Mitra Rakyat

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung . Kejaksaan Negeri (Kejari) sebagai perpanjangan tangan Kejagung mempunyai tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi. Kejari melaksanakan nya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan  dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Seperti penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya, kata Romi Yufendra, Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara, Rabu(14/10/2020),di Padang. 

Berita Terkait : Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara Sorot Proyek APBD Kota Padang di Kelurahan Limau Manis, Awaludin Rao Sebut Bukan Pekerjaan Saya

Pelaksanaan  penegakan  hukum baik  preventif  maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan,  pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara,merupakan fungsi dari keberdaan Kejari dalam daerah hukumnya, tuturnya.

"Serta  tindakan hukum dan tugas lain untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan  negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Jaksa Agung", tambah Romi. 

Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga termasuk fungsi dari Kejari, tukasnya.

Menyinggung adanya dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap proyek yang dibiayai oleh negara. Pelaksanaan proyek pembangunan atau rehabilitasi bendung aliran Paket 2 berlokasi di Keluarahan Limau Manis, kuat dugaan melanggar spesifikasi teknis dan aturan. Berdampak terhadap mutu dan kwalitas yang dikerjakan, ucapnya lagi. 

Dengan begitu, Kejari sesuai tugas dan fungsinya, harapan masyarakat agar merespon terhadap dugaan tersebut. Yang disinyalir telah rugikan uang negara melalui pemberitaan media sebagai informasi, tandasnya. 

LSM KPK Nusantara sebagai ujung tombak dilingkungan masyarakat dalam pengawasan menyangkut pelaksanaan  pengelolaan uang negara, akan surati pihak Kejari untuk secepatnya melakukan pengusutan, tegasnya.

Agar masyarakat luas merasa puas terhadap kinerja Kejari seperti yang diamanatkan Kejaksaan Agung, pungkasnya. 

Dilain pihak saat dikonfirmasi kepada Ranu Subroto sebagai Kepala Kejari Kota Padang melalui pesan singkat mengatakan, "Mohon maaf , karena kita belum punya data dan periksa fakta. Untuk sementara belum dapat komentar, makasih infonya akan segera kami monitor, ucapnya Ranu Subroto,Via whatsapp di hari yang sama. 

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Pendiri Yayasan Al Ikhwan Suci Hati, Syaiful menceritakan suka dukanya dalam mendirikan panti tersebut kepada wartawan media ini. Tantangan yang dihadapi oleh Syaiful dalam perjalanan hidupnya bermacam-macam. 

Cemooh dan ancaman terhadap diri dan keluarga nya diibaratkan sudah menjadi makanan sehari-hari beliau. 

Namun semuanya itu tidak membuat beliau patah arang. Malah ancaman dan cemoohan itu dijadikannya sebagai api pembakar semangat dalam dirinya untuk menjalankan misi dan tujuan mulianya. 

Sedikit Syaiful menceritakan, timbul pikiran dan niat untuk mendirikan panti rehabilitasi narkoba ini dari beliau. Karena melihat dan merasa sangat prihatin terhadap kelamnya lingkungan remaja dekat tempat tinggalnya. 

Karena Narkoba akan menghancurkan masa depan genarasi penerus bangsa ini. Sebagai cikal bakal pemimpin selanjutnya, Syaiful merasa terpanggil untuk memperbaiki akhlak generasi tersebut, walaupun tidak bisa ia lakukan sendiri. 

Narkoba membuat kehidupan remaja-remaja menjadi liar dan seringkali berhadapan dengan hukum. Yang membuatnya makin sedih, adik kandungnya sendiri pernah terjerumus dilingkungan yang marjinal itu. 

Nah, dari situlah timbul pikiran untuk membuat panti rehab yang awalnya hanya sederhana. Dengan cara mensosialisasikan kepada remaja-remaja itu bahaya menggunakan narkoba. 

Kemudian dengan dana yang sangat minim sekali, Syauful memberanikan diri untuk memulai misinya itu. 

Namun, Alhamdulillah...Allah SWT menolongnya dalam menjalankan misi yang sangat mulia ini. Selama 12 tahun, sudah banyak pemuda dan remaja yang sembuh melalui rehab di tempat ini. 

Dalam masa penyembuhan, para pencandu diajarkan ilmu agama, keterampilan dan lain sebagainya. 

Bukan hanya dalam misi penyembuhan, Panti Rehabilitasi Sosial Narkoba membantu mantan pecandu nakorba  dalam melanjutkan kehidupannya. Seperti memberikan modal usaha apabila para mantan tersebut benar-benar ingin berusaha. 

Bekerja sama dengan pemerintah, (Dinas Sosial), PRSN sudah banyak memberikan santunan dan bantuan kepada mantan pecandu yang pernah tinggal disini. 

Visi dalam mewujudkan generasi muda yang islami dengan menanamkan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Sehingga pemuda indonesia terhindar dari narkoba dan dampak, mulai ia rasakan. 

Meskipun tidak semua pencandu narkoba bisa dirangkulnya. Namun Syaiful tetap merasa bahagia, karena cara ini beliau bisa mengabdi terhadap negeri dan bermanfaat bagi orang lain.

Pada senin, 12 Oktober 2020 kemarin, terlihat Syaiful membagikan bingkisan kepada mantan yang saat ini sudah sembuh total dari PRSN ini. 

Berharap  kedepan para pengguna narkoba terus berkurang. Dan generasi penerus lepas dari jeratan dan godaan menggunakan narkoba. 

Penulis : Roel

Perusahaan Usaha Daerah (Perusda) Air Minum Kota Padang terima penghargaan dari Pemerintah Kota Padang pada acara Malam Apresiasi ,Senin(21/09/2020) di Padang. 

Dalam pidatonya, Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi dan kekagumannya terhadap semua karyawan yang tergabung di Persda tersebut. 

“ Sikap mulia yang ditunjukan oleh segenap karyawan perusda perlu kita contoh bersama,” kata Mahyeldi.

Aksi sosial mereka lakukan seperti memberikan bantuan beras dan sembako, bahkan Alat Pelindung Diri (APD) kepada masyarakat yang terdampak covid 19, suri teladan yang sangat patut di ikuti, tutur Mahyeldi. 

Perusda Air minum kota Padang yang dipimpin Hendra Pebrizal dinilai telah berperan aktif sepanjang penanganan Covid-19 di Kota Padang hingga saat ini, ucap Wako Padang itu. 

Sementara itu, Hendra Pebrizal selaku Dirut Perusda dalam sambutannya mengucapkan terima kasih terhadap Pemko Padang yang telah memilih Perusda yang dipimpinnya sebagai salah satu penerima penghargaan. 

"Semoga hal ini bisa membangkitkan rasa empati disegenap lapisan masyarakat Kota Padang", kata Hendra. 

Mari kita bersama berdoa, semoga pandemi covid 19 ini segera berakhir dan perekonomian di Kota Padang kembali normal, harap Dirut Perusda itu. 

Sebagaimana diketahui, selama Covid-19, Perumda Air Minum Kota Padang telah menunjukkan kepeduliannya melalui program bedah rumah masyarakat miskin.

Seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu, Selasa (22/9), Perusda air minum Padang melakukan bedah rumah, dengan memperbaiki dua kamar, ruang tamu, dapur dan kamar mandi masyarakat di Ulu Gadut.

Bahkan, pada akhir tahun ini, Perusda air minum kota Padang kembali menargetkan satu unit rumah lagi yang akan diselesaikan pembangunannya.

Dan semua kegiatan sosial yang dilakukan itu, dananya berasal dari zakat dan sumbangan karyawan Perumda Air Minum Kota Padang, ungkap Hendra.

Semua pegawai Perumda Air Minum Padang menzakatnya tiap bulan, kemudian digunakan untuk kegiatan sosial seperti qurban, bedah rumah warga miskin, bantuan untuk covid dan lainnya,” sebut Hendra didampingi Direktur Umum Afrizal Kuning, dan direktur teknik.

Penghargaan itu diberikan oleh Pemerintah Kota Padang kepada Instansi Pemerintah dan swasta serta perseorangan yang ikut andil berpartisipasi cepat tanggap menangani dan memberikan bantuan secara materil ataupun immateril dalam penanganan dampak Covid-19 di Kota Padang.

Acara malam apresiasi dan partisipasi Penanganan Dampak Covid-19 tersebut dibuka Walikota Padang yang dihadiri oleh Wakil Walikota Padang, Sekdako, Forkopimda, Dirut, Kepala Badan, kepala Instansi pemerintah dan swasta serta pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Padang.

*Adv/ roel*

Oleh : Sri Gita Wahyuti A. Md

Aktivis Pergerakan Muslimah dan Member AMK 

Mitra Rakyat.com

Sungguh miris mendengar bayi menangis karena dibuang oleh orang-tuanya hanya beberapa saat setelah sang bayi lahir. Dibuang di sembarang tempat pula. Berita pembuangan bayi tak berdosa seperti ini ternyata cukup banyak menghiasi media informasi saat ini. 

Salah satunya terjadi di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Warga digegerkan oleh pembuangan bayi di pinggir kali (28/9/2020). Saat dibuang, sang bayi diduga masih dalam keadaan hidup, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan saat akan dibawa ke Puskesmas Cipinang Besar Utara. Dilansir dari laman berita news.detik.com. 

Selama bulan Mei 2020, setidaknya ada tiga kasus pembuangan mayat bayi di tiga kecamatan, Jakarta Timur, di pinggir Tol Jagorawi, Kelurahan Cibubur pada tanggal 26 Mei 2020.  Pada tanggal 12 dan 15 juga ditemukan mayat bayi di Kalibaru, Kecamatan Kramat Jati dan terowongan Ceger, Kecamatan Cipayung (Tribun.jakarta.com, 27/5/2020).

Pada bulan Juli 2020, kasus pembuangan bayi juga terjadi, tepatnya di kawasan industri Pulo gadung, Jakarta Timur. Kepolisian mengirim mayat bayi tersebut ke RS Polri Kramat Jati untuk diotopsi (kompas.com, 8/7/2020).

Sangat disayangkan, di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam ramai dengan pemberitaan pembuangan bayi. Sungguh perbuatan yang tidak manusiawi sebagai imbas dari perilaku tidak terpuji. 

Anak adalah anugerah tak terkira. Pada fitrahnya, seorang ibu akan merasa bahagia saat melahirkan anaknya. Lantas apa yang mendorong ibu untuk bertindak tidak manusiawi dengan membuang anak yang baru saja dilahirkannya? Apakah karena Sang Ibu sudah tidak punya hati nurani? 

Pada umumnya, kasus pembuangan bayi dipicu oleh kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan atau dengan kata lain hasil dari hubungan gelap. Artinya pergaulan bebas menjadi penyebab bayi-bayi mungil tak berdosa menjadi korban. 

Tidaklah mengherankan, karena dalam sistem liberal yang saat ini diterapkan kebebasan berperilaku memang diagungkan. Pemerintah pun membiarkannya. Bahkan, di tengah kerusakan pergaulan anak muda, pemerintah tidak melarang dan memblokir media-media yang dapat merangsang kebebasan berperilaku, seperti video porno atau sinetron percintaan dan lain sebagainya. 

Pemerintah malah menggulirkan kampanye seks sehat dan pengenalan alat kontrasepsi yang mencegah penyakit berbahaya dan kehamilan yang tidak diinginkan.   Padahal justru inilah yang memicu pergaulan bebas semakin tidak terkendali, terutama di kalangan remaja. Terlebih pada remaja yang tidak  memiliki bekal pengetahuan agama yang mendalam.

Adapun Islam merupakan agama yang sempurna memiliki solusi atas setiap permasalahan. Dalam Islam, pergaulan baik remaja maupun orang tua harus selalu terikat dengan aturan. Karena pada dasarnya manusia mempunyai  kecenderungan untuk berbuat kebaikan dan keburukan. Keberadaan aturan akan menjadi rem pengontrol atas setiap perbuatan manusia agar selalu berperilaku baik. 

Namun untuk mewujudkannya, dibutuhkan adanya pembinaan bagi  seluruh masyarakat dengan pendidikan akidah yang kuat dan mendalam agar tercipta individu-individu bertakwa. Juga dibutuhkan peran pemerintah untuk menghilangkan pergaulan bebas dengan memblokir situs-situs porno. 

Akan lebih efektif lagi jika pemerintah mau mengganti sistem yang diterapkan saat ini dengan sistem Islam. Karena hanya sistem Islam sajalah yang bisa menjauhkan masyarakat dari pergaulan bebas. Sehingga tidak akan kita temukan lagi kasus pembuangan bayi di masa yang akan datang. 

Wallahua'lam bishshawwab

Oleh : Irsad Syamsul Ainun 

Mitra Rakyat.com

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Inilah peribahsa untuk rakyat Indonesia saat ini. Ditengah mewabahnya virus-19 yang tak kunjung menurun, kemiskinan dimana-mana, PHK dan semua problematika yang tak kunjung berakhir. Ditambah lagi Anggota Legeslatif Republik Indonesia mengetok palu tentang pengesahan Undang-undang Ciptakerja di saat rakyat tak bisa terpejam memikirkan nasibnya. 

Alhasil, keputusan sidang tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Terbukti  saat ini di seluruh pelosok tanah air dibanjiri dengan demostran yang begitu antusias menyuarakan agar pegesahan tersebut segera dicabut karena dinilai merugikan rakyat. 

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu Fraksi Partai Demokrat Benny K Herman yang menyatakan bahwa wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dinilai telah sewenang-wenang dalam memimpin forum. “Jadi karena pimpinan sewenang-wenang tidak dikasih kesempatan kami untuk menyampaikan pandangan, maka kami mengambil sikap  walk out.” Suara.com (06/10/2020).

Menurutnya, pengambilan keputusan tingkat II pada RUU harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Akan tetapi meski ada dua fraksi yang menolak dan belum menyetujui keputusan tersebut. Lagi-lagi Ketua DPR ketok palu tanda bahwa RUU tersebut sah dan dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam mengambil keuputusan.

Partai Demokrat juga menilai bahwa alasan mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja tidak memiliki urgensi. Apalagi saat ini masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat wabah covid-19. Keputusan ini sesugguhnya hanyalah sebuah mekanisme yang menguntugkan pembisnis alias pemilik modal. 

Apakah pemerintah tidak cukup melihat bagaimana fakta dilapangan? Rakyat semakin terjepit dalam himpitan ekonomi, yang tidak hanya menjadi berdampak pada kalangan atas namun kalangan bawah kian melarat.

DPR yang katanya sebagai wakil rakyat di meja istana nan megah mampu menyuarakan aspirasi rakyatnya, kini nyatanya telah menjual dan menggadaikan suara rakyat demi kepentingan kaum kapitalis semata. 

Investasi asing dan aseng telah menutup mata dan telinga mereka untuk melihat dan mendengarkan jeritan rakyat yang apabila malam senyap jeritan itu kian terdengar.

Keputusan pemerintah yang dinilai terburu-buru dalam mengesahkan RUU Cipta Kerja sudah tak sejalan dengan jiwa sila kelima. 

Hal ini diungkapkan oleh fraksi partai demokrat, “RUU Cipta Kerja memicu pergeseran semangat pancasila, terutama sila keadila sosial kearah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan neoliberalistik.” Waspada.co.id (05/10/2020).

Dengan adanya penilaian tersebut, seyogyanya keputusan tersebut sangatlah merugikan rakyat. Yang dinilai hanya menguntungkan kaum kapitalis. Sehingga jeritan rakyat diaggap sebagai angin lalu.

Dan pada dasarnya, saat ini dunia masih dinaungi oleh sistem kapitalis,  dimana dorongan dan keuntungan untuk mereka yang memiliki modal lebih utama daripada kepentingan rakyat.

Beda halnya dengan sistem Islam, yang mana keputusan yang dikeluarkan oleh penguasanya, murni untuk menyejahterakan rakyatnya. Sehingga, keputusan yang diambil bukan hanya untuk para penguasa. 

Mereka lebih mengutamakan urusan umat, daripada urusan pribadi. Hal ini juga menjadi tanggung jawab negara sekaligus kepala pemerintahannya. Jika dalam pengambilan keputusan ada hal yang merugikan rakyat, maka negera dan pemeritahannya tidak boleh berlepas tangan dan menutup mata demi kepuasan duniawi. Wallahu’alam