Mitra Rakyat

Opini

Oleh : Nuni Toid
Ibu Rumah Tangga dan Member AMK

Mitra Rakyat.com
Umat Islam di seluruh dunia sudah tak sabar menanti akan hadirnya kekuasaan Islam.  Yaitu Khilafah yang akan kembali menjaga dan melindungi kaum Muslim maupun non Muslim.

Seperti dulu, Rasulullah saw menegakkan kekuasaan dengan mendirikan pemerintahan Islam di Madinah. Kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dengan sistem Khilafahnya. Khilafah ini berlanjut pada masa Umayah, 'Abasiyah dan Utsmaniyah.  Selama lebih dari 13 abad lamanya Khilafah mampu menjadi perisai yang menjaga kemuliaan Islam, dan pelaksanaan hukum-hukumnya serta kemurnian ajarannya.

Pembelaan terhadap kehormatan dan darah kaum Muslimin pun terus dilakukan oleh penguasa Islam pada saat itu.

Menurut Ibnu Hisyam, dalam sirah-nya menceritakan bahwa Rasulullah saw mengirimkan  pasukan kaum Muslim untuk memerangi dan mengusir kaum Yahudi dari Madinah. Disebabkan telah terbunuhnya seorang Muslim yang membela kehormatan seorang Muslimah yang tersingkap pakaiannya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pedagang Yahudi.

Sultan al-Hajib al-Manshur (971-1002 M) pernah mengancam penguasa kerajaan Navarre di Spanyol. Karena diketahui telah menyekap tiga Muslimah di salah satu gereja di wilayahnya. Sultan al-Hajib al-Manshur pun segera mengirimkan pasukan dalam jumlah yang besar untuk menghukum kerajaan Navarre. Namun penguasa Navarre ketakutan dan segera mengirim surat permintaan maaf serta melepaskan tiga Muslimah tersebut dengan menyerahkannya kepada kaum Muslim dan berjanji akan menghancurkan gereja tersebut.

Begitupun dengan Khilafah Utsmaniyah yang mempunyai peranan penting dalam hal memberikan keamanan bagi perjalanan para jamaah haji dengan menempatkan armada laut di laut Hindia. Khilafah Utsmaniyah juga mengirimkan bantuan personal pasukan berikut senjata, meriam dan kapal yang dipimpin laksamana Kurtoglu Hizir Reis ke Kesultanan Aceh untuk bersama-sama melawan dan mengalahkan penjajahan Portugis.

Begitulah fakta itu kini tidak sesuai dengan kondisi umat Islam saat ini. Mereka hidupnya terombang-ambing bagaikan buih di lautan. kadang muncul, lalu tenggelam, muncul lagi dan akhirnya hancur, hilang ditelan ombak.

Itulah gambaran umat saat ini. Mereka hidup dalam kebingungan, ketakutan. Tidak ada pegangan untuk menuntunnya menuju jalan kebenaran. Yang ada jalan kegelapan, karena umat Islam terikat dalam aturan yang rusak. Yaitu sebuah aturan yang dibuat oleh manusia. Bukan dari Allah Swt.

Maka wajar bila kehidupan saat ini terasa semakin sempit, banyak kekacauan dan kerusakan di mana-mana. Kemaksiatan semakin merajalela. Pembunuhan menjadi headline berita sehari-hari. Aborsi sudah dianggap hal biasa.

Fenomena anak bunuh orang tua, orang tua membunuh anak bukan lagi hal yang langka. Pemerkosaan, pelecehan dan kelainan orientasi seksual ibarat fenomena gunung es yang semakin hari semakin bertambah luas.

Yang paling menyedihkan, saat ini tidak sedikit umat Islam yang diusir, disiksa bahkan sampai dibunuh di berbagai tempat. Seperti di Rohingya, Uighur, Suriah, Palestina, beberapa bagian Afrika dan lainnya.

Agama pun semakin dijauhkan dari kehidupan. Ajaran Islam pun distigma buruk. Bahkan dikriminalisasi. Termasuk para pengemban dakwahnya. Ironisnya hal itu dilakukan bukan hanya oleh orang-orang kafir, tetapi justru oleh mereka yang mengaku Muslim.

Jihad dan Khilafah, yang merupakan ajaran Islam pun dikriminalisasikan dan dianggap sebagai bahaya yang mengancam, bagian dari konten radikal dalam arti negatif.

Begitupula dengan hukum jilbab dan pakaian syar'i, jenggot, poligami, waris, penyembelihan syar'i dan lain-lain. Semua diserang, dianggap tidak manusiawi dan dituding sebagai bentuk keterbelakangan.

Lebih miris lagi ajaran Islam diubah atas nama moderasi. Padahal moderasi Islam sejatinya adalah menyesuaikan ajaran Islam dengan model dan keinginan Barat kafir.

Umat Islam digiring untuk membenci ajaran Islam dan syariahnya. Umat Islam diformat agar menjadi manusia sekuler. Hanya menggunakan Islam dalam urusan privat. Lalu mencampakkannya Islam dan syariahnya dalam urusan publik kemasyarakatan.

Itulah keadaan umat Islam saat ini. Mereka tidak ada yang membela dan melindungi. Semua itu akibat telah hilangnya kekuasaan Islam. Yaitu Khilafah.

Sedangkan Khilafah itu mempunyai tugas dan berkewajiban untuk sebagai perisai yang mampu menjaga dan melindungi umat Islam. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya.:

"Sungguh Imam (khilafah) itu laksana perisai (junnah); orang-orang berperang mengikuti dia dan berlindung kepada dirinya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

Maka mengangkat seorang Imam atau Khalifah adalah wajib bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan antara lain oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam ash-Shawa'iq Al-Muhriqah :

 "Sungguh para sahabat telah ber-ijmak bahwa mengangkat seorang Imam (Khalifah) setelah zaman kenabian adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan kewajiban ini sebagai kewajiban paling penting (ahammi al-wajibat)."

Jelas sudah saat ini umat Islam memerlukan kehadiran kembali kekuasaan Islam, yakni Khilafah dengan dipimpin oleh seorang Khalifah. Hal itu akan terwujud hanya dalam sistem Islam, bukan sistem kapitalisme-sekuler.

Wallahu a'lam  bish shawab

Mitra rakyat.com(Pessel)

Rusma Yul Anwar Hadiri Upacara peringatan Ulang Tahun Indonesia yang Ke-75 dihalaman kantor Bupati Pesisir Selatan.

Dengan khidmat beliau hadir ditengah-tengah peserta upacara lainnya ,

Semaraknya kemeredekaan Ulang Tahun Indonesia harus dirayakan dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.

Disela-sela upacara 17 Agustus hari tadi,Rusma Yul Anwar menyampaikan bahwa selaku Pemerintah Daerah kita berkewajiban untuk mengisi kegiatan Ulang Tahun Indonesia dengan kegiatan yang bermanfaat serta tetap mengacu kepada protokol covid, karna perayaan tersebut merupakan wujud rasa syukur terhadap perjungan para pejuang Indonesia yang gugur dimedan perang yang telah menghadiahkan kemerdekan untuk Bangsa dan Negara.

Sebelum merdeka Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara seperti jepang, inggris, perancis, belanda, spanyol, dan portugis dengan kurun waktu yang tidak singkat, saat itu masyarakat Indonesia diperbudak tanpa ada rasa kemanusiaan sedikitpun.

Untuk itu kita sebagai Pemimpin mustinya wajib memastikan bahwa kemerdekaan ini betul-betul ada dalam diri setiap bangsa.

Tidak boleh lagi ada bentuk-bentuk penjajahan terjadi dengan masyarakat Indonesia ,khususnya masyarakat Pesisir Selatan.

Karna kemerdekaan itu milik semua bangsa Indonesia.
Ucap Wakil Bupati Pesisir Selatan tersebut. @Surya

Opini
Oleh: Fatmawati
Pensiunan Guru

Mitra Rakyat.com
Manusia harus selalu berusaha dan berikhtiar. Namun jangan lupa Allah penentu segalanya. Tetap berpijak dengan aturan yang berlandaskan kebenaran dan kebaikan. Terlebih kita berada di sistem kapitalis saat ini harus memiliki keimanan yang kokoh dalam mempertahankan kebenaran.

Seperti halnya yang terjadi baru-baru ini yang dialami oleh Kepala Desa Cibiru Hilir Drs. H.M Yunus Hikam, yang membantah keras telah menerima uang pelicin dari PT Adyawinsa Telecommunication dan Electrical untuk memuluskan proyek pembangunan tiang fiber optik di wilayah desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Jawa Barat. (Zona Priangan.com, 29/7/2020)

Yunus mensinyalir ada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan berita bohong untuk menjatuhkan dirinya. "Beredarnya surat berita acara penerimaan kompensasi pemasangan tiang fiber optik di wilayah Desa Cibiru Hilir. Di situ disebutkan saya bersama aparat dan kepala dusun (Kadus) menerima sejumlah uang kompensasi sebesar Rp5 juta," jelas Yunus kepada wartawan di kantor desa Cibiru Hilir.

Namun Yunus membantahnya dengan mengungkapkan, ada beberapa kejanggalan dari surat berita acara yang beredar. Seperti kop surat yang berbeda dengan kop surat resmi desa, tanda tangan kepala desa beserta Kadus yang dipalsukan dan stempel desa yang berbeda dengan stempel resmi yang dimiliki desa. Yunus mengaku pihaknya dan jajaran aparatur perangkat desa merasa sangat dirugikan dengan adanya surat berita acara tersebut.

Suatu hal yang wajar di alam sistem demokrasi kapitalis, kekuasaan menjadi sesuatu yang menggiurkan banyak orang. Terlebih iming-iming limpahan materi menjadi hal yang utama untuk dikejar pada sistem sekuler saat ini. Saling menjatuhkan lawan dengan menyebarkan berita hoax pun sudah menjadi hal yang lumrah seakan tidak berdosa.

Apapun akan dilakukan asal lawan yang dituju jatuh tersungkur dan hancur, sampai dia berhasil mendapatkan apa yang dia mau yaitu kekuasaan.

Praktik  kotor yang dilakukan seolah-olah seperti sudah mengakar dalam diri orang yang melakukannya demi kekuasaan, demi uang, demi sanjungan dan lain-lain semua digapai demi tercapainya tujuan. Inilah wajah buruk demokrasi, buah dari diterapkannya sistem kapitalis sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan.

Sehingga merasa bebas melakukan apa saja tanpa ada kontrol dari agama terlebih bilamana negara yang menerapkan sistem buruk tersebut. Sehingga lengkaplah sudah kerusakan yang terjadi baik dari lini masyarakat paling bawah hingga  para aparat pemerintahannya.

Berbeda dengan sistem Islam. Suatu jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat, sekecil apapun amanah itu akan ditanya oleh Allah di yaumul hisab.

Kepemimpinan dalam konteks bernegara adalah amanah untuk mengurus rakyat. Rasulullah saw bersabda:
"Imam (pemimpin) itu pengurus rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus."( HR. Al Bukhari dan Ahmad)
Mengurusi kemaslahatan rakyat yang menjadi amanah seorang pemimpin harus sesuai dengan tuntunan Allah Swt dan Rasul-Nya.

Maka seorang pemimpin dalam Islam harus merujuk pada syariah Islam dalam mengurusi rakyatnya. Tidak diperkenankan seorang pemimpin yang sudah diberikan amanah jabatan, mengabaikan amanah yang diembannya.

Karena seyogyanya hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Kepemimpinan dalam Islam sudah dicontohkan oleh Rasulullah saw, yang berhasil menegakkan kekuasaan dengan mendirikan pemerintahan Islam (Daulah Islam) di Madinah.

Kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dengan sistem khilafahnya hingga berlanjut pada masa Khilafah Umayyah, Abbasiyah dan Ustmaniyyah kurang lebih 14 abad. Kekuasaan yang diemban selalu diorientasikan untuk menegakkan syariat Islam secara Kaffah.

Maka jelas, amanah mengurusi rakyat tidak boleh didasarkan pada aturan selain Islam seperti yang terjadi saat ini. Aturan yang ada didasarkan pada aturan kapitalis sekuler yang dasarnya adalah hawa nafsu manusia.

Sejak awal, adanya sistem Islam, antara Islam dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berdampingan dan menguatkan. Meraih kekuasaan sangatlah penting. Namun yang lebih penting kekuasaan itu harus diorientasikan untuk mengemban dan memelihara Islam.

Maka kepemimpinan yang amanah hanya bisa didapatkan dalam sistem Islam. Kepemimpinan yang akan mengikuti aturan Islam sehingga akan terhindar dari praktik kotor yaitu bermain curang dalam mendapat kekuasan. Tanpa syariah Islam, mustahil para penguasa dan para pemimpin bisa amanah dalam mengurus rakyatnya. 
Wallahu a'lam bi ash shawab

Mitra Rakyat (Pasbar)

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar atau Bank Nagari resmi memiliki susunan Direksi yang lengkap untuk periode 2020 – 2024. Nama-nama para direksi terpilih diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Agenda rapat Pengangkatan Direksi Periode 2020-2024, terlihat berjalan alot dan lancar.

Penetapan Jajaran Direksi Bank Nagari periode 2020 – 2024 dan Komisaris Bank Nagari, usai  RUPS- LB PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang berlangsung pada Kamis (13/08/2020) di Hotel Mercury Padang.

Para Direksi yang diputuskan dalam RUPS LB tersebut adalah Muhammad Irsyad sebagai Direktur Utama, yang kita ketahui sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan.


Selain itu, Gusti Chandra sebagai Direktur Kredit dan Syariah yang sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis.

Kemudian, Sania Putra sebagai Direktur Keuangan. Dimana sebelumnya Sania menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pemasaran.

Berikutnya, Syafrizal sebagai Direktur Operasional. Seperti diketahui dia sebelumnya juga menjabat sebagai Direktur Operasional pada periode sebelumnya.

Dan nama terakhir, Restu Wirawan sebagai Direktur Kepatuhan, dimana sebelumnya ia menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan.

Komisaris Utama Bank Nagari Hamdani mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar, dan Kepala KSUKB, selaku pemegang saham yang telah membantu terlaksananya RUPS ini.

“Di samping ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Direksi sebelumnya. Yakni Direktur Utama Dedi Ihsan, Direktur Kredit & Syariah Hendri, Direktur Keuangan Muhammad Irsyad, Direktur Operasional Syafrizal dan Direktur Kepatuhan Edrizanof atas sumbangan tenaga dan pikirannya kepada Bank Nagari,” sebutnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memberikan apresiasi kepada Muhammad Irsyad dan Syafrizal yang telah beberapa bulan hanya berdua bahu membahu memimpin Bank Nagari dalam menjalankan aktivitas bisnis. Tentunya dengan hasil yang cukup baik meski dalam masa pandemi Covid 19.
“Saya berpesan agar board of direksi yang baru dapat bekerja dengan baik dan menjalin kekompakan mengingat tantangan ke depan cukup berat,” harap Gubernur.


Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad mengatakan untuk menjaga stabilitas kinerja dalam masa pandemi ini Bank Nagari telah mengembangkan dan memasarkan berbagai jenis produk dan layanan digital bank. Saat ini fitur dan keandalan teknologi Bank Nagari sudah setara dengan bank-bank besar skala nasional.

“Bank Nagari sudah memiliki layanan digital seperti Nagari Mobile Banking, Nagari SMS Banking, Nagari Cash Management (NCM) baik personal maupun corporate, pengembangan QRIS (Quick Response Indonesia Standard), Nagari Virtual Account, Nagari Portal Payment, Nagari Auto Debet, EDC, Nagari Laku Pandai, dan berbagai multi biller. Termasuk kerja sama dengan beberapa platform e-commerce,” sebutnya.

Seperti diketahui bersama bahwa Bank Nagari (merupakan sebutan untuk PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat/BPD Sumbar), adalah satu-satunya bank milik pemerintah daerah Sumatera Barat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatra Barat.

Bank Nagari berpusat di kota Padang. Bank Nagari didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat (PT BPD Sumbar). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat, atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Sampai saat ini Bank Nagari telah tersebar di beberapa kota atau kabupaten di Sumatera Barat bahkan di beberapa kota diluar Sumatera Barat.**