Mitra Rakyat

Pemko Padang Belum Pastikan BLT Covid-19 Berlanjut

Friday, June 12, 2020 Padang

Mitra Rakyat.com(Padang)
Pemerintah Kota Padang masih melakukan evaluasi bantuan langsung tunai (BLT) selanjutnya bagi warga yang terdampak coronavirus disease (covid-19). Evaluasi kelanjutan BLT ini dilakukan untuk pembayaran bulan Mei dan Juni 2020.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pihaknya memutuskan untuk mengevaluasi karena masih mempertimbangkan apakah mencukupi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Nanti kita evaluasi dulu, bagaimana kekuatan anggaran kita. (Berlanjut) mudah-mudahan tetap berlanjut, demi untuk rakyat,” kata Mahyeldi kepada langgam.id usai jadi khatib Jumat di Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang, Jumat (12/6/2020).

Saat ditanya apakah APBD Padang mencukupi, Mahyeldi masih belum bisa memastikan karena pihaknya baru akan mengevaluasi. “Kita lihat bagaimana kekuatan anggaran, bagaimana kelancaran dana yang dari pusat kepada kita,” ujarnya.

Mahyeldi mengklaim meskipun dalam kondisi pandemi, pembangunan di Kota Padang tetap berjalan. Sebab, pihaknya telah melakukan tender dini pada akhir bulan Desember dalam proyek pembangunan.

“Dan Januari dan pertengahan Februari sudah PKS (perjanjian kerja sama), sehingga akhir Januari dan Februari kita mulai. Ada 100 projek kalau ndak salah, makanya ada trotoar dan lainnya sudah jalan. Ini bagian mengerakkan ekonomi kita,” tuturnya.

Seperti diketahui, BLT dari APBD Kota Padang sebesar Rp600 ribu hanya baru disalurkan untuk bulan April kepada warga terdampak. Dari data Dinas Sosial Kota Padang, jumlah penerima pada saat itu mencapai 74.126 kepala keluarga dari 104 kelurahan dan 11 kecamatan.
(Sumber Langgam.id)

Syafri Atmi, Tidak Pernah Terjadi Istilah "Jual Bangku" di SMP N 12 Padang

Thursday, June 11, 2020 Padang

Syafri Atmi, Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Padang

Mitra Rakyat.com(Padang)
Kepala Sekolah (Kepsek) SMP N 12 Padang mengatakan, " sesuai dengan Peraturan Walikota Padang (perwako) Nomor 42 tahun 2020 terkait Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) dilakukan secara online", kata Syafri Atmi, diruangannya Kamis(11/06).

Sebagai Kepsek, Syafri mengatakan hal itu terkait tudingan yang menyebut adanya istilah jual bangku disekolah dipimpinnya itu oleh masyarakat.

Pendaftaran baru dibuka pada tanggal 17 Juni mendatang untuk peserta didik setara Sekolah Lanjutan Pertama (SMP), sebutnya lagi.

Syafri membenarkan kalau beberapa hari lalu sempat ada cekcok dengan salah satu pemuka masyarakat tempat beliau menjadi Kepala Sekolah.

Itu karena, pemuka masyarakat itu meminta agar anak kemenakannya bisa melanjutkan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya.

Kepsek tersebut tidak pernah mengatakan tidak bisa kalau anak kemenakan nya untuk sekolah disini, tutur nya lagi.

Tapi harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan protap yang telah ditentukan." saya tidak pernah melarang atau mengatakan tidak bisa kalau anak mereka sekolah disini", terang lagi.

Tapi ada jalur yang harus diikuti tanpa terkecuali bagi siapapun, bahkan anak seorang pejabat pemerintah kota ini pun tidak bisa seenaknya masuk untuk menjadi peserta didik disekolah ini, tegasnya lagi.

" kami disini sifatnya hanya menerima peserta didik yang telah disahkan lulus verifikasi oleh Dinas Pendidikan yang disertai surat tanda telah diterima sebagai peserta didik oleh dinas terkait", katanya lagi.

Sementara, pendaftaran saja belum dibuka oleh pemerintah, tapi pemuka masyarakat itu sudah mendatangi pihak sekolah dan menekan anak mereka harus sekolah disini, lanjut Syafri.

Kemudian Syafri Atmi menepis tudingan adanya jual bangku itu dengan mengatakan , " di sekolah yang saya kepalai ini, tidak pernah melakukan yang namanya "jual bangku" seperti yang diisukan masyarakat itu", tandasnnya.

Disebutkan nya, " selain itu secara pribadi dan dari hati kecil saya tidak pernah terlintas untuk mencari keuntungan dengan cara apapun melalui jabatan yang telah diamanatkan kepadanya ini".

Kepsek itu berharap kepada masyarakat untuk bisa memahami dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terkait penerimaan peserta didik ini", tutupnya. *roel*

Pemko Padang Ingkar Janji, SDN 09 Terpaksa di Gembok

Wednesday, June 10, 2020 Padang

Sekolah Dasar Negeri 09 Koto Lua di Gembok

Mitra Rakyat.com(Padang)

Masyarakat Keluarahan Koto Lua, Kecamatan Pauh, Padang, khawatir dengan kondisi status tanah SDN 09 yang ada dikelurahan tempat tinggal mereka. Pasalnya, sekolah tempat anak mereka menggali ilmu telah ditutup oleh yang mengaku pemilik lahan dengan cara digembok.

Penggembokkan sekolah itu diduga Pemko Kota Padang ingkar janji dengan hasil rapat yang telah disepakati, yakni melakukan pembayaran setelah pemilik sah lahan melihatkan surat atau dokumen terkait tanah itu.

Hal itu dikatakan oleh H. ismail, yang mengaku sebagai pemilik sah lahan di kediamannya Komplek Perumahan Waluyo Kec.Pauh Kota Padang, pada Senin(08/06).

"Dalam keputusan rapat, Dinas pendidikan berjanji akan segera melakukan pembayaran setelah pihak pemilik tanah dapat menunjukan dan mengantongi seluruh dokumen yang di perlukan sebagai sarat pengajuan pembayaran lahan" ungkap Ismail.

"Kami pun melengkapinya, setelah memberikan seluruh dokumen yang diperlukan, kami di minta menunggu, dan datang kembali sesuai jadwal yang telah diberikan"

"Saat datang sesuai jadwal yang telah dijanjikan, justru kami mendapat jawaban yang menyakitkan dari staf Dinas yang biasa kami temui terkait pengurusan lahan (Era) "Dana ganti kerugian atas lahan bapak telah ada, namun tidak bisa di cairkan karena terserap untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19" ungkapnya.

Ismail menambahkan, sesungguhnya kami tidak ingin melakukan hal seperti ini (penggembokan), kami sangat mengerti dan faham betapa fasilitas tersebut sangat di butuhkan masyarakat, namun bagaimana dengan perasaan kami yang telah dipermainkan dan didisakiti oleh pihak Dinas" ucapnya.

"Kami pasti akan segera membuka kembali gemboknya, kalau sudah ada kepastian hitam diatas putih terkait penggantian lahan tersebut" tegas Ismail.

Sebelumnya, salah seorang warga bernama Ana saat ditemui media mengukapkan kekawatirannya, "sebagai mana yang telah kami rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa tahun ini anak kami akan masuk SD" ungkapnya (6/06)"

"Tidak hanya saya, banyak warga sekitar sini yang hendak mendaftarkan anaknya, namun apa dikata.., saat ini kondisi sekolah tengah di gembok oleh pihak pemilik lahan" tambahnya.

Secara terpisah, Habibul Fuadi Kadis Pendidikan Kota Padang memastikan pencairan dana ganti kerugian atas lahan SD 09 Pauh akan direalisasikan dalam tahun ini.

"Pencairan APBD itu ada mekanismenya, dan terkait lahan masyarakat yang terpakai pada bangunan SD 09 Pauh ini akan direalisasikan pada tahun 2020 ini" ucap Habibul (9/06) dikantornya.

Lebih lanjut Habibul memaparkan, "Kami berharap pemilik lahan untuk bersabar, dan aparatur pemerintahan yang ada ditingkat Kecamatan serta Kelurahan dan masyarakat setempat turut serta mendukung Dinas, agar proses pelaksanaan pendidikan nantinya tidak terganggu oleh permasalahan ini" harap Habibul.

(deni/roel-tim)

Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan GOR Tuah Basamo Berlanjut, Polres Tunggu Hasil Audit BPK RI

Wednesday, June 10, 2020 BPK RI , Gor , Kapolres , Kasat , Korupsi , News Pasbar , Polres

Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan GOR Tuah Basamo Berlanjut, Polres Tunggu Hasil Audit BPK RI

Mitra Rakyat (Pasbar)

Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan sarana prasarana gedung olah olahraga (Stadion) pemerintah setempat pada 2016 lalu, Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Sugeng Hariyadi melalui Kepala Satuan Reskrim AKP Omri Sahureka didampingi Kepala Sub Bagian Humas AKP Defrizal di Simpang Empat, Rabu (10/06) menegaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan satdion olahraga Pasbar tetap berlanjut dan saat ini sudah dalam tahap penyidikan.

"Saya tegaskan kasus ini tetap berlanjut dan saat ini sudah dalam tahap penyidikan", ujar Kasat Reskrim.

"Tahapannya sudah penyidikan namun penetapan tersangka belum dilakukan karena menunggu hasil audit BPK," tegasnya.

Ia menyebutkan kegiatan pembangunan stadion olah raga itu dilakukan pada 2016 lalu dengan pagu dana Rp. 7,2 miliar yang dikerjakan oleh PT RMJ.

Menurutnya pada kegiatan itu diduga ada indikasi tindak pidana korupsi sejumlah item pekerjaan yang tidak sesuai spek teknis yang direncanakan.

Dari hasil penyidikan sementara diduga negara mengalami kerugian Rp. 400 sampai Rp.500 juta.

"Kerugian itu diduga akibat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi yang direncanakan, namun jumlah pasti berapa kerugian negara belum diketahui, dan tentu saja BPK yang mempunyai kewenangan untuk menghitungnya," sebut Kasat.

Untuk itu pihaknya saat ini masih menunggu hasil audit BPK RI dan jika kerugian telah diketahui maka akan dilakukan penetapan tersangka. Pihaknya berharap hasil audit BPK cepat keluar sehingga langkah hukum selanjutnya bisa dilakukan.

"Kita berharap hasil Audit BPK keluar secepatnya, agar kita bisa melakukan penetapan tersangka dan melanjutkan proses hukumnya", tambah Kasat.

Sehubungan dengan kasus tersebut, selain telah memeriksa saksi pihak penyidik Reskrim Polres Pasaman Barat juga telah mengamankan sejumlah barang bukti. (Dedi/Rudi)

Pejabat Pemko Padang Ikuti Seleksi Kompetensi JPT Sebanyak 19 Orang

Wednesday, June 10, 2020 Padang

Mitra Rakyat.com(Padang)

Sebanyak 19 orang pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang mengikuti uji kompetensi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Seleksi jabatan ini guna mengisi kekosongan jabatan saat ini untuk posisi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang.

Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul saat membuka kegiatan tersebut di ruangan Abu Bakar Ja'ar, Balai Kota Padang, Rabu (10/06/2020), mengatakan, seiring adanya kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama DP3AP2KB Kota Padang, maka untuk itu diperlukan pengisiannya dengan melaksanakan seleksi terbuka bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Amasrul menjelaskan, seleksi terbuka ini dilaksanakan dalam rangka memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi jabatan sebagai Kepala DP3AP2KB Kota Padang

"Proses seleksi ini harus dilewati karena selain merupakan prosedur per Undang-undangan, juga diharapkan agar pejabat JPT Pratama yang terpilih nantinya adalah orang yang cakap, memiliki kompetensi yang sesuai, kualifikasi pendidikan yang baik, rekam jejak yang bagus serta memiliki integritas yang tinggi," jelas Sekda.

Sementara itu kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang Suardi menyebut, penerimaan lamaran dan seleksi administrasi dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei 2020 dan surat lamaran terakhir diterima tanggal 05 Juni 2020.

"Seleksi dilaksanakan dalam beberapa tahap. Diantaranya mulai tes kompetensi dasar/psikometri, penulisan makalah, melakukan uji rekam jejak hingga wawancara. Sementara untuk pengumuman tiga tebaik dari hasil seleksi akan diumumkan pada 29 Juni sampai 1 Juli 2020," ujarnya.

Adapun nama-nama yang mengikuti seleksi ini yakni, Azmal, Editiawarman (BKPSDM), Oktavia Delri (Dinas Pangan), Afrialdi Masbiran (Dinas Perdagangan), Tarmizi Ismail (Diskominfo), Rina Melati, Arliswandi (Diskop UKM), Depitra Wiguna, Linda Hasmi (Dinas Kesehatan), Nurhayati, Hanurawan, Eva Mustika Rosa (DP3AP2KB), Elfian Putra Ifadi, (Kecamatan Koto Tangah, Eri Sendjaya (Kecamatan Padang Barat), Teddy Antonius (Kecamatan Padang Selatan), Yefri (Satpol PP), Rachmadeny Dewi Putri, Swesti Fanloni (Sekretariat Daerah), Imral Fauzi (Sekretariat DPRD).

Diduga Sewenang-Wenang Kepada Bawahan Plt Direktur RSUD Pasbar Dipolisikan

Tuesday, June 09, 2020 Direktur , kuasa hukum , News Pasbar , Polres Pasbar , RSUD , Sewenang wenang , Tata Usaha

Diduga Sewenang-Wenang Kepada Bawahan Plt Direktur RSUD Pasbar Dipolisikan

Mitra Rakyat (Pasbar)

Diduga lakukan tindakan sewenang-wenang kepada bawahannya, Plt Direktur RSUD dr. H. Yuswardi, Sp.B., M.HKes., (62) diadukan oleh Kepala Tata Usahanya dr. Reni Hirda, Sp., An., (36) ke Polres Pasaman Barat dengan nomor laporan polisi : LP/152/IV/2020-Res Pasbar teranggal 4 April 2020. Serta laporan juga telah disampaikan ke Inspektorat Pasbar.

Pengaduan itu disampaikan Reni Hirda (RH) melalui kuasa hukumnya, Afni Gusni Susanti, SH., MH., dan Yung Nikmat, SH., dengan laporan pengaduan tindakan sewenang-wenang terhadap bawahan, dan penyalagunaan aset RSUD Pasbar oleh Plt Direktur RSUD Pasaman Barat.

Yung Nikmat bersama Afni Gusni Susanti selaku kuasa hukum RH ketika dihubungi wartawan, Selasa (09/06) membenarkan telah menerima kuasa dari pelapor dr Reni Hirda Sp., An pada 12 April 2020 lalu.

Pihaknya semula telah berupaya memediasi, tapi tidak mendapatkan titik temu sehingga saat ini dia mendapat kuasa untuk melaporkan ke Polres Pasaman Barat.

Disebutkan, bahwa klienya juga mendapatkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan dari direktur dengan nada arogan dengan menampar meja.

Saat hal ini dicoba dikonfirmasi ke Plt Direktur, Yuswardi via telephone genggamnya dengan nomor 0811115XXX tidak mengangkat. Setelah itu wartawan juga menanyakan melalui pesan singkat via WhatApp juga tidak dibalas, saat beberapa kali didatangi ke ruang kerjanya di RSUD Pasbar, Yuswardi terkesan sengaja menghindar.

Sementara Bupati Pasaman Barat Yulianto saat dikonfirmasi terkait laporan RH tersebut Senin malam (08/06), membenarkan telah mendapat informasi itu dan sangat menyayangkan hal itu terjadi.

"Informasinya memang begitu dan saya akan menindaklajutinya dan akan memanggil pihak-pihak untuk menyelesaikan permasalahan internal itu secepatnya," kata Yulianto.

Sementara hingga berita ini diturunkan pihak Polres Pasaman Barat masih belum memberikan keterangan namun berjanji untuk memberi keterangan secara resmi terkait hal ini secepatnya. (Dedi/Rudi)

Mitra Rakyat

Label

Layout

Post Style

Technology

Latest Post