Mitra Rakyat

Mitra rakyat.com(Pessel)

Jelang pendaftaran Pilkada, Bakal Calon (Balon) Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat Rusma Yul Anwar mejalani tes swab mandiri sebagai langkah dalam mendeteksi infeksi COVID-19 dan mencegah penyebaran pandemi secara masif, Rabu 2 September 2020.

Balon Bupati, Rusma Yul Anwar yang juga Wakil Bupati Pessel ini menjalani tes swab di RSUD M. Zein Painan dengan penerapan protokol COVID-19 tanpa didampingi banyak rombongan. Tes swab mulai dilakukan 13.30 WIB dan selesai sekitar pukul 14.00 WIB.

Rusma Yul Anwar yang datang hanya didampingi ajudan mengaku, jika tes swab adalah merupakan preventif mendeteksi COVID-19. Sebab, memang selain butuh kesadaran diri, tes swab juga berdampak baik terhadap penyebaran COVID.

"Ya salah satunya untuk bisa mengerti diri sendiri. Karena, kalau kita sudah mengerti diri sendiri. Kita akan bertanggungjawab menyelamatkan orang lain," ungkapnya usai menjalni tes swab di RSUD M.Zein Painan.

Ia menjelaskan, selain butuh penanganan pemerintah, tes swab juga dibutuhkan dengan kesadaran diri sendiri. Sebab, memang sejauh ini tanpa kesadaran sendiri penularan COVID cukup sulit teratasi.

"Karena memang kita selama ini tidak tau diri kita seperti apa. Maka tes swab perlu dilakukan," terangnya.

Sementara untuk penerapan protokol kesehatan, Wabup Pessel berpesan seluruh masyarakat bisa mendukung pemerintah untuk merealisasikannya. Apalagi, dengan belum berakhirnya masa penularan COVID, itu butuh kesadaran bersama untuk mencalegahnya.

"Ya, tentu dengan terus mematuhi protokol COVID-19. Jaga diri kita, keluarga kita, sahabat kita dan semuanya untuk terhindar dari pandemi ini. Di antaranya, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan jaga imun diri untuk tidak mudah tertular," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Pessel, Epaldi bahar menyebutkan, tes swab adalah merupakan serangkaian dalam pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta kesehatan bebas dari penyalahgunaan narkotika pada pendaftaran Pilkada 2020.

Menurut Epaldi Bahar, ketentuan itu merupakan arahan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui Rakor dengan KPU Provinsi, dari arahan itu didapatkan jika Paslon yang akan mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan meski memiliki surat keterangan hasil swab.(Tim)

Mitra Rakyat.com(P. Panjang) 
Oknum Anggota DPRD Kota Padang Panjang diduga kuat buat laporan perjalanan fiktif (SPJ fiktif) pada tahun anggaran 2019.

Disebut-sebut terdapat tiga nama wakil rakyat yang harus bertanggung jawab secara hukum terkait dugaan yang rugikan uang negara itu.

Ketiga onkum dewan yang diduga dengan inisial MDS, ERZ, IBR melakukan pemalsuan laporan keuangan yang mereka gunakan kepada Sekretaris Dewan(Sekwan).

Disinyalir jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan masing-masing anggota dewan bervariasi, mulai dari 23 juta-36 juta.

Modusnya diduga dengan melampirkan bill palsu hotel untuk dibayarkan atau diklaim dengan uang negara.

Terkait dugaan peristiwa hukum ini Sekwan Kota Padang Panjang Zulkifli, SH, tidak berkenan memberikan keterangan kepad media.

Zulkifli SH mengatakan, hal ini tentu saja harus diklarifikasi langsung oleh pimpinan dewan, Selasa(01/09/2020) diruang kerjanya.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*

Mitra Rakyat.com(Tanah Datar) 
Masyarakat Nagari Parambahan,  Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, terima Bantuan Sosial Tunai(BST) tahap III. Bantuan BST dari Kementrian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial direalisasikan sebnyak 85 kk.

Sebagai Wali nagari Parambahan, H. Roby saat dikonfirmasi media sangat bahagia dengan adanya BST tersebut.


" saya sangat bahagia dengan adanya program BST ini, semoga BST yang diberikan bisa sedikit meringankan beban hidup masyarakat saat ini" , kata H. Roby,  Senin(31/08) dikantornya.

Bantuan disalurkan melalui POS yang difasilitasi Wali Nagari setempat.  Sebanyak 85 kk dengan masing-masing menerima sebesar 300.000 per kk nya, ungkap H. Roby.


Mewakili masyarakat Parambahan, H. Roby mengucapkan terima kasih kepada pemerintah telah menyalurkan BST ini.

Kepada warga nya H. Roby mengatakan," agar batuan ini dapat dipergunakan sebaik mungkin dan semoga bermanfaat ", pungkasnya.

Saat pembagian BST dilakukan masyarakat Parambahan tetap mengutamakan Protokol kesehatan covid, dengan menggunakan masker, dan cuci tangan. *dp*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Besarnya anggaran dana dikeluarkan negara untuk perawatan jalan Bypass sepanjang 26 km itu, sepertinya masih belum mencukupi ditahun ini. Sebab masih ditemui banyaknya rumput disepanjang jalan Bypass yang tumbuh segar dan terus berkembang di bibir jalan. Menandakan kurangnya perhatian pihak terkait dalam perawatannya. 

Lobang kecil dan besar hiasi tengah jalan ditambah serpihan inti cangkang yang bertebaran disepanjang jalan diduga salah satu penyebab terjadi banyaknya kecelakaan lalu lintas dijalur tersebut. 

Nada sumbang pun terdengar diduga ditujukan kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional(BPJN III) sebagai pengelola anggaran berikut kontraktor pilihannya terkait kondisi jalan nasional yang miris  itu. 

Diduga kondisi jalan Bypass yang cukup memprihatinkan ini. Tidak terlepas dari tanggung jawab Kepala BPJN III dan rekanan, kata Roni Candra ST, salah satu pengamat pembangunan infrastruktur dikota ini,  Minggu (30/08/2020) di kediamnya. 

Roni menilai lambannya pekerjaan rekanan dan lemahnya pengawasan dari pihak terkait penyebab munculnya kriktik negatif dari khalyak.

Apalagi jalan yang dimaksud merupakan akses padat pengendara. Sementara lobang - lobang yang digali dimasa perawatan lama dibiarkan.

Ditambah rumput yang hidup segar dibibir jalan, dan inti cangkang yang berserakan, sehingga disebut penyebab terjadi banyak kecelakaan dijalan tersebut, tuturnya.

Kemudian menyangkut transparansi pekerjaan patut dipertanyakan. Karena, masyarakat banyak tidak mengetahui siapa yang berperan aktif dalam perawatan jalan itu.

Apakah perawatan untuk jalan nasional ini masuk paket Preservasi kita tidak mengetahui. Karena tidak ada informasi menyangkut hal itu. Seyogyanya apabila ini termasuk paket preservasi, selayaknya kontraktor meletakkan papan informasi, sesuai aturan yang ada, ucapnya. 

Terakhir Roni berharap agar pihak BPJN III dan rekanan yang telah ditunjuk untuk benar-benar serius dalam pelaksanaan perawatan jalan tersebut. Supaya dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi dijalan Bypass itu,  pungkasnya. 

Sebagai Kepala BPJN III yang baru dilantik. Bambang Pardede merasa sangat senang  dan berterima kasih terhadap perhatian masyarakat tersebut. 

Bambang Pardede malaui aplikasi whatsApp 0812-6410-3xxx pada hari yang mengatakan, " Semua Jalan Nasional yang ada di Sumatera Barat di 2020 ini tetap ada penanganannya. Minimal pemeliharaan rutin. Ini prinsip penanganan jalan dengan longsegment", katanya. 

Tentang apa yang ditemukan masyarakat itu di lapangan, akan kami tindak lanjuti. Besok tim saya dari Seksi Preservasi akan meninjau langsung ke lapangan besok, melihat langsung di lapangan, apa yang sudah masyarakat sampaikan, ucap Kepala BPJN III tersebut. 

Terkahir Bambang Perdede mengataka, "Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian masyarak dan media kepada kami", tutupnya. 

Hingga berita ini terbit, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Dengan lokasi pekerjaan yang strategis tepat dipinggir jalan. Proyek penangan longsor Bukit Putus - Bts.Kota Painan jadi pusat perhatian khalayak ramai. Pro dan kontrapun bermunculan. Ada yang menilai positif ada juga yang negatif.

Disinilah peranan PPK untuk menjelaskannya. Agar tidak terjadi kesalahan persepsi. Nah itu dibuktikan Suaidi, PPK 2.3 pada proyek tersebut.


Sebelumnya proyek dengan nomor kontrak; KU/02/10/KTR.03/PJN.II/PPK-2.3/V/2020. Dilaksankan PT.Family Group Utama (FGU) bernilai Rp 10.721.106.000.00, sumber APBN.

Yang diduga dikerjakan tidak sesuai metoda. Ada batu besar yang menghalangi proyek penanganan longsor itu. Kenapa batu besar itu tidak pecah atau dibuang. Apakah tidak berpengaruh terhadap kualitas bangunan dan volume pekerjaan,?

Kemudian saat media mengkonfirmasikan kepada Suaidi selaku PPK kegiatan, via whatsApp 0812-8664-2xxx, Minggu(20/08/2020).

Suaidi menjawab,"Untuk lokasi di km 14 (Bukit Putus) itu berbatuan. Karena berbatuan jadi sudah kita sepakati gambar kerjanya bersama kontraktor dan konsultan", terang Suaidi.

"Bahwa batu yang ada tidak akan di pecah, selama itu besar dan berpengaruh terhadap badan jalan, dengan memasang angkur besi agar jadi satu kesatuan  dengan tidak membayar cor beton di bagian batu tersebut", jelas PPK itu.

Terakhir dikatakannya,"semua sudah sesuai mekanisme, dan terimakasih untuk perhatian dan masukannya", pungkas Suaidi.

Hingga berita terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. * roel*