Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH memimpin upacara serah terima jabata (Sertijab) Wakapolda, Karoops dan 6 Kapolres dijajarannya, Selasa (19/5) di Mapolda.

Kali ini, dalam upacara tersebut terlihat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan sertijab Karoops dan Kapolres. Untuk jabatan Karo Ops, dari Kombes Pol Firly Ruspang Samosir, digantikan Kombes Pol Heny Sulistiya Arianta. Kombes Pol Firly selanjutnya akan menjabat hal yang sama di Polda Jawa Tengah.

Kemudian, jabatan Kapolres Padang Pariaman, dari AKBP Zamroni Wibowo kepada AKBP Dian Nugraha Hyang Batara Wasida Putra Sakti.

Jabatan, Kapolres Pasaman Barat dari AKBP Ferry Herlambang digantikan oleh AKBP Sugeng Hariyadi yang sebelumnya sebagai Kapolres Padang Panjang, posisinya diisi oleh AKBP Apri Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Sumbar.

Jabatan Kapolres Sijunjung ,dari AKBP Driharto diserahkan kepada AKBP Andry Kurniawan yang sebelumnya menjabat Kapolres Pariaman, sedang penggantinya adalah AKBP Deny Rendra Lasmana.

Jabatan Kapolres Solok Selatan dari AKBP Imam Yulisdianto digantikan oleh AKBP Tedy Purnanto.

Usai sertijab Karoops dan Kapolres, dilanjutkan dengan sertijab Wakapolda Sumbar. Dimana, sebelumnya dari Brigjen Pol Rudy Sumardiyanto, M.Si, kemudian diserahkan kepada Brigjen Pol Edi Mardianto.

Mutasi jabatan ini sesuai dengan Surat Telegram (ST) Kapolri tertanggal 1 Mei 2020, masing-masing bernomor ST/1378/V/KEP/2020, ST/1382/V/KEP/2020, dan ST/1383/V/KEP/2020 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumbar menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada pejabat yang lama atas segala dedikasi, pengabdian serta inovasi yang telah diberikan selama mengemban tugas pada jabatan lama.

Kepada pejabat yang baru, Kapolda juga menyampaikan ucapan selamat bertugas dengan jabatan yang barunya.

"Besar harapan saya kepada pejabat yang baru untuk dapat meneruskan dan meningkatkan hal-hal positif yang telah dicapai oleh pejabat yang lama," ucap Irjen Pol Toni.(*)

Sumber : Bidhumas Polda Sumbar

Mitra Rakyat.com(Padang)
Lembaga Komunitas Pemantau Korupsi Devisi Satgas Pengawasan dan Pemantauan Penyaluran Dana Jaringan Pengamanan Sosial Covid 19 Lembaga KPK Nusantara Sumbar yang tergabung dalam  Team Hariamau Putih Sumbar Lembaga KPK Nusantara yang dibawah naungan LEMBAGA KPK NUSANTARA Sumbar yang di Pimpinin Romi Yufhendra, Gusnilawati.SH ketua Satgas covid-19, Melakukan aksi berbagi berkah membagi-bagikan nasi kotak dan masker gratis di Bulan Ramadhan, kepada Masyarakat  yang melintas dijalan Raya Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Kota Tangah bertepatan didepan Posko Satgas covid-19 , Minggu (17/5/2020).

Aksi sosial ini bentuk kepedulian anggota lembaga terhadap masyarakat dampak pademi covid 19, kata Romi.

Ada seratusan nasi kotak dan masker yang mereka bagikan secara gratis sebagai bekal menu berbuka puasa. "Kegiatan pembagian paket buka puasa nasi kotak ini dengan tujuan berbagi berkah untuk sesama di bulan Ramadhan, dan masker untuk melindungi masyarakat dari penularan wabah covid " ungkap Ketua Satgas PPPD-JPS Covid 19  Lembaga KPK Nusantara Sumbar.



Dan intinya, karena ingin berbagi  dengan saudara-saudara di jalan yang belum bisa berbuka puasa bersama dengan keluarganya kata Team Harimau Putih Sumbar Lembaga KPK Nusantara.

Sumber Dana untuk takjil nasi kotak dan masker yang mereka bagikan itu merupakan sumbangan dari anggota-anggota Satgas dan THP Sumbar Lembaga KPK N ditambah juga dari partisipan dari warga setempat yang ikut juga bergabung dalam pembagian takjil.

Saya selaku ketua pemuda dan Masyarakat setempat sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan kawan dari Lembaga ini, bentuk dari dukungan ini, kami ikut juga menyumbangkan nasi kotak sebanyak 30 kotak dan tambahan masker juga " ujar Ari selaku Ketua HIMPAPI 08(Himpunan Pemuda/ i RW 08 Dadok Tunggul Hitam).

"Disini sudah ada pisitif corona 2 orang jadi untuk antisipasi kami juga ikut serta dalam andil ini dengan pembagian masker sekalian sosialisasi pentingnya memakai masker disaat keluar rumah, tambah ketua pemuda".

“Sebagai ketua DPD tentunya hal ini wajib hukumya untuk terwujud dan alhamdulillah berkat dorongan dari rekan rekan pengurus pembagian dan Masyarakat setempat masker dan Takjil secara gratis selesai dan  sesuai dengan rencana". ( romi )

Mitra Rakyat.com( Tanah Datar) 
Masyarakat Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu,Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, geram ulah perbuatan oknum perangkat nagari mereka. Pasalnya, diduga dana pembangunan untuk pagar mesjid diselewengkan oleh oknum perangkat nagari tersebut.

Hal itu diungkapkan Andri selaku masyarakat Nagari setempat. Andri menduga dana pembangunan pagar mesjid dikorupsi secara bersama oleh wali jorong cs, Senin (18/05) di rumahnya.



Disebutkan Andri pada pekerjaan railling pagar dengan volume 28,53 M2 harga satuannya Rp 669.000/M2 sesuai Rencana Anggaran Belanja(RAB), Namun, kuat dugaan sengaja digelembungkan oleh Kaur Pembangunan Nagari, lanjut Andri.

Fakta dilapangan harga yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai pelaksana hanya 400.000/M2. Bahkan saat pekerjaan berlangsung, Kaur Pembangunan tidak memasang Plang proyek sebagai informasi untuk masyarakat, dan untuk pengadaan plang proyek juga dianggarkan sebesar Rp 25.0000, katanya lagi.

Apakah sisa dana pekerjaan raiiling pagar tersebut sudah dikembalikan ke Kas Nagari kita tidak tahu, katanya.

Sesuai pengakuan Madi sebagai pelaksana atau pihak ketiga. Madi mengatakan, " harga untuk pekerjaan railling pagar itu hanya 400 ribu/M2", sebut Madi kepada media ini dirumahnya.

Sepertinya,  ada indikasi Kaur Pembangunan untuk makan sendiri hasil korupsi itu, terang Madi.

Madi mengaku ke pada media harga per meter 400,000, Madi curiga dengan sikap Usman yang terburu buru itu, katanya,

Sepertinya usman  mau makan atau korupsi sendiri anggaran tersebut, dengan cara menekan harga 400,000, tukasnya. Madi kaget dapat bocoran RAB dengan Harga 669,000 M2, pungkasnya.

Sementara, hasil dalam rapat Nagari, mestinya besi yang harus digunakan besi Stenlis. Namun tidak demikian adanya, malah besi yang dipakai besi Holo, jelas Andri lagi.

Pihak Tim Pelaksana Kerja (TPK)  Nagari sendiri tidak mengetahui adanya kegiatan pembangunan pagar yang menggunakan dana Nagari,  tegas Andri.

Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Topikor)  yang terjadi dinagari ini diharapkan nya kepada Aparat Penegak Hukum(APH) yang ada di kabupaten itu untuk mengusut tuntas dan tindak tegas terhadap terduga. Agar tidak ada lagi perangkat nagari untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji ini,  pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.  (dp)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Menanggapi video berdurasi 2.22 detik yang yang beredar di media sosia (medsos) terkait cekcok antara Ketua KPU Sumbar (Amnasmen) dengan Petugas Chek Point di Perbatasan Padang-Solok (Rita Sumarni,)"kita menilai hal tersebut adalah mutlak kesalahan Amnasmen yang tidak mematuhi aturan PSBB", kata Romi Yufendra, Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara, Senin (16/05) dirumahnya.

Sebab, Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) adalah suatu upaya dalam memutus penyebaran COVID 19, proses PSBB ini sangat sulit karena harus mendapat izin dari pemerintah pusat, jelasnya.

"Gubernur Irwan Prayitno dengan tegas telah menandatangani seluruh aturan dan pelaksanaannya didukung oleh stakeholder termasuk dari TNI dan POLRI," lugasnya.

Romi melanjutkan, "Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menetapkan bahwa seluruh pejabat harus dilengkapi dengan Surat Tugas".

Karena Amnasmen tidak melengkapi diri dalam perjalan tugasnya dengan Surat Tugas, kita menilai Amnasmen menganggap enteng aturan terkait PSBB, katanya lagi.

Penting diketahui pada KPU Sumbar ditempatkan seorang ASN dengan jabatan yang disebut Sekretaris KPU.
Sangat mustahil Sekretaris KPU tidak menerbitkan Surat Tugas jika "benar" bahwa Amnasmen sedang melaksanakan tugas sebelum cekcok dengan Rita Sumarni, kata Romi lagi.

Sekretaris KPU Sumbar sewajarnya telah menerbitkan Surat Tugas sebelum Amnasmen berangkat (biasanya pasti include dengan biaya perjalanan dinas).
Jika Surat Tugas yang dimaksud oleh Rita Sumarni terbit setelah cekcok berarti telah terjadi maladministrasi di KPU Sumbar, terang Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara itu.

Kejadian ini harus diusut tuntas oleh Polda Sumbar secara transparan, jangan pula untuk kepentingan pribadi berlindung dengan Surat Tugas yang direkayasa, pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*