, pungkasnya.

Diwaktu yang berbeda, sebelumnya Mario Syah Johan, anggota Komisi IV DPRD Sumbar, meminta pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Kita minta pihak berwenang untuk usut tuntas kasus ini" terang Mario yang dihubungi melalui WhatsApp nya 081166×××× (21/01/2021).

Lebih lanjut Mario menjelaskan "diduga pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan spek"

"Hal ini dibuktikan saat kita mengadakan sidak pada (30/07/2020 lalu), tidak ada plang proyek dan kepala teknik dilapangan"

Agar terciptanya hasil perkerjaan pembangunan yang berkualitas dan hal serupa tidak terjadi kedepannya, Mario berharap seluruh unsur penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk benar-benar melaksanakan fungsinya dengan ful dan benar-benar mentaati kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.

"Seperti hak istimewa yang dimiliki oleh konsultan supervisi yang dapat mengajukan pemutusan kontrak pada KPA/Dinas jika Rekanan yang diawasinya membandel (berkerja tidak sesuai spek)"

"Hal ini penting dilakukan, untuk mencegah kerugian negara secara dini" tegas Mario.

Mario juga meminta kepada pihak penyelenggara untuk lebih logis dalam penunjukan pemenang tender, karena  memenangkan penawar terendah juga memiliki pengaruh besar pada hasil perkerjaan nantinya.

Hingga berita terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* roel/tim*

Diduga kuat telah terjadi tindakan Pungutan Liar (Pungli) oleh oknum guru dan  Kepala Sekolah  dilingkungan Sekolah Dasar Negeri (SDN 23 Cubadak), Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Pungli tersebut diduga berkedok pengadaan westapel(tempat cuci tangan) dilingkungan sekolah sebagai salah satu protokol kesehatan(Prokes) dimasa wabah virus corona seperti sekarang ini oleh pihak sekolah.

Disinyalir pihak sekolah mengutip uang sebesar 25.000 sampai 30.000 rupiah permurid. Hal itu disampaikan beberapa wali murid kepada mitrarakyat.com, Sabtu(16/1/2021) di lingkungan rumah meraka.

Salah satu wali murid saat itu mengatakan, kami di minta mengumpulkan uang sebanyak Rp,25.000 per anak dan Rp,30.000 bagi jumlah murid yang sedikit dilokalnya, jelasnya.

Menurut wali murid lainnya, pihak sekolah menekankan kepada siswa untuk membayar sejumlah uang tersebut. Jika jika tidak segera dibayarkan , maka siswa tidak bisa sekolah tatap muka di tahun 2021 nantinya.

"Kata oknum guru disekolah tersebut, tidak bisa siswa sekolah tatap muka  tanpa ada westavel di sekolah sebagai syarat prokes covid 19" ujar wali murid itu.

Dilain pihak, saat media mengkonfirmasikan kepada Kepala Sekolah(Kepsek) yang diketahui bernama Desnefit yang awalnya menepis dugaan pungli tersebut dengan mengatakan, tidak mengetahui kalau ada rapat komite sekolah tentang pengadaan wastapel itu.

"Saya tidak tau adanya persetujuan atas pembuatan westavel di sekolah apa lagi memita uang kepada wali murid", kata Desnefit selaku Kepsek Selasa(19/1/2021) via telpon.

Setelah didesak media dengan mengirimkan screen shoot percakapan digroup wa sekolah kepada Kepsek tersebut, namun Desnefit tidak merespon.

Selanjutnya awak mediapun mendatangi sekolah guna konfirmasi lanjutannya. Dan dihari itupun Kepsek mengakui dengan mengatakan, iya saya meminta sumbangan untuk pengadaan westapel.

" Saya meminta kepada wali murid melalui rapat komite untuk menyumbang dalam pengadaan westapel tersebut. Namun kita tidak pernah menyebutkan nominalnya", terang Desnefit.

Anehnya pihak sekolah seakan dapat pembelaan dari pihak wali murid lainnya yang diketahui sebagai Ketua Komite untuk kelas Empat(4), bernama Ervina.

"Kami mengumpulkan uang tidak melibatkan kepsek dan guru di sekolah ini, pengumpulan uang atas persetujuan kami dan wali murid", jelas Ervina kepada media ini.

Sementara Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pungutan di sekolah melalui Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnnya.*dp*

Opini

Oleh : Ummu Munib

Ibu Rumah Tangga

Mitra Rakyat.com

Sebuah ungkapan mengatakan perempuan adalah tiangnya negara. Jika wanita itu baik maka negara akan baik, dan jika wanita itu rusak, maka akan rusak pula negara. Ungkapan ini sangat membumi di tengah masyarakat.  

Makna yang tersirat dari ungkapan tersebut sangat jelas bahwa perempuan mempunyai posisi yang istimewa, yakni sebagai tiang yaitu penyokong, dan sudah barang tentu ketika sebagai penyokong maka haruslah kokoh dan tangguh. 

Namun sayang benarkah sosok perempuan saat ini mempunyai posisi istimewa?  Kompas.com (20/12/2020) melansir, bahwa saat ini banyak negara di dunia, termasuk Indonesia yang masih menempatkan kedudukan perempuan di posisi yang tidak jelas. Baik sisi norma, nilai-nilai, kebiasaan, budaya, dan agama. 

Bahkan data hasil studi Bank Dunia menyebutkan ada lebih dari 150 negara memiliki aturan yang membuat kehidupan perempuan menjadi bertambah susah.  

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Girls Leadership Class, Minggu (20/12/2020). Beliau memberi contoh, di beberapa negara, bayi perempuan baru lahir sulit mendapatkan sertifikat atau akta kelahiran, kemudian perbedaan mendapat hak imunisasi, hak anak perempuan bersekolah akan mendapat nomor dua setelah laki-laki, begitu juga dengan hak kepemilikan usaha sehingga tidak bisa mengajukan kredit ke bank atas nama sendiri.

Sungguh jauh panggang dari api, perempuan yang semestinya menjadi tiang penyangga yang kokoh, namun pada faktanya dihadapkan kepada persoalan yang  kian hari kian terasa pelik. Padahal berbagai upaya dari para pegiat perempuan, kelompok pengusung gender, kelompok feminisme mereka lantang menyerukan tentang hak-hak perempuan. 

Bahkan berbagai aturan tentang hak-hak perempuan telah dibuat oleh penguasa sebagai regulator kebijakan. Namun sayang belum mampu menjadi solusi bahkan rentan memunculkan masalah baru. Salah satu contohnya para perempuan didorong untuk berdaya guna yakni bisa menghasilkan uang sendiri. 

Kaum perempuan diharapkan mandiri, tidak bergantung kepada suami. Akhirnya para perempuan ini ramai-ramai terjun ke sektor publik untuk bekerja. Ada yang menjadi buruh pabrik, penjaga pom bensin dan berbagai aktivitas lainnya. 

Memang disatu sisi mereka menjadi berdaya mempunyai penghasilan sendiri, sebagaimana asas manfaat dalam sistem kapitalisme sekulerisme, namun di sisi lain tanggung jawab sebagai seorang perempuan di dalam rumah akan menjadi terabaikan, pelayanan kepada suami tidak maksimal, pengasuhan dan pendidikan terhadap anak menjadi abai.

Itulah sejatinya kegagalan sistem kapitalisme sekulerisme dalam melindungi kaum perempuan dari dulu hingga kini. Alih-alih menyolusikan permasalahan perempuan malah memunculkan masalah baru. Terlebih aturan dan kebijakan yang dibuat dalam sistem kapitalisme liberalisme yang seolah ramah terhadap kaum perempuan. 

Namun nyatanya bukan dalam rangka menjaga kehormatan perempuan, melainkan hanya untuk meningkatkan nilai ekonomi semata, karena sejatinya perempuan dianggap sebuah komoditas. Hal ini wajar terjadi karena hukum yang diterapkan adalah buatan manusia yang serba terbatas dan penuh kepentingan, serta hampa dari unsur ruhiyah dan asas manfaat semata. 

Kondisi kaum perempuan dalam sistem Kapitalisme sekularsime tak ubahnya bagai kaum perempuan pada masa jahiliyah dahulu kala. Sebelum Islam datang ke dunia ini. Perempuan diperlakukan sebagai manusia yang bernilai rendah oleh bangsa Arab. Bahkan kaum perempuan itu dianggap sebagai harta warisan yang bisa diwarisi. 

Apabila ada seorang suami meninggal maka walinya berhak terhadap istrinya. Wanita tersebut berhak dinikahi si wali tanpa mahar, atau wali boleh mengambil maharnya ketika dinikahkan dengan lelaki lain, atau bahkan menghalang-halanginya untuk menikah lagi. Lebih miris lagi bayi perempuan  yang baru lahir sudah lumrah dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib. Betapa hina nasib perempuan bahkan jauh dari mulia.

Berbeda ketika Islam turun ke bumi melalui Rasulullah saw. sebagai pembawa risalah Islam. Islam diturunkan untuk melenyapkan kezaliman termasuk kezaliman terhadap kaum perempuan. Ali ra. menuturkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

“Wanita adalah saudara kandung laki-laki. Tidak memuliakan kaum wanita kecuali orang mulia dan tidak merendahkan mereka kecuali orang hina.” (HR.  Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibnu Asakir)

Islam hadir dengan seperangkat aturan yang sempurna, karena datang dari Zat yang Maha Sempurna. Aturan Islam sungguh merujuk kepada aturan Allah Swt. sebagai Sang Pencipta dan Sang Pengatur. Maka sungguh akan membawa kepada kemaslahatan, dan sebagai solusi terhadap seluruh permasalahan tak terkecuali masalah kaum perempuan.

Sungguh Islam memuliakan kaum perempuan, dengan dijamin hak-hak ekonominya.  Islam  menjamin terkait kebutuhan pokok berupa barang (pangan, sandang, dan papan), dengan mekanisme langsung. Para laki-laki wajib memberi nafkah kepada dirinya dan keluarganya yakni istri  serta anak-anaknya. 

Ketika laki-laki tersebut tidak mampu, kerabat dekatnyalah yang harus membantu saudaranya. Ketika hal itu pun tidak mampu dilakukan, karena keluarga atau saudara tersebut tergolong miskin, maka negara yang wajib mengurus rakyatnya yang miskin tersebut, bahkan tetangga dan kaum muslimin yang lain juga wajib peduli terhadapnya.

Selain itu Islam tidak melarang perempuan bekerja selama bukan perbudakan, penghinaan, pelecehan bahkan eksploitasi. Namun harus dipastikan keamanan dan kenyamanan tempat perempuan itu bekerja. 

Andai pun kaum perempuan bekerja maka uang yang dia hasilkan lalu ia berikan kepada anggota keluarga atau pun saudaranya maka hal ini adalah sedekah yang hukumnya sunah, tidak wajib. 

Sungguh Islam menyuburkan pahala.Dengan demikian Islam telah terbukti mampu menjaga hak-kak kaum perempuan bahkan menghantarkannya kepada kesejahteraan. Islam akan terus memberantas dan mecegah terjadinya eksploitasi dan perbudakan sebagaimana kerap menimpa kaum perempuan saat di alam kapitalisme  ini. 

Untuk itu tiada keraguan untuk terus memperjuangkan Islam agar tegak di muka bumi ini secara kafah. Allah Swt. berfirman:

"Katakanlah: "Wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman"." (TQS. Yunus:104)

Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum(Perumda AM) Kota Padang dapat kunjungan dari PDAM Tirta Seribu Sungai, Kabupaten Solok Selatan(Solsel). Kedatangan PDAM Solsel tersebut dalam rangka Study Tiru membangun perusahaan menjadi yang terbaik, Jumat (8/1/2021).

Penyerahan LKPD tersrbut diserahkan kepada Plh Kepala BPK-RI Perwakilan Sumbar, Novembris di Gedung BPK-RI Perwakilan Sumbar, Senin (8/3/2021). Sebelum prosesi penyerahan, kedua belah pihak terlebih dahulu melakukan penandatanganan berita acara terkait.

Dalam kesempatan itu, Plt Wako turut didampingi Sekda Amasrul, Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, Kepala Inspektorat Andri Yulika, Kepala BPKAD Budi Payan serta lainnya.

Dikatakan Plt Wako, LKPD yang diserahkan ke Kepala BPK tersebut sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyerahkan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk dilakukan pemeriksaan sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Alhamdulillah hari ini kita bersyukur dapat menyerahkan secara resmi LKPD Pemko Padang TA 2020 kepada BPK-RI Perwakilan Sumbar. Kita berharap laporan keuangan yang kita sampaikan, nantinya akan memberikan hasil pemeriksaan yang terbaik dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana Opini WTP dalam beberapa tahun terakhir telah kita raih sebanyak tujuh kali dengan enam kali berturut-turut," ucapnya di kesempatan itu.

Plt Wali Kota Padang itu memaparkan, dokumen laporan yang diserahkan kali ini terdiri atas 7 poin. Diantaranya berisikan laporan keuangan Pemko Padang TA 2020 yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca keuangan, laporan operasional, dan laporan arus kas. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. 

"Dokumen selanjutnya adalah berisikan hasil 'review' LKPD oleh Inspektorat, pernyataan tanggungjawab kepala daerah atas LKPD serta laporan keuangan BUMD TA 2020 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemko Padang TA 2020. Selain itu juga Rancangan Perwako tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemko Padang TA 2020 dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemko Padang TA 2020," jelasnya.

Sementara itu Plh Kepala BPK-RI Perwakilan Sumbar, Novembris menyebut usai menerima laporan ini, pihaknya akan segera melaksanakan pemeriksaan terinci atas LKPD tersebut.

Ia pun berharap Pemko Padang yang telah mendapatkan opini WTP atas LKPD TA 2019 lalu dapat kembali mempertahankannya untuk LKPD TA 2020.

“Semoga Opini WTP atas LKPD TA 2019 yang didapatkan Kota Padang dapat dipertahankan," imbuh Novembris yang juga menjabat Kepala Sub Auditorat BPK-RI Sumbar I itu.(David/Humas Kota Padang)