Mitra Rakyat

Mitra Rakyat (Pasbar)

Diduga Sebarkan Berita Hoax, Ketua DPRD Pasbar Dipolisikan Oleh PDIP Pasbar

Mitra Rakyat (Pasbar)
Ketua DPRD Pasaman Barat Pahrizal Hafni dilaporkan oleh DPC Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar),Sumatera Barat (Sumbar) ke Polres Pasbar terkait dugaan penyebaran berita atau gambar hoax di grup What App pada 1 Juni 2020.

Ketua PAC PDIP Kecamatan Lembah Melintang Randi Wisata yang diberi Mandat Oleh DPC PDIP mengatakan bahwa partai PDIP merasa dirugikan dengan adanya penyebaran berita dan gambar hoax itu ke grup WhatApp COVID-19 Kecamatan Gunung Tuleh karena terkait harga diri partai.

"Saya dapat mandat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Pasaman Barat untuk melaporkan hal ini ke Polres Pasaman Barat," ujar Randi Wisata usai diperiksa, Kamis malam (04/06).

Lebih Lanjut Randi mengatakan kalau berita atau gambar diduga hoax yang disebarkan di grup itu adalah berita di blokspot yang berbunyi "Puan : Jika negara ingin maju dan berkembang, pendidikan agama Islam harus dihapus dan dihilangkan". Kemudian ada penambahan kalimat di bawah berita atau foto itu "cukup viralkan ini dan dikopi kasihkan ke rakyat plosok plosok desa Insya Allah"

"Langkah yang kami tempuh dalam menindak lanjuti penyebaran berita atau gambar Hoax ini adalah dengan melaporkan Pahrizal Hafni ke Polres Pasaman Barat ," tegas Randi.

Randi juga mengatakan kalau Pihaknya tidak menginginkan berita itu disebar ke grup WA. Apalagi beritanya tidak jelas dan diduga hoaks.

"Padahal berita itu diduga hoax dan disebarkan di grup WA yang anggotanya cukup banyak bahkan ada Camat Gunung Tuleh dan unsur pemerintahan di dalamnya," kata Randi Lagi.

"Ketua DPRD Pahrizal Hafni sudah ada meminta maaf, Secara pribadi dimaafkan, namun ini menyangkut partai dan Puan Maharani maka dibuat laporan ke Polres Pasaman Barat agar proses hukumnya tetap berjalan, terlebih lagi Puan Maharani itu merupakan ikon PDIP, pengurus DPP PDIP dan sekarang juga Ketua DPR RI dari fraksi PDIP," Tutup Randi. (DEDI/RUDI)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara Provinsi Sumatera Barat Devisi Team Harimau Putih, Jusmanidar mengadakan rapat Perdana di Tahun 2020 yang diadakan di kantor Sekertariat Lembaga tersebut yang beralamat di Komplek Mega Mulia Blok E3 No. 1, Jln Rimbo Tarok,  Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan langsung di Pimpin oleh Ketua DPD Harimau Putih Provinsi Sumatera Barat di dampingi oleh Sekretaris Desi Hasnaini. HB dan Bendahara Novi Agustin, Kamis (4/06/2020).


Dalam acara tersebut di hadiri oleh ketua Satgas P3-DJS Gusnilawati SH dan Ketua  Intel DPD Lembaga KPK Nusantara Sumbar Bapak Jalius. Kegiatan Tersebut   penyerahan SK Dari Ketua DPD  KPK Nusantara SUMBAR Bapak Romi Yufhendra  kepada Ketua Team Harimau putih Sumbar Buk Jusmanidar  sekaligus membicarakan terkait tentang tugas seluruh di pengurus THP Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memantapkan kinerja seluruh Anggota yang sesuai dengan Tupoksinya dan SOP yang telah diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Ketua DPD THP Provinsi Sumatera Barat Jusmanidar  menyatakan, Team Harimau Putih ini adalah Sayap Kanan Lembaga KPK Nusantara Sumbar yang mana di dalam Team Hanya Wanita saja yang di sebut Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) dan saya harapkan setiap anggota atau pengurus yang mau turun kelapangan diharapkan membawa Surat Perintah Jalan (SPJ) dan Blangko surat Klarifikasi agar dilapangan membawa hasil.

“Saya juga tidak segan-segan memberi saksi bagi anggota dan pengurus Harimau Putih Sumatera Barat yang menerima uang dilapangan dan memeras,” ujarnya.

Ditegaskannya, bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kalau ada Anggota atau Pengurus Team Harimau Putih Lembaga KPK Nusantara, yang meminta uang di lapangan atau memeras, disilahkan hubungi dengan telepon 0853-6378-8353 email : kpk_sumbar@yahoo.com atau langsung ke penegak hukum.

Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi ini telah berbadan hukum dengan no : AHU.0024160.AH.01.07.2016 dan juga terdaftar di KESBANGPOL Provinsi Sumatera Barat dengan no : 220/600/Poldagri-BKPol/2017 yang telah sesuai dengan Undang-undang 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.


Desi Hasnaini. HB menghimbau, kepada seluruh Masyarakat dan Pemerintah Indonesia Khususnya Provinsi Sumatera Barat, baik Kabupaten maupun Kota, bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) Lembaga Swadaya  Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara, yang disingkat dengan Lembaga KPK. Resmi mempunyai kode Barcode atau Lisensi dan juga terdaftar di Web resmi www.lsm-kpknusantara.org.

“Jadi, barang siapa anggota atau pengurus THP Sumbar di seluruh Provinsi Sumatera Barat baik Kabupaten maupun Kota dilapangan tanpa menggunakan KTA Barcode dan Surat Perintah Jalan diharapkan kepada Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif jangan diterima atau di layani karena anggota atau pengurus bukanlah anggota kami dari Provinsi Sumatera Barat,” tandas Ketua DPD HPS Lembaga KPK Provinsi Sumatera Barat dengan lantang. (Romi)