Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)
Diduga proyek yang digawangi Bidang PSDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(DPUPR)Kota Padang terjadi korupsi secara bersama. Hal ini terjadi pada pekerjaan rehabilitasi bendungan yang dilaksanakan CV. Serasi Bersama.

Saat ditinjau mitrarakyat.com ke lokasi dikelurahan limau manis, Selasa(07/04/2020) kemarin. Didapati meskipun masih tahap pengerjaan proyek bernilai Rp 3.249.095.704,28 itu pada pelaksanaanya terindikasi sengaja pengurangan volume pada pemakaian material besi dan batu.

Pembuatan rangkaian tulangan yang mestinya jarak sengkang 15 cm, dibuat oleh rekanan 35 cm. Kemudian panjang overlap yang seharusnya 40xD berarti 40x 16mm = 64 cm, sementara yang terpasang hanya 18 cm.

Dengan demikian kuat dugaan kontraktor sengaja mengurangi volume besi demi mendapati keuntungan lebih.

Begitu juga pada pembuatan bronjong yang memakai batu, kuat dugaan tidak sesuai spesifikasi dan aturan. Karena batu sebagai material untuk pembuatan bronjong digunakan batu yang tidak memiliki izin tambang (ilegalmining).

Karena batu yang dipakai rekanan batu yang ada dilokasi pekerjaan. Jadi izin tambang nya patut dipertanyakan. Bahkan batu yang digunakan diduga tidak sesuai spesifikasi, sebab bronjong dipenuhi batu sebesar mangga (kecil-kecil) didalamnya.

Dengan begitu volume batu pada pekerjaan bronjong itu juga patut dipertanyakan.

Proyek dengan nomor kontrak 101/KONT-SDA/APBD/PUPR/2020  diawasi oleh PT. Wandra Cipta Engineering tidak ditemui perwakilan nya dilapangan. Begitu juga pelaksanaan lapangan dari CV. Serasi Bersama,  yang ada cuma beberapa orang pekerja yang lagi asyik bekerja.

Saat dikonfirmasi kepada salah satu pekerja mengatakan, " hari ini libur tidak ada kegiatan karena kemarin air sungai meluap dan menghambat  pekerjaan kami", kata pekerja yang tidak mau menyebutkan namanya itu.

Kemudian mitrarakyat.com mengkonfirmasi kepada Awaludin Rao selaku owner dari CV. Serasi Bersama via ponsel 081265360xxx dihari yang sama, akan tetapi Rao terkesan mengelak dengan memblokir nomor ponsel awak media.

Hal senada juga dilakukan oleh fadelan Fista Masta selaku PPK kegiatan,  saat dikonfirmasi via ponsel dan whatsapp +62811660xxx pada Kamis(09/04) hari ini belum menjawab.

Hingga berita ini diterbitkan media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Oknum pekerja CV Rendi Bersaudara dilaporkan wartawan ke kantor Polisi Sektor (Polsek) Nanggalo Padang, karena menghina wartawan dan media, sebagai upaya menghalangi tugas jurnalistik, Rabu (8/4/2020).

Berita terkait : Kepala Tukang "Caci Maki" Lakukan Kekerasan Terhadap Wartawan, Sebut Nama Oknum Polisi Militer


Hal ini diungkapkan oleh wartawan jurnalandalas.com dan disaksikan Khairul wartawan Mitrarakyat.com seusai dari kantor Polsek Nanggalo, bahwa pengaduan ini didasari adanya penyerangan dan penghinaan terhadap dirinya oleh oknum pekerja, ketika melakukan tugas jurnalis di lokasi pembangunan saluran drainase di kelurahan Kurao Kecamatan Nanggalo Padang pada hari Sabtu (4/4/2020).

Ironisnya, kepala tukang tersebut bukan menghina saja namun mengancam dengan menghubungi salah seorang Polisi Militer (POM) TNI." jelasnya.

Pembangunan proyek saluran drainase menggunakan APBD melalui dinas PUPR bidang SDA Padang, di jalan Lubuk Bayu kelurahan Kurao kecamatan Nanggalo yang sedang dikerjakan, terindikasi tidak sesuai spek dan metoda kontrak yang telah disepakati.

Dari dugaan tersebut, wartawan jurnalandalas.com dan mitrarakyat.com ke lokasi pengerjaan yang sedang berlangsung dalam pemasangan mortir batu drainase, dan sebagian sudah ditutupi dengan blockcover, namun terlihat lantai kerjanya hanya dengan tumpukan batu dengan lumpur dan sedikit semen.

Tidak tampak di lokasi proyek CV Rendi Bersaudara adanya pengawas kualitas dan kepastian kualitas atau quality control dan quality assurance (QA-QC) nya, begitu juga pengawas dari dinas PU Bidang SDA Padang.

Hal ini di konfirmasikan, hanya kepala tukang yang menjelaskan dengan bahasa penghinaan media dan menyerang mengajak pengeroyokan terhadap wartawan jurnalandalas.com.

Ketua kelompok masyarakat yang ikut andil dalam pengawasan proyek tersebut, mengakui proyek ini aspirasi dari anggota DPRD padang Faisal Nasir dan memang adanya pemasangan yang tidak sesuai dengan spek yang telah di tentukan, seperti besi blockcover dicampur dengan ukuran lain." katanya.Sabtu (4/4/2020).

Atas laporan pengaduan STTP nomor: 13/IV/2020 tersebut, Kepala Polisi Sektor Nanggalo, Sosmedya mengatakan, adanya pengaduan ini akan kami selidiki dan tindak lanjuti untuk memanggil terlapor secepatnya." tegas Kapolsek di ruang kerjanya. *mk/roel*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Diduga tidak terima pekerjaan nya dikoreksi, seorang kapala tukang di proyek yang menggunakan anggaran daerah "meradang" menghina bahkan hampir pukul wartawan. Ini terjadi di proyek drainase milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang, Bidang PSDA.

Ialah "IS" seorang kepala tukang dipekerjaan drainase yang berlokasi dijalan Lubuk Bayu,  Kecamatan Nanggalo, Padang. Saat dikonfirmasi terkait pekerjaan yang dilakukan oleh media, bukannya menjawab malahan "IS" memaki-maki awak media sampai hampir melakukan pemukulan, Sabtu(04/04)  dilokasi pekerjaan.

Is melontarkan kata caci maki kepada awak media online Joernalandalas.com dan mitra rakyat.com. Terindikasi " IS" menghalangi-halangi wartawan dalam mencari berita. Malah kepala tukang tersebut berupaya mengajak seluruh anggota nya untuk memukul  wartawan yang mencari informasi ini.

Kemudian terlontar dari mulut kepala tukang untuk mengadukan wartawan kepada salah satu oknum Polisi Militer(PM) seraya menelponnya. Tidak lama kemudian "IS" sebagai kepala tukan bergegas meninggalkan awak media.

Saat kejadian disaksikan beberpa pekerja dan warga yang mengaku sebagai ketua kelompok dari masyarakat yang namanya tidak diketahui.

Waktu dikonfirmasi kepada "Mk" oknum wartawan sebagai korban kekerasan pers mengatakan, " akan melaporkan kepala tukang itu, juga dinas terkait atas perlakuan yang diterimanya", kata Mk, setelah kejadian.

Kuat dugaan pekerjaan ini bermasalah karena tidak sesuai spesifikasi teknis dan aturan pada pelaksanaannya, sebab, itu kepala tukang merasa kepanasan saat dikonfirmasi, sebutnya.

Tidak ada satupun stokeholders yang berkopeten berada dilokasi, dari Kontraktor pelaksana lapangan, konsultan pengawas,  dan PPTK kegiatan. Bahkan informasi untuk masyarakat sekitar pun terkesan sengaja ditutupi, sebab tidak ditemukan keberdaaan papan nama proyek dilokasi pekerjaan.

Ini jelas bertentangan dengan UU No 40 tentang Pers, pasal 18, (1)Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), pungkasnya. 

Hingga berita ini terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Karena sudah tidak tahan dengan ulah perlakuan oknum Kepala Desa(Kades) Taratak Bancah, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto. Akhirnya, warga desa tersebut melaporkan Kades dengan inisial " Y " ke Kejakasaan tinggi (Kejati) atas dugaan korupsi dana desa, Rabu(01/04/2020) di Padang.

Didampingi kuasa hukumnya, warga dasa tersebut diwakili Korwil Sumbar beserta Korcab Kota Sawahlunto Police With mendatangi Kejati Sumbar guna melaporkan oknum Kades  atas dugaan korupsi.

Disinyalir dana desa yang diselewengkan sang Kades dari tahun 2017 hinggaa 2019, sebut Jonnalis selaku Ketua Korcab Police With Sawahlunto. Dikuatkan pernyataan Fitra Jengkis sebagai Ketua Korwil Sumbar Police With dengan begitu kami meminta kepada saudara Fandra Arisandi SH. SHEL, sebagai kuasa hukum kami.

Sebagai kuasa hukum dan pengacara di LSM KPK Nusanatara Fandra menilai bahwa oknum kades diduga telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu penyalah gunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Dengan begitu, kades berinisial " Y  " itu kami laporkan atas dugaan tersebut,  ucap Fandra.

Berkas laporan diterima langsung ibuk Yunelda dari pihak Kejati, dan mengatakan akan sesegera mungkin memprosesnya, katanya singkat dihari yang sama.

Saat dikonfirmasi kepada Romi Yufendra Ketua DPW LSM Komunitas Pemantau Korupsi(KPK) Nusantara Sumbar via selulernya 081270072xxx, terkait hal tersebut. Romi mengatakan, "agar terus dikawal proses hukumnya". Sebagai pengacara di LSM KPK Nusantara,  Romi menyarankan kepada Fandra untuk terus mendampingi warga agar mendapatkan perlakuan hukum yang seadil-adilnya, ucapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *ry*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Diduga ada persekongkolan yang terjadi di proyek jalan lingkung (Jaling) dengan menggunakan APBD Kota Padang TA 2020. Persekongkolan tersebut terjadi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pertanahan(DPRKPP) Kota Padang yang berpotensi rugikan negara.

Sebab, mulai dari Kontraktor, konsultan pengawas, PPTK hingga PPK seakan sepakat kalau proyek jaling itu dijadikan sebagai objek menambah pundi-pundi mereka, sebut Romi, Kamis (02/04) di Padang.

Seperti pada pelaksanaannya jaling di jalan Kesehatan, Kec. Nanggalo, didapati ketebalan beton yang dihampar hanya berkisar 7 cm - 10 cm. Sementara pada gambar ketebalan beton dengan K-250 mestinya minimal 12 cm.


Parahnya lagi urugan yang seharusnya menggunakan Tanah, Pasir, Batu(Tasirtu) yang harus dipadati. Mereka ganti dengan pecahan atau bekas bongkaran yang mengandung Aspal, dan batu bata, ungkap Hendri.

Mirisnya, kecurangan kontraktor itu seakan direstui oleh pengawas,PPTK berikut PPK nya,  tegas Hendrik.

"Dengan begitu terindikasi mereka telah korupsi uang negara dengan cara mengurangi volume pekerjaan", tandasnya.

Gimana negara ini mau bebas dari korupsi, kalau insan negara yang bermental korup seperti ini terus tumbuh subur dinegara yang kita cintai ini, tukasnya.

Begitu juga bagi mereka yang berwenang untuk menindak para pencuri uang negara agar senantiasa bekerja sesuai dengan tupoksi dan amanah yang telah diberikan oleh negara, pungkasnya.

Dilain pihak,  saat dikonfirmasi kepada Norman Yusuf sebagai Kabid Jaling sekaligus PPK kegiatan via selulernya 0858-3098-3xxx pada hari yang sama. Namun, PPK tersebut belum membalas konfirmasi media.

Hingga berita ini diterbitkan media masih menunggu dan berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*