Mitra Rakyat

Wako Mahyeldi: Bantuan Covid-19 Sudah Rp.77 Milyar Lebih Disalurkan untuk Masyarakat Kota Padang

Wednesday, June 24, 2020 Padang

Mitra Rakyat.com(Padang)

Wali Kota Padang Mahyeldi menyebut, sejauh ini Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Padang sudah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 untuk masyarakat Kota Padang sebesar Rp.77 milyar lebih, dengan jumlah penerima sebanyak 116.135 Kepala Keluarga (KK) .

Hal itu disampaikan orang nomor satu di Kota Padang itu saat menjadi narasumber di acara dialog khusus ‘Menelisik Peluang Penyelewangan Bantuan Sosial’ di Sumatera Barat di Stasiun RRI Padang, Rabu (24/06/2020).

Wako Mahyeldi merincikan, alokasi BST tersebut bersumber dari Kementrian Sosial (Kemensos) sebesar Rp.17 milyar lebih dengan jumlah penerima sebanyak 28.594 KK, dengan jumlah bantuan masing-masing KK sebesar Rp.600 ribu.

Sementara dari Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.16 milyar lebih dengan jumlah penerima sebanyak 13.415 KK, dengan jumlah bantuan sebesar Rp.1,2 juta dan dari Kota Padang sebesar Rp. 44 milyar lebih dengan jumlah penerima sebanyak 74.126 KK dengan bantuan sebesar Rp.600 ribu.

“Data penerima BST Kemensos sebanyak 28.594 KK tersebut terdiri dari 18.096 KK dari Basis Data Terpadu (BDT) dan non BDT sebanyak 10.498 KK. Sementara untuk data penerima provinsi dan Kota Padang adalah dari non BDT” jelas Wako yang didampingi Kepala Dinas Sosial Afriadi.

Ia menambahkan, mengingat banyaknya data yang dikumpulkan dalam waktu yang mendesak, tidak tertutup kemungkinan adanya data ganda dan lain sebagainya, untuk itu pihaknya sudah mengirim surat melalui kecamatan dan kelurahan tentang pengembalian dana bagi penerima data ganda.

“Alhamdulillah, dari Rp.44 milyar lebih yang disalurkan Pemko Padang kemasyarakat, sebanyak Rp. 6,5 milyar lebih dana dari penerima data ganda sudah kembali ke APBD Kota Padang, dengan jumlah data ganda sebanyak 8.433 KK. Atas nama Pemko Padang kita ucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah menunjukan kepeduliannya itu,” puji Mahyeldi.

Mahyeldi menambahkan lagi, selain bantuan dari pemerintah, masyarakat Kota Padang juga menerima bantuan dari lembaga-lembaga volentir dan organisasi sosial.

"Secara keseluruhan warga Kota Padang yang terdampak sosial ekonominya akibat pandemi Covid-19 sekitar 145 ribu KK. Sementara yang tercover bantuan pemerintah baru 116.135 KK. Menutupi kekurangan-kekurangan ini, kita dibantu oleh 10 LAZ di Kota Padang, BUMN/BUMD dan para pengusaha yang ada di Kota Padang. Alhamdulillah, bantuan tersebut sudah selesai kita salurkan dan dapat meringankan beban masyarakat Kota Padang," imbuhnya.

Selanjutnya, bagi masyarakat yang belum menerima bantuan untuk segera melaporkan ke RT/RW setempat. Nanti datanya akan difalidasi oleh kelurahan dan disampaikan kepada dinas sosial.

“Saya juga ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak, mulai dari Pemerintahan Kecamatan, Lurah, RT/RW, Babinsa Bhabinkamtibmas dan seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi mengawal dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” pungkas Wako Mahyeldi.(Muliadi/humas padang)

Pemda Pasbar Salurkan 1.480 Ton Beras Untuk 165 KK Kec. Lembah Melintang

Mitra Rakyat (Pasbar)

Bupati Pasbar H. Yulianto melalui Kepala Dinas Sosial Yonnisal salurkan Bantuan berupa beras dari Pemerintah Daerah (Pemda) Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar) kepada masyarat dua (2) kejorongan, yaitu kejorongan Koto Pinang dan Batang Gunung, Kecamatan Lembah Melintang sebanyak 165 KK.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua TP. PKK Pasbar Sifrowati, Pj wali Nagari Persiapan Koto Gunung beserta seluruh perangkat Nagari, relawan, Perwosi, Mahasiswa KKN UNP dan IAIN Bukittinggi yang ikut serta menyalurkan bantuan beras ke rumah-rumah di dua kejorongan tersebut.

Menurut Kepala Dinas Sosial Yonnisal, bantuan beras yang di distribusikan sebanyak 1.480 Ton Beras dibagikan dalam kategori Jompo (Lansia), fakir miskin, Disabilitas (cacat fisik) serta masyarakat yang terdampak covid-19, dimana setip KK mendapat sebanyak 9 Kg beras.

"Bantuan yang kita serahkan saat ini bukan bantuan BST, BLT, PKH melainkan bantuan dari Pemda Pasbar untuk dibagikan sesuai kategori yang telah ditentukan, hal ini agar tidak terjadinya informasi simpang siur," kata Yonnisal.

Sementara Ketua TP.PKK Pasbar berharap, bantuan beras yang diberikan Pemda Pasbar tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena membantu masyarakat yang susah dan kurang mampu adalah tugas dan kewajiban bersama, namun harus tetap sesuai menurut prosedur dan tepat sasaran.

Semoga bantuan yang diberikan ini tepat sasaran dan dapat meringankan beban masyarakat, ini adalah kewajiban kita bersama, terutama Pemda Pasbar. ," Jelas Sifrowati. (Dedi/Rudi)

Peringati HANI 2020 BNNK Pasbar Ajak Masyarakat Perangi Narkoba

Wednesday, June 24, 2020 BNN , BNNK , HANI , Narkoba , News Pasbar , Sosialisasi

Mitra Rakyat (Pasbar)

Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2020 dengan Tema “Hidup 100%, Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia Tanpa Narkoba, BNNK Pasaman Barat membagi Masker bertuliskan "HANI" kepada Pemkab Pasaman Barat secara Simbolis kepada Kepala Bagian umum Pemerintahan.

Selain itu, BNNK Pasaman Barat dalam masa Pra HANI juga menggelar beberapa penyuluhan tentang Bahaya Narkoba serta penyuluhan tentang Covid-19 serta pencegahan penyebarannya.

Dalam kegiatan Penyuluhan tersebut BNNK Pasbar memberikan leaflet yang berisikan tentang bahaya narkoba dan mengajak serta menyampaikan pesan untuk menjauhi dan lawan narkoba.

Sosialisasi yang berupa penyuluhan serta juga menggelar tes urine mendapat sambutan serta dukungan dari masyarakat serta beberapa instansi, sehingga PT. Rimbo Panjang Kinali serta Kenagarian Aua Kuniang akan menerima penghargaan pada upacara peringatan HANI 2020, Jumat (26/06) nanti di Propinsi.

Kepala BNNK Pasaman Barat Irwan Effenry mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada PT. Rimbo Panjang dan Kenagarian Aua Kuniang karena mereka mampu dan sukses dalam menjalankan serta menerapkan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di daerahnya.

"Dengan Kegiatan ini kami mengajak masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang merupakan tanggung jawab kita bersama, mari kita pupuk semangat bersama melawan narkoba agar generasi muda kita dapat menjadi generasi yang Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia", ujar Irwan.

"Selain sosialisasi tentang melawan Narkoba kita juga sosialisasi bagaimana langkah-langkah pencegahan virus corona (Covid-19) dalam era new normal ini", tambah Irwan.

"Sabtu tanggal 27 Juni 2020 kita akan gelar nonton bareng konser Slank secara virtual di kantor BNNK Pasbar, dimana acara ini digelar oleh BNN dalam rangka penggalangan dana untuk penanganan dampak covid-19 yang akan disiarkan secara langsung melalui live streaming media elektonik dan media sosial lainnya", tutup Irwan.(Dedi/Rudi)

“Dengan kegiatan ini kami mengajak Masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang merupakan tanggung jawab kita bersama termasuk Masyarakat, kita akan terus menggalang semangat bersama melawan narkoba agar genarasi Toraja dapat menjadi generasi yang Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia,” kata Dewi.Selain langkah pencegahan virus corona (Covid-19), pembagian masker tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar gemar memakai masker sebagai upaya pencegahan penularan virus corona yang sudah mewabah.“Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian dan partisipasi BNNK Pasaman Barat dalam upaya pencegahan Covid-19 serta Dalan Rangka Pra Hari Anti Narkotika Nasional (HANI) 2020 yang pada puncak perayaannya jatuh tanggal 26 Juni 2020 ini", Ujar Kepala BNNK Pasbar lagi."Sabtu ini tanggal 27 Juni 2020 kita dari BNNK Pasbar juga akan melaksanakan peringatan HANI tahun 2020 secara virtual dan disiarkan secara langsung oleh media elektronik dan melalui live streaming media sosial yang dimiliki oleh BNN dan media sosial lainnya, dimana BNN akan menggelar Konser pengalangan dana untuk penanganan dampak COVID-19 bersama Slank dengan tagline HIDUP100% yang bermakna sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba, jadi kita dari BNNK Pasbar akan menggelar Nonton Bareng secara Virtual di Kantor BNNK", tutup Irwan.

Tidak Dilengkapi Data Dokumentasi Pemeriksaan Lapangan, Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara Sebut PLN Kangkangi UU KIP

Monday, June 22, 2020 Sumbar

Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara, Romi Yufhendra

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Sebagai pihak yang merasa dirugikan, wajar PT. PLN Wilayah Sumbar memang seharusnya memberikan hak jawab terkait dugaan korupsi yang terjadi di tubuh BUMN itu.

Sebab, saat ini PT. PLN sedang dalam sorotan berbagai kalangan, dan menuju intansi yang berintegritas. Namun sayang, klarifikasi yang mereka berikan tidak diperkuat dengan data dan dokumentasinya, kata Romi Yufhendra, Ketua DPD Sumbar lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (LSM KPK Nusantara), Senin(22/06) via seluler +62 852-1970-7xxx.

Berit terkait : Klarifikasi atas berita Mitrarakyat.com pada 6 Juni 2020 dengan judul Diduga Aset PLN Kubikel di Tilap, Negara Tanggung Kerugian Milyaran Rupiah

Tidak dilengkapi dengan data dan dokumentasi tersebut, pihak PLN Wilayah Sumbar telah mencerminkan sikap yang tidak transparan dan diduga kuat telah langgar Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 , tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP).

Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara itu menilai, dirunut dari pengakuan tertulis dari Afriman, kalau Investigasi yang dilakukan oleh tim dengan masing-masing personel hanya 2 orang. Kemudian tanpa ada foto kedua orang tersebut saat melakukan pemeriksaan lapangan, aneh juga cara investigasi nya, tandas Romi.

Mungkin masyarakat tertentu bisa mereka bodohi, namun tidak dengan tim investigasi dari kami, kata nya."anehnya lagi dalam satu hari, Investigasi selesai dilakukan dibanyak daerah, luar biasa, ucapnya lagi.

Bahkan foto kubikel yang sedang dicek oleh tim investigasi yang meraka katakan, juga tidak dilapirkan. Dengan begitu pengakuan mereka kalau tidak ada kegiatan penilapan itu bisa jadi hoak, demi menjaga nama baik PLN, ucapnya.

Kami akan surati pihak PLN Wilayah Sumbar untuk lakukan invertigasi ulang, dan LSM KPK Nusantara akan ikut saat Investigasi tersebut, tegasnya. Dan bila perlu kami juga surati pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar untuk ikut serta kedaerah, tukasnya.

Dilain pihak, saat media konfirmasi kepada Afriman tentang waktu dilaksanakan investigasi oleh pihak PLN, Afriman mengatakan, " pemeriksaan dilakukan oleh tim yang berjumlah 2 orang untuk satu daerah", kata nya pada hari yang sama.

Kemudian hari dilakukan pemeriksaan, hari Sabtu, 20 Juni 2020. Dan hasilnya, tidak ada kubikel yang ditilap. Kubikel itu masih ada dan berfungsi dengan baik, katanya.

Hingga berita terbit pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. * roel*

Klarifikasi atas berita Mitrarakyat.com pada 6 Juni 2020 dengan judul Diduga Aset PLN Kubikel di Tilap, Negara Tanggung Kerugian Milyaran Rupiah

Monday, June 22, 2020 Sumbar

Afriman, Manejer Komunikasi PT. PLN Wilayah Sumbar

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Sehubungan dengan adanya pemberitaan terkait dengan dugaan penilapan aset Kubikel PLN, kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dengan adanya berita tersebut, PLN langsung menerjunkan petugas untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap asset yang diduga di-tilap tersebut, kata Afriman, kepada media mitra rakyat.com,Senin(22/06) via whatsapp +62 812-6624-xxx.

Berita Terkait : Hendrizon, SH. Minta Pihak APH Untuk Merespon Dugaan Korupsi di Tubuh PLN Wilayah Sumbar

Selanjutnya, Afriman menuturkan, "Berdasarkan data dan fakta di lapangan ditemukan bahwa asset PLN tersebut ada dan sesuai. Asset tersebut berfungsi optimal dan digunakan untuk menyuplai energi listrik bagi pelanggan di daerah Pasaman Barat, Payakumbuh dan Solok Selatan".

Afriman mengakui ini foto Kubikel yang diduga ditilap pada pengadaan 2019, oleh oknum karyawan PLN "RH dan DV"

"PLN sangat menjunjung tinggi integritas. Sekecil apapun informasi yang ada akan kami tindak lanjuti dan manajemen sudah bertekad untuk tidak segan-segan menindak tegas apabila ada oknum yang bermain main terhadap integritas tersebut” ungkap Manajer Komunikasi PLN Wilayah Sumbar, Afriman di sela sela mendampingi manajemen melaksanakan Care For Asset.

Afriman juga menambahkan bahwa PLN memiliki program khusus untuk menjaga kualitas keandalan listrik yaitu Care For Asset. Dalam program ini manajemen PLN dan staf terkait melakukan kunjungan rutin atau walk down langsung ke lokasi – lokasi dimana asset tersebut berada, seperti jaringan, gardu induk, gardu distribusi dan lain-lain.

Aset PLN sangat penting untuk dijaga dan menjadi tanggung jawab dari PLN. Kami akan memastikan asset tersebut terjaga dan terpelihara dengan baik, salah satu tujuannya adalah demi meningkatkan keandalan dan keamanan listrik.

Melalui kunjungan rutin terhadap asset mulai dari gardu induk, peralatan transmisi, dan distribusi maka petugas PLN dapat melihat performa asset serta meminimalisir kemungkinan terjadinya gangguan pada asset yang mengakibatkan padam.

PLN juga terbuka lebar dan transparan atas segala informasi yang didapat dari segala pihak. Hal tersebut merupakan cerminan komitmen PLN untuk menegakkan integritas diseluruh lini, tutupnya. *realise dari Afriman,Manejer Komunikasi PT. PLN Wilayah Sumbar*

Romi Yufendra Berharap Siapa Yang Jadi Gubernur, Harus Konsisten Dengan Visi -Misinya

Monday, June 22, 2020 Padang

Mitra Rakyat.com(Padang)
Dalam hitungan bulan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 akan dilaksanakan. Menurut informasi rencana KPU Sumbar, untuk Pilkada di Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan bulan Desember.

Artinya para calon kepala daerah sudah mulai pasang jurus ampuh. Lobi-lobi pun mungkin sudah lakukan. Pidato -pidato disaat kampanye sudah mereka persiapkan. Apalagi janji-janji manis yang disampaikan calon pemilih mereka sudah dipersiapkan.

Fokus pilkada Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Prov. Sumbar.Tahun ini gelanggang pilkada diduga semakin seru karena persaingan disinyalir akan lebih ketat lagi dari pilkada sebelumnya. Karena, peserta pilkada untuk periode 2020-2025 ini diisi oleh politikus dari latar belakang tidak diragukan lagi.

Gederang perang pun sudah ditabuh, saling tuduh, saling lapor, bahkan saling tikam sebentar lagi mungkin akan kita dengar. Tidak ada lawan yang abadi, tidak kawan yang setia, sebentar lagi akan kita temui.

Bagaimanapun alur permainan dalam politik, yang pasti jadi korban selalu masyarakat golonga bawah. Kenapa demikian, karena untuk mencapai tujuan, seorang politikus tidak segan, bahkan mungkin tidak malu untuk memberi janji kepada masyarakat.

Uang akan betebaran dan agama pun mungkin diperdagangkan demi mencapai satu tujuan yakni BA 1 Sumbar. Berbagai promosi atau kampanye politik akan dilakukan oleh para peminat tahta calon pimpinan daerah. Akan tetapi jika melihat fakta dan merunut pengalaman masa lalu, kepala daerah yang berujung terpilih belum sepenuhnya dapat merealisasikan visi misi dan program yang telah diproklamirkan sebelumnya.

Hal inilah yang menjadi indikator krisis kepuasan dan momok ketakutan masyarakat. Grafik ketidak percayaan publik terhadap calon kepala daerah Provinsi Sumatera Barat akan terus naik.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara Romi Yufhendra, sebagai salah satu Aktivis Pemuda asal Sumatera Barat yang berdominsil di Kota Padang menyampaikan kepada para calon kepala daerah, ketika terpilih akan pentingnya memprioritaskan realisasi program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat, Minggu,(21/06) disekretariat LSM KPK Nusantara.

Dikatakannya, banyaknya program Perbaikan Infrastruktur yang cenderung tidak merata hingga kepelosok Daerah sampai Daerah terpencil lainnya masih membutuhkan perhatian khusus.

Sebab, salah satu masalah yang menjadi kendala masyarakat dalam meningkatkan perekonomian adalah akses perbaikan jalan dan pembangunan lainnya yang berdampak pada hasil dan harga pertanian itu sendiri.

Selain dari itu, pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan mengingat banyaknya lapisan masyarakat yang mengimpikan pelayanan prima.

“Jika merujuk pada UU 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, seorang kepala daerah dalam hal ini Gubenur, Wali Kota dan Bupati dituntut dalam memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya.

Hal ini relevan dengan kewajiban dan dan tugas kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang pemerintahan daerah tersebut,” kata Romi.0

Romi menambahkan, jika calon kepala daerah yang terpilih nantinya hanya sebatas mengumbar visi misi dan program tanpa dibuktikan dengan kerja nyata, dapat dipastikan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah sebagai pucuk pelayan publik akan semakin meningkat.

“Kedepannya dalam mengawal program unggulan calon Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang terpilih saya berharap kepada rekan-rekan Aktivis LSM, ORMAS, WARTAWAN, Organisasi Kepemudaan serta seluruh lapisan masyarakat dapat saling senergik dalam mengawal keberlangsungan program unggulan yang menjadi prioritas calon kepala daerah Khususnya Sumatera Barat yang terpilih agar terciptanya realasi sistem demokrasi yang sebagaimana kita cita-citakan,” jelas Romi penuh harap. (rm)

Mitra Rakyat

Label

Layout

Post Style

Technology

Latest Post