Mitra Rakyat

Jawana (56) warga kurang mampu Bancah Inai Lubuak Karak, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumbar diprioritaskan BAZNAS sebagai penerima bantuan.

Berawal dari informasi dan pemberitaan salah seorang wartawan online Buyung Roni di Kecamatan Kinali, Jawana dikunjungi langsung oleh Sekretaris BAZNAS Pasbar Hendrizal yang juga menjabat sebagai Kabag Kesra bersama sejumlah Wartawan Pasbar.

Kunjungan Hendrizal sebagai Sekretaris BAZNAS ke rumah Jawana yang sangat dhuafa ini dalam rangka memberikan bantuan program bedah rumah dari Baznas Kabupaten Pasaman Barat.

"Saya dapat informasi dari berita rekan-rekan wartawan, setelah kita tinjau rumah ibuk Jawana, pantas  untuk kita bedah. Insya Allah," ujar Hendrizal, Rabu (04/08) usai meninjau rumah Jawana.

Menurutnya, Baznas akan membantu untuk bedah rumah Jawana senilai Rp.20.000.000. dan akan direalisasikan secepatnya.

"Dananya akan kita cairkan sesegera mungkin,  tentu diharapkan ada swadaya dari masyarakat setempat, misalnya upah tukang, ketersediaan kayu, dan lainya, sehingga rumah ibu Jawana bisa cepat diselesaikan," kata Hendrizal.

Kedatangan Sekretaris Baznas ke lokasi didampingi salah seorang tokoh masyarakat Kinali Zainal Rahab, dan sejumlah wartawan dari Ikatan Wartawan Online (IWO) dan Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Pasaman Barat.

"Kita minta tokoh masyarakat Zainal Rahab dan rekan-rekan wartawan mengurus administrasinya, dan segera kita cairkan dananya untuk bedah rumah tersebut, kalau bisa diantar dalam bentuk material bangunan," saran Hendrizal.

Dia menambahkan, jika rekan-rekan wartawan menemukan informasi semacam hal tersebut, orang sakit, atau butuh pinjaman ambulance segera hubungi Baznas Pasaman Barat.

"Sepanjang tersedia di Baznas akan kita salurkan kepada yang berhak menerimanya," sebut dia.

Ibu Jawana yang masih tinggal dirumah tidak layak huni bersama anaknya yang saat ini masih SMA dan satu orang cucunya yang masih SMP.

Atas bantuan Baznas tersebut, Jawana sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Baznas Pasbar dan semua pihak  yang berencana akan membedah rumahnya menjadi layak huni.

"Saya orang susah pak, kerja hanya serabutan menerima upah Rp. 60.000/hari, itupun jika ada orang yang minta tolong, kalau tidak ya menganggur. Apa saja saya kerjakan guna membiayai anak dan cucu saya sekolah," kata Jawana.

Penelusuran wartawan,  rumah Juwana jauh dari keramaian. Selain tak layak huni juga tak ada aliran listrik. Atap rumbio bocor jika hujan, tempat MCK pun juga tak ada. Lokasi rumah Jawana dari jalan lintas Kinali-Padang, berjarak sekitar 8 Km arah ke barat laut. Di sekitarnya Jawana juga ada sekitar 10 rumah tetangganya.

Mustika Weli putri Jawana juga menyebutkan dirinya jauh sekolah ke SMA dan SMP di Kinali melewati kebun sawit yang sangat sepi. Transportasi roda dua untuk keluar dari kebun tersebut juga  tidak dia  dimiliki.

"Kadang kami numpang, naik sepeda motor teman, kadang berjalan sejauh 8 km untuk sekolah, "ujar Mustika Wely (16 th) putri Jawana.

Atas hal tersebut, Ruswar Dedison Sekretaris Ikatan Wartawan Online (IWO) Pasaman Barat juga berinisiatif menggalang dana dengan Organisasi Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) untuk membantu membelikan sebuah sepeda motor bekas untuk anak Juwana pergi sekolah.

"Untuk membantu anak Jawana pergi sekolah kita akan galang dana kepada donatur dan dermawan untuk membelikan  sepeda motor, dengan adanya sepeda motor itu nanti kita berharap anak Ibuk Jawana bisa lebih giat sekolah dan mudah-mudahan niat kita ini terwujud," sebut Dedi.(Rudy)

Mitra Rakyat.com(Padang)

Proyek negara senilai Rp 12.496.000.000 digawangi Kementrian PUPR, Direktorat Jendral Penyedia Perumahan. SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sumbar diduga diselimuti masalah. 

Krusialnya kasus penyebaran virus covid 19 yang melanda negeri ini. Sepertinya jadi alasan kuat mengapa proyek pembangunan Rumah susun (Rusun) Institut Teknologi Padang(ITP) berjalan diduga tidak sesuai perencanaan.

Mulai dari spesifikasi teknis hingga kelanjutannya pun patut dipertanyakan. Pasalnya, hingga kemaren hari Rabu, 03 Agustus 2020 proyek yang menggunakan uang negara itu disinyalir langgar teknis dalam perjalanannya.

Secara kasat mata disinyalir untuk pekerjaan pondasi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Terlihat pondasi untuk lantai banyak ditemukan tambal sulam. Juga permukaan diding pondasi tidak merata.

Begitu juga untuk beton dinding banyak dijumpai lobang - lobang kecil. Senada dengan pekerjaan pembesian. Pada karangan besi, terlihat ada sambungan yang disinyalir tidak mengacu pada aturan 40 D. Karena, sambungan pada karangan besi tidak menggunkan hak sebagai pengikat antara besi dengan besi berikutnya. Juga panjang sambungan besi kuat dugaan tidak sesuai dengan besi yang digunakan. 

Terkait hal itu, Yan selaku pengawas teknik dari PT. Breins Veri sebagai rekanan mengatakan, " semua perkerjaan fisik sudah sesuai dengan teknis yang ada. Bahkan semua itu sudah ditinjau langsung oleh PPK kegiatan Syafrianto, katanya singkat saat itu. 

Berita Terkait : Kuat Dugaan Pekerjaan Rusun ITP, Berjalan Tanpa Acuhkan Intruksi Kement PUPR Oleh PT. Breins Veri

Yang jadi polemik saat ini hanya tentang kelanjutan proyek ini, tuturnya. 

Yan mengatakan, " kelanjutan proyek ini masih belum jelas, karena kondisi pademi covid sekarang, anggaran proyek ini tersedot untuk covid 19". Sementara material sudah kami beli, seperti besi dan yang lainnya,  lanjutnya. 

Terkait perjalan proyek ini, PT. Breins Veri sudah menerima uang muka sebesar 30 persen, meskipun pencairannya baru 20 persen, terangnya lagi. Artinya, kami(PT.Berins Veri) hanya wajib menyelesaikan bobot pekerjaan sebesar 30 persen sesuai dengan uang muka yang telah kami terima,  jelasnya. 

Selanjutnya kami tidak tahu, apakah diteruskan atau bagaimana, imbuhnya, " karena belum ada kejelasan dari PPK kegiatan, dan belum dituang berupa perjanjian tertulis, apakah proyek tersebut dilanjutkan menggunakan uang pribadi dari PT. Berins Veri atau bagaimana", kata Yan.

" namanya juga proyek negara, jadi keputusan bisa diambil senaknya negara", ucapnya seraya tertawa kecil. 

Saat dilapangan, awak media tidak menemukan keberadaan konsultan pengawas (PT. Delta Buana)dan kontraktor pelaksana lapangan dari PT. Breins Veri yang akrab dipanggil bang Jon. 

Hingga berita ini terbit media masih upaya konfirmasi PPK Kegiatan Syafrianto, dan pihak terkait lainnya. *Alber*

Penggunaan dana penanganan Covid-19 Pasaman Barat (Pasbar), Sumbar, ditegaskan oleh Kalaksa BPBD Pasbar Edi Busti telah dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

Dikatakan Edi Busti, dalam penggunaan dana penanganan covid 19 tersebut dilakukan secara transparan dan setiap yang akan dibeli terlebih dahulu diverifikasi oleh Inspektorat Pasaman Barat.

Dijelaskannya, hingga 06 Juli 2020 pihaknya telah mencairkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) COVID-19 sebesar Rp. 2. 041.975.000., dari Rp.3.760.326.500.

"Awal dana BTT COVID-19 sebesar Rp.3.760.326.500., Setelah dilakukan revisi untuk biaya TNI dan Polri maka dikurangi sekitar Rp.130 juta lebih. Maka bersisa dana Rp. 3.629.533.000," sebut Edi Busti, Senin (03/08).

Edi Busti juga mengatakan penggunaan dana yang telah dicairkan itu yang senilai Rp. 2.041.975.000 telah dilakukan sesuai aturan dan arahan inspektorat Pasaman Barat.

"Setiap pencairan kita selalu berkoordinasi dengan Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, bahkan Inspektorat mengatakan tolong contoh Spj BPBD," sebut Edi Busti menirukan ungkapan Inspektorat.

Menurutnya penggunaan dana BTT COVID-19 itu digunakan diantaranya untuk uang lelah piket di tiga posko (Posko Talu, Kinali dan Air Bangis).

Selain itu untuk uang transportasi anggota, makan dan minum. Kemudian untuk pembelian thermo gun untuk nagari induk dan nagari persiapan serta untuk kecamatan sebanyak 102 buah.

Pembelian tangki air sebanyak 104 buah, tangki semprot sebanyak 102 buah, pembelian disinfektan sebanyak 1.100 liter untuk disalurkan ke nagari dan kecamatan

Pihaknya juga membeli masker kain dan masker scuba sebanyak 3.850 helai, masker hai atau masker media sebanyak 40 box untuk dibagikan saat sosialisasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kita juga membeli hand sanitaizer di perbatasan sebanyak 100 liter dan posko induk atau utama, membeli Velt Bad sebanyak 18 buah untuk tempat istirahat di posko perbatasan," jelas Kalaksa.

Selain itu, menurut Kalaksa, sejumlah kebutuhan juga dibeli, mulai dari hand spon panjang, rapid test, sepatu boot, disinfektan racikan dan kebutuhan lainnya. Terhadap pengggunaan dana BTT COVID-19 itu punya surat pertanggung jawaban (spj) lengkap.

Ia menjelaskan sebelum ada dana BTT COVID-19. Dana BTT yang ada di BPBD ada sekitar Rp.359.790.500. Dari dana itu telah dicairkan dan digunakan sebanyak Rp. 266.312.606 dan bersisa Rp.93.476.891.

"Dana sisa BTT awal ini telah dikembalikan ke kas daerah dan tidak digunakan. Bukti pengembaliannya ada dan jelas," ujarnya.

Untuk penggunaan dana BTT awal senilai Rp.266.312.606 itu digunakan untuk uang lelah anggota piket perbatasan, transportasi, makan minum petugas posko perbatasan dan ditambah cairan disinfektan, BBM, spanduk dan blanko..

"Untuk spj dan bukti pengeluarannya ada dan jelas. Setiap pencairan uang kita koordinasi selalu dengan inspektorat dan selalu diverifikasi sesuai aturan," jelasnya.

Selain itu Pihaknya juga membuat berita acara setiap penyerahan bantuan kepada masyarakat dengan nama dan alamat yang jelas.

Semetara Pihaknya juga tidak terlalu banyak membeli masker dan disinfektan karena ada dan banyaknya bantuan pihak ketiga.

Bantuan dari pihak ketiga itu selalu dicatat berapa yang masuk dan diterima. Kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan termasuk pimpinan dan sejumlah anggota DPRD yang meminta dan menyalurkan.

"BPK saat ini sedang melakulan pemeriksaan terhadap penggunaan dana COVID-19. Mudah-mudahan sesuai aturan yang ada, karena kita dari awal sudah sangat berhati-hati dalam penggunaan dana Covid-19 ini," tutup Edi Busti. (Dedi/Rudy)