Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com( Tanah Datar) 
Masyarakat Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu,Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, geram ulah perbuatan oknum perangkat nagari mereka. Pasalnya, diduga dana pembangunan untuk pagar mesjid diselewengkan oleh oknum perangkat nagari tersebut.

Hal itu diungkapkan Andri selaku masyarakat Nagari setempat. Andri menduga dana pembangunan pagar mesjid dikorupsi secara bersama oleh wali jorong cs, Senin (18/05) di rumahnya.



Disebutkan Andri pada pekerjaan railling pagar dengan volume 28,53 M2 harga satuannya Rp 669.000/M2 sesuai Rencana Anggaran Belanja(RAB), Namun, kuat dugaan sengaja digelembungkan oleh Kaur Pembangunan Nagari, lanjut Andri.

Fakta dilapangan harga yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai pelaksana hanya 400.000/M2. Bahkan saat pekerjaan berlangsung, Kaur Pembangunan tidak memasang Plang proyek sebagai informasi untuk masyarakat, dan untuk pengadaan plang proyek juga dianggarkan sebesar Rp 25.0000, katanya lagi.

Apakah sisa dana pekerjaan raiiling pagar tersebut sudah dikembalikan ke Kas Nagari kita tidak tahu, katanya.

Sesuai pengakuan Madi sebagai pelaksana atau pihak ketiga. Madi mengatakan, " harga untuk pekerjaan railling pagar itu hanya 400 ribu/M2", sebut Madi kepada media ini dirumahnya.

Sepertinya,  ada indikasi Kaur Pembangunan untuk makan sendiri hasil korupsi itu, terang Madi.

Madi mengaku ke pada media harga per meter 400,000, Madi curiga dengan sikap Usman yang terburu buru itu, katanya,

Sepertinya usman  mau makan atau korupsi sendiri anggaran tersebut, dengan cara menekan harga 400,000, tukasnya. Madi kaget dapat bocoran RAB dengan Harga 669,000 M2, pungkasnya.

Sementara, hasil dalam rapat Nagari, mestinya besi yang harus digunakan besi Stenlis. Namun tidak demikian adanya, malah besi yang dipakai besi Holo, jelas Andri lagi.

Pihak Tim Pelaksana Kerja (TPK)  Nagari sendiri tidak mengetahui adanya kegiatan pembangunan pagar yang menggunakan dana Nagari,  tegas Andri.

Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Topikor)  yang terjadi dinagari ini diharapkan nya kepada Aparat Penegak Hukum(APH) yang ada di kabupaten itu untuk mengusut tuntas dan tindak tegas terhadap terduga. Agar tidak ada lagi perangkat nagari untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji ini,  pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.  (dp)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Menanggapi video berdurasi 2.22 detik yang yang beredar di media sosia (medsos) terkait cekcok antara Ketua KPU Sumbar (Amnasmen) dengan Petugas Chek Point di Perbatasan Padang-Solok (Rita Sumarni,)"kita menilai hal tersebut adalah mutlak kesalahan Amnasmen yang tidak mematuhi aturan PSBB", kata Romi Yufendra, Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara, Senin (16/05) dirumahnya.

Sebab, Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) adalah suatu upaya dalam memutus penyebaran COVID 19, proses PSBB ini sangat sulit karena harus mendapat izin dari pemerintah pusat, jelasnya.

"Gubernur Irwan Prayitno dengan tegas telah menandatangani seluruh aturan dan pelaksanaannya didukung oleh stakeholder termasuk dari TNI dan POLRI," lugasnya.

Romi melanjutkan, "Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menetapkan bahwa seluruh pejabat harus dilengkapi dengan Surat Tugas".

Karena Amnasmen tidak melengkapi diri dalam perjalan tugasnya dengan Surat Tugas, kita menilai Amnasmen menganggap enteng aturan terkait PSBB, katanya lagi.

Penting diketahui pada KPU Sumbar ditempatkan seorang ASN dengan jabatan yang disebut Sekretaris KPU.
Sangat mustahil Sekretaris KPU tidak menerbitkan Surat Tugas jika "benar" bahwa Amnasmen sedang melaksanakan tugas sebelum cekcok dengan Rita Sumarni, kata Romi lagi.

Sekretaris KPU Sumbar sewajarnya telah menerbitkan Surat Tugas sebelum Amnasmen berangkat (biasanya pasti include dengan biaya perjalanan dinas).
Jika Surat Tugas yang dimaksud oleh Rita Sumarni terbit setelah cekcok berarti telah terjadi maladministrasi di KPU Sumbar, terang Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara itu.

Kejadian ini harus diusut tuntas oleh Polda Sumbar secara transparan, jangan pula untuk kepentingan pribadi berlindung dengan Surat Tugas yang direkayasa, pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Sering Di Bully Oknum, Puluhan Wartawan Pasbar Bantu Tim Satgas Jaga Perbatasan

Mitra Rakyat (Pasbar)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi menurunnya sosial ekonomi yang dialami masyarakat akibat pandemi Coronavirus (Covid-19). Hal itu dialami juga oleh sebagian besar pekerja pers/jurnalis, maka dari itu Pokdarkamtibmas Sumbar membagikan sembako di kantor Pokdarkamtibmas Sumbar di Jalan Kamang No. 22.

Jurnalis sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi-informasi terkini perihal Covid-19, terus menyuguhkan berita-berita aktual dan berimbang. Meski kondisi sosial ekonomi sangat jauh dari harapan, para jurnalis masih setia menghadirkan info terupdate untuk masyarakat, bangsa dan negara.

Ketua Pokdar Kamtibmas Sumbar Triski menyampaikan bahwa, gelaran hari ini merupakan implementasi rasa simaptik dan kepedulian yang dialami teman-teman jurnalis atau wartawan.

Masih kata Triski, kehidupan dan cara kerja kita sangat berbeda pada tahun ini, kalo tahun-tahun sebelumnya wartawan berdesakan mencari informasi, tapi sekarang harus menjaga jarak aman (physical distancing) dikarenakan adanya wabah Covid-19.

“Insan media adalah garda terdepan dalam memberitakan dan mewartakan, mari kita bersama-sama menebar kebaikan di tengah Pandemi Covid-19, jaga kesehatan dan kebersihan, pakai masker dan rajin mencuci tangan dan tetap mengikuti himbauan dari Pemerintah,” ujar Triski.(Humas Pokdarkamtibmas Sumbar)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Pada dasarnya wartawan(Pers) juga manusia layaknya warga yang hidup di sebuah negara. Artinya, pers juga berkebutuhan seperti apa yang dibutuhkan warga lainnya. Seperti hal nya pada situasi ancaman pademi covid 19 saat ini.

Pemerintah menenangkan masyarakat yang terdampak virus manakutkan ini, dengan jaminan bantuan seperti Sembako, BLT, dan nama lainnya.

Bagaimana hal nya dengan awak media yang juga mempunyai tanggungan. Apakah pemerintah juga memikiran nasib kuli tinta ini.

Pengaruh pademi covid 19 saat ini juga turut dirasakan oleh pengusaha media yang juga mempunyai kewajiban terhadap anggotanya. Apalagi media - media yang tergolong kecil, sudah pasti ikut merasakan masa sulit itu, sebut Hendrizon SH., warga Kota Padang, Kamis (14/05) di rumahnya.

Selanjutnya praktisi hukum yang tergabung dikantor hukum Liberty pimpinan Boy London ini sekaligus pemerhati media itu mengatakan, "Sesuai tupoksinya, peranan Pers sangat urgen dalam melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19".

Tanpa insan Pers dan media, Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang di gaungkan pemerintah tentu tidak akan maksimal dapat diserap oleh masyarakat banyak,  tuturnya.

Insan Pers melangkah dengan berani di tengah ganasnya ancaman pandemi Covid-19 hanya demi mencukupi kebutuhan infomasi masyarakat, agar tehindar dari pandemi Covid-19 dan  informasi hoak terkait wabah ini, lugas lowyer itu.

Dalam upaya mencegah dan meminimalisir penyebaran wabah, Pemeintah pada insan Pers (melalui Medianya) selalu mengingakan masyarakat agar berpegang pada Protokol kesehatan pencegahan Covid-19, tukasnya.

Hendrizon SH berharap kepada pemerintah agar terlintas dalam memikirkan nasib kuli tinta ini sebagai penyampai informasi kepada masyarakat banyak, pungkas nya.

Lain pihak, Bagian Humas dan Publikasi Pemko Padang sangat menyadari peranan strategis dari insan Pers (Media) tersebut. Dan berharap kerjasama yang baik terus terbina demi kepentingan masyarakat banyak.

Terkait administrasi publikasi, Kabag Protokol dan Komunikasi, Amrizal Rengganis memastikan tidak akan mengenyampingkan kewajibannya atas hak insan Pers. Karena insan Pers adalah pejuang Covid-19 yang juga terimbas dampak sosial Covid-19.

"Tidak ada niat pemko padang mengulur waktu membayar biaya publikasi, kita sama-sama tau keadan saat ini, antisipasi pandemi covid-19 membuat anggaran dijajaran pemko padang dikunci sementara, jadi buat rekan media harap maklum, jelas Amrizal, Kamis (14/5/2020) pada awak media di ruang kerjanya.

Namun meskipun begitu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi pemko padang Amrizal Rengganis, yang juga mantan wartawan ini ternyata sangat peduli pada awak media, dan mengusahakan pencairan dana publikasi yang tertunda akibat covid-19 dapat di selesaikan sebelum lebaran ini.

“kita usahakan pencairan secepat mungkin, yang jelas sebelum masuk lebaran”,tutupnya Amrizal.

(dn/ar/roel)