Mitra Rakyat

Mitra Rakyat (Pasbar)
Ratusan masyarakat Nagari Persiapan Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumbar datangi kantor DPRD Pasbar sampaikan aspirasi serta sejumlah tuntutan, Rabu (29/07).

Dalam orasinya, Koordinator Aksi (Koras) Sofyan Huda menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan terkait kepentingan masyarakat luas.

Tuntutan yang di sampaikan oleh masyarakat Sikilang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Pasbar ini diantaranya adalah agar pemerintah memberi daerah Sikilang akses jalan yang layak, menganggarkan transportasi ambulance untuk Sikilang serta mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD mengambil sikap tegas terkait isu Ketua DPRD yang  diduga tersangkut masalah hukum di Polres Pasbar.

Sofyan Huda mengungkapkan kekecewaannya lantaran aksi damai yang mereka lakukan serasa dilecehkan oleh Ketua DPRD.

Pasaknya, kedatangan mereka yang ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutan tidak dihadiri oleh Ketua DPRD Pasbar Pahrizal Hafni.

Bahkan, hanya disambut oleh dua orang anggota DPRD dari 40 anggota DPRD yang ada.

Pendemo hanya disambut Ketua Komisi III Baharuddin R bersama Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Endang Jaya Putra.

"Kami kecewa, kedatangan kami ke sini tidak disambut oleh Ketua DPRD, mana tanggung jawabnya, kami ke sini mau menyampaikan aspirasi. Kami ingin kehadiran Ketua DPRD," ujar Sofyan Huda.

Menanggapi tuntutan masyarakat, Ketua BK DPRD Pasbar Endang Jaya Putra menegaskan akan memproses pengaduan itu.

"Kita pastikan akan diproses sesuai mekanisme yang ada," tegasnya.

Ia mengakui sebelum aksi demonstrasi ini pihaknya telah menerima surat pengaduan bahwa ada oknum anggota DPRD yang bermasalah.

Laporan itu terkait adanya oknum anggota DPRD yang diduga memalsukan SK kepengurusan Partai Gerindra, dugaan pencemaran nama baik Puan Maharani, dan dugaan keterlibatan pencurian alat pengukur suhu atau Thermo Gun.

"Perbuatan itu diduga dilakukan oleh Ketua DPRD Pasbar Pahrizal Hafni, Masalah ini akan kita proses sambil memperbaharui tata tertib beracara dalam sidang anggota yang bermasalah," sebutnya.

Pihaknya menjadwalkan pada 3 Agustus 2020 nanti yang bersangkutan akan dipanggil mendengarkan keterangan atas pengaduan masyarakat itu.

"Setelah hasil itu nantinya maka akan dibawa kesidang paripurna dan dibahas secara bersama dan terbuka untuk umum," ujarnya lagi.

Menurutnya ada empat sanksi jika terbukti bermasalah yakni teguran lisan, teguran tulisan, pemberhentian jabatan struktural dan rekomendasi pemberhentian dari anggota DPRD.

"Sanksi itu belum jelas karena yang bersangkutan akan dipanggil dalam waktu dekat," tegasnya. (Dedi/Rudy)

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap
berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur dalam rangka menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi di tengah merebaknya pandemi virus corona (Covid19).

Langkah pencegahan Covid-19 telah
dilaksanakan Kementerian PUPR. Salah
satunya dengan menerbitkan Instruksi
Menteri (Inmen) No 02/ IN/ M/ 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditandatangani pada 27 Maret 2020.

Agar berjalan efektif, dan tetap mendapati kualitas yang baik. Satuan Kerja, Pelaksana Jalan Nasional(Satker PJN II) melalui PPK 2.1 mengatakan tetap berkomitmen dengan instruksi tersebut, kata Suaidi PPK 2.1,Satker PJN II kepada media ini, Rabu (29/07) via seluler. 



Bahkan hampir setiap meeting atau rapat dengan pihak rekanan, Suaidi kerap kali mengingatkan agar selalu patuhi protokol covid itu,  lanjutnya. 

Yang jelas setiap proyek negara yang dipegangnya selalu ditekankan kepada pihak kontraktor untuk selalu patuhi intruksi itu dan pelaksanaan K3 nya. 

Seperti proyek penanganan longsor Bukit Butus - Painan yang masih berjalan. Disini saya jelaskan bahwa semua instruksi dan aturan sudah di sampaikan, tuturnya. 

"jadi tinggal disiplin kita masing-masing dan disiplin untuk mengingatkan serta menegur, di setiap rapat evaluasi mingguan selalu tegus ttg K3 dan protokol covid 19", katanya lagi. 

"Akan kita tajam lagi ke lapangan untuk hal tersebut di atas", pungkasnya. 

Hingga berita terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnnya.*roel*

Opini
Oleh : Nuni Toid
Ibu Rumah Tangga dan Member Akademi Menulis Kreatif

Mitra Rakyat.com
Mendung berawan masih membayangi wajah bumi Pertiwi. Dikarenakan pandemi Covid-19 belumlah berakhir. Berbagai kebijakan telah dicoba untuk menghalau virus ini. Sampai akhirnya masyarakat terpaksa harus beradaptasi dengan kebiasaan baru (AKB) di era New Normal ini. Namun itu pun belum mampu menyelesaikan wabah. Justru  Wabah semakin meluas hingga pemerintah membuat program baru dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia.

Program tersebut adalah program Kampung Tangguh yang saat ini telah  terbentuk di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi dan Desa Giri Mekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dengan nama Kampung Tangguh Sabilulungan Mantap. Menurut Kompol Sururi program tersebut dicanangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 juga untuk meningkatkan sinergitas TNi-Polri sebagai penggerak dan pembantu ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19. (Buser bhayangkara.com, 13/7/2020)

Program Kampung Tangguh sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan saat menghadapi pandemi Covid-19 patut diapresiasi meski berhasil tidaknya perlu dukungan berbagai aspek. Di dalam programnya, Kampung Tangguh harus memiliki fasilitas yang sudah memenuhi persyaratan standar. Seperti menerapkan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak sekian meter, tidak boleh berkerumun, rajin cuci tangan, selalu menggunakan masker, hand sanitizer. Begitupun Kampung Tangguh harus menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yaitu dengan membuat  pos-pos kesehatan, rumah karantina lengkap dengan segala perlengkapan bagi warga yang terkena virus yang memerlukan  penanganan dengan cepat dan tepat.

Masyarakat pun diharapkan kuat, sehat dan semangat dalam memutuskan mata rantai Covid-19 dan tetap bisa hidup berdampingan dengan virus yang mematikan itu. Masyarakat pun saat ini  dituntut harus mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi baru dalam menangani keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini.

Dalam hal penanganan keterpurukan ekonomi di masa pandemi, Kampung Tangguh membuat program bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan pertanian dengan penanaman bahan pangan yang cepat panen yang dilakukan secara masif di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut tidak hanya membantu ketersediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat di sekitarnya.

Masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai juga bisa berproduktif dengan cara membudidayakan hasil panen laut secara gotong royong. Dengan cara itu akan menambah penghasilan bagi para pelayan dan masyarakat setempat. Begitupun dalam mengkonsumsi ikan laut itu sangat dianjurkan. Karena kandungan protein  dalam  ikan  sangat bagus untuk kesehatan. Yaitu  untuk ketahanan dan kekebalan tubuh agar tidak mudah terinfeksi wabah virus. Serta tidak kalah pentingnya mengkonsumsi ikan bagi anak-anak agar tumbuh dengan sehat dan kuat sebagai aset generasi bangsa yang tangguh dan sehat.

Harapan pemerintah dengan digalakkannya program Kampung Tangguh akankah mampu  meringankan beban yang dialami masyarakat yang terpapar virus  Covid-19 dan dapat membantu program pemulihan secara nasional ?

Faktanya, jauh panggang dari api. Solusi yang diberikan pemerintah saat ini tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi karena penyebaran wabah sudah tidak bisa dibendung lagi. Sebagai bukti belum lama ini menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Ahmad Yurianto mengatakan bahwa yang terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19 di tanah air telah terjadi kelonjakan sebanyak 2,657 orang dalam waktu yang singkat, (Sindonew.com, 10/7/2020). 

Ditambah dengan fenomena ditemukannya banyak kasus yang terinfeksi virus ini justru dari orang yang tanpa gejala (OTG) dan mulai menyerang pula kepada orang-orang milenial yaitu yang berusia 50 tahun ke bawah. Seperti kasus yang belum lama ini terjadi bahwa ada 1,262 orang dari Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat di Jawa Barat  yang positif virus Covid-19 dengan tanpa gejala, (IDNtimes,10/7/2020)

Maka program Kampung Tangguh yang dibuat pemerintah tidak akan memberikan solusi yang tuntas dalam menyelesaikan permasalahan pandemi Covid-19. Program ini hanyalah sebatas jargon saja agar pemerintah terlihat turun tangan dalam menghadapi pandemi. Masyarakat pun dibuat terkesan, terkesima dan merasa bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan, mengurusi semua kebutuhan pokok rakyatnya dan sigap dengan memberikan pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan keamanan kepada masyarakat.

Rakyat dibuat terbuai, disibukkan dengan kegiatan program Kampung Tangguh demi memuluskan program yang lain. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya pemerintah  saat ini di tengah pandemi sedang menggodok, menyusun suatu rencana akbar. Yaitu akan menggelar pesta politik serentak 2020 dengan menelan biaya yang sangat besar. Seperti saat ini anggaran pemilihan Pilkada Kabupaten Bandung yang disediakan dengan jumlah total Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar kurang lebih Rp 139,93 miliar. Pilkada serentak itu akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember mendatang secara serentak di seluruh Indonesia. Jelas sudah, dibalik program Kampung Tangguh yang telah digadang-gadang pemerintah ini sarat politis dan  karena ada kepentingan tertentu.

Miris bukan? Seharusnya pemerintah berkewajiban penuh untuk  mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyatnya. Termasuk persoalan  pandemi yang masih mencengkeram negeri Ini. Sebaliknya  pemerintah terkesan hanya memberikan umpan saja, masyarakat dibiarkan menyelesaikan persoalan sendiri. Pelan-pelan tapi pasti pemerintah berlepas diri dari pertanggungjawabannya sebagai seorang pemimpin. Semua itu terjadi akibat dari sistem yang diadopsi negeri ini sarat dengan arahan kapitalis tapi menjauhkan syariat dari kehidupan. Maka sistem ini  telah gagal dalam menyelesaikan persoalan pandemi. Yang ada hanyalah solusi tambal sulam, tambal sana tambal sini tidak utuh dan tidak mengakar sampai ke benar-benar pada  pangkal persoalannya. 

Itulah sistem kapitalisme-sekuler. Dimana semua kebijakan yang diambil, dibuat hanya  berdasarkan aturan manusia belaka. Tidak tulus dalam memberikan pelayanan apalagi untuk kemaslahatan masyarakatnya. Kebijakan yang dibuat hanya untuk menyenangkan dan menguntungkan sepihak saja.  Aturan undang-undang pun dipesan sesuai dengan keinginan para pemilik modal dan orang-orang yang berpengaruh di belakangnya. 

Begitupun dengan sistem sekuler yang masih menjerat negeri ini. Dimana aturan agama dijauhkan dari kehidupan. Agama hanya dijadikan ibadah ritual saja. Itupun hanya berlaku pada kehidupan individu saja. Sedangkan dalam kehidupan umum tidak mau terikat dengan aturan agama. Begitupun dalam mengambil kebijakan pemerintah mencampakkan aturan dari  Allah Swt. Pemerintah berlaku zalim penuh kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya. Mereka melupakan bahwa kelak setiap perlakuan, dan perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya selama memimpin atas rakyatnya. 

Allah Swt berfirman.:
"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih," (TQS : Asy-syura :42).

Berbeda dengan Islam. Islam bukan hanya sekedar agama tapi Islam adalah sebuah aturan, sebuah sistem yang sempurna, yang berasal dari Allah Swt. Negara Islam dengan sistem pemerintahannya khilafah islamiyah di bawah kepemimpinan  seorang khalifah akan melayani umat dengan  aturan yang diberlakukan demi tuntutan syara dan berimbas pada kemaslahatan publik.

Seorang pemimpin dalam Islam dinilai sebagai pemegang amanah yang berat, yang berkonsekuensi pada surga dan neraka. Pemimpin wajib menjadi pengurus dan penjaga umat. Sebab seorang Khalifah itu dipandang sebagai penggembala, maka layaknya gembala, pemimpin akan mengurus, memelihara, dan melindungi seluruh rakyatnya yang menjadi gembalanya.

Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Ahmad, Rasulullah saw bersabda.:
"Imam adalah laksana penggembala, dia akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya yang digembalakannya."

Maka sudah saatnya kembali kepada Islam, dengan menerapkan syariat-Nya. Yang akan mampu mengatasi masalah kehidupan terutama dalam masalah menangani wabah yang menimpa rakyatnya. Pemimpin akan mampu mengatasi dengan kebijakan yang tepat dan komprehensif. Lockdown akan mudah dilakukan dan diterapkan sebagai bagian dari pelaksanaan syariat. 

Rakyatnya pun akan taat karena paham kepentingan dan merasa tentram karena semua kebutuhan ada dalam jaminan negara. Begitupun dengan tenaga medis akan bekerja dengan tenang karena didukung segala fasilitas yang dibutuhkan dan insentif yang sepadan bagi pengorbanan yang diberikan. 

Inilah yang pernah terjadi di masa sistem khilafah ditegakkan. Beberapa wabah yang terjadi mampu diatasi karena ada peran aktif dan serius dari negara sekaligus didukung oleh rakyat yang mentaati semua arahan dan kebijakannya.

Alangkah indahnya bila negara menerapkan sistem Islam di segala aspek kehidupan. Maka tentu rakyat akan merasakan kesejahteraan, kedamaian dalam kehidupannya.

Wallahu a'lam bish shawab.

Mitra Rakyat (Pasbar)