Mitra Rakyat

GEMPARS Resmi Pilih Arif Zandra Sebagai Ketua Periode 2020-2021

Mitra Rakyat (Pasbar)

Memasuki usia yang ke-7 Tahun Gabungan elemen Mahasiswa Parit Sekitar (GEMPARS) kembali lakukan pemilihan dan pelantikan pengurus baru untuk periode 2020 - 2021, selasa (30/06).

Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Wali Ngari Parik tersebut dihadiri oleh Pj. Wali Nagari Parik, perangkat Nagari, Tokoh Masyarakat, Alumni, senior, mahasiswa dan tamu undangan.

Gabungan elemen Mahasiswa Parit Sekitar (GEMPARS) merupakan Satu-satunya Organisasi Mahasiswa kejorongan yang ada di jorong Parit yang tetap eksis sejak tahun 2013 dari 28 kejorongan yang ada di Nagari Parik.

Sesuai dengan hasil MUBES GEMPARS Ke-6 yang dilaksanakan selama 2 hari satu malam di Gedung Aula Kantor Wali Nagari Parik pada tanggal 09-10 Juni 2020 menghasilkan keputusan menetapkan Ketua Umum terpilih Periode 2020-2021 atas Nama Arif Zandra Mahasiswa UNP jurusan Teknik Informatika.

Pengambilan Sumpah Jabatan dilakukan oleh Pj. Wali Nagari Parik Azhar S.Pd dan penyerahan Jabatan Oleh Riski Habibi Mahasiswa STAI YAPTIP Pasaman Barat selaku Ketua Umum Periode Sebelumnya.

Dalam kesempatannya Pj. Wali Nagari Parik memberikan ucapan selamat dan memberikan suport dan semangat kepada mahasiswa untuk terus memberikan kontribusi terhadap Nagari baik dibidang sosial maupun Ekonomi.

"Harapan kami, GEMPARS Mampu menjadi sebuah organisasi yang memberikan dorongan Kepada mahasiswa Kejorongan Lain untuk menghidupkan Organisasi disetiap jorong bahkan tingkat Nagari, karena mahasiswa merupakan Aset Nagari yg pada dirinya melekat keintelektualannya, tentunya inilah yang nantinya akan menjadi agen perubahan di Nagari dan kejorongan tentunya, apalagi disaat sekarang ini, orang-orang intelek sangat dibutuhkan untuk memimpin Nagari", ucap Pj. Wali Azhar.

"Terima kasih atas dukungan dari segala pihak, semoga saya amanah dalam menjalankan roda organisasi, pemimpin tak mampu berjalan sendiri tanpa semangat dan dukungan dari Anggota, dan harapan saya Pemerintah, Tokoh Masyarakat, dan Mahasiswa Mendukung segala kegiatan kami Nantinya", kata Arif Zandra selaku ketua Umum Terpilih.

Sementara Ketua sebelumnya Riski Habibi mengucapkan Selamat kepada ketua umum terpilih serta ucapan selamat bertugas.

"Mahasiswa adalah Tauladan, kepengurusan periode Ini harus lebih baik dari periode kami sebelumnya", ucap Riski Habibi selaku ketua Umum Demisioner.

"Tak lupa saya mohon maaf kepada rekan-rekan mahasiswa atas salah dan khilaf selama saya menjabat dan saya siap berkontribusi untuk kemajuan GEMPARS kedepan", tambah Riski.

Dengan selesainya acara pelantikan Pengurus GEMPARS Periode 2020-2021 maka kepengurusan sebelumnya menjadi Demisioner dan pengurus baru resmi menjalankan amanah dan tugasnya (Dedi/Rzk)

Ketua Komisi III Baharuddin R Ultimatum Bupati Pasbar

Tuesday, June 30, 2020 Bina Marga , DPRD , Komisi , News Pasbar , Paripurna , PUPR , Sidak , Ultimatum

Mitra Rakyat (Pasbar)
Berawal dari ketidak hadiran Kabid Bina Marga (BM) Bambang Sumarsono atau yang mewakili pada Rapat pembahasan Anggaran di DPRD kamis (25/06) lalu, Ketua Komisi III DPRD Pasbar Baharuddin R bersama Sekretaris Komisi III Dedi Lesmana Lakukan Sidak ke Dinas PU Pasaman Barat, Senin (29/06).

Dalam sidak tersebut Ketua Komisi III menemui beberapa kejanggalan dan Pelanggaran. Dimana dari absen Bambang diketahui jarang masuk. Bahkan beberapa kali teguran yang diberikan oleh Kepala Dinas PUPR Henny Ferniza baik lisan maupun tulisan sama sekali tidak diindahkan oleh Kabid BM Bambang Sumarsono.

Beberapa kali teguran yang diberikan dan tidak ditanggapi oleh Bambang Sumarsono, Kadis juga telah melaporkan hal ini secara tertulis kepada Bupati maupuan Pejabat terkait di Pemkab Pasbar, namun hingga saat dilakukan Sidak belum ada tanggapan maupun tindakan yang dilakukan Pemkab terhadap Kabid BM Bambang Sumarsono.

Baharuddin juga melihat keanehan lainnya, meskipun Bambang jarang masuk tapi bisa mengelola anggaran sekitar 332 Miliar sejak 2017 hingga 2019.

Menurut Ketua Komisi III Baharuddin R, MM., berdasarkan data yang dia dapat dari Kadis PUPR, Anggaran 2017 yang ada di Bina Marga mencapai Rp.124 miliar lebih, tahun 2018 sebesar Rp.108 miliar lebih dan 2019 sekitar Rp.99 miliar lebih.

Total anggaran di Bina Marga dari tahun 2017 hingga 2019 tersebut mencapai Rp.332 miliar lebih namun yang terealisasi Rp.275 miliar lebih.

"Begitu besarnya anggaran yang ada di Bina Marga, Dengan kondisi jarang masuk kantor, pantas saja realisasinya rendah karena pelayanan tidak maksimal," ungkap Baharuddin.

Beberapa temuan dari Sidak yang dilakukannya, akhirnya Ketua Komisi III Membawa permasalahan tersebut ke dalam Sidang Paripurna Selasa (30/06).

Dalam sidang Paripurna tersebut ketua Komisi III menegaskan harus dilakukan pengecekan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan pada Bidang Bina Marga di Dinas PUPR, karena dikhawatirkankan akan terdapat kejanggalan dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dana yang dikeluarkan.

Selain itu, Ketua Komisi III juga mengeluarkan Ultimatum untuk Bupati Pasaman Barat (Pemkab) agar dalam waktu satu (1) bulan terhitung sejak hari itu (30/06) agar mengambil langkah dan kebijakan dalam masalah Kabid Bina Marga PUPR tersebut.

"Jika batas waktu selama satu bulan yang kita berikan tidak diindahkan oleh Bupati maka permasalahan ini akan kami bawa ke ranah luar institusi Pemerintahan, dan saya telah memiliki semua bukti-bukti untuk itu", ujar Baharuddin tegas.

Sementara ketua DPRD Pasbar Parizal Hafni dalam membacakan hasil keputusan sidang paripurna menegaskan terhitung sejak saat itu Kabid BM Bambang Sumarsono di Nonjobkan. (Dedi)

Genius Umar Lakukan Temu Ramah Dengan Jurnalis Pasaman

Sunday, June 28, 2020 Pasaman

Mitra Rakyat.com, Pasaman

Walikota Pariaman yang juga Wakil ketua Forum Walikota se Asia fasiifik Genius Umar berkunjung ke kabupaten Pasaman untuk merajut Silahturahmi dengan masyarakat kabupaten Pasaman.

Menurut Genius Umar kami bersama keluarga berkunjung ke Pasaman karena empat bulan kebelakang kita tidak bisa keluar karena pendemi Covid 19.

Genius Umar menambahkan kami bersama Fakhrizal mantan kapolda Sumatera Barat apa bila diamanahkan masyarakat Sumatera Barat menjadi Gubernur dan wakil Sumatera Barat pada pilkada serentak 2020, kami akan membawa program program yang pernah dilakukan di kota Pariaman.

Adapun salah satu program unggulan yang dilakukan di kota Pariaman satu rumah satu sarjana yang mana anggaran kami ambil dari APBD,CSR dan Baznas,ujar Genius

Dan juga kami mengratiskan ongkos angkutan umum bagi siswa siswa yang berada di kota Pariaman, Ujarnya

Ucapan terima kasih kami pada Keluarga kami di kabupaten Pasaman atas sambutannya teristemewa rekan rekan jurnalis, pertemuan ini sangat berkesan dan kami juga mengundang rekan rekan jurnalis untuk hadir di kota Pariaman,tutup Genius(Tim)

Dibawah Binaan BNNK Pasbar, Nagari Aua Kuniang Dan PT. RSPM Terima Penghargan P4GN

Friday, June 26, 2020 BNN , BNNK , HANI , Narkoba , News Pasbar , Penghargaan , Upacara , Virtual

Mitra Rakyat (Pasbar)

BNNK Pasaman Barat laksanakan Upacara Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2020 bersama dengan Forkopimda Pasaman Barat, Jumat (26/06) bertempat diruang kerja Bupati Pasaman Barat.

Upacara HANI 2020 dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin melalui virtual. Dalam sambutannya, dia mengucapkan selamat atas peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2020.

Menurut Wapres, Narkoba adalah kejahatan lintas negara yang luar biasa. Sehingga, penanganannya pun perlu peran berbagai pihak, termasuk masyarakat. Penanganan tersebut berupa upaya preventif, strategi, dan penegakan hukum secara konsisten untuk pemberantasan narkoba, apalagi Indonesia akan memasuki bonus demografi. Sehingga perlu upaya agar generasi muda tidak terpapar narkoba.

Dalam kegiatan yang sama BNNK Pasbar bersama Forkopimda juga mendengarkan laporan capaian kinerja BNN RI yang disampaikan langsung oleh kepala BNN RI kepada Wakil President Republik Indonesia.

Selain itu BNN RI juga memberikan penghargaan kepada beberapa instansi yang turut serta dalam pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), termasuk Kabupaten Pasaman Barat juga menerima Penghargaan.

Dimana Nagari Aua Kuniang menerima penghargaan yang diterima langsung oleh Wali Nagarinya Dasmon. S. Ap., serta PT. Rimbo Panjang (RSPM) yang diterima oleh Managernya Syamsuddin pada Upacara HANI 2020 di BNP Sumbar.

Sementara Kepala BNNK Pasbar Irwan Effenry mengatakan upacara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini sangat istimewa, karena berada pada era new normal dan mengangkat tema 'hidup 100 persen Sadar, Sehat, Produktif tanpa Narkoba.

"Peringatan HANI 2020 ini sangat istimewa, karena diadakan pada saat new normal dan upacara melalui Virtual", ujar Irwan. (DEDI/RUDI)

Dirut PDAM Kota Padang Sebut Tidak Perpanjang Program Gratis Tagihan

Friday, June 26, 2020 Padang

Hendra Pebrizal, Dirut Perumda Air Minum Kota Padang

Mitra Rakyat.com(Padang)
“Kami tidak akan memperpanjang gratis pembayaran tagihan air. Karena program kami hanya tiga bulan,” kata Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal melalui pesan whats app, Jumat(26/06).

Percakapan itu menyangkut program air gratis yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang. PDAM Kota Padang tidak lagi memperpanjang program air gratis yang diberikan sejak tiga bulan terakhir, akibat dampak Corona virus (Covid-19) , tambahnya.

Sebelumnya PDAM Kota Padang menjalankan program menggratiskan tagihan air kepada 3550 pelanggan kepada Golongan Sosial A dan B serta golongan rumah tanggan 2A dan 2B selama tiga bulan, sebut Dirut itu.

Rinciannya, untuk kategori pertama yang di berikan gratis rekening air adalah golongan Sosial A. Yaitu berupa kelompok umum seperti WC umum, terminal dan tempat ibadah, jelas Hendra Pebrizal.

Selain itu, pihaknya memberikan gratis air kepada golongan sosial B. Yaitu yayasan sosial, panti sosial dan yayasan perguruan tinggi.

Kemudian kelompok rumah tangga dengan golongan 2A dan 2B. Golongan ini adalah masyarakat yang memiliki bangunan rumah non permanen dengan luas 36 meter kubik.

“Selain dua golongan tersebut, pihaknya juga tidak memberikan air gratis bagi penghuni asrama seperti TNI dan Polri,”pungkasnya. *adv*

Proyek BWSS V diduga Tidak Indahkan Intruksi Kementrian PUPera Terkait Protokol Pencegahan Covid 19

Friday, June 26, 2020 Pessel

Mitra Rakyat.com(Pessel)
Diduga proyek pembangunan jaringan di Sawah Laweh, Tarusan, Kabupaten Pesesisir Selatan(Pessel) lemah pengawasan. Proyek dimotori Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air,SNVT PJPA WS, Indragiri-Akuaman, WS Kampar, terpantau media, para pekerja saat melakukan kegiatan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri(APD), Kamis (25/06) di Pessel.

Sesuai Intruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 02/IN/M/2020, Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019(Covid 19) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran dilingkungan Kement PU Pera, bahwa pimpinan tinggi madya, Pratama dan atau Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada masing-masing unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksankan,1. Protokol pencegahan Covid 19, 2. Tindak Lanjut terhadap kontrak penyelenggara Kontruksi,3. Protokol pencegahan Covid 19 dalam Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Sementara pada dokumen kontrak, untuk pengadaan menyangkut K3 merupakan suatu hal yang tidak bisa dihilangkan. Resiko kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, kesadaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi sangat diperlukan. Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992 telah mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut.

Proyek dengan nomor kontrak HK.02.03/03/SNVT-PJPA WS.IAKR/IAR-II/2020 di kerjakan Wijaya-Infra KSO dengan KSO PT. Mettana PT. Tri Exnas ditunjuk sebagai Konsultan Supervisinya. Namun sayang, proyek yang menggunakan anggaran dari Surat Berharga Syariah Negara(SBSN) sebesar Rp 31.453.045.000,- itu terindikasi tidak pedulikan keselamatan dan kesehatan para pekerja nya.

Meskipun situasi saat itu sepi dari para pekerja, namun kegiatan tetap berjalan dan pekerja yang ada dilokasi tidak menggunakan APD. Apalagi masa new normal pasca padami covid 19, pemerintah mengintruksikan agar setiap OPD atau instansi mensosialisasikan protokol pencegahan covid, wajib memakai masker dan menyiapkan handsanitaizer.

Hingga berita ini terbit, media masih upaya konfirmasi PPK dan Pihak Terlait Lainnya. *roel*

Mitra Rakyat

Label

Layout

Post Style

Technology

Latest Post