Mitra Rakyat

1 Orang Pegawai Lapas Terbuka Kelas II B Pasaman Positif Covid-19, 32 Orang Menunggu Hasil Lab

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Kubikel berfungsi sebagai pemutus, pembagi, penghubung, pengontrol dan proteksi sistem penyaluran tuak 20 kV, biasanya berada di Gardu Induk(GI).

Selain itu, harga satu set kubikel menurut salah seorang karyawan yang bekerja di salah satu Cabang Perusahan Listrik Negara(PLN) menyebutkan sampai ratusan juta.

Diduga pengadaan kubukel pada tahun 2019 teridikasi telah rugikan negara. Sebab, menurut informasi yang media dapati telah terjadi kerugian negara pada pengadaan tersebut.

Yang mana, ada beberapa kubikel beserta isinya telah ditilap oleh oknum karyawan PLN sendiri.

Hal ini disampaikan oleh salah satu karyawan yang tidak ingin namanya untuk disebutkan pada Sabtu(06/06) dikediamnya. Karyawan itu mengatakan, " pada tahun 2019 PLN Wilayah Sumbar kembali menambah kubikel untuk beberapa wilayah kabupaten yang ada di Sumbar ini, pada tahun itulah penilapan itu terjadi", terangnya.

Selanjutnya  karyawan PLN itu juga menyebutkan nama oknum yang diduga kuat bermain pada pengadaan kubikel itu. Dia mengatakan, " yang bermain pada pengadaan kubikel itu tersebut dengan inisial "RH" yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pengawas K3 dan kini sudah pensiun", jelasnya.

Juga kuat dugaan, kepala Pengawas Teknik dengan inisial "DV" juga terlibat. Untuk satuan harga kubikel lengkap dengan isi-isinya menurutnya sekitar Rp 450 juta. Kalau kubikel itu ditilap sebanyak 6 buah jadi negara menanggung kerugian sekitar 2,7 milyar.

Dia berharap agar Aparat Penegak Hukum(APH ) untuk dapat serius menelusuri kegiatan yang rugikan negara ini, agar supremasi hukum benar - benar dapat ditegakan, pungkasnya.

Dilain pihak, saat media mengkonfirmasi kepada "RH" terkait hal  via seluler 081266141xxx pada hari yang sama.  IT terkesan marah dengan mengatakan , " untuk diketahui kubikel baru datang dari Jakarta langsung dipasang, jadi itu semua tidak benar itu fitnah, siapa itu yang memberi informasinya " katanya.

RH yang juga mengaku juga sebagai wartawan itu malah mencaci awak media saat dikonfirmasi. " kalau jadi wartawan itu harus profesional sedikit,  tanpa ada angin langsung saja mengkonfirmasi, media apaan tuh", katanya.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*

Mitra Rakyat (Pasbar)

Diduga Sebarkan Berita Hoax, Ketua DPRD Pasbar Dipolisikan Oleh PDIP Pasbar

Mitra Rakyat (Pasbar)
Ketua DPRD Pasaman Barat Pahrizal Hafni dilaporkan oleh DPC Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar),Sumatera Barat (Sumbar) ke Polres Pasbar terkait dugaan penyebaran berita atau gambar hoax di grup What App pada 1 Juni 2020.

Ketua PAC PDIP Kecamatan Lembah Melintang Randi Wisata yang diberi Mandat Oleh DPC PDIP mengatakan bahwa partai PDIP merasa dirugikan dengan adanya penyebaran berita dan gambar hoax itu ke grup WhatApp COVID-19 Kecamatan Gunung Tuleh karena terkait harga diri partai.

"Saya dapat mandat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Pasaman Barat untuk melaporkan hal ini ke Polres Pasaman Barat," ujar Randi Wisata usai diperiksa, Kamis malam (04/06).

Lebih Lanjut Randi mengatakan kalau berita atau gambar diduga hoax yang disebarkan di grup itu adalah berita di blokspot yang berbunyi "Puan : Jika negara ingin maju dan berkembang, pendidikan agama Islam harus dihapus dan dihilangkan". Kemudian ada penambahan kalimat di bawah berita atau foto itu "cukup viralkan ini dan dikopi kasihkan ke rakyat plosok plosok desa Insya Allah"

"Langkah yang kami tempuh dalam menindak lanjuti penyebaran berita atau gambar Hoax ini adalah dengan melaporkan Pahrizal Hafni ke Polres Pasaman Barat ," tegas Randi.

Randi juga mengatakan kalau Pihaknya tidak menginginkan berita itu disebar ke grup WA. Apalagi beritanya tidak jelas dan diduga hoaks.

"Padahal berita itu diduga hoax dan disebarkan di grup WA yang anggotanya cukup banyak bahkan ada Camat Gunung Tuleh dan unsur pemerintahan di dalamnya," kata Randi Lagi.

"Ketua DPRD Pahrizal Hafni sudah ada meminta maaf, Secara pribadi dimaafkan, namun ini menyangkut partai dan Puan Maharani maka dibuat laporan ke Polres Pasaman Barat agar proses hukumnya tetap berjalan, terlebih lagi Puan Maharani itu merupakan ikon PDIP, pengurus DPP PDIP dan sekarang juga Ketua DPR RI dari fraksi PDIP," Tutup Randi. (DEDI/RUDI)