Mitra Rakyat

PPK 2.1 Suaidi : Proyek Negara Tetap Mengacu Intruksi Kementrian PU Pera No 02/ IN/ M/ 2020

Wednesday, July 29, 2020 Padang

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap
berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur dalam rangka menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi di tengah merebaknya pandemi virus corona (Covid19).

Langkah pencegahan Covid-19 telah
dilaksanakan Kementerian PUPR. Salah
satunya dengan menerbitkan Instruksi
Menteri (Inmen) No 02/ IN/ M/ 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditandatangani pada 27 Maret 2020.

Agar berjalan efektif, dan tetap mendapati kualitas yang baik. Satuan Kerja, Pelaksana Jalan Nasional(Satker PJN II) melalui PPK 2.1 mengatakan tetap berkomitmen dengan instruksi tersebut, kata Suaidi PPK 2.1,Satker PJN II kepada media ini, Rabu (29/07) via seluler.

Bahkan hampir setiap meeting atau rapat dengan pihak rekanan, Suaidi kerap kali mengingatkan agar selalu patuhi protokol covid itu, lanjutnya.

Yang jelas setiap proyek negara yang dipegangnya selalu ditekankan kepada pihak kontraktor untuk selalu patuhi intruksi itu dan pelaksanaan K3 nya.

Seperti proyek penanganan longsor Bukit Butus - Painan yang masih berjalan. Disini saya jelaskan bahwa semua instruksi dan aturan sudah di sampaikan, tuturnya.

"jadi tinggal disiplin kita masing-masing dan disiplin untuk mengingatkan serta menegur, di setiap rapat evaluasi mingguan selalu tegus ttg K3 dan protokol covid 19", katanya lagi.

"Akan kita tajam lagi ke lapangan untuk hal tersebut di atas", pungkasnya.

Hingga berita terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnnya.*roel*

Program Kampung Tangguh : Dimana Peran Negara?

Wednesday, July 29, 2020 Opini

Opini
Oleh : Nuni Toid
Ibu Rumah Tangga dan Member Akademi Menulis Kreatif

Mitra Rakyat.com
Mendung berawan masih membayangi wajah bumi Pertiwi. Dikarenakan pandemi Covid-19 belumlah berakhir. Berbagai kebijakan telah dicoba untuk menghalau virus ini. Sampai akhirnya masyarakat terpaksa harus beradaptasi dengan kebiasaan baru (AKB) di era New Normal ini. Namun itu pun belum mampu menyelesaikan wabah. Justru Wabah semakin meluas hingga pemerintah membuat program baru dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia.

Program tersebut adalah program Kampung Tangguh yang saat ini telah terbentuk di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi dan Desa Giri Mekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dengan nama Kampung Tangguh Sabilulungan Mantap. Menurut Kompol Sururi program tersebut dicanangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 juga untuk meningkatkan sinergitas TNi-Polri sebagai penggerak dan pembantu ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19. (Buser bhayangkara.com, 13/7/2020)

Program Kampung Tangguh sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan saat menghadapi pandemi Covid-19 patut diapresiasi meski berhasil tidaknya perlu dukungan berbagai aspek. Di dalam programnya, Kampung Tangguh harus memiliki fasilitas yang sudah memenuhi persyaratan standar. Seperti menerapkan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak sekian meter, tidak boleh berkerumun, rajin cuci tangan, selalu menggunakan masker, hand sanitizer. Begitupun Kampung Tangguh harus menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yaitu dengan membuat pos-pos kesehatan, rumah karantina lengkap dengan segala perlengkapan bagi warga yang terkena virus yang memerlukan penanganan dengan cepat dan tepat.

Masyarakat pun diharapkan kuat, sehat dan semangat dalam memutuskan mata rantai Covid-19 dan tetap bisa hidup berdampingan dengan virus yang mematikan itu. Masyarakat pun saat ini dituntut harus mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi baru dalam menangani keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini.

Dalam hal penanganan keterpurukan ekonomi di masa pandemi, Kampung Tangguh membuat program bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan pertanian dengan penanaman bahan pangan yang cepat panen yang dilakukan secara masif di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut tidak hanya membantu ketersediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat di sekitarnya.

Masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai juga bisa berproduktif dengan cara membudidayakan hasil panen laut secara gotong royong. Dengan cara itu akan menambah penghasilan bagi para pelayan dan masyarakat setempat. Begitupun dalam mengkonsumsi ikan laut itu sangat dianjurkan. Karena kandungan protein dalam ikan sangat bagus untuk kesehatan. Yaitu untuk ketahanan dan kekebalan tubuh agar tidak mudah terinfeksi wabah virus. Serta tidak kalah pentingnya mengkonsumsi ikan bagi anak-anak agar tumbuh dengan sehat dan kuat sebagai aset generasi bangsa yang tangguh dan sehat.

Harapan pemerintah dengan digalakkannya program Kampung Tangguh akankah mampu meringankan beban yang dialami masyarakat yang terpapar virus Covid-19 dan dapat membantu program pemulihan secara nasional ?

Faktanya, jauh panggang dari api. Solusi yang diberikan pemerintah saat ini tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi karena penyebaran wabah sudah tidak bisa dibendung lagi. Sebagai bukti belum lama ini menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Ahmad Yurianto mengatakan bahwa yang terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19 di tanah air telah terjadi kelonjakan sebanyak 2,657 orang dalam waktu yang singkat, (Sindonew.com, 10/7/2020).

Ditambah dengan fenomena ditemukannya banyak kasus yang terinfeksi virus ini justru dari orang yang tanpa gejala (OTG) dan mulai menyerang pula kepada orang-orang milenial yaitu yang berusia 50 tahun ke bawah. Seperti kasus yang belum lama ini terjadi bahwa ada 1,262 orang dari Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat di Jawa Barat yang positif virus Covid-19 dengan tanpa gejala, (IDNtimes,10/7/2020)

Maka program Kampung Tangguh yang dibuat pemerintah tidak akan memberikan solusi yang tuntas dalam menyelesaikan permasalahan pandemi Covid-19. Program ini hanyalah sebatas jargon saja agar pemerintah terlihat turun tangan dalam menghadapi pandemi. Masyarakat pun dibuat terkesan, terkesima dan merasa bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan, mengurusi semua kebutuhan pokok rakyatnya dan sigap dengan memberikan pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan keamanan kepada masyarakat.

Rakyat dibuat terbuai, disibukkan dengan kegiatan program Kampung Tangguh demi memuluskan program yang lain. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya pemerintah saat ini di tengah pandemi sedang menggodok, menyusun suatu rencana akbar. Yaitu akan menggelar pesta politik serentak 2020 dengan menelan biaya yang sangat besar. Seperti saat ini anggaran pemilihan Pilkada Kabupaten Bandung yang disediakan dengan jumlah total Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar kurang lebih Rp 139,93 miliar. Pilkada serentak itu akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember mendatang secara serentak di seluruh Indonesia. Jelas sudah, dibalik program Kampung Tangguh yang telah digadang-gadang pemerintah ini sarat politis dan karena ada kepentingan tertentu.

Miris bukan? Seharusnya pemerintah berkewajiban penuh untuk mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyatnya. Termasuk persoalan pandemi yang masih mencengkeram negeri Ini. Sebaliknya pemerintah terkesan hanya memberikan umpan saja, masyarakat dibiarkan menyelesaikan persoalan sendiri. Pelan-pelan tapi pasti pemerintah berlepas diri dari pertanggungjawabannya sebagai seorang pemimpin. Semua itu terjadi akibat dari sistem yang diadopsi negeri ini sarat dengan arahan kapitalis tapi menjauhkan syariat dari kehidupan. Maka sistem ini telah gagal dalam menyelesaikan persoalan pandemi. Yang ada hanyalah solusi tambal sulam, tambal sana tambal sini tidak utuh dan tidak mengakar sampai ke benar-benar pada pangkal persoalannya.

Itulah sistem kapitalisme-sekuler. Dimana semua kebijakan yang diambil, dibuat hanya berdasarkan aturan manusia belaka. Tidak tulus dalam memberikan pelayanan apalagi untuk kemaslahatan masyarakatnya. Kebijakan yang dibuat hanya untuk menyenangkan dan menguntungkan sepihak saja. Aturan undang-undang pun dipesan sesuai dengan keinginan para pemilik modal dan orang-orang yang berpengaruh di belakangnya.

Begitupun dengan sistem sekuler yang masih menjerat negeri ini. Dimana aturan agama dijauhkan dari kehidupan. Agama hanya dijadikan ibadah ritual saja. Itupun hanya berlaku pada kehidupan individu saja. Sedangkan dalam kehidupan umum tidak mau terikat dengan aturan agama. Begitupun dalam mengambil kebijakan pemerintah mencampakkan aturan dari Allah Swt. Pemerintah berlaku zalim penuh kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya. Mereka melupakan bahwa kelak setiap perlakuan, dan perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya selama memimpin atas rakyatnya.

Allah Swt berfirman.:
"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih," (TQS : Asy-syura :42).

Berbeda dengan Islam. Islam bukan hanya sekedar agama tapi Islam adalah sebuah aturan, sebuah sistem yang sempurna, yang berasal dari Allah Swt. Negara Islam dengan sistem pemerintahannya khilafah islamiyah di bawah kepemimpinan seorang khalifah akan melayani umat dengan aturan yang diberlakukan demi tuntutan syara dan berimbas pada kemaslahatan publik.

Seorang pemimpin dalam Islam dinilai sebagai pemegang amanah yang berat, yang berkonsekuensi pada surga dan neraka. Pemimpin wajib menjadi pengurus dan penjaga umat. Sebab seorang Khalifah itu dipandang sebagai penggembala, maka layaknya gembala, pemimpin akan mengurus, memelihara, dan melindungi seluruh rakyatnya yang menjadi gembalanya.

Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Ahmad, Rasulullah saw bersabda.:
"Imam adalah laksana penggembala, dia akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya yang digembalakannya."

Maka sudah saatnya kembali kepada Islam, dengan menerapkan syariat-Nya. Yang akan mampu mengatasi masalah kehidupan terutama dalam masalah menangani wabah yang menimpa rakyatnya. Pemimpin akan mampu mengatasi dengan kebijakan yang tepat dan komprehensif. Lockdown akan mudah dilakukan dan diterapkan sebagai bagian dari pelaksanaan syariat.

Rakyatnya pun akan taat karena paham kepentingan dan merasa tentram karena semua kebutuhan ada dalam jaminan negara. Begitupun dengan tenaga medis akan bekerja dengan tenang karena didukung segala fasilitas yang dibutuhkan dan insentif yang sepadan bagi pengorbanan yang diberikan.

Inilah yang pernah terjadi di masa sistem khilafah ditegakkan. Beberapa wabah yang terjadi mampu diatasi karena ada peran aktif dan serius dari negara sekaligus didukung oleh rakyat yang mentaati semua arahan dan kebijakannya.

Alangkah indahnya bila negara menerapkan sistem Islam di segala aspek kehidupan. Maka tentu rakyat akan merasakan kesejahteraan, kedamaian dalam kehidupannya.

Wallahu a'lam bish shawab.

Dipinang Oleh Salah Seorang Balon Bupati Pasbar Maju Di Pilkada 2020 Pasbar, AKP. Muzhendra Belum Tentukan Sikap

Mitra Rakyat (Pasbar)

AKP. Muzhendra yang saat ini menjabat sebagai Kabag Sumda Polres Pasaman Barat (Pasbar), Sumbar adalah sosok yang cukup dikenal dikalangan kaum muda Pasaman Barat.

Sosok lelaki yang berbadan tambun yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial ini sangat pandai bergaul dan cukup dikenal, terutama kaum milenial.

Sebelum menjabat sebagai Kabag Sumda Polres Pasbar, AKP. Muzhendra juga pernah menjabat jabatan strategis diantaranya, Kapolsek Talamau, Kapolsek Pasaman, Kasat Intelkam Polres Pasaman Barat, Kasat Intelkam Tanah Datar dan Kasi Penindakan BNNK Pasaman Barat.

Orang nomor empat di Kepolisian Resort Pasaman Barat ini dikabarkan telah dipinang oleh salah seorang bakal calon bupati untuk mendampinginya maju di Pilkada 2020 Pasaman Barat, namun sampai saat ini AKP Muzhendra belum menentukan sikap.

Sementara AKP Muzhendra ketika dikonfirmasi terkait pinangan salah seorang bakal calon Bupati Pasbar serta keinginan kaum milenial Pasbar untuk meminta beliau maju di Pilkada 2020 Pasaman Barat masih belum nyatakan sikap.

"Terima kasih atas dukungan masyarakat dan kaum muda, saya sangat memahami keinginan masyarakat, tapi sabar dulu," sebut lelaki kelahiran Pinagar, Kecamatan Pasaman ini.

Ia juga membenarkan bahwa sejumlah calon bakal bupati dari partai politik sudah mendatangi dirinya, untuk meminta dirinya mendampingi dalam pesta demokrasi di 9 Desember 2020 mendatang.

"Saya sangat terharu atas dukungan dari masyarakat, tapi saya akan bermusyawarah dulu dengan keluarga, karena tanpa dukungan keluarga tidak akan berkah," ujarnya.

Sosok sederhana ini pernah menerima penghargaan dari tokoh adat Tuanku Bosa di Kecamatan Talamau atas dedikasinya dan pengabdian sebagai pengayom di Polsek Talamau.

"Benar, beliau adalah sosok yang kami kagumi di Kecamatan Talamau," sebut Doif salah seorang tokoh milenial asal Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Selasa (28/07).

Menurutnya AKP Muzhendra merupakan seorang sosok yang bersahabat dan berjiwa sosial yang tinggi. Selain itu murah senyum dan bergaul dengan semua kalangan.

"Beliau adalah sosok Polisi yang merakyat dan pantas didukung rakyat. Beliau tegas dan sangat cocok untuk memimpin Pasaman Barat," terangnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ivone kaum milenial Pasbar yang juga cukup aktif dalam menulis dan fotografi.

"Saya sangat setuju kalau Beliau ikut maju dan bertarung dalam Pilkada nanti, saya yakin beliau mampu menjadi pemimpin yang tegas dan mengayomi Masyarakat," ujar Ivone penuh semangat. (Dedi/Rudy)

KPU Pasbar Dibanjiri Air Mata Haru Pasangan Bakal Calon Bupati Pasbar Agus Susanto - Romy Candra

Monday, July 27, 2020 Air mata , Bupati , Calon , Dukungan , Haru. , KPU , News Pasbar , Politik , wakil bupati

Mitra Rakyat (Pasbar)
Pasangan calon Bupati Pasaman Barat jalur perseorangan Agus Susanto - Romy Candra serahkan kekurangan 27.188 syarat dukungan ke KPU Pasaman Barat (Pasbar), Sumbar, Senin (27/07).

Sebelumnya, usai sidang pleno di hotel guci beberapa waktu lalu pasangan Agus -Romi dinyatakan kekurangan syarat dukungan dan harus memenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Tim Agus - Romi tidak patah semangat, dengan bekerja keras siang dan malam tim akhirnya berhasil mengumpulkan kekurangan syarat dukungan.

Penyerahan perbaikan tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu dari 25 Juli hingga 27 Juli 2020. Bakal calon harus menyerahkan data perbaikan paling sedikit dua kali jumlah dari kekurangan dukungan.

Dari awal hingga jadwal penyerahan kekurangan tersebut, Tim Pemenangan pasangan calon Bupati Pasaman Barat Agus Susanto - Rommy Candra telah bekerja keras hingga berhasil menyiapkan kekurangan sekitar 27.188 syarat dukungan yang kemudian langsung diserahkan ke KPU Pasbar.

Usai Penyerahan Syarat dukungan tersebut, Bacalon Bupati Agus Susanto yang didampingi Bakal Calon Wabup Romi serta tim kepada wartawan menyampaikan ucapan terima kasih dan kebanggaan nya kepada Tim dan rasa haru kepada masyarakat yang telah sukarela memberikan dukungan untuknya.

"Saya tidak bisa melukiskan perasaan saya terhadap masyarakat yang telah memberikan dukungan untuk Saya secara sukarela ini, Saya sangat terharu," ujar Agus Susanto berlinang air mata haru.

"Kerja keras tim pemenangan Saya serta dukungan masyarakat yang luar biasa kepada kami ini, membuat kami yakin dan optimis untuk memenangkan Pilkada ini nanti," lanjut Agus Susanto masih berurai air mata.

Pasangan Agus - Romy berharap kepada KPU sebagai penyelenggara agat dapat bertugas secara maksimal tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. (Dedi/Rudy)

Diduga Masih ASN (PNS), Bawaslu Rekomendasikan Syafrial Ke KASN RI

Monday, July 27, 2020 ASN , Bawaslu , Bupati , KASN , News Pasbar , Pelanggaran , Politik , Rekomendasi

Mitra Rakyat (Pasbar)

Berawal dari pengaduan masyarakat yang akhirnya menjadi temuan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumbar, rekomendasikan Syafrial ke Komisi Aparatur Sipil Negara RI.

Surat rekomendasi yang dilayangkan Bawaslu Pasbar melalui Bawaslu Sumbar ke Komisi ASN ini karena Syafrial yang merupakan salah seorang ASN yang bakal maju menjadi Calon Wakil Bupati Pasbar 2021 nanti.

"Benar kita telah merekomendasikan salah seorang ASN yang ikut mencalon sebagai wakil bupati ke KASN RI pada 16 Juli lalu, karena dinilai melakukan sejumlah pelanggaran," sebut Ketua Bawaslu Pasaman Barat Emra Patria didampingi Divisi Hukum Penindakkan Pelanggaran dan Sangketa Bawaslu Pasaman Barat Beldia Putra, Senin (27/07) di Simpang Empat.

Menurut Emra, sejumlah pelanggaran tersebut diantaranya pemasangan baliho, spanduk. Sementara yang bersangkutan belum sah mengundurkan diri sebagai ASN.

"Terhadap pelanggaran tersebut, kita sudah memanggil yang bersangkutan dan telah melakukan verifikasi serta mengkaji hal tersebut, lalu kita merekomendasikan Syafrial ke Komisi ASN RI melalui Bawaslu Sumbar," jelas Emra

"Tugas kita hanya sebatas merekomendasikan, sanksinya tentu diserahkan kepada KASN RI," tambah Emra.

Sementara itu Kepala BKPSDM Pemkab Pasaman Barat Syaifudin Zuhri, membenarkan bahwa ASN atas nama Syafrial telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai ASN sejak 20 Juni 2020 lalu.

"Artinya sejak mengundurkan diri yang bersangkutan sudah sah mengundurkan diri dan bukan ASN lagi, tinggal persetujuan Komisi ASN saja lagi," ujar Syaifuddin Zuhri.

"Sejak pengunduran dirinya Syafrial pada 20 Juni 2020 tersebut, Syafrial bukan ASN lagi dan dia juga bukan Pensiun namun berhenti, semuanya sudah dinyatakan sah dan tidak ada persoalan lagi," tegas Syaifuddin. (Dedi/Rudy)

Ketum LSM Awak , "Tidak Sedikit PPK,PPTK, Rekanan dan Kepala Daerah Berakhir di Penjara Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur "

Sunday, July 26, 2020 Padang

Mitra Rakyat.com(Padang)
Melanjuti dugaan bobrok proyek Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lurus-Maransi milik Dinas PSDA Sumbar. Pelaksanaannya kuat dugaan tidak mengacu metoda, spesifikasi dan teknis.

Diduga mutu beton tidak sesuai. Kemudian diproyek BBM untuk mobilisasi atau alat berat menggunakan BBM bersubsudi. Dan material batu, pasir besi, diduga tidak sesuai spesifikasi.

Parahnya, kuat dugaan PPK, PPTK berikut mitranya telah kangkangi Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebab plang proyek sebagai informasi publik belum juga terpasang dilapangan.

Berita terkait: Proyek PSDA Sumbar Terindikasi Langgar Teknis, Diduga ada "Main Mata" PPTK dan Rekanan

Namun sekaitan dengan dugaan tersebut, semua pihak terkait pada proyek negara itu. Mulai dari KPA, PPK, PPTK, Kontraktor dan pengawas, seakan lebih memilih diam.

Dengan demikian dugaan telah terjadi konspirasi yang berpotensi rugikan negara pada pelaksanaan proyek itu kuat tercium, sebut Defrianto Tanius, Minggu(26/07/2020)diPadang.

Selaku Ketua Umum LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (Awak), Defrianto berpendapat, "Pencegahan terhadap potensi terjadinya kerugian keuangan negara perlu dilakukan secara dini dan bersama-sama", katanya.

Hal ini berkaitan dengan maraknya kasus penyelewengan anggaran, penyalahgunaan wewenang yang berdampak terhadap kerugian negara. Termasuk dalam proses jalannya pembangunan infrastruktur.

Banyak kita temui Pembangunan infrastruktur yang menelan biaya besar sangat marak tidak mencapai hasil sesuai perencanaannya, tutur Defrianto.

Berkaitan dengan itu tidak sedikit kontraktor Pelaksana(Kontraktor), PPTK/PPK, bahkan Konsultan Pengawas, bahkan kepala daerah yang berakhir di penjara, lanjutnya.

Namun apalah artinya pelaku korupsi "dipenjara", sementara tujuan pembangunan demi kesejahteraan rakyat tersebut tidak pernah tercapai, sebut Ketum LSM Awak tersebut.

Sejalan dengan maraknya pemberitaan miring terkait pelaksanaan kegiatan PSDA Sumbar di Lurus Meransi kita berharap seyogyanya menjadi perhatian khusus bagi stakeholder terkait berikut aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum diharapkan "berkenan" menghimpun dokumentasi pekerjaan di Lurus Meransi dari awal, tandasnya.

Meski belum merupakan kewenangannya, namun upaya ini diyakini dapat berdampak terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pungkasny.

Dilain pihak, Syafridaus selaku PPK kegiatan proyek Lurus -Maransi, hingga berita ini terbit belum berikan tanggapannya atau jawaban terhadap konfirmasi media.

Media masih upaya menunggu dan konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Mitra Rakyat

Label

Layout

Post Style

Technology

Latest Post