Mitra Rakyat.com(Padang)

Meski sudah jadi sorotan masyarakat, mulai dari Kontraktor, Pengawas, PPTK, hingga PPK seakan tidak pedulikan semua itu. Tetap saja mereka dalam melaksanakan kegiatan proyek negara tanpa mengacu pada aturan dan undang - undang. 

Sebelumnya, pekerjaan trotoar yang ada dijalan Khatib Sulaiman, menurut masyarakat telah kangkangi Kepres dan Undang - undang. Karena,  kontraktor tidak memasang papan nama proyek saat pekerjaan berlangsung. 

Berita terkait : Proyek Milik DPUPR Bidang PSDA Kota Padang Terindikasi Kangkangi Perpres No.70 Tahun 2012 UU No.14 Tahun 2008

Menanggapi hal tersebut, Anif Bakri lebih akrab dipanggil Anif angkat bicara. " bagi pihak rekanan yang tidak memasang papan nama proyek, merupakan proyek "siluman" dan melanggar Kepres serta Undang -undang tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP), kata Anif, Sabtu(14/03) di rumahnya. 

" Setiap pekerjaan yang tidak memasang plang proyek sebagai identitas kegiatan patut dicurigai dan diduga bermasalah. Sebab dengan tidak ada nya plang proyek tersebut, masyarakat jadi sulit untuk mengawasinya", kata Ketua LSM Peran Sumbar itu. 

Sementara tujuan pemerintah membuat Kepres dan Undang - undang terkait hal tersebut, agar masyarakat ikut berperan serta untuk mengawasi setiap proyek yang menggunakan uang negara,  tandasnya. 

Uniknya, tidak ada pihak yang merasa terpanggil untuk menegur kontraktor nakal itu. Baik dari Dinas PUPR, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Kota Padang ini, sebut Anif. 

Seperti, PPK kegiatan, Fadelan Fista Masta atau akrab dipanggil Fadel. Mestinya sebagai Kabid PSDA sekaligus PPK,dia (Fadel) mestinya menegur kontraktor itu, katanya lagi. 

Hanya diam, seakan tutup mata meski sudah mengetahui pelanggaran yang dilakukan sang kontraktor. Dengan begitu kuat dugaan kalau proyek itu telah terjadi korupsi secara berjamaah, pungkasnya.

Dilain pihak, meski sudah dikonfirmasi kepada Fadelan Fista Masta selaku PPK kegiatan beberapa hari lalu, hingga berita ini diterbitkan belum bisa berikan jawabannya. 

Sampai berita ini diterbitkan, media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Opini
Ditulis Oleh : Rifka Nurbaeti

Mitra Rakyat.com
Presiden Jokowi beberapa kali kerap mengundang relawan, influencer atau buzzer ke istana kepresidenan. Diantaranya Jokowi mengundang mereka ke istana Bogor, Jawa Barat pada selasa, 18 Februari 2020. Bahkan, pertemuan itu menyinggung soal keputusan politik tinggi, yakni reshuffle kabinet (Tempo.co).

Terbaru, akhir Februari 2020 lalu, ia diberitakan bahwa presiden Jokowi berencana mengguyur dana Rp 72 miliar untuk influencer asing. Targetnya yakni dalam rangka menangkal dampak virus corono terhadap sektor pariwisata Indonesia.

Memang, influencer punya peran besar untuk mempengaruhi atau meyakinkan banyak orang supaya bisa tertarik dengan produk yang mereka promosikan. Sekilas, cara kerja mereka mirip dengan sales marketing. Peran influencer terhadap followers-nya dimaksudkan untuk mengedukasi mereka.

Agar para followers membeli atau memakai produk yang sama dengan cara membagikan cerita mengenai pengalaman mereka tentang suatu produk. Caranya mulai dari foto, video, hingga review unik untuk para audiens mereka. Sementara buzzer, mereka berperan menyampaikan serangkaian informasi dengan cara berulang-ulang.

Banyak informasi yang bisa disampaikan oleh para buzzer, misalnya makanan, pakaian, lokasi wisata, sampai isu politik. Keberadaan influencer ini ternyata dianggap sangat penting oleh rezim.

Penggelontoran dana miliaran bagi influencer, yang bahkan dari luar negara menunjukkan minat rezim yang luar biasa besar terhadap mereka.

Rezim nampak lebih banyak menarik aspirasi dari kelompok pendukungnya dan memberikan banyak fasilitas agar program-program pemerintah bisa berjalan maksimal dengan dukungan opini dari kelompok tersebut.

Dengan kata lain, hal ini menandakan rezim tidak memiliki kepercayaan penuh kepada para pembantu formalnya untuk mendiskusikan hal sepenting urusan kenegaraan.

Selain itu, sikap ini tanpa sadar menunjukkan bahwa rezim tidak memerintah dengan sistem yang baik. Rezim ini juga menunjukkan adanya upaya meminggirkan suara kelompok lain yang berbeda pandangan dengan mereka, yakni pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan rezim.

Bahkan tidak segan-segan menyerang secara membabi buta dengan cara memainkan asumsi publik, bahwa pengkritik itu buruk.

Fakta yang demikian tentunya akan berpotensi pada kegagalan dalam menyerap aspirasi publik. Karena landasan keputusannya bukan bersifat riil struktural, melainklan bersumber dari relawan pembisik yang kemudian mereka booming-kan sendiri secara massif melalui peran mereka selaku buzzer di dunia maya.

Begitulah rezim yang terlahir sekuler dan demokrasi bertugas menjaga sekularisasai itu. Standar halal-haram sering kali dipermainkan sesuai hawa nafsu demi menutupi segala bentuk hegemoni ideologi neoliberalisme yang sedikit demi sedikit makin nampak kebobrokannya.

Berbeda dengan sistem politik demokrasi, sistem politik Islam mampu mengatur bagaimana cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan, caranya jelas telah dicontohkan sejak Rasulullah Muhammad SAW menjadi kepala negara dan dilanjutkan oleh para khalifah sesudah beliau. Sistem pemerintahan yang dibangun oleh mereka adalah sistem khilafah, sebuah sistem kenegaraan yang berideologikan Islam jelas berbeda dengan sistem lainnya.

Tak butuh pencitraan ekstra ketat untuk menampilkan kebaikan dan keberkahannya. Khilafah meyakini bahwa citra baik hanyalah muncul sebagai buah ketaatan dan pelaksanaan hukum Syariat.
Untuk menjaga citra baik kepemimpinan, khilafah tidaklah berfokus pada asumsi publik.

Namun khilafah melakukan langkah riil kebijakan terhadap publik yang diurusnya. Keberadaan struktur media informasi di dalam khilafah bukan untuk menutupi keburukan pemerintahan tapi untuk sarana dakwah. Yakni, menyebarluaskan kebaikan buah penerapan sistem Islam itu sendiri.

Tanpa harus repot menggunakan influencer bayaran untuk mem-blow-up kebaikan dan keberkahan sistem ini, sebagaimana yang terjadi dalam sistem demokrasi.

Di dalam khilafah, juga ada struktur Majelis Umat yang bertugas mewakili umat dalam melaksanakan muhasabah (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat pemerintahan, serta melakukan syura’ (musyawarah) untuk hal-hal yang dibolehkan sesuai dengan ketetapan hukum Syari’at.

Bila seorang khalifah salah dalam menerapkan syariat, mekanismenya cukup mudah. Dikisahkan, khalifah Umar bin Khattab menetapkan jumlah mahar bagi calon mempelai perempuan.

Pada saat itu, seorang shahabiyah ‘Khaulah binti Tsa’labah menemui Umar secara langsung dan menasehatinya untuk mengubah kebijakannya yang salah. Karena hak mahar ada pada perempuan, dan itu adalah ketetapan dari Allah SWT yang diharamkan manusia mengubahnya, meskipun seorang khalifah. Begitulah cara khilafah dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Wallahu a’lam bi Ash-showab