Mitra Rakyat

Mitra rakyat (pessel)

Gempa yang menggungcang Sumatera Barat tidak menyurutkan animo warga Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) memadati kunjungan Calon Bupati Rusma Yul Anwar.

Tekad sudah bulat. Mereka optimis, pria yang kini juga menjabat wakil bupati itu mampu membawa perubahan bagi Pessel ke depannya. Apalagi, Nagari IV Koto Mudik, khususnya banyak dibantu. 

"Jalan lingkar dan irigasi, misalnya. Kami sangat terbantu," ungkap Syafran Tamsa, seorang tokoh masyarakat Nagari (Desa) Lubuk Nyiur pada Tagar saat kunjungan Rusma Yul Anwar fi nagari itu, Rabu 18 Oktober 2020.

Seperti diketahui, pada Rabu, 18 November 2020, Sumatera Barat, termasuk Pessel beberapa kali diguncang gempa tektonik yang bersat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 

Menurut Syafran, Rusma Yul Anwar bagi masyarakat sosok pemimpin kharismatik. Bak kata pepatah, dia pempimpin yang disegani, bukan ditakuti. Tajam tidak melukai, keras tidak menyakiti. 

Pada kesempatan itu, warga juga meminta Rusma Yul Anwar memenuhi kebutuhan petani akan irigasi. Saat ini, irigasi yang ada tidak mampu mengaliri sawah petani. 

Apalagi, sebagian besar masyarakat di Nagari Lubuk Nyiur, Sungai Nyalo dan Tuik adalah petani. Bahkan, lebih dari 90 persen warga menggantungkan ekonominya pada sektor pertanian.

Selain itu, menyediakan akses jalan yang memadai. Selama ini, jalan kabupaten menuju Lubuk Nyiur dan sekitarnya tidak memadai. Kondisi jalan sempit. Rawan longsor dan banjir.

Sementara, Rusma Yul Anwar berjanji mengakomodir kebutuhan masyarakat Lubuk Nyiur, Sungai Nyalo dan Tuik. Ia paham, pertanian masih primadona ekonomi Pessel secara umum. 

Tak hanya infrastruktur pertanian dan infrastruktur dasar semata. Ia juga menegaskan mengarus utamakan kebutuhan dasar  seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. 

Selama ini, masih banyak keluhan soal biaya kesehatan dan pendidikan. "Ini yang kita prioritaskan, pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan," terangnya. 

Sedangkan terkait peningkatan taraf ekonomi msyarakat, ia bertekad bakal memprioritaskan arah pemabangunan sesuai kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar-besarnya harus dinikmati masyarakat. Anggaran daerah harus mampu menjadi stimulan bagi pelaku usaha. 

"Artinya, harus dinikmati pelaku usaha lokal. Pengusaha kita jangan jadi penonton di kampungnya sendiri," tergasnya.

Rusma Yul Anwar merupakan Calon Bupati berpasangan dengan Rudi Hariyansyah sebagai Calon Wakil Bupati. Keduanya maju diusung Partai Gerindra, PAN, Berkarya, PBB dan didukung Partai Gelora. (Tim)

Oleh : Ummu Munib

Ibu Rumah Tangga 

Mitra Rakyat.com

Sebagaimana dilansir GalamediaNews.com (1/11/2020) bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo berkunjung ke Indonesia (29/10/2020). Kunjungan ini disambut  oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. 

Selain membahas tentang investasi,  juga membahas tentang Kepulauan Natuna yang tengah terancam dampak dari konflik Laut China Selatan (LCS). 

Konflik memanas usai China mengklaim sepihak 90 persen dari perairan LCS. Seperti diketahui, kapal patroli Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China  kerap mengganggu Indonesia dengan memasuki zona maritim NKRI di Kepulauan Natuna. 

Aparat militer Indonesia tak bisa berbuat banyak karena Beijing menyatakan wilayah tersebut masuk dalam zona bebas terkait klaim sembilan garis putus-putus (nine dash line ). 

Kunjungan Mike Pompeo mendapat respon dari Duta Besar China  Xiao Qian.  CNNIndonesia (30/10/2020) melansir bahwa Duta Besar China menyebut kedatangan Menteri Luar Negeri AS ke Indonesia,  memprovokasi hubungan bilateral China Indonesia. Xiao Qian menentang keras tindakan Menlu AS tersebut. 

Menurutnya, pernyataan keliru Pompeo juga justru semakin menunjukkan intensi buruk AS, disamping telah mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan. 

Mike Pompeo telah melakukan serangan yang tidak berdasar terhadap Tiongkok, telah memprovokasi hubungan Tiongkok-Indonesia, serta telah mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan," ucapnya dikutip dari situs resmi Kedutaan Besar China di Indonesia, Jumat (30/10).

Masih dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri  Amerika Serikat  Mike Pompeo juga  bakal menggelar pertemuan dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Kamis (29/10/2020) siang ini. 

Pertemuan dengan tajuk "Nurturing The Share Civilization Aspirations of Islam Rahmatan lil Alamin The Republic of Indonesia and The United Stated of America itu digelar di Hotel Four Season. Ditemui sebelum menggelar pertemuan dengan Pompeo, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, GP Ansor  memiliki beberapa kesamaan tujuan. 

Pertama, Ansor ini ingin agar citra soal Islam, terutama di dunia Barat tidak melulu citra yang identik dengan kekerasan dan teror. "Ada sisi Islam yang lain, Islam yang penuh rahmah, Islam yang penuh kasih sayang yang di sini kita kenal dengan Islam rahmatan lil alamin," tuturnya. 

Dikatakan Gus Yaqut, Islam rahmatan lil alamin sangat menghargai perbedaan- perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, ras dan lainnya. Pertemuan ini, kata Gus Yaqut, dimaksudkan untuk lebih pada menyamakan cara pandang antara Indonesia dan AS terhadap persoalan-persoalan tersebut.(Okezone.com, Kamis, 29/10/2020) 

Memang tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia bak gadis cantik, sehingga dilirik baik oleh AS maupun China. Indonesia memiliki posisi yang strategis di konflik Laut Cina Selatan. Posisi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN membuat tindakan yang diambil Indonesia menjadi penting bagi kelanjutan konflik. 

Setali tiga uang, AS dan Cina akan terus berupaya menyeret Indonesia ke pihaknya, baik dengan pendekatan pertahanan keamanan, ekonomi, kesehatan, maupun yang lainnya.

Tak heran ketika ideologi kapitalis sekuler yang diterapkan, maka tujuan dua negara besar tersebut tiada lain adalah penjajahan di kawasan Asia. 

Cina berusaha menjadi penguasa kawasan dan AS terus berupaya membendungnya. Perebutan pengaruh di kawasan merupakan faktor penting dalam politik luar negeri kedua negara tersebut.

Indonesia tentu harus bersikap tegas menolak setiap bentuk penjajahan dan intervensi asing, baik dari Timur maupun Barat. Selama masih menjadikan kepentingan ekonomi (investasi) sebagai acuan politik luar negerinya, Indonesia tidak akan pernah bisa bersikap independen. Indonesia akan selalu terombang-ambing antara gelombang Barat dan Timur. 

Hal ini menegaskan makin lemahnya kedaulatan politik dalam negeri, sehingga kebijakannya didikte oleh asing. Berbeda dengan sistem Islam, Islam adalah ideologi  yang benar, lahir dari Sang Pencipta sekaligus Sang Pengatur. 

Yakni Allah Swt,  maka tidak ada keraguan dijadikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan hubungan luar negeri. Ketika ideologi Islam diterapkan maka akan mampu membangun kesadaran politik tentang bahaya hubungan dengan negara kafir harbi (negara yang memusuhi Islam). 

Islam mengharamkan dominasi asing terhadap negeri muslim, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla 

Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. (TQS Al-Nisâ: 141)

Ayat ini adalah dalil larangan membuka jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Ayat ini sekaligus pedoman atas politik luar negeri negara Islam dengan negara lain dalam konstelasi internasional. Politik luar negeri Islam memosisikan akidah Islam wajib menjadi dasar bagi ideologi negara. 

Maka, negara kaum muslimin tidak boleh menjadi negara yang dikuasai negara lain dalam bidang apa pun, wajib memiliki kedaulatan penuh tanpa disetir negara lain. 

Selain itu sistem Islam tidak mengenal politik luar negeri bebas aktif. Haram menjalin hubungan diplomatik, kerja sama ekonomi, pendidikan, perdagangan dan militer dengan negara kafir penjajah. 

Termasuk kerja sama investasi dan utang luar negeri. Sistem Islam menutup celah penguasaan umat muslim atas umat lain.  Walhasil, semakin kuat kebutuhan kaum muslimin pada sistem Islam yang menerapkan Islam secara Kaffah, yang akan menghantarkan  menjadi negara yang tangguh, mandiri dan tidak bergantung kepada negara-negara asing.

Wallahu alam bi ash shawwab.

Mitra rakyat.com(Pessel)

Antisipasi Dampak Resesi, Ini Solusi Paslon Rusma-Rudi di Pessel

Pesisir Selatan-Pandemi Covid-19 tidak hanya mejadi masalah kesehatan, namun menjalar pada sektor ekonomi. Bahkan, resesi mulai mengancam perekonomian nasional dan internasional.

Pemerintah daerah harus menyikapi, sehingga tidak berdampak luas pada kinerja ekonomi lokal. Penggunaan anggaran harus sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.

"Dengan begitu, kami optimis dampak resesi dapat kita minimalisir," ungkap Calon Bupati Rusma Yul Anwar terkait pernyataan Calon Bupati Dedi Rahmanto Putera soal antisipasi dampak ekonomi saat pandemi.

Tanggapan itu ia sampaikan saat debat Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Pilkada serentak 9 Desember 2020 Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar. Debat digelar di TVRI Sumbar, Rabu 11 November 2020. 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai potensi otomatis dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga kini, penopang utama pertumbuhan Pessel masih dilakoni sektor primer.

Dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pessel masih ditopang sektor primer diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Kontribusinya lebih dari 30 persen per tahun.  

"Nah, ini yang akan kita prioritaskan. Bukan pariwisata dan bikin gorong-gorong. Sementara kini perjalanan saja dibatasi di tengah pandemi ini," jelas pria yang kini juga menjabat sebagai wakil bupati itu.

Meningkatkan kegiatan hilirisasi bagi komoditi unggulan daerah. Hal itu melalui pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga menyerap banyak tenaga kerja. 

Sebab, sebagian besar karakteristik dunia usaha di daerah berjuluk 'Negeri Sejuta Pesona' itu adalah UMKM skala rumah tangga. Populadinya lebih dari 95 persen. 

Mendorong penggunaan anggaran daerah berpihak pada pelaku usaha lokal. "Jadi, uangnya berputar di daerah kita dan membantu menjaga daya beli masyarakat," tuturnya.

Sementara, Calon Bupati Dedi Rahmanto Putera menegaskan, perlu penguatan kelembagaan pelaku usaha. Pemberian nilai tambah pada produk lokal mesti dilakukan berbasis manufakturing. 

Selain, menopang permodalan pelaku usaha. Upaya itu, dengan melakukan pendekatan dengan perbankan. Meningkatkan peran serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pemberian modal. 

Apalagi, saat ini pemerintah selama 3 tahun ke depan diberi keleluasaan penggunaan anggaran, tanpa harus membicarakan dengan DPRD. Pemerintah daerah cukup melaporkan saja.

"Ini sudah diatur dalam Perppu yang kini bahkan sudah menjadi UU. Kita akan titipkan anggatan daerah di BPR," ujar mantan anggota DPRD itu. 

Pada kesempatan itu, Calon Bupati Hendrajoni menyampaikan, Pessel memiliki potensi pertanian dan perikanan. Karena itu, perlu pemerintah daerah perlu membuka pariwisata.

Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Tingkat hunian hotel menjadi tinggi. Memberi pelatihan pada generasi muda. Mencarikan pemasaran produk lokal.

"Makanya perlu terobosan-terobosan. Itu upaya yang akan kita lakukan untuk mengangkat resesi," sebut pria yang merupakan petahana Bupati Pessel itu. (Tim)

Mitra Rakyat.com(Padang)

Mantan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima(BWSS V)  Sumbar Maryadi Utama waktu  dikonfirmasi media menyangkut proyek pemeliharaan danau cimpago, pada Senin(09/11/2020) via Whatshaap, diduga tidak koperatif.

Sepertinya enggan untuk berikan tanggapannya terkait perjalanan proyek tersebut. Sementara proyek dengan Sumber Dana APBN TA 2020 sebesar Rp 1.174.551.000,00  mulai dikerjakan pada tanggal 15 Juni 2020. Waktu Maryadi Utama masih menjabat Kepala BWSS V sebelum digantikan Dian Karmila(Ka BWSS V saat ini.red).

Berita terkait: PPK dan Kasatker OP BWSS V "Bungkam" Diduga Ada Persekongkolan Diproyek Pemeliharaan Danau Cimpago

Nada Sumbang Proyek Pemeliharaan Danau Cimpago Satker OP BWSS V

Artinya Maryadi sebagai Kepala BWSS V saat itu mengetahui apa saja pekerjaan yang harus dikerjakan oleh CV. Varis Kontruksi terhadap pemeliharaan danau cimpago,kata Romi Yufendra, Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara, Selasa (10/11/2020) di Padang.

"Meski sekarang Maryadi bukan lagi pimpinan di BWSS V, tapi tetap sebagai pejabat publik yang harus melayani dan memberikan hak publik seperti informasi khususnya proyek pemeliharaan danau cimpago tersebut", ujarnya.

Dugaan ada kecurangan pada perjalanan proyek dengan nomor kontrak HK 02.03/04/Satker-OP.SDA/OP.SDA.II/IV/2020 makin kuat tercium dengan sikap tidak koperatif yang juga ditunjukan mantan Kepala BWSS V tersebut, tutup Romi.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*

Sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar melalui Perda Nomor 6 Tahun 2020 telah mengintruksikan kepada warga untuk mengubah pola hidup dengam istilah  Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Yang wajib dijalankan oleh semua masyarakat yang hidup di provinsi ini, sebut salah satu warga yang juga Tokoh Masyarakat Sumbar tidak ingin namanya untuk dituliskan media pada hari yang sama.

Bagi masyarakat yang kedapatan melanggar perda tersebut dikenakan sanksi sosial, didenda, bahkan ada harapan untuk menginap selama 2 hari dihotel prodeo milik polri, ujarnya.

"Bukan itu saja, Jenderal (Pol) Idham Azis juga membuat peraturan dengan mengeluarkan maklumat nomor Mak/3/IX/2020 tentang Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tertanggal 21 September 2020", ucap warga tersebut.

Sebagai pimpinan partai layaknya Devi Erawati harus mencontohkan sikap yang taat aturan. Karena sebagai suri teladan bagi masyarakat banyak yang ada di Sumbar ini, tandasnya.

Bawaslu diharapkan dapat menindaklanjuti tidak patuhnya Devi Erawati terhadap protokol kesehatan terkait Covid-19 itu, jangan biarkan pelanggar aturan begitu saja dan harus ada sanksi tegas karena pelanggaran ini berkaitan dengan proses pilkada, pungkas Tokoh Masyarakat Sumbar itu.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi terkait tidak patuhnya Devi Erawati terhadap protokol kesehatan, Sekretaris DPC Partai Garuda Kota Padang mengatakan, bahwa ia tidak mengetahui adanya acara tersebut, kata Defrianto Tanius.

"Acara tersebut bukan agenda resmi Partai Garuda, namun atas kelalaian Ketua DPD Partai Garuda Sumbar terhadap Protokol Kesehatan itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya", tutur Sekretaris tersebut.

Kita akan sampaikan kelalaian tersebut semoga kedepan bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat pemilih, karena penggunaan masker saat ini adalah suatu kebutuhan, tutupnya. 

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*