Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)
“Kami tidak akan memperpanjang gratis pembayaran tagihan air. Karena program kami hanya tiga bulan,” kata Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal melalui pesan whats app, Jumat(26/06).

Percakapan itu menyangkut program air gratis yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang. PDAM Kota Padang tidak lagi memperpanjang program air gratis yang diberikan sejak tiga bulan terakhir, akibat dampak Corona virus  (Covid-19) , tambahnya.

Sebelumnya PDAM Kota Padang menjalankan program menggratiskan tagihan air kepada 3550 pelanggan kepada Golongan Sosial A dan B serta golongan rumah tanggan 2A dan 2B selama tiga bulan, sebut Dirut itu.

Rinciannya, untuk kategori pertama yang di berikan gratis rekening air adalah golongan Sosial A. Yaitu berupa kelompok umum seperti WC umum, terminal dan tempat ibadah, jelas Hendra Pebrizal.

Selain itu, pihaknya memberikan gratis air kepada golongan sosial B. Yaitu yayasan sosial, panti sosial dan yayasan perguruan tinggi.

Kemudian kelompok rumah tangga dengan golongan 2A dan 2B. Golongan ini adalah masyarakat yang memiliki bangunan rumah non permanen dengan luas 36 meter kubik.

“Selain dua golongan tersebut, pihaknya juga tidak memberikan air gratis bagi penghuni asrama seperti TNI dan Polri,”pungkasnya. *adv*

Mitra Rakyat.com(Pessel)
Diduga proyek pembangunan jaringan di Sawah Laweh, Tarusan, Kabupaten Pesesisir Selatan(Pessel) lemah pengawasan. Proyek dimotori Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air,SNVT PJPA WS, Indragiri-Akuaman, WS Kampar, terpantau media, para pekerja saat melakukan kegiatan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri(APD), Kamis (25/06) di Pessel.

Sesuai Intruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 02/IN/M/2020, Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019(Covid 19) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran dilingkungan Kement PU Pera, bahwa pimpinan tinggi madya, Pratama dan atau Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada masing-masing unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksankan,1. Protokol pencegahan Covid 19, 2. Tindak Lanjut terhadap kontrak penyelenggara Kontruksi,3. Protokol pencegahan Covid 19 dalam Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Sementara pada dokumen kontrak, untuk pengadaan menyangkut K3 merupakan  suatu hal yang tidak bisa dihilangkan. Resiko kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, kesadaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi sangat diperlukan. Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992  telah mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut.

Proyek dengan nomor kontrak HK.02.03/03/SNVT-PJPA WS.IAKR/IAR-II/2020 di kerjakan Wijaya-Infra KSO dengan KSO PT. Mettana PT. Tri Exnas ditunjuk sebagai Konsultan Supervisinya. Namun sayang, proyek yang menggunakan anggaran dari Surat Berharga Syariah Negara(SBSN) sebesar Rp 31.453.045.000,- itu terindikasi tidak pedulikan keselamatan dan kesehatan para pekerja nya.

Meskipun situasi saat itu sepi dari para pekerja, namun kegiatan tetap berjalan dan pekerja yang ada dilokasi tidak menggunakan APD. Apalagi masa new normal pasca padami covid 19, pemerintah mengintruksikan agar setiap OPD atau instansi mensosialisasikan protokol pencegahan covid, wajib memakai masker dan menyiapkan handsanitaizer.

Hingga berita ini terbit, media masih upaya konfirmasi PPK dan Pihak Terlait Lainnya. *roel*

Mitra Rakyat.com(Pessel)
Resiko kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, kesadaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi sangat diperlukan. Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992 mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pada masa new normal saat ini, setiap kegiatan harus mentaati protokol pencegahan covid-19, yaitu menggunakan masker dan menyiapkan handsanitaizer. Tanpa kecuali kegiatan yang menggunakan dana APBN,APBD. Bahkan kegiatan yang menggunakan dana hibahpun wajib mentaati protokol tersebut sesuai intruksi pemerintah. 



Hal ini tepantau saat media menelusuri proyek yang digawangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Sumbar. Ditemui mayoritas pekerja dilapangan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri(APD), masker, dan helm, Kamis(25/06) di Koto Barapak, Tarusan, Pessel. 

Pada Program Hibah Jalan Daerah(PHJD) dilaksanakan DPUPR Sumbar yang menggadeng dua perusahan sebagai Pelaksananya (KSO Combina dan MAK) . Kemudian PT. Andhimascipta Dwipantara ditunjuk sebagai Konsultan Supervisi. Secara dana sebesar Rp 39.748.257.979.- sudah inklut setiap item pekerjaan apa pun jenisnya.

Pada proyek itu ada beberapa item yang diduga tidak dilakukan oleh kontraktor pelaksana, seperti rekanan tidak memfasilatasi para pekerja dengan masker yang sejati sebagai protokol pencegahan covid 19.

Sementara dokumen kontrak menyebutkan, kontraktor pelaksana harus menyediakan masker sebanyak 150 buah, sebagai pekerjaan persiapan. Selanjutnya, rekanan pada pekerjaan pembangunan toilet portable juga termasuk pekerjaan persiapan melaksanakannya diduga kuat tidak dilengkapi dengan tisu, handsanitaizer, dan tempat penampungan air, seperti yang ada didokumen kontrak. 

Untuk pengadaan direksikeet, disinyalir rekanan juga tidak mematuhinya. Sebab, lokasi direksikeet yang seharusnya dekat dengan lokasi pekerjaan. Ternyata faktanya jarak direksikeet dengan lokasi berjarak kurang lebih 2 KM. 

Saat dikonfirmasi kepada Khairulman bertindak sebagai pelaksana lapangan  mengatakan, " untuk masker saya memberikan kepada pekerja sebanyak 16 buah, tapi banyak pekerja tidak memakainya dengan alasan risih" kata Khairulman. 

Begitu juga helm yang termasuk sebagai APD, dari perusahaan sudah memberikan sebayak 16 buah, namun dengan alasan yang sama para pekerja itu tidak memakainya, tuturnya lagi. 

Hingga berita ini terbit, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*