Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Polisi Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) beserta seluruh Polres di jajarannya secara serentak salurkan ribuan paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu dan terkena dampak pademi covid 19.

Ditandai dengan penyerahan oleh Kapolda Sumbar irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH kepada perwakilan dari Polri (Polda Sumbar dan Bhabinkamtibmas), Babinsa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kelompok Sadar (Pokdar) Kamtibmas, Jumat (15/05) di Mapolda Sumbar.

Penyerahan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan TNi – Polri ini, juga dilakukan oleh Danrem 032/Wirabraja Kolonel Inf. Arief Gajah Mada, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Rudy Sumardiyanto, M.Si, serta pejabat Utama Polda Sumbar.

Selepas itu, Irjen Pol.Drs. Toni Harmanto bersama Danrem dan PJU Polda Sumbar juga melepas ratusan kendaraan sepeda motor Bhabinkamtibmas, Babinsa dan mobil dinas yang membawa paket sembako untuk disalurkan kepada masyarakat.

Dikesempatan itu Kapolda Sumbar menyebutkan, "kegiatan Bakti Sosial (Baksos) yang dilaksanakan ini merupakan bentuk kepedulian TNI - Polri terhadap masyarakat yang tidak mampu dan terkena dampak pademi covid 19", sebut Kapolda.

“Kegiatan ini kami tunjukan, kami yakin ini yang di harapkan masyarakat yang tidak mampu,” ucapnya.

Dilanjutkannya, selain paket sembako dari TNI-Polri, Polda Sumbar juga menyerahkan sebagian dari zakat fitrah personel Polda Sumbar yang juga telah dijadikan paket sembako.

“Semuanya total 5.271 paket sembako. Disebarkan melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa kita yang membagikan, mereka sudah memiliki datanya,” pungkas Irjen Pol Toni.

Selain paket sembako sebanyak 5.271 paket, Polda Sumbar juga menyerahkan zakat fitrah Rp 384.600.000 (keseluruhan dijadikan paket sembako menjadi 1.923 paket), santunan anak yatim Rp. 60.000.000 untuk 300 orang anak yatim, beras 215 ton, dengan pembagian 25 ton dibagikan oleh Polda dan masing-masing Polres 10 ton. (*)

Sumber : Bidhumas Polda Sumbar

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Kepala Polisi Daerah Sumatera Barat (Kapolda Sumbar) Irjen. Drs. Toni Harmanto MH memerintahkan kepada seluruh personil Polda Sumbar,  khususnnya daerah perbatasan untuk lebih meningkatkan pengawasan PSBB terkait Pademi Covid 19.

Agar upaya pemutusan mata rantai covid 19 tercapai, untuk itu bagi seluruh gabungan satgas covid untuk lebih waspada, jangan sampai kecolongan dengan masuknya pendatang dari luar Sumatera Barat.

Itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto S.Ik saat wawancara dengan media diruangannya, Kamis(13/05).

Mewakili Kapolda, Satake Bayu melanjutkan," terkait informasi tentang ada sopir dari Riau menuju Sumbar yang mengaku bisa lolos dari pengawasan diperbatasan karena membayar satgas yang piket saat itu, itu berita yang rancu kebenaran nya", kata Kabid Humas itu.

Karena hingga sekarang nama sopir itu pun belum diketahui, dan diperbatasan mana dia bisa lolos informasi nya juga belum pasti kebenarannya,  lanjut Satake Bayu.

Kita takut  gara - gara satu atau dua sopir,  apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan akan menjadi kacau semua, tuturnya.

Ada yang bilang, sopir itu lolos diperbatasan masih wilayah Riau yaitu Kabupaten Kampar. Sementara tidak ada warga yang sifatnya mudik bisa masuk wilyah Sumbar, menurut laporan ada ribuan kendaraaan yang disuruh putar balik ke Riau, tegasnya.

Dan Kapolda sudah memerintahkan tim untuk menginvestigasi terkait informasi itu,  pungkasnya.

Sampai berita ini terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Opini
Ditulis Oleh : Mariana, S.Sos ( Guru SMPS Antam Pomalaa – Kolaka )


Mitra Rakyat.com
Sungguh tragis nasib ABK WNI yang jasadnya di larungkan dilaut, mereka adalah para pekerja di kapal ikan China, yang terindikasi mendapat perlakuan buruk mulai dari gaji yang tidak dibayar, beban pekerjaan yang sangat berat hingga perlakuan diskriminasi dan kekerasan yang berujung pada kematian.

Nasib mereka pun tak sampai di situ, perlakuan terhadap jasad merekapun sangat jauh dari nilai kemanusiaan, tak ada tangisan, tak ada pembelaan yang mereka dapatkan. Banyak yang menduga kasus ABK WNI mengarah pada perbudakan modern dengan tiga elemen di antaranya seperti buruh kontrak, pekerja paksa dan perdagangan manusia.

Mengutip dari Gatra.com, Kasus dugaaan praktik eksploitasi anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal ikan China, Long Xin 629 belum lama ini trus bergulir. Kejadian tersebut mengakibatkan meninggal dan dilarungnya 4 orang ABK asal Indonesia.

Tak hanya itu sebanyak 14 ABK meminta perlindungan hukum saat berlabuh di Busan, Korea Selatan. Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengatakan pemerintah harus membongkar kotak Pandora praktik pelanggaran HAM berupa tindakan perbudakan atau eksploitasi berlebih di atas kapal Asing  ( Gatra.com,Sabtu(9/5).

Apa yang terjadi pada ABK WNI menunjukkan beberapa hal :
*Pertama*, Sistem kapitalis merendahkan nyawa manusia. Dibuangnya jenasah ABK WNI menunjukkan betapa nyawa manusia tidak ada harganya dan tidak bernilai. Dalam pandangan individu ataupun Negara yang bermental kapitalis aturan tertinggi adalah kebahagian dengan memperoleh sebesar-besarnya materi berupa kekayaan.

Nilai kemanusiaan yang diagung-agungkan bahkan dideklarasikan dengan nama HAM, nyatanya hanyalah ilusi. Bagi individu, korporasi maupun Negara yang berwatak kapitalis pundi-pundi kekayaan adalah hal yang sangat penting meskipun harus mengeksploitasi tenaga dan  megorbankan nyawa manusia. Karena itu penjajahan dan perbudakan adalah alat bagi kapitalisme untuk melanjutkan hegemoninya.

*Kedua*, Tidak adanya ri’ayah atau pengurusan Negara terhadap rakyatnya. Penyiksaan, kekerasan tidak mendapatkan upah  hingga kematian tragis adalah peristiwa berulang yang terus terjadi pada WNI yang bekerja di luar negeri. Sayangnya, pemerintah terkesan hanya mengulang solusi yang tidak menyelesaikan masalah, lagi-lagi yang disorot adalah perubahan regulasi, perketat aturan, tapi rakyat terus menerus menjadi korban dari regulasi yang dibuat.

Pemerintah gagal melindungi rakyatnya dari kemiskinan dan penyiksaan Negara-negara lain karena kurangnya pembinaan keahlian. Rakyat dibiarkan mengurus dirinya sendiri tanpa bekal keterampilan yang memadai sehingga rawan eksploitasi dan dimanfaatkan. Begitupun Negara tidak memberikan jaminan kebutuhan rakyat dengan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha serta gaji yang layak sehingga banyak dari mereka terpaksa menjadi pengemis pekerjaan di Negara orang lain.

*Ketiga*, Ilusi kapitalisme menyejahterakan manusia. Salah satu contoh perbudakan ala kapitalisme modern yang ditunjukkan lewat kasus ABK WNI, dimana mereka tidak mendapatkan gaji yang layak, beban kerja yang berat, diabaikan, dibiarkan kelaparan, kematiannya tidak ditangisi bahkan mayatnya pun dibuang ke laut. Ini adalah potret betapa kapitalisme telah gagal menyejahterakan manusia.

Tentu siapapun tidak menginginkan pekerjaan seperti ini hanya saja banyak pekerja yang terpaksa bekerja tanpa henti disebabkan karena persoalan ekonomi, tutunan nafkah keluraga dan kemiskinan. Meskipun ada hukum ketenagakerjaan tapi  hukum itu masih jauh dari harapan.

*Keempat*, Negara lemah tidak punya power dihadapan Negara kuat bahkan untuk membela rakyatnya. Banyak pihak mengatakan pemerintah Indonesia harus tegas dalam merespon dugaan perbudakan WNI ABK di kapal nelayan berbedera China dengan menyampaikan tekanan diplomatik agar China menyelidiki dugaan itu secara terbuka dan menyeluruh.

Dari pemerintah sendiri telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemenlu China untuk Klarifikasi dan pihak China bersikukuh pelarungan sudah sesuai ketentuan kelautan Internasional bahkan sudah mendapat persetujuan keluarga korban. Sementara di sisi lain keluarga ABK WNI mengaku kaget dengan pelarungan jenasah sebab info yang mereka terima, jenasah akan dimakamkan secara islam.

Sekali lagi fakta ini terus berulang, Negara-negara kuat akan terus menindas dengan arogan rakyat negeri-negeri lemah sebab Negara-negara kuat sangat paham bahwa Negara asal mereka tidak akan banyak berbuat apapun bahkan untuk membela rakyatnya sebab Negara-negara lemah tunduk pada hegemoni dan takut pada kekuatan Negara-negara kuat, apalagi Negara-negara kuat telah mengikat negara-negara lemah dengan berbagai kesepakatan  dan utang.

Dan akhir dari ABK WNI dipastikan tidak akan mendapatkan keadilan dari segi kemanusiaan. Perbudakan yang dilakukan terhadap ABK WNI akan mereka tutupi dengan uang jaminan.

*Negara Pengurus dan Pelindung Rakyat*
Dalam Islam Negara memiliki fungsi sebagai riayatus su’unil umat yakni bertanggungjawab mengurusi umat, Negara adalah pelindung dan perisai umat yang ada dibelakangnya. Berbeda dengan kapitalisme dimana Negara hanya berfungsi sebagai regulator bagi pemangku kepentingan,  hanya mengatur dengan kebijakan dan aturan tapi tidak mampu melindungi serta menjamin kehidupan rayatnya.

Dalam masalah ketenagakerjaan islam memiliki seperngkat solusi, dimana tenaga kerja tidak akan diperbudak, apa yang menjadi kewajiban Negara akan ditunaikan dan apa yang menjadi hak warga Negara akan direalisasikan. Islam melarang perbudakan dalam bekerja, islam melarang menahan gaji pekerja, Nabi Saw bersabda “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR Ibnu Majah ), dalam islam kontrak kerja dikenal dengan ijarah.

Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Adapun ijarah yang berhubungan dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, karena itu untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya, sekaligus waktu, upah dan tenaganya.

Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukmnya adalah fasad(rusak). Yang juga harus ditetapkan adalah tenaga yang harus dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tidak dibebani dengan pekerjaan yang diluar kapasitasnya. Ada kejelasan jenis pekerjaan, waktu ,upah, serta tenaga yang dikeluarkan.

Islam mengatur begitu rinci sehinnga kezaliman terhadap pekerja dapat diminimalisasi, betapa indah manakalah islam diterapkan dalam bernegara. Nasib tragis para buruh dan pekerja tidak akan terjadi jika islam yang menaungi. Karena itu solusi tuntas dan totalitas terhadap nasib para pekerja hanya dapat diselesaikan dengan kehadiran islam dalam bentuk aturan masyarakat dan Negara.

Lalu apa yang ditunggu jika tantangan menyejahterakan pekerja justru tidak dapat dijawab secara tuntas oleh kapitalisme maupun sosialialisme, maka biarlah islam yang menjawab dan menyelasaikan masalah pekerja. Wallahu a’lam (***)

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Dengan penetapan pandemi Covid-19, diharapkan semua negara menerapkan langkah serius demi mengurangi penyebarannya. Ini berguna untuk menekan jumlah kasus infeksi virus Covid-19 kian hari terus meningkat.

Kemampuan penularannya yang begitu cepat mendorong personil dibawah barisan Kepolisian Daerah (Polda)  Sumbar terus bergerak aktif kelapangan untuk mensosialisakannya kepada masyarakat.

Upaya pemutusan mata rantai virus yang selalu menghantui penduduk Sumbar. Polda Sumbar senantiasa melakukan sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto S.Ik

Hal itu disampaikan Kapolda Sumbar Irjen Drs. Toni Harmanto MH melalui Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumatra Barat (Sumbar), Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, SIK .

Menurut Kabid Humas, sosialisasi penggunaan masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak ketika harus berinteraksi dengan orang lain telah dilaksanakan di seluruh polsek.

Lebih lanjut disampaikan Satake Bayu, demikian juga halnya dengan pelaksanaan PSBB yang telah ditetapkan di Sumatera Barat, kita menghimbau masyarakat untuk di rumah saja.
Himbauan untuk di rumah saja dapat memutus mata rantai penyebaran Covid 19.
Sehubungan dengan masih banyaknya masyarakat yang “berkumpul” menurut Satake Bayu, Jajaran Polda Sumbar akan menindak tegas dan membubarkannya.

Satake Bayu juga mengatakan, pihaknya menghimbau masyarakat untuk melaksanakan aturan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar, “dengan tekad bersama dari seluruh masyarakat untuk mentaati aturan pemerintah” mudah-mudahan Covid 19 ini segera berakhir. (DT/roel)