Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)
Terkait foto sendiri orang nomor wahid Kota Padang dicover buku Lembar Kerja Siswa (LKS) pelajaran bahasa inggris setingkat Sekolah Menengah Pertama(SMP) yang beredar menuai kontroversi.

Ada sebagian pihak menyebutkan kalau  Mahyeldi Ansharullah telah curi star untuk kampanye. Pasalnya, Walikota Padang  saat ini diketahui sebagai salah satu peserta pada Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) di Sumatera Barat.

Dengan manfaatkan jabatannya saat ini sebagai Walikota Padang. Diduga, Mahyeldi Ansharullah telah menyalah gunaan wewenangnya sebagai komandan dari seluruh SKPD yang ada di kota ini, sebut Sudirman S.sos, pada Rabu(15/07) diPadang.

Sebagai pengamat politik , Sudirman mengatakan," tidak lama lagi Pilkada secara serentak akan dilaksanakan, begitupun Pemilihan Gubernur(Pilgub) periode 2024-2029 untuk Provinsi Sumatera Barat juga dilakukan". 

Kemudian sama- sama kita ketahui, Walikota Padang (Mahyeldi Ansharullah) saat ini disebut-sebut Bakal Calon(Balon) pada Pilgub Sumbar tersebut, katanya.

Dengan jabatanya saat ini , kemudian muncul fotonya di sampul buku LKS pelajaran bahasa inggris setara SMP itu. Dan fotonyapun tanpa didampingi Wakil Walikota, jadi wajar persepsi publik negatif terhadap hal itu, tuturnya.

Karena kondisi politik saat ini, apapun mungkin akan dapat dilakukan oleh calon peserta Pilgub, tanpa terkecuali. Mulai dari bermacam pecitraan sampai manfaatkan kekuatan, baik dari segi finasial dan jabatan, peserta pilgub mungkin menggunakan dengan cara mereka sendiri-sendiri, tandas Sudirman.

Pro dan kontra pada politik itu hal biasa, namun meskipun begitu etika berpolitik tetap harus dijaga. Sebagai Walikota Padang saat ini, mestinya Mahyeldi harus peka terhadap hal yang akan menyandungnya menuju singasana di Sumbar ini.

Seperti fotonya yang ada dicover buku LKS itu, wajar anggapan publik kalau Mahyeldi telah lakukan pencitraan menggunakan jabatannya. Apabila dia (Mahyeldi) mengetahui sebelumnya kalau fotonya sengaja dipasang di sampul LKS itu, pungkasanya.

Sementara itu, dilansir dari Kompas.com, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar Surya Efritimen mengatakan, pihaknya belum bisa memproses kejadian itu.
Sebab tahapan Pemilu baru dimulai pada September 2020 mendatang dan belum ada penetapan calon, sehingga belum bisa diproses.

"Penetapan calon belum dilakukan. Jadi masih belum bisa. Selain itu, saya belum lihat bukunya," kata Surya.

Begitu juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi mengakui bahwa buku LKS itu telah beredar di tengah masyarakat.

Habibul sudah menginstruksikan sekolah untuk menarik kembali buku tersebut. Alasannya, karena tidak ingin menimbulkan kontroversi di kemudian hari.

"Kita tidak ingin salah tafsir atau menimbulkan kontroversi. Makanya kita instruksikan ditarik kembali," kata Habibul.

Habibul menyebutkan, pembuatan buku itu tidak berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, sehingga tidak ada pemantauan di muka sebelum dibagikan kepada siswa.

Dilain pihak, Heru dari CV.Mulia Pratama yang disebut sebagai vendor dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, sebagai pihak yang menerbitkan mengatakan kepada media ini, bahwa desain untuk sampul LKS itu sudah diketahui oleh Ketua Majelis Guru Mata Pelajaran(MGMP), kata Heru, via telpon 081374840xxx, dihari yang sama.

Tapi Heru mengakui kalau Kepala Dinas  Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuaddi memang tidak mengetahui terkait desain tersebut.

Dia (Heru) sebagai penerbit tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Terakhir dikatakan , pihak penerbit akan menarik seluruh buku LKS yang telah beredar diKota Padang ini.

Hingga berita ini terbit, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Jembatan Kuranji akses penghubung Jalan Raya Kuranji dan jalur timur dari arah Koto Tangah menuju Jalan Mohammad Hatta yang merupakan jalur utama menuju kampus Universitas Andalas(Unand).

Menyangkut penyelesaiannya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menargetkan penyelesaian Jembatan Kuranji tersebut akhir 2020 ini. Karena jembatan sepanjang 100 meter itu bisa menjadi akses alternatif pengurai kemacetan dan jalur pintas menuju Universitas Andalas (Unand).

"Pembangunan jembatan ini telah berlangsung hampir 10 tahun, belum kunjung selesai hingga saat ini. Diduga karena terkendala pergantian lahan, mudah-mudahan tahun 2020 ini segera selesai,sebab pembayaran pergantian lahan yang belum tuntas sudah dianggarkan pada tahun 2020 ini" tutur Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Selasa, (14/07/2020).

Didampingi Kepala Dinas PUPR Fahtol Bahri beserta Kepala Bappeda Hansasri turut mendampingi Wakil Gubernur Nasrul Abit. Wagub  berharap pembangunan akses penghubung tersebut dapat terselesaikan tahun ini.

"Ada tiga pemilik tanah yang belum selesai pembebasan lahannya di jalur yang akan menghubungkan jalan ini dengan Jalan Mohammad Hatta" lanjutnya.

Nasrul berharap proses pembebasan lahan tersebut dapat diselesaikan secepatnya tanpa mengenyampingkan hak pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan.

"Kita berharap pembangunan jembatan ini memberikan dampak positif untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah setempat, terutama masyarakat Kuranji Kota Padang,” tambah Nasrul Abit.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas PU Sumbar Fathol  Bahri memastikan realisasi pembangunan jembatan Kuranji akan dapat diselesaikan pada tahun ini.


"Terkait pembebasan lahan, Pemprov Sumbar telah menganggarkan ganti kerugian lahan masyarakat yang terdampak pembangunan, setelah ini klir.. maka lanjutan pembangunan jembatan Kuranji ini dipastikan akan tuntas tahun ini" terang Fathol.

Fathol menambahkan "akses pemberian bantalan beton, sekaligus pembangunan trotoar pada jembatan Kuranji dimaksudkan agar dapat dilalui masyarakat"

“Sebagai jalur pintas dan menghemat waktu, akses ini juga dapat mengurai kemacetan di berbagai titik dari Kuranji menuju Pasar Baru Pauh dan kampus Unand Limau manis yang selama ini menjadi persoalan serius,” terangnya.

(dn/hms sumbar/**)

Opini
oleh: Juwita Rasnur, S.T.

Mitra Rakyat.com
Baru - baru ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe mengakui akan terlibat dalam menangani perekrutan tenaga kerja lokal yang akan bekerja di PT.VDNI, perusahaan tambang di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. 

Sebagaimana disampaikan oleh wakil bupati konawe Topan Sabara bahwa tenaga kerja yang akan direkrut adalah sekitar 3000 sampai 4000 tenaga kerja dan beliau juga menyampaikan bahwa Pemda sangat senang dilibatkan dalam perekrutan tersebut. (Telisik.id 02/07/2020)

Perihal kabar ini, maka sungguh menjadi angin segar bagi masyarakat terutama masyarakat kabupaten Konawe, tapi apakah memang benar demikian? Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Konawe mengeluarkan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan September 2019 di angka 3010 jiwa dari jumlah usia angkatan kerja. 

Jumlah ini diakui naik 0,25 persen dibanding bulan Agustus 2019 yang hanya tersisa 2984 jiwa atau satu persen dari jumlah usia angkatan kerja Konawe. (kampung sultra.com, 10/07/2020)

Hakikatnya, peran pemerintah harusnya memberikan pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakatnya, sehingga mampu memenuhi sandang, pangan dan papannya. 

Pada dasarnya, PT. VDNI adalah perusahaan tambang feronikel yang berada di kecamatan Morosi, Perusahaan ini merupakan milik investor asal China yang mulai beroperasi sejak tahun 2014 dan memulai membangun smelter sejak 2017 lalu dengan luas lahan 2.253 hektar. 

Nilai investasi yang telah digelontokan mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 triliun. (KOMPAS.com, 10/07/2020)
Direktur Utama PT VDNI Mingdong Zhu menyampaikan realisasi investasi PT VDNI saat ini meliputi pabrik pengecoran dan peleburan Nickel Pig Iron (NPI) yang memiliki kadar nikel antara 10 persen hingga 12 persen dengan jumlah produksi 15 tungku Rotary Kiln-Electric Furnance (RKEF), dimana kapasitas produksi mencapai 600.000 hingga 800.000 metrik ton per tahun.  (KOMPAS.com, 10/07/2020)

Harga jual biji nikel dalam negeri maksimal US$ 30 per metrik ton. Jika asumsi produksi PT.VDNI adalah 600.000 metrik ton pertahun dan konversi dollar terhadap rupiah adalah Rp15.820 maka dapat diperkirakan jumlah rupiah yang akan didapatkan dari produksi tersebut adalah senilai 2.847 Milyar. 

Angka ini akan mampu menutupi anggaran pendidikan sebesar 20% pada APBD kabupaten Konawe. (M.detik.com/finance, 10/07/2020)
Jika kita melihat fakta tersebut lebih jauh maka sesungguhnya kita sekarang berada dalam kemerdekaan yang semu. 

Sesungguhnya penjajahan telah berganti wajah dari yang menggunakan senjata dan alat perang kini telah berubah menjadi neoliberalisme dan imperialisme dalam bentuk investasi, privatisasi dan semacamnya. 

Tentu kita tidak menutup mata, bahwasanya kita memiliki potensi  barang tambang yang berlimpah. namun sayang keberlimpahan tersebut tak tersentuh untuk kemaslahatan rakyat tapi hanya untuk para investor. 

Hal ini terjadi karena pemerintah hanya sebagai pembuat regulasi (aturan) atas nama investasi dan privatisasi, bukan sebagai pengelola dan pelaksana. 

Hakikat negara dalam hal ini pemerintah dan Pemda harusnya tak cukup merasa sangat senang jika hanya terlihat pada rekrutmen tenaga kerja saja dan merasa puas dengan pajak dan royalti. 

Seharusnya rasa gembira atau sangat senang itu terwujud jika mampu mengelolah potensi sumber daya alam tersebut secara mandiri tanpa ketergantungan pada intervensi asing. 

Sungguh hal ini, tidak di dapati dalam dunia Islam, sebagaimana Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk barang tambang. 

Dalam pandangan Islam barang tambang termasuk kepemilikan umum, dimana yang dimaksud sebagai kepemilikan umum adalah izin Asy-syari' (Pembuat hukum) kepada suatu komunitas masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. 

Sebagaimana hadits dari Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda yang artinya:
"Kaum muslimin bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang dan api (HR. Abu Dawud)".
dan hadits dari abu Hurairah ra., bahwa 

Nabi Saw. juga pernah bersabda yang artinya:
"Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun): air, Padang dan api (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan dalil di atas, maka haram hukumnya jika barang tambang dengan potensi yang sangat besar dikelola oleh individu maupun kelompok tertentu (perusahaan). 

Seharusnya tambang-tambang yang besar seperti emas, perak, tembaga, timah,  nikel, besi,  minyak bumi dan lain sebagainya yang dimiliki oleh negeri ini dikelola oleh negara. 

Kemudian hasilnya harus didistribusikan kepada rakyat. Yang perwujudannya bisa saja subsidi pendidikan yang murah bahkan gratis, BBM yang murah dan lain sebagainya yang bisa menunjang terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan makmur. 

Pengelolaan dan pendistribusian inilah yang menjadi tugas negara dalam ini pemerintah termasuk didalamnya pembangunan smelter dan rekrutmen tenaga kerja. 

Jadi tak cukup puas hanya dengan pajak, royalti maupun terlibat dalam rekrutmen tenaga kerja yang juga tak mampu menyelesaikan malasah pengangguran di negeri ini termasuk di kabupaten Konawe. Wallahu a'lam bishowab.

Mitra Rakyat (Pasbar)
Ribut masalah Thermo Gun BPBD Pasbar seperti diberitakan media ini sebelumnya, perlahan mulai terkuak.

Dimana dari hasil rekaman CCTV BPBD Pasbar yang beredar di Media Sosial, terlihat gerak gerik mencurigakan dari pelaku yang mengendarai Sedan Toyota berwarna Silver.

Sebelumnya terlihat dalam Vidio rekaman CCTV tersebut, pelaku sangat mirip dengan salah seorang pimpinan DPRD Pasbar bersama Oknum yang diduga Ajudannya.

Hal ini juga dijelaskan oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Pasbar Decky H. Sahputra saat dimintai keterangan oleh penyidik Polres Pasbar, Sabtu 11 Juli 2020 Lalu, kalau oknum pelaku tersebut  mirip dengan Oknum pimpinan DPRD Pasbar.

Setelah beberapa media memberitakan hal tersebut, Senin (13/07) BPBD Pasbar didatangi oleh Ajudan Ketua DPRD Pasbar Torang didampingi Sopir dan satu orang petugas Pol PP dengan mengendarai Toyota Camry plat merah dengan Nopol BA 3 S.

Kalaksa BPBD Pasbar Edi Busti melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Decky H. Sahputra, membenarkan kedatangan Ajudan Ketua DPRD Pasbar yang bernama Torang tersebut.

Menurutnya, Torang datang mau mengklarifikasi Vidio dirinya beserta ketua DPRD Pasbar Pahrizal Hafni yang beredar di media Sosial dan berita beberapa Media Online Pasbar.

Sikap arogan Ajudan Ketua DPRD Pasbar tersebut yang tidak menghargai Kalaksa dan institusi BPBD Pasbar dan disertai kata-kata yang bernada ancaman menyulut emosi para staf BPBD Pasbar, sehingga terjadi tindakan pengusiran terhadap Ajudan tersebut.

Menurut salah seorang staf BPBD Pasbar yang minta nama nya tidak dituliskan, dirinya merasa kesal dengan sikap Ajudan yang sama sekali tidak menghargai Kalaksa sebagai Pimpinan di BPBD tersebut.

"Sebelum kedatangan Ajudan Ketua DPRD tersebut, saya dengar dia menelpon Kalaksa, sepintas saya mendengar kalau kalau kata-kata Ajudan tersebut sepertinya tidak sopan sehingga Kalaksa saya lihat sangat marah", ujarnya.

"Sikap Arogan Ajudan tersebut berlanjut saat kedatangannya ke ruangan Kalaksa, dimana saya lihat sikap dan kata-katanya tidak sopan bahkan terkesan mengancam, hal ini yang membuat kami emosi dan mengusir dia, Hampir semua staff mendokumentasikan serta memvidiokan kejadian ini, dan kabarnya Vidio tersebut juga sudah beredar", lanjutnya.

"Kami berharap, pihak kepolisian segera mengusut tuntas masalah ini, karena perbuatan Oknum Ketua DPRD Pasbar beserta Ajudannya yang diduga mencuri Thermogun tersebut secara tidak langsung telah merusak citra Pasaman Barat. Apa lagi sekarang adanya Sikap Ajudan yang tidak senang dan mendatangi BPBD" harapnya. (Rudy/RD)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Pelaksana proyek sarana prasarana pantai air manis, CV. Alfatah dihujat warga. Sebab, janji yang pernah diucapnya untuk memperbaiki jembatan belum juga ditepati. Diduga jembatan sebagai akes jalan menuju lokasi proyek ambruk oleh mobil pembawa beton (reademix) pada hari Kamis, 09/07/2020 kemarin. 

Ironisnya, meski sudah diketahui jembatan ambruk karena mobil proyek. Namun tidak juga ada tanda-tanda dari kontraktor untuk secepatnya memperbaiki, kata Mon, Sabtu(11/09) dilokasi jembatan, Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. 

Sebagai warga Mon merasa kecewa terhadap sikap rekanan yang terindikasi tidak bertanggung jawab itu. Sebelumnya pihak kontraktor sudah pernah berjanji kepada warga melalui Ketua LPM kelurahan setempat akan perbaiki jembatan yang tadinya hanya rusak ringan, kata Mon. 

"Sementara jalan dan jembatan yang ambruk merupakan akses menunju tempat wisata pantai air manis. Dengan ambruk nya jembatan tersebut berdampak pada perekonomian masyarakat setempat", sebut warga itu. 

Gara-gara jembatan ambruk, akibatkan wisatawan disinyalir akan sepi datangi tempat wisata. Kemudian akan berdapak pada perekonomian warga yang mayoritas berjualan dilokasi wisata, terangnya. 

Sebelumnya, lanjut Mon, "jembatan yang ambruk ini hanya rusak ringan oleh pihak kontraktor". 

Kemudian atas kerusakan tersebut pihak CV. Alfatah berjanji akan segera memperbaikinya. Namun, janji tersebut tidak kunjung ditepati. Dan mereka tetap memakai jembatan sebagai akses menunju proyek, tandas Mon. 

Bahkan disinyalir Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kota Padang dari segi perwisataan akan berkurang. Sebab, kawasan pantai air manis merupakan salah satu destinasi wisata yang sering dipadati pengunjung dari berbagai daerah, tandasnya. 

Mon sebagai warga berharap agar pihak kontraktor untuk segera memperbaiki jembatan yang ambruk, agar masyarakat tidak lama merasakan dampaknya, pungkas Mon. 

Hingga berita terbit, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*