Mitra Rakyat

Opini
Ditulis Oleh : Reni Rosmawati
Ibu rumah tangga, Alumni BFW

Mitra Rakyat.com
"Ya Allah, aku mencari perlindungan kepadamu dari kusta, kegilaan, kaki gajah, dan penyakit jahat." (HR Abu Daud)

Wabah mematikan itu bernama Corona. Hingga kini dunia dibuat genting dengan wabah virus mematikan tersebut karena menyebabkan kematian yang tak sedikit jumlahnya. Berawal dari kota Wuhan, China, kini virus tersebut mulai merebak ke berbagai belahan dunia lainnya  termasuk Indonesia. Ya Indonesia saat ini tengah dihantui darurat Corona. Menyikapi hal ini, untuk menangani Corona, pemerintah menyerukan untuk melakukan social distancing, yaitu menjaga jarak. Rakyat diminta menghindari kerumunan dan bepergian. Tetap tinggal di rumah, belajar dan beribadah di rumah, guna mengurangi perpindahan virus dari tubuh satu ke yang lain. Dan saat ini social distancing diberlakukan di beberapa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sebagaimana dilansir Ayobandung.com, 18/3/2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung memberlakukan pembatasan layanan administrasi kependudukan.

Kepala Seksi Identitas Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Bandung, Asep Muhammad Yusuf mengatakan, pembatasan layanan masyarakat untuk administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK dan akta kelahiran dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Bandung untuk menghindari kerumunan massa yang berpotensi menyebarkan Covid-19. Menurutnya, layanan hanya dilakukan kepada pendaftar TNI/Polri dan hal urgen seperti untuk kebutuhan perawatan kesehatan.

Tetapi, walau sudah dilakukan pembatasan, Asep menuturkan, masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan sangat banyak. Bahkan antrean panjang masih terlihat tanpa ada jarak aman. Karenanya Disdukcapil Kabupaten Bandung berencana akan memasang spanduk berisi imbauan untuk menjaga jarak sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19.

Seolah tengah naik daun, virus Covid-19 alias Corona memang menjadi perbincangan hangat di dunia saat ini karena keganasannya. Setelah mengepung beberapa wilayah di dunia. Virus Corona akhirnya menyerang Indonesia. Berawal dari dua orang dinyatakan positif terinfeksi virus Corona pada 2 Maret lalu. Hanya berselang tiga minggu, korban yang terinfeksi virus Corona terus meningkat tajam. Jumlah pasien positif terinfeksi virus Corona (Covid-19) kembali bertambah pada Minggu (22/3/2020). Total jumlah pasien positif Corona menjadi 514 orang yang dinyatakan positif terjangkit virus tersebut. Sedangkan total jumlah korban meninggal dunia mencapai 48 orang. Dan total jumlah pasien yang dinyatakan sembuh adalah 29 orang. (CNN Indonesia, 22/3/2020)

Menyaksikan fakta di atas, penyebaran virus Corona yang kian meningkat membuktikan bahwa Corona memang bukan masalah sepele. Perlu ada penanganan serius untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan tersebut. Imbauan jaga jarak aman yang diberlakukan beberapa instansi pemerintah dalam pemberian layanan publik nyatanya hanya berefek parsial.

Penyebaran wabah yang pesat di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari peran serta penguasa yang dinilai lamban bertindak. Penguasa yang seharusnya berperan sebagai penanggung jawab utama keselamatan dan perlindungan masyarakat tidak dijumpai di negeri ini. Padahal sejatinya keselamatan masyarakat ada di tangan negara dan pemerintah melalui aturan dan birokrasi secara terpusat yang akan berefek menyeluruh. Bukan diserahkan kepada masing-masing wilayah ataupun instansi tertentu. Namun sungguh ironis, inilah yang terjadi hari ini. Penguasa di negeri ini seolah ingin cuci tangan dan lari dari tanggung jawab. Bahkan untuk sekedar menerapkan lockdown pun pemerintah enggan.  Padahal, korban keganasan virus Corona (Covid-19) semakin mengkhawatirkan. Korban terus berjatuhan, dokter dan petugas medis turut menjadi korban, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis sangat memprihatinkan, sarana dan prasarana penanggulangan pasien Covid-19 juga minim.

Adapun pertimbangan rezim untuk tidak segera mengadopsi kebijakan lockdown adalah lebih pada itung-itungan ekonomi, investasi, dan kekuasaan. Sementara pertimbangan keselamatan dan nyawa rakyat, tidak diperhitungkan. Warga Negara Asing (WNA) masih dibiarkan berdatangan, padahal mereka berpeluang terkontaminasi virus mematikan Corona. Inilah potret buruk sistem kapitalis-sekuler, yang menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan. Sekalipun rakyat dan kesejahteraannya adalah tanggung jawab penguasa, namun nyatanya itu semua dikorbankan demi meraup keuntungan materi dunia yang remeh.

Sistem kapitalis sekuler pada saat ini telah banyak diadopsi oleh banyak negara  termasuk Indonesia. Faktanya tidak mampu memberikan solusi solutif bagi umat. Sistem ini telah gagal memberikan perlindungan bagi umat manusia. Pasalnya, itung-itungan materi lebih dominan ketimbang kesehatan serta kemaslahatan seluruh masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan diberi beban utang  lagi, mengingat bahwa negara ini adalah negara "peminjam terbaik". Jangankan memberikan perhatian dan perlindungan, negara penganut paham ini senantiasa berat menggelontorkan dana untuk rakyat meski kondisi sudah darurat karena wabah Corona, tidak seperti negara Jepang ataupun Arab Saudi misalnya yang dengan sigap memberlakukan pelayanan publik semaksimal mungkin.

Berbanding terbalik dengan Islam. Sebagai agama sempurna, Islam memiliki demikian banyak kekayaan konsep dalam mengatasi segala masalah kehidupan. Islam pun selalu menunjukkan keunggulannya sebagai agama sekaligus ideologi yang lengkap. Islam mengatur semua hal dan memberikan solusi atas segenap persoalan. Termasuk dalam menangani wabah menular dan mematikan.

Dalam sejarah, wabah penyakit menular pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Wabah itu ialah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut, salah satu upaya yang dilakukan Rasulullah saw. adalah menerapkan lockdown (karantina dan isolasi) terhadap penderita. Ketika itu Rasulullah saw. memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta tersebut. Beliau bersabda:

"Janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta." (HR al-Bukhari)

Metode karantina atau lockdown yang diterapkan Rasulullah saw. dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul saw. membangun tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah. Ketika diisolasi, penderita pun diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Para penderita baru boleh meninggalkan ruang isolasi ketika dinyatakan sudah sembuh total.

Rasulullah saw. juga memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Beliau bersabda:

"Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu." (HR al-Bukhari)

Hal serupa pun pernah dipraktekkan pada masa Khalifah Umar bin Khathab ra. pada waktu itu juga pernah terjadi wabah penyakit menular. Dalam satu riwayat, Khalifah Umar pernah keluar untuk melakukan perjalanan menuju Syam. Namun di perjalanan, beliau mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Amru bin Ash sebagai penasihat, mengingatkan Khalifah Umar akan hadits Rasulullah yang melarang untuk memasuki wilayah yang terdampak wabah. Kemudian beliau (Khalifah Umar) membatalkan kunjungannya ke negeri Syam tersebut.

Sebagai realisasi dari apa yang telah dilakukan Rasulullah saw. dan Khalifah Umar bin Khathab, negara Islam (khilafah) dan pemimpin Islam (khalifah) akan melakukan segala upaya untuk mencegah, mengatasi dan menanggulangi masalah wabah mematikan. Hal ini karena khilafah mempunyai peran sentral untuk menjaga dan melindungi kesehatan warganya. Sentralisasi yang diberlakukan khilafah adalah dengan mekanisme controlling antar pejabat pusat dan daerah. Yang akan berdampak kepada pelayanan publik secara cepat, aman dan nyaman. Apalagi saat terjadi wabah penyakit menular, rakyat butuh perlindungan optimal dari penguasanya.

Sebelum terjadinya suatu wabah, negara Islam (khilafah) dan pemimpin Islam (khalifah) pun akan memberikan pelayanan kesehatan terbaik serta menjaga kesehatan rakyat dengan baik. Dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Penyediaan semua itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara. Khilafah pun membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotik, dan lembaga-lembaga kesehatan lainnya. Dan semua itu diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Yang demikian itu dilakukan tiada lain karena pemimpin Islam sadar betul bahwa dirinya adalah pelayan umat, dan bertanggung jawab penuh atas umat serta berkewajiban memberikan pelayanan terbaik untuk umat.

Rasulullah saw. bersabda :

"Imam (khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari)

Negara khilafah juga memiliki sumber finansial yang bersifat mutlak yaitu Baitulmal. Seluruh pembiayaan untuk semua fasilitas yang diberikan kepada rakyat diambil dari kas Baitulmal, baik dari pos harta milik negara maupun milik umum. Sehingga negara memiliki kemampuan finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya termasuk fungsinya sebagai pembebas dunia dari penderitaan bahaya wabah.

Dengan demikian, apabila terjadi kasus wabah penyakit menular dapat dipastikan negara dengan sigap akan membangun rumah sakit untuk mengkarantina penderita, atau membangun tempat karantina darurat. Serta mendatangkan bantuan tenaga medis yang handal dan profesional untuk membantu agar wabah segera teratasi.

Demikianlah penjelasan tentang betapa sempurna Islam dalam mengatur masalah kehidupan.  Aturan yang ditetapkannya mampu menjawab seluruh permasalahan manusia. Hanya Islam dan aturannya yang bisa menjadi solusi solutif, memberikan pelayanan publik secara continue dan menyeluruh agar warga masyarakat terlindungi dan mendapatkan haknya secara proporsional terlebih dalam kondisi wabah pandemi seperti saat ini.

Karenanya, kembali kepada Islam merupakan hal yang urgent bagi dunia saat ini. Maka dari itu, sudah saatnya bagi kita untuk kembali kepada Islam dan menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Serta membuang sistem kapitalis-sekuler yang telah nyata kebobrokannya dan hanya menyisakan kepedihan serta penderitaan.

Wallahu a'lam bi ash-shawab

Opini
Ditulis Oleh: Fatmawati 
Pensiunan Guru 

 Mitra Rakyat.com
"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah....(TQS Ali Imran [3]: 110).

Allah SWT di dalam firman-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw lebih dari 14 abad yang lalu telah memberikan gelar sebagai umat terbaik pada umat Islam. Gelar tersebut bertahan selama 13 abad sejak Rasulullah SAW diutus dan berhasil mendirikan Daulah Islam di Madinah hingga berakhir di tahun 1342 H yang bertepatan dengan tahun 1924 M dengan runtuhnya Daulah Khilafah Utsmaniyyah.

Sejak runtuhnya Daulah Khilafah Turki Utsmaniyyah, kaum muslim menghadapi berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kezaliman yang tiada putus. Penjajahan, pertumpahan darah, penghilangan nyawa dan tragedi kemanusiaan menjadi tontonan sehari-hari di beberapa negeri Islam. Indonesia termasuk di antaranya pernah menjadi korban penjajahan negara-negara Barat.

Begitu juga kondisi di dunia Islam saat ini. Negeri-negeri Islam yang berada di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tengah dan Asia Tenggara, sekalipun telah merdeka dari penjajahan secara fisik, akan tetapi negara-negara penjajah di bawah pimpinan AS telah memaksakan dominasi politik, militer dan ekonominya untuk mengeksploitasi manfaat material di negara-negara tersebut.

Keruntuhan khilafah Islamiyyah pada tahun 1342 H (1924 M) tidak hanya menjadi musibah terbesar bagi umat Islam. Peristiwa itu juga menyebabkan perubahan besar pada tata politik internasional. Sejak saat itu kaum muslim praktis tidak lagi memiliki pengaruh pada relasi politik internasional, bahkan pada level tertentu, umat Islam hanya menjadi objek permainan dan persekongkolan busuk negara-negara imperialis Barat. Harta mereka dijarah.

Kehormatan mereka dilecehkan. Darah mereka ditumpahkan oleh musuh-musuh Islam tanpa ada perlawanan berarti dari kaum muslim.
Keruntuhan sistem Islam salah satunya dikarenakan konspirasi Barat Yahudi.  Tahun 1855 M negara-negara Eropa, khususnya Inggris, memaksa Khilafah Utsmaniyah untuk melakukan amandemen UUD sehingga dikeluarkanlah Hemayun Script pada tanggal 11 Pebruari 1855 M.

Ditambah pemberontakan berbau nasionalisme yang dilakukan kaum muda Turki pada tahun 1908 M di Salonika hingga berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Delapan bulan menjelang keruntuhan Khilafah Islamiyyah, pada bulan Juli 1923 terjadi perjanjian antara Inggris dan Turki yang diwakili Mustafa Kemal, yang dikenal dengan "Persyaratan  Curzon”.

Isinya: Turki harus menghapuskan Khilafah Islamiyah, mengusir Khalifah, dan menyita semua harta  kekayaannya; Turki harus menghalangi setiap gerakan yang membela Khilafah; Turki harus memutuskan hubungannya dengan Dunia Islam serta menerapkan hukum sipil sebagai pengganti hukum Khilafah Utsmaniah yang bersumberkan Islam. Tanggal 23 Maret 1924,Mustafa Kamal menjalankan isi " Persyaratan Curzon" dengan menghapuskan Khilafah Islamiyah, mengusir Khilafah dan menyita semua kekayaannya.

Runtuhnya Khilafah Islam diperparah oleh pemahaman kaum muslim yang lemah dari sisi memahami hukum Islam yang berkaitan dengan nash-nash ajaran Islam. Akibat upaya kaum zindiq yang memalsukan hadis-hadis meskipun akhirnya bisa diatasi oleh para ulama hadis pada saat itu, lalu pengabaian bahasa Arab sehingga kaum muslim lemah dalam hukum syara dan penerapannya serta perang budaya barat (al-ghazwah ats-tssaqafi) yang memberikan ilusi bahwa peradaban Barat sesuai Islam.

Islam pun tidak lagi bisa diterapkan secara utuh sejak keruntuhan Khilafah Islam itu  hingga kini baik di dalam ranah individu, masyarakat, dan negara. Jika ada penerapan Islam, itu dibatasi hanya di ranah ibadah mahdah saja seperti shalat, zakat, puasa dan lain sebagainya.

Jika kita ambil benang merah dari fakta sejarah tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa runtuhnya Khilafah Islam salah satunya juga jauhnya pemahaman kaum muslim dari ajaran Islam yang berdampak kepada penerapan dalam kehidupannya tidak sesuai dengan syariat Islam.

Hal tersebut dapat dilihat pada saat ini ketika Islam tidak diterapkan secara sistem, bagaimana kaum muslim lebih bangga memakai aturan Barat dibandingkan dengan aturan agamanya sendiri yaitu Islam. Dari ranah sosial, misalnya banyaknya terjadi pergaulan bebas, LGBT, dan sebagainya.

Di ranah pendidikan, banyak murid yang melawan bahkan berani menganiaya gurunya, tawuran sesama teman sekolah atau di luar sekolah, dan sebagainya. Di ranah hukum, keadilan berpihak pada yang punya uang saja, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Di ranah ekonomi maraknya ekonomi ribawi yang diadopsi oleh sebagian kaum muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ditambah kaum muslimah sebagai madrasatul ula, seharusnya berada di dalam rumah untuk mengurus dan menjaga anak-anaknya terpaksa harus keluar rumah untuk ikut membantu suami karena tuntutan ekonomi keluarga.

Inilah sebagian bukti ketika hilangnya sistem Islam yaitu sistem Khilafah Islamiyyah yang menjadi penjaga atau junnah bagi rakyatnya. Hal tersebut tidak bisa kita dapatkan dalam sistem kapitalis saat ini, dimana kehidupan manusia hanya dinilai untuk mendapatkan kesenangan dan materi semata.

Sistem kapitalis  yang merasuki kaum muslim saat ini sesungguhnya adalah racun yang mematikan bagi kaum muslim yang  secara perlahan-lahan akan membuat kaum muslim mati tidak berdaya apalagi ketika mereka menerapkan sistem ini dalam kehidupan. Sistem yang membuat kaum muslim di berbagai belahan dunia terzalimi, tertindas dan terhinakan.

Hilangnya khilafah sebagai institusi pelindung membuat kaum muslim kebingungan ketika tertimpa berbagai kesulitan dan kezaliman dalam kehidupannya. Belum lagi membebeknya para penguasa  kepada para kafir Barat dengan mendukungnya untuk merampas berbagai kekayaaan milik umat Islam menambah derita kaum muslim di berbagai belahan negara termasuk Indonesia.

Seharusnya penguasa sebagai pelindung rakyatnya malah menjadi kaki tangan para kaum kafir Barat, padahal mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang mereka pimpin.

Rasulullah Saw bersabda:
"Setiap pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya"  (HR Bukhari dan Muslim).

Atmosfer suram yang menimpa kehidupan kaum muslim di berbagai negara saat ini tidak akan pernah lenyap kecuali dengan mewujudkan kembali sistem Islam yaitu sistem khilafah Islamiyyah yang akan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Namun hal tersebut tidak bisa akan terealisasi jika hanya sendirian saja tapi harus dengan kekuatan kerja seluruh komponen umat dan kelompok dakwah untuk mengajak umat kembali kepada aturan Islam secara kaffah  Kelompok dakwah ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja tapi juga dengan peran muslimah di tengah-tengah umat, menyadarkan umat bahwa mereka membutuhkan institusi Islam yang sudah hilang selama 99 tahun.

 Institusi Islam inilah yang nantinya akan menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia bukan hanya umat Islam.
Wallahu 'alam bi ash shawab

Opini
Oleh: Anhy Hamasah Al Mustanir
(Pemerhati Media)

Mitra Rakyat.com
Indonesia menjadi salah satu Negara positif virus corona (Covid-19). Kasus pertama yang terjadi di tanah air menimpa dua warga Depok, Jawa Barat. Hal tersebut, diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020). (Kompas.com)
Selang dua puluh hari, tepatnya hari ini Minggu (22/3) pertambahan korban Covid-19 sangat signifikan dari sebelumnya total korban 2 orang menjadi 514, total pasien sembuh 29 orang sedangkan total kematian 48 orang. Hal itu di ungkapkan oleh Ahmad Yurianto juru bicara pemerintah pada saat konferensi pers di Jakarta (CnnIndonesia, 22/3/2020). Pertambahan itu menjadi angka yang sangat fantastis, mengingat hanya dalam hitungan hari korban Covid-19 semakin bertambah pesat.

Sebelumnya, virus ini telah menyebar ke– 122 negara lain termasuk Indonesia. Virus ini pun pertama muncul di Negara Tirai Bambu tepatnya di Wuhan, China. Status virus ini pun telah menjadi Pandemi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO).

Dalam hal penyebarannya, Covid-19 akan menular dari orang ke orang dengan cara yang sangat cepat. Di antaranya, melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut berupa bersin dan batuk oleh orang yang telah terjangkit Covid-19. Kemudian, tetesan tersebut mendarat di benda atau permukaan yang disentuh oleh orang sehat, lalu kemudian orang sehat tersebut menyentuh bagian mata, hidung atau mulut mereka, maka secara otomatis akan terjangkit begitupula ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat berdekatan dengan orang yang telah terinveksi Covid-19.

Begitulah proses Covid-19 menjadi treding topic dunia bahkan korban yang berjatuhan hampir tak terhitung lagi di seluruh dunia. Ketakutan akan Covid-19 adalah hal wajar karena virus ini memang terdesain untuk mengurangi jumlah penduduk bumi yang semakin banyak. Sampai kapan Covid-19 ini akan berakhir? Entahlah, biarkan waktu yang akan menjawab. Sekarang, yang paling penting bagaimana sikap Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi bencana virus mematikan ini.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di anggap cukup lambat, hal tersebut dilihat sejak Covid-19 ini masih menyebar ke negara-negara lain, bahkan salah satu pejabat pemerintahan menanggapi dengan nada lelucon. Kemudian setelah Covid-19 menyebar ke Indonesia hal yang dilakukan pemerintah pun belum menuai keberhasilan, bagaimana tidak, saat beberapa Negara melakukan Lockdown pada Negara yang menjadi sumber virus tersebut. Berbanding terbalik dengan pihak pemerintah yang tidak melakukan hal yang sama.

Walau pun setelah itu, pernyataan datang dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk memperketat aturan perlintasan orang dari dan ke Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan tambahan pada Selasa (17/3). Salah satu poinnya adalah membatasi  yaitu melarang pendatang  berkunjung ke delapan Negara dalam 14 hari terakhir masuk transit ke Indonesia, delapan Negara yang disebut yaitu Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, dan Inggris. Sebelum delapan negara tersebut, Kemenlu sudah mengeluarkan kebijakan pelarangan masuk Indonesia bagi pendatang dari China, Iran, Italia, dan Korea Selatan sehingga totalnya ada sepuluh Negara yang tidak di izinkan transit ke Indonesia. (Kompas.com, 17/3/2020).

Namun kemudian, seakan abai dengan pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Kemenlu. Kedatangan 49 TKA asal China di Kendari menjadi hal yang perlu dipertanyakan kepada pihak pemerintah. Bagaimana tidak, kedatangan TKA tersebut menjadi viral sejagat raya Indonesia.(Liputan6.com. (15/3/2020).

Seolah pihak pemerintah seakan lemah dalam menghadapi China apalagi ketika ada kesimpangsiuran dan saling bertolak belakang dinyatakan oleh Kapolda Sultra dan Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ditambah lagi, dengan pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang seolah menegaskan 49 TKA di Kendari itu berstatus legal. Nyatanya, bukan legal atau tidak legal yang jadi pokok persoalan melainkan 49 TKA tersebut berasal dari Negara pusat Covid-19 sangat mustahil jika salah satu dari mereka tidak tertular Covid-19 dan jika itu terjadi maka akan menambah banyak korban Covid-19 di negeri ini.

Selain itu, kebijakan isolasi atau karantina pada rakyatnya selama 14 hari belum memberikan efek yang nyata dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 ini. Bahkan kebijakan ini, tak bisa dilakukan oleh sebagian rakyat karena mereka harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Apalagi tidak ada bantuan dari pemerintah berupa kebutuhan pokok yang bisa menjadi alasan mereka untuk tetap tinggal di rumah selama 14 hari itu.

Kemudian, pelarangan ibadah di rumah ibadah, larangan mendatangi tempat keramaian seperti pasar, Mall, dan wisata serta libur sekolah sampai tingkat universitas tidak berlaku bagi tempat hiburan malam yang sebagian besar masih beroperasi. Padahal keberadaan tempat hiburan malam itu juga bagian dari berkumpulnya orang.

Bukan saja itu, tenaga medis yang menangani kasus Covid-19 ini masih kesulitan. Karena mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka demi pasien yang terjangkit Covid-19 hal tersebut dikarenakan baju pelindung yang mereka gunakan untuk melindungi diri masih ala kadarnya.  Pada akhirnya, mereka pun menjadi korban Covid-19. Padahal seharusnya, pemerintah harus menyediakan pakaian tenaga medis dengan desain khusus agar virus tersebut tidak menular kepada tenaga medis.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah memikirkan suara rakyat untuk memberlakukan lockdown secara total agar Covid-19 ini dapat dengan cepat teratasi. Walaupun dengan pertimbangan yang luar biasa sulit mengingat Indonesia memiliki hubungan erat dengan Negara-negara lain khususnya China dalam hal ekonomi. Namun sudah seyogyanya hal itulah yang harus dilakukan pemerintah yang berasas Pancasila. Kepentingan dan keselamatan rakyatnya harus menjadi prioritas utamanya. Itupun, akan terjadi jika pemerintah mengamalkan amanat Pancasila dan UUD secara total.

Hal yang sama pun pernah dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab. Pada saat itu, Umar Bin Khattab sedang melakukan perjalanan  menujuh Syam namun di tengah perjalanan tepatnya di wilayah Saragh. Para pemimpin di wilayah tersebut, datang menyambut mereka  di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dan yang lainnya. Mereka pun mengabarkan kepada sang Khalifah bahwa ada wabah penyakit berjangkit di Syam.

Singkat cerita, Umar bin Khattab pun memerintah Ibnu Abbas untuk memanggil para pendahulu rombongan kita yakni orang-orang Muhajirin untuk bermusyawarah, setelah itu, Ibnu Abbas pun diperintahkan untuk memanggil rombongan yang bersama Khalifah pada saat itu yakni orang– orang Anshor lalu mereka pun bermusyawarah. Kemudian, Khalifah juga memerintahkan Ibnu Abbas untuk memanggil para pemimpin-pemimpin Qurays yang hijrah sebelum penaklukan kota Makkah lalu mereka pun bermusyawarah walaupun di antara mereka berselisih pendapat namun kemudian sang Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk pulang kembali ke Madinah.

Mendengar perintah tersebut Abu ‘Ubaidah bin Jarrah (pemimpin pasukan di Saragh) bertanya: “Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?” Umar menjawab: “Mengapa kamu bertanya demikian, wahai Abu ‘Ubaidah?” Beliau meneruskan: “Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain.”

Umar balik bertanya, “Bagaimana pendapatmu, seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu saat menggembalakannya engkau menemui suatu lembah yang mempunyai dua sisi; sisi yang satu subur dan sisi lainnya tandus. Bukankah jika engkau memilih menggembalakannya di tempat yang subur, engkau menggembala di dalam takdir Allah? Dan jika pun engkau menggembala di tempat tandus engkau menggembala di dalam takdir Allah?”

Di tengah perbincangan Umar dengan Abu Ubaidah, datang Abdurrahman bin ‘Auf yang sebelumnya pergi meninggalkan rombongan karena suatu hajat. Lalu Abdurrahman bin ‘Auf berkata: “Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah bersabda:

‘’Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak menyelamatkan diri.’’ (HR. al-Bukhari)

Pelajaran yang bisa diambil pemerintah dari kisah diatas, yakni pemimpin negeri ini bisa mencontoh hal yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan cara memanggil semua perwakilan penjabat baik dari lingkup para menteri, DPR, Gubernur, Bupati dan bahkan Walikota untuk berdiskusi atau bermusyawarah bersama dalam mengatasi Covid-19 tersebut. Transparansi ini akan dinilai baik oleh rakyatnya karena mereka yakin pemerintah masih perduli nasib mereka. Kalaupun, keputusannya adalah Lockdown secara total maka itu dianggap sebagai keputusan bersama para pejabat tinggi negeri ini sehingga tidak akan ada lagi saling menyalahkan. Wallahu a’lam bishshawab.

Reses Dimasa-Masa Corona, Dodi Wahyudi Gandeng BPBD Pasbar Untuk Sosialisasi