Mitra Rakyat

Opini
Oleh : Khansa Al Hakiimah
Ummu Warrabatul Bayt dan Pegiat Dakwah

Mitra Rakyat.com
Ketika topik yang sama banyak dibahas oleh beberapa media mengenai tenaga medis yang gugur akibat terpapar virus Covid-19, selain itu ada fakta lain yang menyakitkan lagi. Ketika keluhan mereka diabaikan kepada siapa lagi mereka meminta keadilan. Miris memang tapi inilah yang terjadi, para tenaga medis kesejahteraannya seolah tak dipedulikan.

Beberapa waktu lalu sebagaimana dikutip dari laman Kompas.com ada aksi mogok kerja yang dilakukan para tenaga medis di RSUD Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berakhir pada pemecatan. Sebelum pemecatan terjadi, sebanyak 60 tenaga medis di RSUD Ogan Ilir yang berstatus honorer melakukan protes dengan menggelar aksi mogok kerja.

Alasan yang mereka sampaikan, di antaranya terkait ketersediaan alat pelindung diri (APD) minim, ketidakjelasan insentif dari Pemkab, tidak ada rumah singgah bagi tenaga medis yang menangani pasien Corona, dan gaji hanya sebesar Rp 750.000 per bulan.

Dengan aksi para tenaga medis tersebut Bupati dan manajemen RSUD Ogan Ilir berdalih tuntutan yang disampaikan para tenaga medis tersebut dianggap mengada-ada. Meski ada ratusan tenaga medis yang dilakukan pemecatan, mereka menilai tak memengaruhi layanan yang diberikan. Sebagai penggantinya, akan dilakukan perekrutan tenaga medis baru. (Jumat, 15/05/2020)

Dari aksi protes tersebut, DPRD Ogan Ilir tak diam, Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir Rizal Mustopa mengaku sudah mendesak Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen RSUD. Beliau mengatakan “Intinya pemenuhan apa yang dituntut oleh tenaga paramedis itu seharusnya sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, sebab masalah itu sudah diajukan, termasuk masalah insentif juga sudah diajukan RSUD Ogan Ilir jauh hari sebelum kejadian ini.

Pertanyaannya, kenapa tenaga kesehatan itu bisa mogok?“ tanya Rizal. Namun pihak Rumah Sakit membantah karena menganggap bahwa tudingan terkait dengan para tenaga medis tersebut tidak benar.

Direktur RSUD Ogan Ilir Roretta Arta Guna Riama membantah tudingan yang disampaikan para tenaga medis yang melakukan mogok kerja. Ia berdalih, tuntutan para tenaga medis terkait dengan rumah singgah dan insentif tambahan bagi yang menangani pasien Corona sudah disediakan.

Setelah adanya aksi mogok kerja itu, sedikitnya ada 109 tenaga medis dipecat dengan tidak hormat. Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam mengatakan, tenaga medis yang dipecat itu di antaranya 45 perawat, 1 perawat mata, 3 sopir, dan 60 bidan di RSUD Ogan Ilir sudah diberhentikan.

Saya yang menandatangani surat pemberhentiannya,” kata Ilyas saat dikonfirmasi di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Ogan Ilir, (21/5/2020).

Melihat fakta di atas bahwasannya para tenaga medis merasa pemenuhan haknya tidak terpenuhi dengan jelas, lalai, bahkan menunda hak yang seharusnya diberikan tepat waktu, selain itu kondisi mereka pun seolah tidak diperhatikan sebagai tenaga medis garda terdepan yang menangani kasus virus Corona ini.

Minimnya perhatian pemerintah dan pihak RS terhadap tenaga medis merupakan bukti sistem kapitalis sekuler yang diberlakukan tidak jelas, tidak hanya rakyat, tenaga medis pun merasa kebingungan dengan kebijakan-kebijakan yang tak konsisten dijalankan pemerintah saat ini.

Sehingga wajar jika menyebabkan bentuk protes dan aksi mogok kerja, dalam hal ini tentu saja perlu evaluasi mengapa bisa terjadi.
Islam menempatkan setiap manusia, apa pun jenis profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Orang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya.

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja tenaga medis yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh pihak yang berwenang. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus adil dan mencukupi.

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan waktu pengupahan, keadilan juga dilihat dari tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya.

Bisa saja para tenaga medis melakukan aksi protes dikarenakan jam kerja yang berlebih untuk menangani kasus pasien Covid-19 namun upah yang diberikan tidak sepadan terhadap apa yang mereka kerjakan di luar kemampuan para tenaga medis. Misalnya tambahan pekerjaan ataupun penambahan jam kerja (lembur) di rumah sakit.

Sebaiknya, harus ada kejelasan akad antara para tenaga medis dan pihak RSUD. Yang terpenting adalah kejelasan akad agar para tenaga medis tidak ada yang dikecewakan, bahkan sampai dipecat secara tidak hormat, ini sungguh menyakitkan di mana mereka pun butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Apa yang dialami tenaga medis dalam konsisi pandemi saat ini terjadi akibat sistem. Sistem yang diberlakukan negara bukanlah sistem Islam sehingga perlakuan serta perhatian pun luput dari riayah pemerintah. Tanggungjawab negara memberikan pelayanan bukan saja kepada masyarakat umum tapi tenaga kesehatan juga yang lebih rentan terjangkit virus ketika keamanan dan APD tidak memadai.

Salah satu bentuk kezaliman di tengah masyarakat saat ini salah satunya adalah tidak memberikan hak-hak para tenaga kerja medis khususnya sesuai dengan yang seharusnya. Rasulullah saw bersabda :
“Berikan-lah kepada buruh/pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah, shahih).
Karena menunda hak orang lain padahal mampu adalah kezaliman. .

Rasulullah saw bersabda:
“Menunda penunaian kewajiban padahal mampu adalah kezaliman” (HR. Al-Bukhari & Muslim).
Beberapa kasus di mana rumah sakit tidak terlalu memperhatikan hak tenaga medis dan tidak memperhatikan kenyamanan berkerja.

Ketika para tenaga medis ini berhenti bekerja atau keluar, barulah sadar bahwa mereka adalah aset berharga dalam sebuah rumah sakit, untuk itu hak tenaga medis seharusnya segera ditunaikan dan menjadi perhatian khusus. Ketidakadilan yang dialami tenaga medis saat ini dan juga masyarakat lainnya tidak akan terjadi ketika di tengah umat telah tegak institusi penerapan syariah kaffah.

Pasalnya, riayah serta pelayanan publik di dalam kapitalis sekuler tidak akan memihak rakyat sampai kapanpun selama mereka masih berkuasa dan tidak taat akan syariah Allah.
Karena hal tersebut masih banyak hak-hak tenaga kerja yang belum terpenuhi, standar kesejahteraan tenaga kerja yang masih rendah dan lainnya.

Dalam Islam, hak-hak manusia telah dijamin oleh Allah Swt. Islam adalah solusi dari berbagai macam problema yang ada di dunia ini, tak terkecuali problema dalam bidang ekonomi.  Marilah kita sama-sama sadari bahwa sudah saatnya kita untuk kembali ke syariah Islam mencari solusi secara kaffah, mempelajari agama secara kaffah.

Dengan demikian kita lebih siap untuk menjalani kehidupan. Dan segala permasalahan yang rumit ini bisa selesai, bila terwujud institusi Islam dalam naungan khilafah Islamiyah.

Wallaahu a'lam bi ash shawwab

Mitra Rakyat.com(Padang)

Mitra Rakyat.com(Padang Pariaman) 
Seorang pengamat konstruksi mengatakan," terjadinya kecelakaan kerja berakibat hilangnya nyawa buruh kasar di proyek dana hibah BPBD Padang Pariaman kemarin, dipastikan karena ada tahapan pekerjaan yang dilanggar oleh kontraktor pelaksana (PT.Maidah Rekajaya), kata Riki Ricardo ST, di Padang, Rabu(03/06).

Menurutnya, setiap pekerjaan yang mempergunakan uang negara apapun namanya, pasti sudah melakukan kajian yang matang, sesuai prinsip dan teknik kontruksi.

Seharusnya kecalakaan ini tidak terjadi, apabila rekanan bekerja sesuai dengan intruksi yang ada di dokumen kontrak yang telah disepakati, sebut Riki.

Berita sebelumnya : Jembatan Sikabu Roboh Memakan Korban, Warga Sebut Kurang Pengawasan Teknis

Masyarakat Sebut Proyek Jembatan Sikabu Dana Hibah BPBD Terindikasi Sarat KKN

Ironisnya, pada proyek tersebut ada PPK, PPTK, Konsultan Pengawas yang bekerja sesuai tupoksi nya masing-masing, itu agar pekerjaan berjalan sesuai dengan yang direncakan dan tidak menimbulkan kerugian negara ataupun kehilangan nyawa, tegas Riki.

Hebatnya, meskipun sudah ada pengawas tetap saja pekerjaan pembongkaran jembatan tidak terawasi, diduga kuat ada "main mata" antara rekanan dengan pihak terkait lainnya, ucapnya.

Sebelumnya, menurut informasi warga setempat pekerjaan yang dilakukan PT. Maidah Rekajaya sudah lakukan pelanggaran, seperti tidak fasilitasi pekerja kasar mereka dengan APD. Juga terkait izin galian C, sebut warga PT. Maidah Rekajaya mengambil material batu dilokasi atau bekas bongkaran, tandasnya.

Kita berharap kepada Aparat Penegak Hukum(APH) untuk serius selidiki kasus kecelakaan kerja ini,agar supremasi hukum benar-benar dapat ditegakan, pungkasnya.

Saat dikonfirmasi kepada Budi Mulya ST. MT, Kalaksa BPBD Kabupaten Padang Pariaman mengatakan," Nanti Pejabat pembuat komitmem (PPK) berserta tim terkait pengelola kegiatan tersebut akan rapat atau membahas sehubungan hal tersebut", jelasnya singkat via Whatsapp  0813-7429-5xxx, hari ini.

Hingga berita terbit, belum juga ada jawaban dari Afdal pihak PT. Maidah Rekajaya terkait hal itu. Pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Opini
Oleh: Purwaningsih, S.Si., M.Sc.
(Praktisi Kesehatan dan Pemerhati Masalah Sosial)

Mitra Rakyat.com
Apakah anda selalu mengikuti perkembangan yang terupdate tentang peningkatan jumlah kasus konfirmasi psitif Covid-19? Kebijakan apa saja yang telah dilakukan Pemerintah terkait kondisi ini? Sampai saat ini belum menunjukkan penurunan kasus yang signifikan, bahkan dari hari ke hari jumlah konfirmasi positif kian meningkat.

Sementara kebijakan new normal (tatanan normal baru) sudah di depan mata. Sebelumnya telah dikeluarkan kebijakan berdamai dengan Covid-19 dan adanya relaksasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat angka pasien Covid-19 masih tinggi.

Persiapan New Normal, Harus Perhitungan Matang
Saat ini kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 25.773. Terdiri dari 17.185 (66.678%) dirawat, 1.573 (6,103%) meninggal, 7.015 (27,218%) sembuh (Kompas.com, 30/5/2020). Jumlah kasus yang dilaporkan

Kementrian Kesehatan di Indonesia hingga saat ini belum mempresentasikan jumlah kasus yang sebenarnya. Angka sesungguhnya bisa jauh lebih tinggi. Prediksi dari Badan Inteligen Negara (BIN) yang dipaparkan oleh Doni Monardo dalam rapat kerja dengan komisi IX DPR, virus yang berasal dari Wuhan, China tersebut.

Menurut Dr. Hans Henri P Kluge, Direktur regional WHO untuk Eropa memberikan panduan untuk negara-negara yang akan menyiapkan new normal antara lain harus memastikan telah terbukti bahwa transmisi Covid-19 telah dikendalikan.

Realitanya kondisi Indonesia terkait upaya melawan Covid-19 masih jauh dari kata berhasil. Masih banyak masyarakat yang belum patuh terhadap protokol kesehatan. Jika pemerintah memaksakan pelaksanaan new normal baru dimungkinkan akan terjadi lonjakan kasus baru serta akan berdampak negatif terhadap sektor kesehatan dan ekonomi.

Demikian prediksi yang telah dikemukakan oleh pakar kesehatan dan kebijakn publik. Mestinya saat ini yang menjadi fokus pemerintah terkait kebijakan new normal adalah bagaimana protokol kesehatan itu apakah sudah betul-betul diterapkan.

Menurunkan kasus konfirmasi positif Covid-19 adalah suatu keniscayaan sebelum menuju new normal. Pemerintah harus bisa memastikan bahwa berbagai tempat publik seperti sekolah, perkantoran, pelabuhan, bandara, tempat ibadah, dan lain-lain sudah benar-benar menerapkan protokol pencegahan terhadap Covid-19.

Politikus PDIP, Nabil Haroen anggota Komisi IX Fraksi PDIP meminta pemerintah terbuka terhadap kurva penularan kasus Covid-19 di Indonesia. Menurutnya transparasi data menjadi kunci keberhasilan dan kebijakan. Jika data-data yang dibuka itu sesuai dengan fakta, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan kaidah sains, maka akan lebih mudah dalam analisa kebijakan serta memetakan langkah selanjutnya (KumparanNEWS, 29/5/2020).

Suatu kebijakan yang yang dirancang dengan hati-hati, penanganan Covid-19 dapat belangsung maksimal maka akan bisa menuju tahapan new normal dengan prosedur kesehatan dan keamanan yang ketat.
Mestinya kita bisa belajar dari negara lain yaitu negara-negara yang telah berhasil melawan Covid-19.

Atas dasar itu negara tersebut menerapkan new normal. Perlu persiapan yang matang dan kajian yang cermat mengingat beberapa persyaratan new normal itu tidak mudah.

Kebijakan yang buru-buru sikap pemerintah terkesan memaksakan pelaksanaan new normal karena kasus Covid-19 masih tinggi. Lagi-lagi Pemerintah mengeluarkan kebijakan gegabah. Jangan sampai melahirkan kebijakan yang grusah grusuh supaya tidak terjadi situasi yang tidak kita inginkan.

Belum lama ini menyoal tentang kebijakan berdamai dengan Covid-19 dan relaksasi kebijakan PSBB saat angka kasus Covid-19 masih tinggi.
Mengeluarkan kebijakan pada momentum yang tidak tepat rentan menimbulkan peluang akan perdebatan tentang gelombang Covid-19 kedua.

Penegakan protokol kesehatan yang tidak optimal serta jumlah tenaga medis dan Rumah Sakit Darurat Covid-19 yang masih kurang akan mengakiatkan gelombang kedua semakin parah. Jangan sampai rumah sakit dan tim medis kita tumbang karena gelombang baru pasien Covid-19 dan kesalahan kebijakan.

Dalam Berita metro pagi, 31 Mei 2020 disebutkan bahwa saat ini RS. Daya Makassar untuk sementara menutup pelayanan umum dikarenakan 5 petugas medis dinyatakan positif Covid-19.

Pengujian terhadap spesimen Covid-19 baik secara tes rapid maupun PCR masih sangat jauh dari harapan. Jadi peaknya belum dapat diketahui. Hal ini dikarenakan tidak semua laboratorium mampu meakukan pelayanan terkait pengujian tersebut karena membutuhkan protokol yang sangat spesifik. Harus dibantu dengan menerapkan kedisiplinan masyarakat yang sangat ketat dan ketegasan sanksi untuk mempercepat proses lahirnya kebijakan yang dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Netty Prasetyarini anggota Komisi DPR fraksi PKS berujar bahwa kita belum melewati titik puncak pandemi Covid-19. Memaksakan menerapkan kebijakan new normal, itu merupakan kebijakan yang tidak masuk akal. Kebijakan  ini harus ditolak karena sangat terburu-buru dan mengkhawatirkan.

Jumlah kasus sangat tinggi dan belum ada penurunan yang signifikan (Okezone, 28/5/2020).
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Achmad Yurianto juru bicara gugus tugas percepatan Covid-19 tanggal 30 Mei 2020 bahwa ada 5 provinsi yang masih terjadi penularan di tengah masyarakat dan penmabahan kasusnya masih tinggi yaitu Provinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Indonesia masih carut marut menghadapi berbagai macam masalah di beberapa daerah terkait kasus Covid-19. Hal tersebut seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penerapan new normal lebih baik ditunda dan perlu dicermati lebih dalam lagi. Jangan sampai berakibat fatal demi tujuan memulihkan ekonomi dan kegiatan bisnis segera kembali normal.

Sangat berbeda dengan kondisi negara-negara yang sudah memasuki fase new normal adalah Malaysia dan Korea Selatan. Berikutnya Italia dan Selandia Baru. Negara-negara tersbut memang kondisi kasus Covid-19 telah mereda (Liputan6.com, 18/5/2020).

Islam Menjawab Permasalahan
Islam hadir dalam menjawab berbagai macam permasalahan, pun ketika pandemi Covid-19. Walaupun Nabi Muhammad SAW bukan seorang dokter, melalui bimbingan Allah SWT untuk selalu mengingatkan umatnya menjaga kebersihan.

Sebagai umat islam tentu menerapkan disiplin yang tinggi terhadap aturan dalam hal ini menjaga kebersihan. Hal tersebut sebagai wujud ketaatan tinggi pada Sang Pencipta dan Rasul-Nya. Pemerintah tidak perlu menerapkan sanksi kedisiplinan. Seharusnya umat akan sangat mematuhinya. Menjaga kebersihan adalah bentuk ibadah sebagai bonusnya adalah wabah penyebaran pandemi Covid-19 dapat ditekan.

Rasulullah SAW pernah bersabda: Wabah tha’un adalah kotoran yang dikirimkan oleh Allah terhadap sebagian kalangan Bani Israil dan juga orang-orang sebelum kalian. Kalau kalian mendengar ada wabah tha’un di suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut.

Namun, bila wabah tha’un itu menyebar di negeri kalian, janganlah kalian keluar dari negeri kalian menghindar dari penyakit itu.” (HR Bukhari-Muslim).
Dalam Shahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Hafshah binti Sirin bahwa ia menceritakan, Anas bin Malik berkata, “Rasulullah SAW bersabda: Orang yang mati karena wabah tha’un adalah mati syahid.”

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menghindari wabah tersebut yaitu menyuruh penduduk sehat pergi menyingkir ke bukit – bukit. Kebijakan ini dinamakan isolasi atau lockdown saat ini.

Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk isolasi bagi yang sedang sakit dengan yang sehat agar penyakit yang dialaminya tidak menular kepada yang lain. Hal ini sebagaimana hadist: “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). Kebijakan tersebut dinamakan isolasi saat ini.

Rasulullah juga menganjurkan untuk bersabar setiap menghadapi wabah penyakit. Rasulullah SAW bersabda; “Tha’un merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian Dia jadikan rahmat kepada kaum Mukminin.” (HR. Bukhari).

Pesan yang tidak kalah penting dari Rasulullah SAW ketika tertimpa musibah wabah adalah tetap membangun prasangka baik dan berdoa dan tetap berikhtiar sekuat tenaga. Rasulullah SAW bersabda:” tidaklah Allah SWT menurunkan penyakit, kecuali Dia juga menurunkan penawarnya ( HR Bukhari ).
Sehingga, secara teoritis dan praktis, Islam memiliki seperangkat aturan dalam menyikapi pandemi untuk menjamin kesehatan dan keselamatan rakyat.

Jadi, mengapa kita tidak mengambilnya sebagai protokol pencegahan penyakit? Wallahu a’lam bisshawab.

Mitra Rakyat.com(Padang)

Mitra Rakyat.com(Padang Pariaman) 
Diduga pengerjaan pembongkaran jembatan lama yang menghubungkan Nagari Balah Hilie, dan Nagari Sikabu kurang pengawasan. Akibatnya jembatan yang masih dalam tahap pengerjaan itu roboh dan memakan korban.

Tadi siang jembatan Sikabu roboh tanpa diketahui penyebabnya. Namun memakan korban jiwa, 4 orang luka parah dan satu meninggal dunia, sebut masyarakat sekitar, Selasa(02/06) dilokasi kejadian.

Menurut warga yang tidak mau menyebutkan namanya, jembatan itu roboh karena kurang pengawasan, baik dari consultan maupun pihak BPBD Kabupaten Padang Pariaman.
Parahnya, para pekerja tidak dibekali Alat Pelindung Diri (APD) saat melakukan aktivitas. Dan mirisnya lagi, mayoritas karyawan yang direkrut oleh PT. Maidah Rekajaya(MR) tidak didaftarkan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Itu dikatakannya sendiri oleh salah satu pekerja itu kepada saya, ucap warga itu seraya menunjuk dirinya.

Nah, sekarang entah bagaimana nasib korban kecelakan kerja itu, sebut warga itu lagi. Apalagi nasib keluarga mereka dirumah, mungkin kita tidak sanggup membayangkannya apabila kejadian itu terjadi pada kita,  tandasnya.

Inilah akibat dari pekerjaan yang terindikasi dicurangi oleh Kontraktor dan pihak terkait lainnya, pungkas warga.

Menurut informasi kecelakan terjadi karena saat kerjakan pembongkaran dilakukan oleh warga setempat secara manual tanpa menggunakan alat. Pihak PT. Maidah Rekajaya terpaksa berikan kepada masyarakat karena merasa terintimidasi oleh sikap warga tersebut agar merekalah yang melakukan pembongkaran itu.

Namun meskipun demikian, pihak PT. Maidah ataupun pihak lain wajib mengawasi warga tersebut dalam melakukan pembongkaran agar tidak terjadi hal seperti ini.

Dilain pihak, saat media mecoba mengkonfirmasi kepada Afdal sebagai pelaksana lapangan dari PT. Maidah Rekajaya terkait hal itu, sampai berita terbit belum ada jawaban. Karena belum menjawab telpon dan membalas messeg dari media ini.

Hingga berita ini terbit, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terlait lainnya. *roel*.