Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)

Proyek negara senilai Rp 12.496.000.000 digawangi Kementrian PUPR, Direktorat Jendral Penyedia Perumahan. SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sumbar diduga diselimuti masalah. 

Krusialnya kasus penyebaran virus covid 19 yang melanda negeri ini. Sepertinya jadi alasan kuat mengapa proyek pembangunan Rumah susun (Rusun) Institut Teknologi Padang(ITP) berjalan diduga tidak sesuai perencanaan.

Mulai dari spesifikasi teknis hingga kelanjutannya pun patut dipertanyakan. Pasalnya, hingga kemaren hari Rabu, 03 Agustus 2020 proyek yang menggunakan uang negara itu disinyalir langgar teknis dalam perjalanannya.

Secara kasat mata disinyalir untuk pekerjaan pondasi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Terlihat pondasi untuk lantai banyak ditemukan tambal sulam. Juga permukaan diding pondasi tidak merata.

Begitu juga untuk beton dinding banyak dijumpai lobang - lobang kecil. Senada dengan pekerjaan pembesian. Pada karangan besi, terlihat ada sambungan yang disinyalir tidak mengacu pada aturan 40 D. Karena, sambungan pada karangan besi tidak menggunkan hak sebagai pengikat antara besi dengan besi berikutnya. Juga panjang sambungan besi kuat dugaan tidak sesuai dengan besi yang digunakan. 

Terkait hal itu, Yan selaku pengawas teknik dari PT. Breins Veri sebagai rekanan mengatakan, " semua perkerjaan fisik sudah sesuai dengan teknis yang ada. Bahkan semua itu sudah ditinjau langsung oleh PPK kegiatan Syafrianto, katanya singkat saat itu. 

Berita Terkait : Kuat Dugaan Pekerjaan Rusun ITP, Berjalan Tanpa Acuhkan Intruksi Kement PUPR Oleh PT. Breins Veri

Yang jadi polemik saat ini hanya tentang kelanjutan proyek ini, tuturnya. 

Yan mengatakan, " kelanjutan proyek ini masih belum jelas, karena kondisi pademi covid sekarang, anggaran proyek ini tersedot untuk covid 19". Sementara material sudah kami beli, seperti besi dan yang lainnya,  lanjutnya. 

Terkait perjalan proyek ini, PT. Breins Veri sudah menerima uang muka sebesar 30 persen, meskipun pencairannya baru 20 persen, terangnya lagi. Artinya, kami(PT.Berins Veri) hanya wajib menyelesaikan bobot pekerjaan sebesar 30 persen sesuai dengan uang muka yang telah kami terima,  jelasnya. 

Selanjutnya kami tidak tahu, apakah diteruskan atau bagaimana, imbuhnya, " karena belum ada kejelasan dari PPK kegiatan, dan belum dituang berupa perjanjian tertulis, apakah proyek tersebut dilanjutkan menggunakan uang pribadi dari PT. Berins Veri atau bagaimana", kata Yan.

" namanya juga proyek negara, jadi keputusan bisa diambil senaknya negara", ucapnya seraya tertawa kecil. 

Saat dilapangan, awak media tidak menemukan keberadaan konsultan pengawas (PT. Delta Buana)dan kontraktor pelaksana lapangan dari PT. Breins Veri yang akrab dipanggil bang Jon. 

Hingga berita ini terbit media masih upaya konfirmasi PPK Kegiatan Syafrianto, dan pihak terkait lainnya. *Alber*

Penggunaan dana penanganan Covid-19 Pasaman Barat (Pasbar), Sumbar, ditegaskan oleh Kalaksa BPBD Pasbar Edi Busti telah dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

Dikatakan Edi Busti, dalam penggunaan dana penanganan covid 19 tersebut dilakukan secara transparan dan setiap yang akan dibeli terlebih dahulu diverifikasi oleh Inspektorat Pasaman Barat.

Dijelaskannya, hingga 06 Juli 2020 pihaknya telah mencairkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) COVID-19 sebesar Rp. 2. 041.975.000., dari Rp.3.760.326.500.

"Awal dana BTT COVID-19 sebesar Rp.3.760.326.500., Setelah dilakukan revisi untuk biaya TNI dan Polri maka dikurangi sekitar Rp.130 juta lebih. Maka bersisa dana Rp. 3.629.533.000," sebut Edi Busti, Senin (03/08).

Edi Busti juga mengatakan penggunaan dana yang telah dicairkan itu yang senilai Rp. 2.041.975.000 telah dilakukan sesuai aturan dan arahan inspektorat Pasaman Barat.

"Setiap pencairan kita selalu berkoordinasi dengan Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, bahkan Inspektorat mengatakan tolong contoh Spj BPBD," sebut Edi Busti menirukan ungkapan Inspektorat.

Menurutnya penggunaan dana BTT COVID-19 itu digunakan diantaranya untuk uang lelah piket di tiga posko (Posko Talu, Kinali dan Air Bangis).

Selain itu untuk uang transportasi anggota, makan dan minum. Kemudian untuk pembelian thermo gun untuk nagari induk dan nagari persiapan serta untuk kecamatan sebanyak 102 buah.

Pembelian tangki air sebanyak 104 buah, tangki semprot sebanyak 102 buah, pembelian disinfektan sebanyak 1.100 liter untuk disalurkan ke nagari dan kecamatan

Pihaknya juga membeli masker kain dan masker scuba sebanyak 3.850 helai, masker hai atau masker media sebanyak 40 box untuk dibagikan saat sosialisasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kita juga membeli hand sanitaizer di perbatasan sebanyak 100 liter dan posko induk atau utama, membeli Velt Bad sebanyak 18 buah untuk tempat istirahat di posko perbatasan," jelas Kalaksa.

Selain itu, menurut Kalaksa, sejumlah kebutuhan juga dibeli, mulai dari hand spon panjang, rapid test, sepatu boot, disinfektan racikan dan kebutuhan lainnya. Terhadap pengggunaan dana BTT COVID-19 itu punya surat pertanggung jawaban (spj) lengkap.

Ia menjelaskan sebelum ada dana BTT COVID-19. Dana BTT yang ada di BPBD ada sekitar Rp.359.790.500. Dari dana itu telah dicairkan dan digunakan sebanyak Rp. 266.312.606 dan bersisa Rp.93.476.891.

"Dana sisa BTT awal ini telah dikembalikan ke kas daerah dan tidak digunakan. Bukti pengembaliannya ada dan jelas," ujarnya.

Untuk penggunaan dana BTT awal senilai Rp.266.312.606 itu digunakan untuk uang lelah anggota piket perbatasan, transportasi, makan minum petugas posko perbatasan dan ditambah cairan disinfektan, BBM, spanduk dan blanko..

"Untuk spj dan bukti pengeluarannya ada dan jelas. Setiap pencairan uang kita koordinasi selalu dengan inspektorat dan selalu diverifikasi sesuai aturan," jelasnya.

Selain itu Pihaknya juga membuat berita acara setiap penyerahan bantuan kepada masyarakat dengan nama dan alamat yang jelas.

Semetara Pihaknya juga tidak terlalu banyak membeli masker dan disinfektan karena ada dan banyaknya bantuan pihak ketiga.

Bantuan dari pihak ketiga itu selalu dicatat berapa yang masuk dan diterima. Kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan termasuk pimpinan dan sejumlah anggota DPRD yang meminta dan menyalurkan.

"BPK saat ini sedang melakulan pemeriksaan terhadap penggunaan dana COVID-19. Mudah-mudahan sesuai aturan yang ada, karena kita dari awal sudah sangat berhati-hati dalam penggunaan dana Covid-19 ini," tutup Edi Busti. (Dedi/Rudy)

Tiga orang tersangka penyalahgunaan hewan yang dilindungi jenis Trenggiling ditangkap jajaran Polres Pasaman Barat (Pasbar), Sumbar, di Kampung Masjid Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan, Kamis (30/7) sekitar pukul 02.00 WIB.

Kapolres Pasbar AKBP Sugeng Hariyadi melalui Kepala Sub Bagian Humas AKP Defrizal di Simpang Empat, membenarkan adanya penangkapan ketiga tersangka tersebut.

Ketiga tersangka yakni inisial S (68) warga Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, R (44) warga Ujung Gading Pasaman Barat dan Is (44) warga Ujung Gading.

"Dari tangan ketiga tersangka diamankan barang bukti 22 kilogram sisik atau kulit (Manis Javanica) atau yang dikenal dengan trenggiling," katanya.

Dijelaskannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Lebih lanjut AKP Defrizal menjelaskan, penangkapan terhadap ketiga tersangka berawal saat anggota Polres bersama petugas Balai Sumber Daya Alam seksi wilayah I Pasaman melakukan investigasi terkait satwa langka itu.

Setelah tim gabungan personil Reskrim  Tindak Pidana Tertentu Polres Pasaman Barat melakukan pengintaian maka tersangka berhasil ditangkap tepatnya dipinggir jalan Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan.

"Saat ini tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Polres Pasaman Barat untuk proses hukum lebih jauh," tegasnya.(Dedi/Rudy)