Latest Post

1 #Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar 4 #Pasbar 1 #Pasbar #IMI 1 #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 1 17 Agustus 1 AAYT 1 Administrasi 8 Agam 1 Agama 1 Aia Gadang 1 Air mata 1 Ajudan 1 Akses 4 Aksi 1 Amankan 1 Ambulance 1 Anam Koto 1 Anggaran 6 APD 1 Arogan 3 Artikel 1 Aset 1 Asimilasi 1 ASN 1 Atlet 1 ATR 2 Aturan 1 Babinkamtibmas 1 Baharuddin 1 Balon 1 Bandung 1 Bansos 1 Bantah 7 Bantuan 1 Batu Sangkar 1 Bawaslu 1 Baznas 1 Baznas Pasbar 1 Bebas 1 Bedah Rumah 1 Belajar 1 Belanja 4 Bencana 2 Berbagi 1 Berjoget 1 Bhakti 1 Bhayangkara 1 Bhayangkari 2 Bina Marga 1 BK 1 BKPSDM 1 BLPP 1 BLT Dana Desa 3 BNN 4 BNNK 1 Bocah 1 Bogor 1 Box Redaksi 1 Boyolali 9 BPBD 1 BPK RI 1 BPN 1 BTN 1 BTT 9 Bukittinggi 1 Bully 17 Bupati 3 Bupati Pasbar 1 Cacat Hukum 1 Calon 1 Camat 1 Cerpen 6 Corona 1 Covid 29 Covid 19 16 Covid-19 1 CPNS 1 cross 1 dampak 1 Dana 1 Dandim 1 Data 1 Demo 1 Dermawan 3 Dharmasraya 1 Dilaporkan 1 dinas 2 Dinkes 1 Dinsos 2 Direktur 3 Disinfektan 4 DPC 2 DPD 1 DPD Golkar 1 DPD PAN 1 DPP 12 DPRD 3 DPRD Padang 1 DPRD Pasbar 1 Dukungan 1 Duta Genre 1 Emma Yohana 2 Erick Hariyona 1 Ershi 1 Evakuasi 1 Facebook 1 Forkopimda 1 Formalin 1 Fuso 1 Gabungan 1 Gempars 1 Geoaprk 3 Gerindra 1 Gor 1 Gudang 3 gugus tugas 3 Hakim 2 HANI 1 Hari raya 1 Haru. 1 Hilang 1 Himbau 2 Hoax 1 Hujat 2 Hukum 1 Humas 1 HUT 1 Hutan Kota 1 idul adha 1 Ikan Tongkol 1 Iklan video 1 Ikw 2 Ilegal mining 1 Incasi 1 Inspektorat 1 Intel 3 Isolasi 1 Isu 1 Jabatan 34 Jakarta 3 Jalan 1 Jambi 3 Jateng 6 Jubir 1 Jumat berbagi 1 Jurnalis 10 Kab. Solok 2 Kab.Agam 4 Kab.Padang Pariaman 3 Kab.Pasaman 2 Kab.Solok 3 Kab.Solok Selatan 1 Kabag 3 Kabid 4 Kabupaten Pasaman 1 Kader 3 Kadis 1 Kajari 2 Kalaksa 1 Kanit 1 Kapa 10 Kapolres 1 Karantina 6 Kasat 1 Kasi 1 KASN 1 Kasubag Humas 1 Kasus 1 Kebakaran 1 Kejahatan 1 Kemanusiaan 1 Kemerdekaan 2 Keracunan 1 Kerja 1 Kerja bakti 1 kerjasama 2 Kesbangpol 1 Kesenian Daerah 1 Kesra 2 Ketua 2 Ketua DPRD 1 Kinali 2 KKN 1 Kodim 2 KOK 3 Kolaboraksi 2 Komisi 1 Komisioner 4 KONI 1 KONI PASBAR 1 Kontak 1 Kontrak 1 Kopi 4 Korban 1 Korban Banjir 1 Korupsi 16 Kota Padang 2 Kota Solok 3 KPU 2 Kriminal 4 kuasa hukum 1 Kuliah 1 Kupon 1 Kurang Mampu 1 Kurban 1 Labor 1 Laka Lantas 1 Lalulintas 1 Lantas 5 Lapas 3 Laporan 1 Laporkan 2 Laskar 1 Lebaran 2 Lembah Melintang 1 Leting 1 Limapuluh Kota 1 LKAAM 1 Lubuk Basung 3 Maapam 3 Mahasiswa 1 Maligi 1 Masjid 3 Masker 1 Medsos 1 Melahirkan 1 Mengajar 2 Meninggal 5 Mentawai 1 metrologi 1 Milenial 1 MoU 1 MPP 1 MRPB 2 MRPB Peduli 1 MTQ 2 Mujahidin 3 Muri 1 Nagari 1 Narapidana 6 Narkoba 28 Nasional 1 Negara 2 Negatif 5 New Normal 2 New Pasbar 88 News Pasbar 1 Ngawi 1 ninik mamak 2 ODP 1 OfRoad 2 Oknum 2 olah raga 2 Operasi 127 Opini 1 Opino 1 OTG 2 PAC 1 Pada 725 Padang 7 Padang Panjang 19 Padang Pariaman 1 Painan 1 Pakar 4 Pandemi 1 Pangan 1 Pantai Maligi 1 Panti Asuhan 6 Pariaman 1 Paripurna 2 pariwara 1 Pariwisata 1 Partai 1 Pasaan 93 Pasaman 27 Pasaman Barat 556 Pasbar 1 Pasbat 1 Pasien 1 Paslon 1 Patuh 4 Payakumbuh 1 Pdamg 2 PDIP 4 PDP 6 Peduli 1 peduli lingkungan 1 Pegawai 2 Pelaku 3 Pelanggaran 3 Pemalsuan 1 Pemasaran 1 pembelian 1 Pembinaan 1 Pemda 1 Pemerasan 3 Pemerintah 1 Pemerintahan 1 Pemilihan 1 Pemilu 2024 65 Pemko Padang 1 Pemuda 1 Penanggulangan 1 penangkapan 2 Pencemaran 2 Pencuri 1 pendidikan 2 Pengadaan 2 Pengadilan 1 Penganiayaan 1 Pengawasan 1 Penggelapan 1 Penghargaan 1 penusukan 1 Penyelidikan 1 Penyu 1 Perantauan 1 Perawatan 3 Perbatasan 1 Peredaran 1 Periode 1 Perjalanan 1 perkebunan 3 Pers 1 Pertanahan 3 Perumda AM Kota Padamg 8 Perumda AM Kota Padang 2 Perumda Kota Padang 51 Pessel 3 Pilkada 1 Pinjam 1 PKH 1 PKK 1 Plasma 1 Plt 2 PN 1 PN Pasbar 2 PNS 3 pol pp 1 Polda Sumbar 4 Polisi 6 Politik 28 Polres 6 Polres Pasbar 1 Polsek 1 Pos 3 Pos perbatasan 6 Positif 2 posko 1 potensi 1 PPM 1 Prestasi 4 PSBB 1 PSDA 1 Puan 2 PUPR 1 Pusdalops 2 Puskesmas 1 Pustu 1 Rapid Test 2 razia 1 Rekomendasi 3 Relawan 1 Reses 1 Reskrim 1 Revisi 1 RI 1 Riau 8 RSUD 1 RSUP M Djamil 1 RTLH 1 Rumah Sakit 1 Rusak 1 Sabu 1 Samarinda 1 Sapi 2 SAR 8 Satgas 2 Satlantas 1 SE 4 Sekda 1 Sekda Pasbar 1 Selebaran 8 Sembako 1 Sertijab 1 Sewenang wenang 1 Sidak 13 sijunjung 1 Sikilang 2 Singgalang 1 sirkuit 2 SK 1 Snar 2 Solo 5 Solok 4 Solok Selatan 6 SolSel 4 sosial 2 Sosialisasi 2 Sumatera Barat 146 Sumbar 1 Sumbar- 1 Sumur 1 Sunatan massal 1 sungai 1 surat kaleng 6 swab 2 Talamau 1 Talu 1 Tanah 21 Tanah Datar 1 Target 1 Tata Usaha 1 teluk tapang 1 Temu ramah 2 Terisolir 1 Terminal 1 Tersangka 5 Thermogun 1 Tidak layak Huni 2 Tilang 1 Tindak Pidana Korupsi 1 tipiter 1 TMMD 2 TNI 1 TNI AL 1 Tongkol 1 TP.PKK 1 tradisional 1 Transparan 1 trenggiling 1 tuak 2 Tukik 1 Tumor 1 Ujung Gading 1 Ultimatum 1 Uluran 1 Unand 1 Upacara 1 Update 1 usaha 1 usir balik 1 Verifikasi 1 Virtual 1 wakil bupati 4 Wali Nagari 2 wartawan 1 Waspada 1 Wirid Yasin 1 Yamaha Vega 2 Yarsi 2 Yulianto 1 ZI 1 Zona Hijau 1 Zona Merah


Mitra Rakyat.com(Padang)
Pada dasarnya wartawan(Pers) juga manusia layaknya warga yang hidup di sebuah negara. Artinya, pers juga berkebutuhan seperti apa yang dibutuhkan warga lainnya. Seperti hal nya pada situasi ancaman pademi covid 19 saat ini.

Pemerintah menenangkan masyarakat yang terdampak virus manakutkan ini, dengan jaminan bantuan seperti Sembako, BLT, dan nama lainnya.

Bagaimana hal nya dengan awak media yang juga mempunyai tanggungan. Apakah pemerintah juga memikiran nasib kuli tinta ini.

Pengaruh pademi covid 19 saat ini juga turut dirasakan oleh pengusaha media yang juga mempunyai kewajiban terhadap anggotanya. Apalagi media - media yang tergolong kecil, sudah pasti ikut merasakan masa sulit itu, sebut Hendrizon SH., warga Kota Padang, Kamis (14/05) di rumahnya.

Selanjutnya praktisi hukum yang tergabung dikantor hukum Liberty pimpinan Boy London ini sekaligus pemerhati media itu mengatakan, "Sesuai tupoksinya, peranan Pers sangat urgen dalam melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19".

Tanpa insan Pers dan media, Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang di gaungkan pemerintah tentu tidak akan maksimal dapat diserap oleh masyarakat banyak,  tuturnya.

Insan Pers melangkah dengan berani di tengah ganasnya ancaman pandemi Covid-19 hanya demi mencukupi kebutuhan infomasi masyarakat, agar tehindar dari pandemi Covid-19 dan  informasi hoak terkait wabah ini, lugas lowyer itu.

Dalam upaya mencegah dan meminimalisir penyebaran wabah, Pemeintah pada insan Pers (melalui Medianya) selalu mengingakan masyarakat agar berpegang pada Protokol kesehatan pencegahan Covid-19, tukasnya.

Hendrizon SH berharap kepada pemerintah agar terlintas dalam memikirkan nasib kuli tinta ini sebagai penyampai informasi kepada masyarakat banyak, pungkas nya.

Lain pihak, Bagian Humas dan Publikasi Pemko Padang sangat menyadari peranan strategis dari insan Pers (Media) tersebut. Dan berharap kerjasama yang baik terus terbina demi kepentingan masyarakat banyak.

Terkait administrasi publikasi, Kabag Protokol dan Komunikasi, Amrizal Rengganis memastikan tidak akan mengenyampingkan kewajibannya atas hak insan Pers. Karena insan Pers adalah pejuang Covid-19 yang juga terimbas dampak sosial Covid-19.

"Tidak ada niat pemko padang mengulur waktu membayar biaya publikasi, kita sama-sama tau keadan saat ini, antisipasi pandemi covid-19 membuat anggaran dijajaran pemko padang dikunci sementara, jadi buat rekan media harap maklum, jelas Amrizal, Kamis (14/5/2020) pada awak media di ruang kerjanya.

Namun meskipun begitu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi pemko padang Amrizal Rengganis, yang juga mantan wartawan ini ternyata sangat peduli pada awak media, dan mengusahakan pencairan dana publikasi yang tertunda akibat covid-19 dapat di selesaikan sebelum lebaran ini.

“kita usahakan pencairan secepat mungkin, yang jelas sebelum masuk lebaran”,tutupnya Amrizal.

(dn/ar/roel)



Mitra Rakyat.com(Padang)
Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah berbagi (sharing) pengalaman bersama pengusaha nasional, Sandiaga Salahudin Uno yang merupakan Founder One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship (OK OCE).

Hal itu dilakukan Wali Kota Padang tersebut lewat video conference yang dilangsungkan dari kediaman resminya, jl. A. Yani No.11, Jum'at (15/5/2020).

Di hadapan Sandiaga Salahudin Uno yang akrab di sapa Sandi itu, Mahyeldi menyampaikan cukup banyak hal, terutama tentang kondisi terkini dan berbagai langkah yang dilakukan MES Sumbar ke depan, dalam rangka mengangkat perekonomian Sumbar secara syariah.

"Alhamdulillah, atas nama MES Sumbar kita berterima kasih bisa mendengarkan pencerahan dari Pak Sandi yang luar biasa begitu juga tausiah tentang ekonomi syariah menurut ajaran Islam dari Ustaz Farel Muhammad Rizki. Tentu pesan-pesan yang disampaikan adalah bahagian yang akan melengkali dan kita sosialisasikan melalui MES di Sumbar ke depan," ungkapnya didampingi beberapa pengurus MES Sumbar saat itu.

Mahyeldi menceritakan, sebelum covid mewabah di Sumbar khusus di Kota Padang Pemko Padang terus mensosialisasikan tentang ekonomi syariah. Ia pun sudah mendirikan sebanyak 104 dengan 1 per kelurahan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) yang dulu dinamakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT)

"Alhamdulillah, aset semuanya saat ini lebih kurang sudah Rp45 miliar. Maka itu, apabila OK OCE bisa ikut di sana ke depan tentu akan lebih menambah dan memperkuat lagi tentunya," cetusnya berseloroh.

Di samping itu orang nomor satu di Kota Bingkuang mengatakan, demi beralih menuju masyarakat ekonomi syariah, Pemko Padang juga telah mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah yang sekarang dalam tahap persiapan.

"Alhamdulillah, bapak Gubernur telah menyetujui Bank Nagari menjadi bank syariah. Maka itu, kita sangat menunggu kehadiran pak Sandi untuk lebih memperkuatnya lagi. Baik melalui OK OCE atau Bank Infaq dan yang lainnya," tuturnya.

Lebih lanjut Wako Padang tersebut juga mengungkapkan kekhawatirannya seiring pandemi covid-19 yang berdampak terhadap pelaku UMKM nantinya. Bahkan, bisa saja nanti akan ada pihak yang memanfaatkan situasi seperti menawarkan pemberian bantuan modal bagi masyarakat, namun dengan sistem 'bunga'

"Maka itu melalui kekuatan zakat, infak dan sedekah tentu bisa menjadi suatu yang kita andalkan. Alhamdulillah, dalam menangani dampak covid-19 kita punya KSPPS dan juga sudah menghimpun sebanyak 10 lembaga 'charity' untuk memback up hal itu nantinya."

"Maka itu melalui OK OCE Peduli dengan "Spirit of Ummah" kita berharap saling bersinergi dan akan menjadi bahagian yang berperan nantinya. Khususnya dalam menghabiskan riba dan menghadirkan ekonomi syariah di seluruh daerah se-Sumbar ke depan," pungkasnya mengakhiri.

Sementara itu, Sandi mengawali penyampaiannya menyampaikan salam bagi publik dan masyarakat Ranah Minang di Sumbar atau pun yang di perantauan. Tak pelak, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga mendoakan kepada semua pihak terutama pemerintah, petugas dan seluruh elemen yang tengah berjuang keras dalam menangani penyebaran virus corona (covid) sampai saat ini. Begitu juga doa juga ditujukan bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi corona.

"Memang tidak bisa dipungkiri, di tengah pandemi covid-19 kegiatan interaksi dan mobilitas ekonomi otomatis menjadi berkurang. Yang biasanya menggeliat, sekarang malah sebaliknya. Namun bagaimanapun ini adalah musibah, ujian dan cobaan dari Allah SWT, dan kita harus mengambil hikmah dan menyikapinya secara baik," imbuhnya.

Sandi juga menyebut terkait transaksi muamalah yang saat ini mengalami banyak perubahan. Hal itu dikarenakan cenderung transaksi dilakukan masyarakat secara online.

"Seperti kita ketahui dalam hukum muamalat kalau berniaga itu harus mencari yang berkah, meski saat ini kita berada di era industri 4.0," ujarnya.

Selanjutnya, perihal mengatasi riba yang dilarang oleh Islam, pengusaha sukses itu mengatakan sudah membuat gerakan infak sedunia bahagkan produk dari Bank Infaq. Bank Infaq merupakan terobosan yang inovatif dan menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

"Gerakan Bank Infaq ini berbasis komunitas di perumahan, masjid-Masjid, kelompok masyarakat dan majelis-majelis taklim serta lainnya. Gerakan ini mengelola infaq dengan memanfaatkan teknologi digital," jelas dia.

Selama ini, ulas Sandi, memang banyak masyarakat yang ingin mengembangkan usaha tetapi terkendala permodalan. Namun karena akses keuangan yang minim, mereka akhirnya terjerat pada pinjaman rentenir yang mencekik.

"Insya Allah kehadiran Bank Infaq akan membantu pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha mereka tanpa khawatir terjerat cekikan bunga rentenir. Jadi, Bank Infaq juga membantu mereka terhindar dari rentenir digital yang marak. Alhamdulillah, saat ini sudah masuk ke 50 cabang termasuk Sumbar di dalamnya. Semoga, sesuai besar manfaatnya bagi masyarakat, Bank Infaq ini akan terus kita kembangkan ke daerah-daerah lainnya di Indonesia," papar Sandi mengakhiri. (David/Prokopim Padang)


Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Polisi Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) beserta seluruh Polres di jajarannya secara serentak salurkan ribuan paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu dan terkena dampak pademi covid 19.

Ditandai dengan penyerahan oleh Kapolda Sumbar irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH kepada perwakilan dari Polri (Polda Sumbar dan Bhabinkamtibmas), Babinsa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kelompok Sadar (Pokdar) Kamtibmas, Jumat (15/05) di Mapolda Sumbar.

Penyerahan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan TNi – Polri ini, juga dilakukan oleh Danrem 032/Wirabraja Kolonel Inf. Arief Gajah Mada, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Rudy Sumardiyanto, M.Si, serta pejabat Utama Polda Sumbar.

Selepas itu, Irjen Pol.Drs. Toni Harmanto bersama Danrem dan PJU Polda Sumbar juga melepas ratusan kendaraan sepeda motor Bhabinkamtibmas, Babinsa dan mobil dinas yang membawa paket sembako untuk disalurkan kepada masyarakat.

Dikesempatan itu Kapolda Sumbar menyebutkan, "kegiatan Bakti Sosial (Baksos) yang dilaksanakan ini merupakan bentuk kepedulian TNI - Polri terhadap masyarakat yang tidak mampu dan terkena dampak pademi covid 19", sebut Kapolda.

“Kegiatan ini kami tunjukan, kami yakin ini yang di harapkan masyarakat yang tidak mampu,” ucapnya.

Dilanjutkannya, selain paket sembako dari TNI-Polri, Polda Sumbar juga menyerahkan sebagian dari zakat fitrah personel Polda Sumbar yang juga telah dijadikan paket sembako.

“Semuanya total 5.271 paket sembako. Disebarkan melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa kita yang membagikan, mereka sudah memiliki datanya,” pungkas Irjen Pol Toni.

Selain paket sembako sebanyak 5.271 paket, Polda Sumbar juga menyerahkan zakat fitrah Rp 384.600.000 (keseluruhan dijadikan paket sembako menjadi 1.923 paket), santunan anak yatim Rp. 60.000.000 untuk 300 orang anak yatim, beras 215 ton, dengan pembagian 25 ton dibagikan oleh Polda dan masing-masing Polres 10 ton. (*)

Sumber : Bidhumas Polda Sumbar

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto S.Ik bersama Wartawan di Ruangan

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Kepala Polisi Daerah Sumatera Barat (Kapolda Sumbar) Irjen. Drs. Toni Harmanto MH memerintahkan kepada seluruh personil Polda Sumbar,  khususnnya daerah perbatasan untuk lebih meningkatkan pengawasan PSBB terkait Pademi Covid 19.

Agar upaya pemutusan mata rantai covid 19 tercapai, untuk itu bagi seluruh gabungan satgas covid untuk lebih waspada, jangan sampai kecolongan dengan masuknya pendatang dari luar Sumatera Barat.

Itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto S.Ik saat wawancara dengan media diruangannya, Kamis(13/05).

Mewakili Kapolda, Satake Bayu melanjutkan," terkait informasi tentang ada sopir dari Riau menuju Sumbar yang mengaku bisa lolos dari pengawasan diperbatasan karena membayar satgas yang piket saat itu, itu berita yang rancu kebenaran nya", kata Kabid Humas itu.

Karena hingga sekarang nama sopir itu pun belum diketahui, dan diperbatasan mana dia bisa lolos informasi nya juga belum pasti kebenarannya,  lanjut Satake Bayu.

Kita takut  gara - gara satu atau dua sopir,  apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan akan menjadi kacau semua, tuturnya.

Ada yang bilang, sopir itu lolos diperbatasan masih wilayah Riau yaitu Kabupaten Kampar. Sementara tidak ada warga yang sifatnya mudik bisa masuk wilyah Sumbar, menurut laporan ada ribuan kendaraaan yang disuruh putar balik ke Riau, tegasnya.

Dan Kapolda sudah memerintahkan tim untuk menginvestigasi terkait informasi itu,  pungkasnya.

Sampai berita ini terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*


Opini
Ditulis Oleh : Mariana, S.Sos ( Guru SMPS Antam Pomalaa – Kolaka )


Mitra Rakyat.com
Sungguh tragis nasib ABK WNI yang jasadnya di larungkan dilaut, mereka adalah para pekerja di kapal ikan China, yang terindikasi mendapat perlakuan buruk mulai dari gaji yang tidak dibayar, beban pekerjaan yang sangat berat hingga perlakuan diskriminasi dan kekerasan yang berujung pada kematian.

Nasib mereka pun tak sampai di situ, perlakuan terhadap jasad merekapun sangat jauh dari nilai kemanusiaan, tak ada tangisan, tak ada pembelaan yang mereka dapatkan. Banyak yang menduga kasus ABK WNI mengarah pada perbudakan modern dengan tiga elemen di antaranya seperti buruh kontrak, pekerja paksa dan perdagangan manusia.

Mengutip dari Gatra.com, Kasus dugaaan praktik eksploitasi anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal ikan China, Long Xin 629 belum lama ini trus bergulir. Kejadian tersebut mengakibatkan meninggal dan dilarungnya 4 orang ABK asal Indonesia.

Tak hanya itu sebanyak 14 ABK meminta perlindungan hukum saat berlabuh di Busan, Korea Selatan. Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengatakan pemerintah harus membongkar kotak Pandora praktik pelanggaran HAM berupa tindakan perbudakan atau eksploitasi berlebih di atas kapal Asing  ( Gatra.com,Sabtu(9/5).

Apa yang terjadi pada ABK WNI menunjukkan beberapa hal :
*Pertama*, Sistem kapitalis merendahkan nyawa manusia. Dibuangnya jenasah ABK WNI menunjukkan betapa nyawa manusia tidak ada harganya dan tidak bernilai. Dalam pandangan individu ataupun Negara yang bermental kapitalis aturan tertinggi adalah kebahagian dengan memperoleh sebesar-besarnya materi berupa kekayaan.

Nilai kemanusiaan yang diagung-agungkan bahkan dideklarasikan dengan nama HAM, nyatanya hanyalah ilusi. Bagi individu, korporasi maupun Negara yang berwatak kapitalis pundi-pundi kekayaan adalah hal yang sangat penting meskipun harus mengeksploitasi tenaga dan  megorbankan nyawa manusia. Karena itu penjajahan dan perbudakan adalah alat bagi kapitalisme untuk melanjutkan hegemoninya.

*Kedua*, Tidak adanya ri’ayah atau pengurusan Negara terhadap rakyatnya. Penyiksaan, kekerasan tidak mendapatkan upah  hingga kematian tragis adalah peristiwa berulang yang terus terjadi pada WNI yang bekerja di luar negeri. Sayangnya, pemerintah terkesan hanya mengulang solusi yang tidak menyelesaikan masalah, lagi-lagi yang disorot adalah perubahan regulasi, perketat aturan, tapi rakyat terus menerus menjadi korban dari regulasi yang dibuat.

Pemerintah gagal melindungi rakyatnya dari kemiskinan dan penyiksaan Negara-negara lain karena kurangnya pembinaan keahlian. Rakyat dibiarkan mengurus dirinya sendiri tanpa bekal keterampilan yang memadai sehingga rawan eksploitasi dan dimanfaatkan. Begitupun Negara tidak memberikan jaminan kebutuhan rakyat dengan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha serta gaji yang layak sehingga banyak dari mereka terpaksa menjadi pengemis pekerjaan di Negara orang lain.

*Ketiga*, Ilusi kapitalisme menyejahterakan manusia. Salah satu contoh perbudakan ala kapitalisme modern yang ditunjukkan lewat kasus ABK WNI, dimana mereka tidak mendapatkan gaji yang layak, beban kerja yang berat, diabaikan, dibiarkan kelaparan, kematiannya tidak ditangisi bahkan mayatnya pun dibuang ke laut. Ini adalah potret betapa kapitalisme telah gagal menyejahterakan manusia.

Tentu siapapun tidak menginginkan pekerjaan seperti ini hanya saja banyak pekerja yang terpaksa bekerja tanpa henti disebabkan karena persoalan ekonomi, tutunan nafkah keluraga dan kemiskinan. Meskipun ada hukum ketenagakerjaan tapi  hukum itu masih jauh dari harapan.

*Keempat*, Negara lemah tidak punya power dihadapan Negara kuat bahkan untuk membela rakyatnya. Banyak pihak mengatakan pemerintah Indonesia harus tegas dalam merespon dugaan perbudakan WNI ABK di kapal nelayan berbedera China dengan menyampaikan tekanan diplomatik agar China menyelidiki dugaan itu secara terbuka dan menyeluruh.

Dari pemerintah sendiri telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemenlu China untuk Klarifikasi dan pihak China bersikukuh pelarungan sudah sesuai ketentuan kelautan Internasional bahkan sudah mendapat persetujuan keluarga korban. Sementara di sisi lain keluarga ABK WNI mengaku kaget dengan pelarungan jenasah sebab info yang mereka terima, jenasah akan dimakamkan secara islam.

Sekali lagi fakta ini terus berulang, Negara-negara kuat akan terus menindas dengan arogan rakyat negeri-negeri lemah sebab Negara-negara kuat sangat paham bahwa Negara asal mereka tidak akan banyak berbuat apapun bahkan untuk membela rakyatnya sebab Negara-negara lemah tunduk pada hegemoni dan takut pada kekuatan Negara-negara kuat, apalagi Negara-negara kuat telah mengikat negara-negara lemah dengan berbagai kesepakatan  dan utang.

Dan akhir dari ABK WNI dipastikan tidak akan mendapatkan keadilan dari segi kemanusiaan. Perbudakan yang dilakukan terhadap ABK WNI akan mereka tutupi dengan uang jaminan.

*Negara Pengurus dan Pelindung Rakyat*
Dalam Islam Negara memiliki fungsi sebagai riayatus su’unil umat yakni bertanggungjawab mengurusi umat, Negara adalah pelindung dan perisai umat yang ada dibelakangnya. Berbeda dengan kapitalisme dimana Negara hanya berfungsi sebagai regulator bagi pemangku kepentingan,  hanya mengatur dengan kebijakan dan aturan tapi tidak mampu melindungi serta menjamin kehidupan rayatnya.

Dalam masalah ketenagakerjaan islam memiliki seperngkat solusi, dimana tenaga kerja tidak akan diperbudak, apa yang menjadi kewajiban Negara akan ditunaikan dan apa yang menjadi hak warga Negara akan direalisasikan. Islam melarang perbudakan dalam bekerja, islam melarang menahan gaji pekerja, Nabi Saw bersabda “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR Ibnu Majah ), dalam islam kontrak kerja dikenal dengan ijarah.

Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Adapun ijarah yang berhubungan dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, karena itu untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya, sekaligus waktu, upah dan tenaganya.

Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukmnya adalah fasad(rusak). Yang juga harus ditetapkan adalah tenaga yang harus dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tidak dibebani dengan pekerjaan yang diluar kapasitasnya. Ada kejelasan jenis pekerjaan, waktu ,upah, serta tenaga yang dikeluarkan.

Islam mengatur begitu rinci sehinnga kezaliman terhadap pekerja dapat diminimalisasi, betapa indah manakalah islam diterapkan dalam bernegara. Nasib tragis para buruh dan pekerja tidak akan terjadi jika islam yang menaungi. Karena itu solusi tuntas dan totalitas terhadap nasib para pekerja hanya dapat diselesaikan dengan kehadiran islam dalam bentuk aturan masyarakat dan Negara.

Lalu apa yang ditunggu jika tantangan menyejahterakan pekerja justru tidak dapat dijawab secara tuntas oleh kapitalisme maupun sosialialisme, maka biarlah islam yang menjawab dan menyelasaikan masalah pekerja. Wallahu a’lam (***)

Irjen Drs. Toni Harmanto MH (Kapolda Sumbar) 

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Dengan penetapan pandemi Covid-19, diharapkan semua negara menerapkan langkah serius demi mengurangi penyebarannya. Ini berguna untuk menekan jumlah kasus infeksi virus Covid-19 kian hari terus meningkat.

Kemampuan penularannya yang begitu cepat mendorong personil dibawah barisan Kepolisian Daerah (Polda)  Sumbar terus bergerak aktif kelapangan untuk mensosialisakannya kepada masyarakat.

Upaya pemutusan mata rantai virus yang selalu menghantui penduduk Sumbar. Polda Sumbar senantiasa melakukan sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto S.Ik

Hal itu disampaikan Kapolda Sumbar Irjen Drs. Toni Harmanto MH melalui Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumatra Barat (Sumbar), Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, SIK .

Menurut Kabid Humas, sosialisasi penggunaan masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak ketika harus berinteraksi dengan orang lain telah dilaksanakan di seluruh polsek.

Lebih lanjut disampaikan Satake Bayu, demikian juga halnya dengan pelaksanaan PSBB yang telah ditetapkan di Sumatera Barat, kita menghimbau masyarakat untuk di rumah saja.
Jajaran Polda Sumbar bersama tim saat sosialisasi PSBB di Kawasan Pantai Lolong

Himbauan untuk di rumah saja dapat memutus mata rantai penyebaran Covid 19.
Sehubungan dengan masih banyaknya masyarakat yang “berkumpul” menurut Satake Bayu, Jajaran Polda Sumbar akan menindak tegas dan membubarkannya.

Satake Bayu juga mengatakan, pihaknya menghimbau masyarakat untuk melaksanakan aturan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar, “dengan tekad bersama dari seluruh masyarakat untuk mentaati aturan pemerintah” mudah-mudahan Covid 19 ini segera berakhir. (DT/roel)

Mitra

{picture#https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUKjfj8bYhguqcr3G0Jgy8vCMLVFLC7ATCnT6NVc1jtwAoGMVRLM4oapisLSj-hut6qCME7GEWZklrOvrx00qU-Rl7Kmuz3WOtPrRT_N0YO075CqwNfhOd8DhpYxskz102kdV-ds9-urs/s1600/logo3.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Powered by Blogger.