Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)
Diduga tidak terima pekerjaan nya dikoreksi, seorang kapala tukang di proyek yang menggunakan anggaran daerah "meradang" menghina bahkan hampir pukul wartawan. Ini terjadi di proyek drainase milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang, Bidang PSDA.

Ialah "IS" seorang kepala tukang dipekerjaan drainase yang berlokasi dijalan Lubuk Bayu,  Kecamatan Nanggalo, Padang. Saat dikonfirmasi terkait pekerjaan yang dilakukan oleh media, bukannya menjawab malahan "IS" memaki-maki awak media sampai hampir melakukan pemukulan, Sabtu(04/04)  dilokasi pekerjaan.

Is melontarkan kata caci maki kepada awak media online Joernalandalas.com dan mitra rakyat.com. Terindikasi " IS" menghalangi-halangi wartawan dalam mencari berita. Malah kepala tukang tersebut berupaya mengajak seluruh anggota nya untuk memukul  wartawan yang mencari informasi ini.

Kemudian terlontar dari mulut kepala tukang untuk mengadukan wartawan kepada salah satu oknum Polisi Militer(PM) seraya menelponnya. Tidak lama kemudian "IS" sebagai kepala tukan bergegas meninggalkan awak media.

Saat kejadian disaksikan beberpa pekerja dan warga yang mengaku sebagai ketua kelompok dari masyarakat yang namanya tidak diketahui.

Waktu dikonfirmasi kepada "Mk" oknum wartawan sebagai korban kekerasan pers mengatakan, " akan melaporkan kepala tukang itu, juga dinas terkait atas perlakuan yang diterimanya", kata Mk, setelah kejadian.

Kuat dugaan pekerjaan ini bermasalah karena tidak sesuai spesifikasi teknis dan aturan pada pelaksanaannya, sebab, itu kepala tukang merasa kepanasan saat dikonfirmasi, sebutnya.

Tidak ada satupun stokeholders yang berkopeten berada dilokasi, dari Kontraktor pelaksana lapangan, konsultan pengawas,  dan PPTK kegiatan. Bahkan informasi untuk masyarakat sekitar pun terkesan sengaja ditutupi, sebab tidak ditemukan keberdaaan papan nama proyek dilokasi pekerjaan.

Ini jelas bertentangan dengan UU No 40 tentang Pers, pasal 18, (1)Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), pungkasnya. 

Hingga berita ini terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Karena sudah tidak tahan dengan ulah perlakuan oknum Kepala Desa(Kades) Taratak Bancah, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto. Akhirnya, warga desa tersebut melaporkan Kades dengan inisial " Y " ke Kejakasaan tinggi (Kejati) atas dugaan korupsi dana desa, Rabu(01/04/2020) di Padang.

Didampingi kuasa hukumnya, warga dasa tersebut diwakili Korwil Sumbar beserta Korcab Kota Sawahlunto Police With mendatangi Kejati Sumbar guna melaporkan oknum Kades  atas dugaan korupsi.

Disinyalir dana desa yang diselewengkan sang Kades dari tahun 2017 hinggaa 2019, sebut Jonnalis selaku Ketua Korcab Police With Sawahlunto. Dikuatkan pernyataan Fitra Jengkis sebagai Ketua Korwil Sumbar Police With dengan begitu kami meminta kepada saudara Fandra Arisandi SH. SHEL, sebagai kuasa hukum kami.

Sebagai kuasa hukum dan pengacara di LSM KPK Nusanatara Fandra menilai bahwa oknum kades diduga telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu penyalah gunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Dengan begitu, kades berinisial " Y  " itu kami laporkan atas dugaan tersebut,  ucap Fandra.

Berkas laporan diterima langsung ibuk Yunelda dari pihak Kejati, dan mengatakan akan sesegera mungkin memprosesnya, katanya singkat dihari yang sama.

Saat dikonfirmasi kepada Romi Yufendra Ketua DPW LSM Komunitas Pemantau Korupsi(KPK) Nusantara Sumbar via selulernya 081270072xxx, terkait hal tersebut. Romi mengatakan, "agar terus dikawal proses hukumnya". Sebagai pengacara di LSM KPK Nusantara,  Romi menyarankan kepada Fandra untuk terus mendampingi warga agar mendapatkan perlakuan hukum yang seadil-adilnya, ucapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *ry*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Diduga ada persekongkolan yang terjadi di proyek jalan lingkung (Jaling) dengan menggunakan APBD Kota Padang TA 2020. Persekongkolan tersebut terjadi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pertanahan(DPRKPP) Kota Padang yang berpotensi rugikan negara.

Sebab, mulai dari Kontraktor, konsultan pengawas, PPTK hingga PPK seakan sepakat kalau proyek jaling itu dijadikan sebagai objek menambah pundi-pundi mereka, sebut Romi, Kamis (02/04) di Padang.

Seperti pada pelaksanaannya jaling di jalan Kesehatan, Kec. Nanggalo, didapati ketebalan beton yang dihampar hanya berkisar 7 cm - 10 cm. Sementara pada gambar ketebalan beton dengan K-250 mestinya minimal 12 cm.


Parahnya lagi urugan yang seharusnya menggunakan Tanah, Pasir, Batu(Tasirtu) yang harus dipadati. Mereka ganti dengan pecahan atau bekas bongkaran yang mengandung Aspal, dan batu bata, ungkap Hendri.

Mirisnya, kecurangan kontraktor itu seakan direstui oleh pengawas,PPTK berikut PPK nya,  tegas Hendrik.

"Dengan begitu terindikasi mereka telah korupsi uang negara dengan cara mengurangi volume pekerjaan", tandasnya.

Gimana negara ini mau bebas dari korupsi, kalau insan negara yang bermental korup seperti ini terus tumbuh subur dinegara yang kita cintai ini, tukasnya.

Begitu juga bagi mereka yang berwenang untuk menindak para pencuri uang negara agar senantiasa bekerja sesuai dengan tupoksi dan amanah yang telah diberikan oleh negara, pungkasnya.

Dilain pihak,  saat dikonfirmasi kepada Norman Yusuf sebagai Kabid Jaling sekaligus PPK kegiatan via selulernya 0858-3098-3xxx pada hari yang sama. Namun, PPK tersebut belum membalas konfirmasi media.

Hingga berita ini diterbitkan media masih menunggu dan berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*