Mitra Rakyat.com(Padang)

Meski sudah jadi sorotan masyarakat, mulai dari Kontraktor, Pengawas, PPTK, hingga PPK seakan tidak pedulikan semua itu. Tetap saja mereka dalam melaksanakan kegiatan proyek negara tanpa mengacu pada aturan dan undang - undang. 

Sebelumnya, pekerjaan trotoar yang ada dijalan Khatib Sulaiman, menurut masyarakat telah kangkangi Kepres dan Undang - undang. Karena,  kontraktor tidak memasang papan nama proyek saat pekerjaan berlangsung. 

Berita terkait : Proyek Milik DPUPR Bidang PSDA Kota Padang Terindikasi Kangkangi Perpres No.70 Tahun 2012 UU No.14 Tahun 2008

Menanggapi hal tersebut, Anif Bakri lebih akrab dipanggil Anif angkat bicara. " bagi pihak rekanan yang tidak memasang papan nama proyek, merupakan proyek "siluman" dan melanggar Kepres serta Undang -undang tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP), kata Anif, Sabtu(14/03) di rumahnya. 

" Setiap pekerjaan yang tidak memasang plang proyek sebagai identitas kegiatan patut dicurigai dan diduga bermasalah. Sebab dengan tidak ada nya plang proyek tersebut, masyarakat jadi sulit untuk mengawasinya", kata Ketua LSM Peran Sumbar itu. 

Sementara tujuan pemerintah membuat Kepres dan Undang - undang terkait hal tersebut, agar masyarakat ikut berperan serta untuk mengawasi setiap proyek yang menggunakan uang negara,  tandasnya. 

Uniknya, tidak ada pihak yang merasa terpanggil untuk menegur kontraktor nakal itu. Baik dari Dinas PUPR, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Kota Padang ini, sebut Anif. 

Seperti, PPK kegiatan, Fadelan Fista Masta atau akrab dipanggil Fadel. Mestinya sebagai Kabid PSDA sekaligus PPK,dia (Fadel) mestinya menegur kontraktor itu, katanya lagi. 

Hanya diam, seakan tutup mata meski sudah mengetahui pelanggaran yang dilakukan sang kontraktor. Dengan begitu kuat dugaan kalau proyek itu telah terjadi korupsi secara berjamaah, pungkasnya.

Dilain pihak, meski sudah dikonfirmasi kepada Fadelan Fista Masta selaku PPK kegiatan beberapa hari lalu, hingga berita ini diterbitkan belum bisa berikan jawabannya. 

Sampai berita ini diterbitkan, media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Opini
Ditulis Oleh : Rifka Nurbaeti

Mitra Rakyat.com
Presiden Jokowi beberapa kali kerap mengundang relawan, influencer atau buzzer ke istana kepresidenan. Diantaranya Jokowi mengundang mereka ke istana Bogor, Jawa Barat pada selasa, 18 Februari 2020. Bahkan, pertemuan itu menyinggung soal keputusan politik tinggi, yakni reshuffle kabinet (Tempo.co).

Terbaru, akhir Februari 2020 lalu, ia diberitakan bahwa presiden Jokowi berencana mengguyur dana Rp 72 miliar untuk influencer asing. Targetnya yakni dalam rangka menangkal dampak virus corono terhadap sektor pariwisata Indonesia.

Memang, influencer punya peran besar untuk mempengaruhi atau meyakinkan banyak orang supaya bisa tertarik dengan produk yang mereka promosikan. Sekilas, cara kerja mereka mirip dengan sales marketing. Peran influencer terhadap followers-nya dimaksudkan untuk mengedukasi mereka.

Agar para followers membeli atau memakai produk yang sama dengan cara membagikan cerita mengenai pengalaman mereka tentang suatu produk. Caranya mulai dari foto, video, hingga review unik untuk para audiens mereka. Sementara buzzer, mereka berperan menyampaikan serangkaian informasi dengan cara berulang-ulang.

Banyak informasi yang bisa disampaikan oleh para buzzer, misalnya makanan, pakaian, lokasi wisata, sampai isu politik. Keberadaan influencer ini ternyata dianggap sangat penting oleh rezim.

Penggelontoran dana miliaran bagi influencer, yang bahkan dari luar negara menunjukkan minat rezim yang luar biasa besar terhadap mereka.

Rezim nampak lebih banyak menarik aspirasi dari kelompok pendukungnya dan memberikan banyak fasilitas agar program-program pemerintah bisa berjalan maksimal dengan dukungan opini dari kelompok tersebut.

Dengan kata lain, hal ini menandakan rezim tidak memiliki kepercayaan penuh kepada para pembantu formalnya untuk mendiskusikan hal sepenting urusan kenegaraan.

Selain itu, sikap ini tanpa sadar menunjukkan bahwa rezim tidak memerintah dengan sistem yang baik. Rezim ini juga menunjukkan adanya upaya meminggirkan suara kelompok lain yang berbeda pandangan dengan mereka, yakni pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan rezim.

Bahkan tidak segan-segan menyerang secara membabi buta dengan cara memainkan asumsi publik, bahwa pengkritik itu buruk.

Fakta yang demikian tentunya akan berpotensi pada kegagalan dalam menyerap aspirasi publik. Karena landasan keputusannya bukan bersifat riil struktural, melainklan bersumber dari relawan pembisik yang kemudian mereka booming-kan sendiri secara massif melalui peran mereka selaku buzzer di dunia maya.

Begitulah rezim yang terlahir sekuler dan demokrasi bertugas menjaga sekularisasai itu. Standar halal-haram sering kali dipermainkan sesuai hawa nafsu demi menutupi segala bentuk hegemoni ideologi neoliberalisme yang sedikit demi sedikit makin nampak kebobrokannya.

Berbeda dengan sistem politik demokrasi, sistem politik Islam mampu mengatur bagaimana cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan, caranya jelas telah dicontohkan sejak Rasulullah Muhammad SAW menjadi kepala negara dan dilanjutkan oleh para khalifah sesudah beliau. Sistem pemerintahan yang dibangun oleh mereka adalah sistem khilafah, sebuah sistem kenegaraan yang berideologikan Islam jelas berbeda dengan sistem lainnya.

Tak butuh pencitraan ekstra ketat untuk menampilkan kebaikan dan keberkahannya. Khilafah meyakini bahwa citra baik hanyalah muncul sebagai buah ketaatan dan pelaksanaan hukum Syariat.
Untuk menjaga citra baik kepemimpinan, khilafah tidaklah berfokus pada asumsi publik.

Namun khilafah melakukan langkah riil kebijakan terhadap publik yang diurusnya. Keberadaan struktur media informasi di dalam khilafah bukan untuk menutupi keburukan pemerintahan tapi untuk sarana dakwah. Yakni, menyebarluaskan kebaikan buah penerapan sistem Islam itu sendiri.

Tanpa harus repot menggunakan influencer bayaran untuk mem-blow-up kebaikan dan keberkahan sistem ini, sebagaimana yang terjadi dalam sistem demokrasi.

Di dalam khilafah, juga ada struktur Majelis Umat yang bertugas mewakili umat dalam melaksanakan muhasabah (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat pemerintahan, serta melakukan syura’ (musyawarah) untuk hal-hal yang dibolehkan sesuai dengan ketetapan hukum Syari’at.

Bila seorang khalifah salah dalam menerapkan syariat, mekanismenya cukup mudah. Dikisahkan, khalifah Umar bin Khattab menetapkan jumlah mahar bagi calon mempelai perempuan.

Pada saat itu, seorang shahabiyah ‘Khaulah binti Tsa’labah menemui Umar secara langsung dan menasehatinya untuk mengubah kebijakannya yang salah. Karena hak mahar ada pada perempuan, dan itu adalah ketetapan dari Allah SWT yang diharamkan manusia mengubahnya, meskipun seorang khalifah. Begitulah cara khilafah dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Wallahu a’lam bi Ash-showab

Opini
Ditulis Oleh : Khansa Al Hakiimah
Ummu Warrabatul Bayt dan Pegiat Dakwah

Mitra Rakyat.com
Penyebaran virus corona yang begitu cepat, membuat siapapun khawatir, virus ini terus menyebar dengan cepat dan menginfeksi manusia di berbagai belahan dunia layaknya flu biasa. Menurut laman detik.com, hingga saat ini tercatat virus ini sudah terdeteksi di 13 negara.

Berbagai negara seperti Amerika, Italia, Tiongkok dan lainnya membatasi para warganya agar terhindar dari virus tersebut salah satunya dengan membatalkan penerbangan, dilarang bepergian ke antar negara, membatasi wisatawan yang masuk hingga menutup perbatasan langsung dengan China.

Terkait kekhawatiran penyebaran virus corona ini khususnya di daerah Cileunyi, Kepala Pusat Kesehatan (Puskesmas), dr Elfi, mengimbau masyarakat Desa Cinunuk dan Cimekar khususnya, umumnya masyarakat Kecamatan Cileunyi agar tidak panik dan tetap tenang dalam menyikapi penyebaran virus corona, meski Gubernur Jawa Barat telah menetapkan siaga satu.

Elfi menambahkan bahwa masyarakat harus mempraktikkan etika batuk yang benar, cuci tangan pakai sabun dan gunakan alat perlindungan diri sesuai sesuai kebutuhan. “Jika sudah ada gejala, segera berobat ke petugas kesehatan. Sekali lagi kita berharap pada masyarakat, tak perlu panik dan tetap tenang, tetap waspada serta tetap berpikir positif,” pungkas Elfi.

Dari fakta diatas Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena virus ini, namun begitu minimnya pencegahan yang dilakukan pemerintah dan juga tidak adanya panduan kepada masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona (Covid-19).

Hal ini membuat kebingungan di masyarakat yang menyebabkan salah satunya adalah panic buying, serta perbedaan perlakuan di masing-masing kantor pelayanan publik. Panic buying juga menjadi salah satu akibat yang ditimbulkan lantaran kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat.

Sehingga, harga-harga seperti masker dan juga sanitizer menjadi mahal bahkan langka.
Pencegahan yang dilakukan pemerintah Indonesia terlihat tidak  maksimal jika ditinjau dari alat pendeteksi Corona yang terbilang belum canggih dan tidak akurat, hanya sebatas pendeteksi suhu tubuh saja.

Sementara itu, sikap pemerintah yang masih membiarkan wisatawan masuk ke Indonesia berbeda dengan negeri lain sudah menutup akses keluar masuknya asing meski merugikan pendapatan negaranya. Arab Saudi misalnya. Banyak jamaah umrah yang akhirnya batal berangkat ke Mekkah lantaran larangan dari pemerintah Saudi, padahal secara materi pembatalan ini berimbas pada pemasukan negara tersebut.

Pemerintah Indonesia justru menganggarkan  biaya untuk mendanai pengguna media sosial atau influencer dalam paket insentif pariwisata guna menangkal efek negatif penyebaran virus Corona atau Covid-19. Anggaran senilai Rp72 miliar ini diklaim dapat meningkatkan promosi pariwisata, sehingga lebih banyak orang mau bepergian ke destinasi di Indonesia.  (Tirto.id Selasa 25/2/2020)

Sungguh sangat disayangkan tindakan yang dilakukan pemerintah yang cenderung lebih memilih  investasi asing dibandingkan dampak terhadap kesehatan rakyatnya.

Sebenarnya, wabah virus yang mematikan sudah ada sejak zaman nabi. Wabah tersebut salah satunya adalah kusta yang menular dan mematikan. Rasulullah saw bersabda:
"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya.

Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)

Kendati telah berkali-kali mengatakan bahwa pemerintah siap menghadapi wabah ini, tapi tak ada penjelasan yang utuh tentang sejauh mana tindakan pencegahan itu dilakukan dan bagaimana impelementasinya.

Dalam Islam untuk menangani wabah virus, Nabi punya cara yang sangat efektif serta relevan dengan zaman dan bisa diterapkan oleh dunia kedokteran modern. Dalam Islam mengatasi masalah wabah penyakit yaitu dengan melakukan metode karantina yang sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah saw untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain.

Rasulullah saw membangun tembok disekitar daerah yang terjangkit wabah. Peringatan kehati-hatian pada penyakit kusta juga dikenal luas pada masa hidup Rasulullah saw. Hadits diatas ini diucapkan belasan abad yang lalu dan sama persisnya dengan metode karantina yang digunakan dalam penanganan wabah virus.

Selain itu jika ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit Tha’un, beliau memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya ditempat isolasi khusus. Jauh dari pemukiman penduduk. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail.

Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Cara penanganan seperti ini juga pernah dilakukan Umar bin Khaththab ketika beliau jadi khalifah kaum muslimin.

Seperti itulah, seharusnya penguasa bertanggung jawab atas segala persoalan yang mendera rakyatnya, diantaranya dalam menghadapi wabah penyakit menular.

Menerapkan aturan Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan kita seperti yang dicontohkan Rasulullah saw adalah modal terbaik bagi kehidupan yang penuh rahmat dari Allah.

Betapa bersyukurnya ketika kita masih terjauhkan dari penyakit tersebut, maka bersyukurlah kepada Allah dan mohonlah perlindungan dari-Nya. Kembali pada sistem syariah kaffah, khilafah adalah kebutuhan yang mendesak bagi bangsa ini dan dunia.
Wallahu a’lam bish-shawab.