Mitra Rakyat

Opini
Oleh: Anhy Hamasah Al Mustanir
(Pemerhati Media)

Mitra Rakyat.com
Indonesia menjadi salah satu Negara positif virus corona (Covid-19). Kasus pertama yang terjadi di tanah air menimpa dua warga Depok, Jawa Barat. Hal tersebut, diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020). (Kompas.com)
Selang dua puluh hari, tepatnya hari ini Minggu (22/3) pertambahan korban Covid-19 sangat signifikan dari sebelumnya total korban 2 orang menjadi 514, total pasien sembuh 29 orang sedangkan total kematian 48 orang. Hal itu di ungkapkan oleh Ahmad Yurianto juru bicara pemerintah pada saat konferensi pers di Jakarta (CnnIndonesia, 22/3/2020). Pertambahan itu menjadi angka yang sangat fantastis, mengingat hanya dalam hitungan hari korban Covid-19 semakin bertambah pesat.

Sebelumnya, virus ini telah menyebar ke– 122 negara lain termasuk Indonesia. Virus ini pun pertama muncul di Negara Tirai Bambu tepatnya di Wuhan, China. Status virus ini pun telah menjadi Pandemi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO).

Dalam hal penyebarannya, Covid-19 akan menular dari orang ke orang dengan cara yang sangat cepat. Di antaranya, melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut berupa bersin dan batuk oleh orang yang telah terjangkit Covid-19. Kemudian, tetesan tersebut mendarat di benda atau permukaan yang disentuh oleh orang sehat, lalu kemudian orang sehat tersebut menyentuh bagian mata, hidung atau mulut mereka, maka secara otomatis akan terjangkit begitupula ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat berdekatan dengan orang yang telah terinveksi Covid-19.

Begitulah proses Covid-19 menjadi treding topic dunia bahkan korban yang berjatuhan hampir tak terhitung lagi di seluruh dunia. Ketakutan akan Covid-19 adalah hal wajar karena virus ini memang terdesain untuk mengurangi jumlah penduduk bumi yang semakin banyak. Sampai kapan Covid-19 ini akan berakhir? Entahlah, biarkan waktu yang akan menjawab. Sekarang, yang paling penting bagaimana sikap Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi bencana virus mematikan ini.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di anggap cukup lambat, hal tersebut dilihat sejak Covid-19 ini masih menyebar ke negara-negara lain, bahkan salah satu pejabat pemerintahan menanggapi dengan nada lelucon. Kemudian setelah Covid-19 menyebar ke Indonesia hal yang dilakukan pemerintah pun belum menuai keberhasilan, bagaimana tidak, saat beberapa Negara melakukan Lockdown pada Negara yang menjadi sumber virus tersebut. Berbanding terbalik dengan pihak pemerintah yang tidak melakukan hal yang sama.

Walau pun setelah itu, pernyataan datang dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk memperketat aturan perlintasan orang dari dan ke Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan tambahan pada Selasa (17/3). Salah satu poinnya adalah membatasi  yaitu melarang pendatang  berkunjung ke delapan Negara dalam 14 hari terakhir masuk transit ke Indonesia, delapan Negara yang disebut yaitu Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, dan Inggris. Sebelum delapan negara tersebut, Kemenlu sudah mengeluarkan kebijakan pelarangan masuk Indonesia bagi pendatang dari China, Iran, Italia, dan Korea Selatan sehingga totalnya ada sepuluh Negara yang tidak di izinkan transit ke Indonesia. (Kompas.com, 17/3/2020).

Namun kemudian, seakan abai dengan pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Kemenlu. Kedatangan 49 TKA asal China di Kendari menjadi hal yang perlu dipertanyakan kepada pihak pemerintah. Bagaimana tidak, kedatangan TKA tersebut menjadi viral sejagat raya Indonesia.(Liputan6.com. (15/3/2020).

Seolah pihak pemerintah seakan lemah dalam menghadapi China apalagi ketika ada kesimpangsiuran dan saling bertolak belakang dinyatakan oleh Kapolda Sultra dan Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ditambah lagi, dengan pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang seolah menegaskan 49 TKA di Kendari itu berstatus legal. Nyatanya, bukan legal atau tidak legal yang jadi pokok persoalan melainkan 49 TKA tersebut berasal dari Negara pusat Covid-19 sangat mustahil jika salah satu dari mereka tidak tertular Covid-19 dan jika itu terjadi maka akan menambah banyak korban Covid-19 di negeri ini.

Selain itu, kebijakan isolasi atau karantina pada rakyatnya selama 14 hari belum memberikan efek yang nyata dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 ini. Bahkan kebijakan ini, tak bisa dilakukan oleh sebagian rakyat karena mereka harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Apalagi tidak ada bantuan dari pemerintah berupa kebutuhan pokok yang bisa menjadi alasan mereka untuk tetap tinggal di rumah selama 14 hari itu.

Kemudian, pelarangan ibadah di rumah ibadah, larangan mendatangi tempat keramaian seperti pasar, Mall, dan wisata serta libur sekolah sampai tingkat universitas tidak berlaku bagi tempat hiburan malam yang sebagian besar masih beroperasi. Padahal keberadaan tempat hiburan malam itu juga bagian dari berkumpulnya orang.

Bukan saja itu, tenaga medis yang menangani kasus Covid-19 ini masih kesulitan. Karena mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka demi pasien yang terjangkit Covid-19 hal tersebut dikarenakan baju pelindung yang mereka gunakan untuk melindungi diri masih ala kadarnya.  Pada akhirnya, mereka pun menjadi korban Covid-19. Padahal seharusnya, pemerintah harus menyediakan pakaian tenaga medis dengan desain khusus agar virus tersebut tidak menular kepada tenaga medis.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah memikirkan suara rakyat untuk memberlakukan lockdown secara total agar Covid-19 ini dapat dengan cepat teratasi. Walaupun dengan pertimbangan yang luar biasa sulit mengingat Indonesia memiliki hubungan erat dengan Negara-negara lain khususnya China dalam hal ekonomi. Namun sudah seyogyanya hal itulah yang harus dilakukan pemerintah yang berasas Pancasila. Kepentingan dan keselamatan rakyatnya harus menjadi prioritas utamanya. Itupun, akan terjadi jika pemerintah mengamalkan amanat Pancasila dan UUD secara total.

Hal yang sama pun pernah dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab. Pada saat itu, Umar Bin Khattab sedang melakukan perjalanan  menujuh Syam namun di tengah perjalanan tepatnya di wilayah Saragh. Para pemimpin di wilayah tersebut, datang menyambut mereka  di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dan yang lainnya. Mereka pun mengabarkan kepada sang Khalifah bahwa ada wabah penyakit berjangkit di Syam.

Singkat cerita, Umar bin Khattab pun memerintah Ibnu Abbas untuk memanggil para pendahulu rombongan kita yakni orang-orang Muhajirin untuk bermusyawarah, setelah itu, Ibnu Abbas pun diperintahkan untuk memanggil rombongan yang bersama Khalifah pada saat itu yakni orang– orang Anshor lalu mereka pun bermusyawarah. Kemudian, Khalifah juga memerintahkan Ibnu Abbas untuk memanggil para pemimpin-pemimpin Qurays yang hijrah sebelum penaklukan kota Makkah lalu mereka pun bermusyawarah walaupun di antara mereka berselisih pendapat namun kemudian sang Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk pulang kembali ke Madinah.

Mendengar perintah tersebut Abu ‘Ubaidah bin Jarrah (pemimpin pasukan di Saragh) bertanya: “Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?” Umar menjawab: “Mengapa kamu bertanya demikian, wahai Abu ‘Ubaidah?” Beliau meneruskan: “Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain.”

Umar balik bertanya, “Bagaimana pendapatmu, seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu saat menggembalakannya engkau menemui suatu lembah yang mempunyai dua sisi; sisi yang satu subur dan sisi lainnya tandus. Bukankah jika engkau memilih menggembalakannya di tempat yang subur, engkau menggembala di dalam takdir Allah? Dan jika pun engkau menggembala di tempat tandus engkau menggembala di dalam takdir Allah?”

Di tengah perbincangan Umar dengan Abu Ubaidah, datang Abdurrahman bin ‘Auf yang sebelumnya pergi meninggalkan rombongan karena suatu hajat. Lalu Abdurrahman bin ‘Auf berkata: “Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah bersabda:

‘’Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak menyelamatkan diri.’’ (HR. al-Bukhari)

Pelajaran yang bisa diambil pemerintah dari kisah diatas, yakni pemimpin negeri ini bisa mencontoh hal yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan cara memanggil semua perwakilan penjabat baik dari lingkup para menteri, DPR, Gubernur, Bupati dan bahkan Walikota untuk berdiskusi atau bermusyawarah bersama dalam mengatasi Covid-19 tersebut. Transparansi ini akan dinilai baik oleh rakyatnya karena mereka yakin pemerintah masih perduli nasib mereka. Kalaupun, keputusannya adalah Lockdown secara total maka itu dianggap sebagai keputusan bersama para pejabat tinggi negeri ini sehingga tidak akan ada lagi saling menyalahkan. Wallahu a’lam bishshawab.

Reses Dimasa-Masa Corona, Dodi Wahyudi Gandeng BPBD Pasbar Untuk Sosialisasi

Opini
Ditulis Penulis: Elis 
ibu rumah tangga

Mitra Rakyat.com
Baru-baru ini ramai dibicarakan tentang  Budidaya ikan tawar seperti di Kabupaten Bandung. Di lansir dari laman Infobdg.com, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo, didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, melakukan kunjungan ke lokasi budidaya ikan air tawar di Kampung Parung Serab, Soreang, Kab. Bandung, pada Kamis (2/1).

Edhy Prabowo mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tengah berupaya menjalin komunikasi dengan pembudidaya ikan air tawar. Edhy mengaku telah diiperintahkan oleh presiden Jokowi untuk membangun komunikasi dengan nelayan atau peternak ikan air tawar. Karena selama ini komunikasi yang terjadi dianggap tidak kondusif, banyak yang protes yang dilontarkan sehingga ia diminta untuk menuntaskannya.

Dengan dibangunnya sentra budidaya perikanan ini, Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki garis pantai luas dan Kabupaten Bandung lahannya memiliki potensi perikanan budidaya yang besar untuk ditingkatkan. Pada pengembangan kolam, meliputi kolam air tenang, kolam air deras  termasuk kolam mina padi, yang dikelola oleh sekitar 265 kelompok pembudidayaan ikan.  daerah yang mendominasi produksi ikan di Kabupaten Bandung berada di kecamatan Pacet,Ciparay,Majalaya dan Bojong Soang.

Edhy kembali menegaskan "Kabupaten Bandung walaupun tidak punya laut, dia punya lahan perairan umum yang luas yaitu 1.230 hektar. Maka kunjungan ini diharapkan sentra budidaya ikan menjadi pionir yang akan terus kita kembangkan,”

Produksi ikan di Kabupaten Bandung  ini  pada  tahun 2019  sebanyak  14.155 ton  dan target tahun 2020  di harapkan bisa mencapai angka 14.600 ton lebih. (Radar Nusantara)
Bahkan  Edhy menyatakan  KKP siap membantu kebutuhan budidaya, termasuk untuk modalnya. Karena pihak mereka meyakini bahwa para pelaku usaha sektor perikanan budidaya punya keinginan besar tapi bingung bagaimana memulainya. Kendala lain yang sering ditemui pemdudidaya ikan adalah mahalnya ongkos pakan yang bisa mencapai lebih dari 70% dari total biaya. Oleh karna itu, KKP akan menggunakan solusi pakan alternatif yang ditemukan oleh mahasiswa ITB, yaitu melalui pembiakan magot untuk pakan ikan.

Menurut laporan Badan Pangan PBB, yang dikutip dari laman Kompasiana.com, usaha budidaya ikan air tawar semakin hari semakin menggiurkan. Pada tahun 2021 konsumsi ikan perkapita penduduk dunia akan mencapai 19,6 kg per tahun. Meski saat ini konsumsi ikan lebih banyak dipasok oleh ikan laut, namun pada tahun 2018 produksi ikan air tawar menyalip produksi perikanan tangkap. Mengapa demikian, karena produksi perikanan tangkap akan mengalami penurunan akibat overfishing. Ikan di laut semakin sulit didapatkan.

Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan ikan masyarakat, diperlukan peningkatan produksi budidaya ikan air tawar sebagai subtitusi ikan laut. Sehingga kita bisa memberikan ruang kepada biota laut untuk berkembang biak. Terlebih lagi, Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk membudidayakan ikan tawar karena memiliki cukup lahan untuk membuat tambak ikan. Konsumsi ikan penduduk Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data KKP tahun 2015, tingkat konsumsi ikan di Indonesia mencapai 41,11 kg/kapita. (Kompasiana.com, 25/1/2016)

Melihat fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa budidaya ikan air tawar menjadi solusi alternatif di saat pemenuhan konsumsi ikan laut sulit dan mahal. Program yang ditawarkan pemerintah dan pejabat terkait haruslah mengedepankan kepentingan umat jangan memanjakan selalu korporat dan komprador yang berkeuntungan tebal tapi rawan bencana. Sudah beberapa program-program pemerintah digulirkan ke tengah masyarakat, namun berakhir di tangan pengusaha kapitalis.

Bahkan menjadi miris manakala kondisi laut Indonesia mulai dirusak oleh tangan-tangan nakal dengan pemakaian bom ikan,sampah dan limbah industri mencemari laut dan biotanya. Belum lagi yang sekarang di perbincangkan kasus pencurian ikan di laut Natuna, yang di lakukan kapal nelayan asing masuk ke perairan Indonesia. Itu salah satu contohnya. Dan bukan hanya China yang mengusik perairan di Indonesia, negara-negara lain pun seperti Vietnam juga melakukannya.

Ironisnya, Indonesia tak mampu bersikap tegas atas pelanggaran itu.
Memang sudah seharusnya pemerintah memberikan solusi memenuhi kehidupan yang layak untuk masyarakat, baik itu sandang, pangan  dan papan kepada warga masyarakat secara langsung agar kehidupan dan kenyamanannya di rasakan langsung oleh mereka. Pemerintah tidak boleh tanggung-tanggung memberikan sarana dan prasarana penunjang untuk terwujudnya program budidaya ikan tawar kepada warga masyarakat.

Bukan hanya untuk pencitraan saja atau meraih simpati publik. Berbagai aspek harus menjadi pertimbangan agar program usaha budidaya itu berjalan dengan lancar. Dengan tanpa hambatan antar institusi harus berkolaborasi dan saling mendukung hingga tak terjadi lagi lempar tanggung jawab serta saling tuding seperti kasus-kasus lain, seperti beras impor dan beras bulog yang membusuk.

Allah Swt telah menganugrahi Negara Indonesia dengan  kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari kekayaan laut, tambang dan hutan. Bahkan Indonesia menduduki urutan ke-6 yang memilki SDA terbesar di dunia, MaasyaaAllah.  Dan sampai hari ini ada kabar Indonesia memiliki hutang yang melimpah, hingga masyarakat pun ikut menanggung bebannya dan umat terus dibuatnya miskin, berbagai program di kerahkan demi mensejahterakan rakyat atau sebagai solusi alternatif dari ketiadaan sumber daya alam sebagaimana program budidaya ikan tawar di atas.

Dari sekian ribu atau bahkan jutaan kekayaan alam yang tersebar di pelosok wilayah Indonesia harusnya tidak membuat negara terpuruk. Betapa miris yang dialami bangsa ini. Hidup di tengah-tengah gelimangan harta, segala ada bahkan berlimpah tapi beberapa tahun ke depan bisa jadi terancam kelaparan serta kematian. Mengapa bisa demikian, apa yang salah?

Semenjak negeri ini membuka ruang seluas-luasnya bagi investor asing atas nama kerjasama, tepatnya pada masa pemerintahan Soeharto dengan Freeportnya. Sejak itu pulalah masyarakat Indonesia menjadi bulan-bulanan investor asing dan swasta. Dengan ide kapitalisme yang diemban asing ke negeri ini, sedikit demi sedikit pemerintah melalui pergantian rezimnya mulai menjerat rakyat.

Arah pandang penguasa tak lagi untuk kemaslahatan umat tapi materi dan manfaat. Pengusaha asing dan swasta mulai mengelola dan menguasai aset-aset publik, sementara pemerintah hanya diam, menunggu fee. Selagi asing terus bersemangat mengeruk kekayaan alam Indonesia, meraup keuntungan bertubi-tubi dengan membuat limbah, membuang kotoran kerja mereka di depan rumah warga, pemerintah sibuk teken kontrak sana sini.

Jadilah fungsi negara sebagai regulator semata atas kegiatan merusak yang dilakukan kaum kapital dan agen-agennya. Sehingga ketersediaan pangan yang harusnya mencukupi seluruh warga negara, akibat tidak dikelola dengan benar dan diserahkan kepada pihak swasta bukan negara, hingga habis dan rusak karena terus dijarah oleh tangan-tangan yang haus keuntungan dan yang tersisa adalah kemiskinan sistemik.

Nampak jelasnya kerusakan alam di negeri ini bukan karena akibat dari perilaku satu, dua orang tapi karena sistem yang diterapkan. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Swt, yang artinya,

“Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS. Ar Rum :41)

Apa yang dialami nelayan atau masyarakat dengan berkurangnya pasokan ikan bukan saja karena faktor alam melainkan faktor tata kelola yang diserahkan pada aturan manusia berlandaskan asas kapitalisme sekular. Asas yang mengedepankan keuntungan secara kapital dengan menjauhkan atauran syariat Islam. Inilah pangkal dari setiap permasalahan umat dalam segala aspek kehidupan mereka.

Oleh karena itu program budidaya ikan air tawar harusnya hanya menjadi solusi alternatif jika kondisi alam tidak memungkinkan para nelayan menangkap ikan. Tentu saja yang prioritas adalah siapa dan bagaimana pengaturannya. Yang mengatur dan mengelola kepemilikan umum. Sudah waktunya umat, terutama kaum muslimin sadar bahwa tak ada aturan lain yang dapat memberikan kesejahteraan selain aturan Islam.

Selama kedua paham tersebut masih diterapkan di tengah-tengah umat, tidak bersegera untuk dicampakkan, maka keberkahan dari bumi dan langit tidak akan terwujud dan tinggal menghitung hari saat kehancurannya. Firman Allah Swt dalam al-Qur’an:

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”(TQS al- A’raf [7]: 96)

Rasulullah saw bersabda:
“Setiap pemimpin yang menangani urusan kaum muslimin, tetapi tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengurusi mereka dan memberikan arahan kepada mereka, maka dia tidak akan bisa masuk surga bersama kaum muslimin itu.” (HR. Muslim)
Wallahu a’lam bi ash Shawab.