Mitra Rakyat

Opini
Ditulis Oleh : Rifka Nurbaeti

Mitra Rakyat.com
Presiden Jokowi beberapa kali kerap mengundang relawan, influencer atau buzzer ke istana kepresidenan. Diantaranya Jokowi mengundang mereka ke istana Bogor, Jawa Barat pada selasa, 18 Februari 2020. Bahkan, pertemuan itu menyinggung soal keputusan politik tinggi, yakni reshuffle kabinet (Tempo.co).

Terbaru, akhir Februari 2020 lalu, ia diberitakan bahwa presiden Jokowi berencana mengguyur dana Rp 72 miliar untuk influencer asing. Targetnya yakni dalam rangka menangkal dampak virus corono terhadap sektor pariwisata Indonesia.

Memang, influencer punya peran besar untuk mempengaruhi atau meyakinkan banyak orang supaya bisa tertarik dengan produk yang mereka promosikan. Sekilas, cara kerja mereka mirip dengan sales marketing. Peran influencer terhadap followers-nya dimaksudkan untuk mengedukasi mereka.

Agar para followers membeli atau memakai produk yang sama dengan cara membagikan cerita mengenai pengalaman mereka tentang suatu produk. Caranya mulai dari foto, video, hingga review unik untuk para audiens mereka. Sementara buzzer, mereka berperan menyampaikan serangkaian informasi dengan cara berulang-ulang.

Banyak informasi yang bisa disampaikan oleh para buzzer, misalnya makanan, pakaian, lokasi wisata, sampai isu politik. Keberadaan influencer ini ternyata dianggap sangat penting oleh rezim.

Penggelontoran dana miliaran bagi influencer, yang bahkan dari luar negara menunjukkan minat rezim yang luar biasa besar terhadap mereka.

Rezim nampak lebih banyak menarik aspirasi dari kelompok pendukungnya dan memberikan banyak fasilitas agar program-program pemerintah bisa berjalan maksimal dengan dukungan opini dari kelompok tersebut.

Dengan kata lain, hal ini menandakan rezim tidak memiliki kepercayaan penuh kepada para pembantu formalnya untuk mendiskusikan hal sepenting urusan kenegaraan.

Selain itu, sikap ini tanpa sadar menunjukkan bahwa rezim tidak memerintah dengan sistem yang baik. Rezim ini juga menunjukkan adanya upaya meminggirkan suara kelompok lain yang berbeda pandangan dengan mereka, yakni pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan rezim.

Bahkan tidak segan-segan menyerang secara membabi buta dengan cara memainkan asumsi publik, bahwa pengkritik itu buruk.

Fakta yang demikian tentunya akan berpotensi pada kegagalan dalam menyerap aspirasi publik. Karena landasan keputusannya bukan bersifat riil struktural, melainklan bersumber dari relawan pembisik yang kemudian mereka booming-kan sendiri secara massif melalui peran mereka selaku buzzer di dunia maya.

Begitulah rezim yang terlahir sekuler dan demokrasi bertugas menjaga sekularisasai itu. Standar halal-haram sering kali dipermainkan sesuai hawa nafsu demi menutupi segala bentuk hegemoni ideologi neoliberalisme yang sedikit demi sedikit makin nampak kebobrokannya.

Berbeda dengan sistem politik demokrasi, sistem politik Islam mampu mengatur bagaimana cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan, caranya jelas telah dicontohkan sejak Rasulullah Muhammad SAW menjadi kepala negara dan dilanjutkan oleh para khalifah sesudah beliau. Sistem pemerintahan yang dibangun oleh mereka adalah sistem khilafah, sebuah sistem kenegaraan yang berideologikan Islam jelas berbeda dengan sistem lainnya.

Tak butuh pencitraan ekstra ketat untuk menampilkan kebaikan dan keberkahannya. Khilafah meyakini bahwa citra baik hanyalah muncul sebagai buah ketaatan dan pelaksanaan hukum Syariat.
Untuk menjaga citra baik kepemimpinan, khilafah tidaklah berfokus pada asumsi publik.

Namun khilafah melakukan langkah riil kebijakan terhadap publik yang diurusnya. Keberadaan struktur media informasi di dalam khilafah bukan untuk menutupi keburukan pemerintahan tapi untuk sarana dakwah. Yakni, menyebarluaskan kebaikan buah penerapan sistem Islam itu sendiri.

Tanpa harus repot menggunakan influencer bayaran untuk mem-blow-up kebaikan dan keberkahan sistem ini, sebagaimana yang terjadi dalam sistem demokrasi.

Di dalam khilafah, juga ada struktur Majelis Umat yang bertugas mewakili umat dalam melaksanakan muhasabah (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat pemerintahan, serta melakukan syura’ (musyawarah) untuk hal-hal yang dibolehkan sesuai dengan ketetapan hukum Syari’at.

Bila seorang khalifah salah dalam menerapkan syariat, mekanismenya cukup mudah. Dikisahkan, khalifah Umar bin Khattab menetapkan jumlah mahar bagi calon mempelai perempuan.

Pada saat itu, seorang shahabiyah ‘Khaulah binti Tsa’labah menemui Umar secara langsung dan menasehatinya untuk mengubah kebijakannya yang salah. Karena hak mahar ada pada perempuan, dan itu adalah ketetapan dari Allah SWT yang diharamkan manusia mengubahnya, meskipun seorang khalifah. Begitulah cara khilafah dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Wallahu a’lam bi Ash-showab

Opini
Ditulis Oleh : Khansa Al Hakiimah
Ummu Warrabatul Bayt dan Pegiat Dakwah

Mitra Rakyat.com
Penyebaran virus corona yang begitu cepat, membuat siapapun khawatir, virus ini terus menyebar dengan cepat dan menginfeksi manusia di berbagai belahan dunia layaknya flu biasa. Menurut laman detik.com, hingga saat ini tercatat virus ini sudah terdeteksi di 13 negara.

Berbagai negara seperti Amerika, Italia, Tiongkok dan lainnya membatasi para warganya agar terhindar dari virus tersebut salah satunya dengan membatalkan penerbangan, dilarang bepergian ke antar negara, membatasi wisatawan yang masuk hingga menutup perbatasan langsung dengan China.

Terkait kekhawatiran penyebaran virus corona ini khususnya di daerah Cileunyi, Kepala Pusat Kesehatan (Puskesmas), dr Elfi, mengimbau masyarakat Desa Cinunuk dan Cimekar khususnya, umumnya masyarakat Kecamatan Cileunyi agar tidak panik dan tetap tenang dalam menyikapi penyebaran virus corona, meski Gubernur Jawa Barat telah menetapkan siaga satu.

Elfi menambahkan bahwa masyarakat harus mempraktikkan etika batuk yang benar, cuci tangan pakai sabun dan gunakan alat perlindungan diri sesuai sesuai kebutuhan. “Jika sudah ada gejala, segera berobat ke petugas kesehatan. Sekali lagi kita berharap pada masyarakat, tak perlu panik dan tetap tenang, tetap waspada serta tetap berpikir positif,” pungkas Elfi.

Dari fakta diatas Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena virus ini, namun begitu minimnya pencegahan yang dilakukan pemerintah dan juga tidak adanya panduan kepada masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona (Covid-19).

Hal ini membuat kebingungan di masyarakat yang menyebabkan salah satunya adalah panic buying, serta perbedaan perlakuan di masing-masing kantor pelayanan publik. Panic buying juga menjadi salah satu akibat yang ditimbulkan lantaran kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat.

Sehingga, harga-harga seperti masker dan juga sanitizer menjadi mahal bahkan langka.
Pencegahan yang dilakukan pemerintah Indonesia terlihat tidak  maksimal jika ditinjau dari alat pendeteksi Corona yang terbilang belum canggih dan tidak akurat, hanya sebatas pendeteksi suhu tubuh saja.

Sementara itu, sikap pemerintah yang masih membiarkan wisatawan masuk ke Indonesia berbeda dengan negeri lain sudah menutup akses keluar masuknya asing meski merugikan pendapatan negaranya. Arab Saudi misalnya. Banyak jamaah umrah yang akhirnya batal berangkat ke Mekkah lantaran larangan dari pemerintah Saudi, padahal secara materi pembatalan ini berimbas pada pemasukan negara tersebut.

Pemerintah Indonesia justru menganggarkan  biaya untuk mendanai pengguna media sosial atau influencer dalam paket insentif pariwisata guna menangkal efek negatif penyebaran virus Corona atau Covid-19. Anggaran senilai Rp72 miliar ini diklaim dapat meningkatkan promosi pariwisata, sehingga lebih banyak orang mau bepergian ke destinasi di Indonesia.  (Tirto.id Selasa 25/2/2020)

Sungguh sangat disayangkan tindakan yang dilakukan pemerintah yang cenderung lebih memilih  investasi asing dibandingkan dampak terhadap kesehatan rakyatnya.

Sebenarnya, wabah virus yang mematikan sudah ada sejak zaman nabi. Wabah tersebut salah satunya adalah kusta yang menular dan mematikan. Rasulullah saw bersabda:
"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya.

Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)

Kendati telah berkali-kali mengatakan bahwa pemerintah siap menghadapi wabah ini, tapi tak ada penjelasan yang utuh tentang sejauh mana tindakan pencegahan itu dilakukan dan bagaimana impelementasinya.

Dalam Islam untuk menangani wabah virus, Nabi punya cara yang sangat efektif serta relevan dengan zaman dan bisa diterapkan oleh dunia kedokteran modern. Dalam Islam mengatasi masalah wabah penyakit yaitu dengan melakukan metode karantina yang sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah saw untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain.

Rasulullah saw membangun tembok disekitar daerah yang terjangkit wabah. Peringatan kehati-hatian pada penyakit kusta juga dikenal luas pada masa hidup Rasulullah saw. Hadits diatas ini diucapkan belasan abad yang lalu dan sama persisnya dengan metode karantina yang digunakan dalam penanganan wabah virus.

Selain itu jika ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit Tha’un, beliau memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya ditempat isolasi khusus. Jauh dari pemukiman penduduk. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail.

Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Cara penanganan seperti ini juga pernah dilakukan Umar bin Khaththab ketika beliau jadi khalifah kaum muslimin.

Seperti itulah, seharusnya penguasa bertanggung jawab atas segala persoalan yang mendera rakyatnya, diantaranya dalam menghadapi wabah penyakit menular.

Menerapkan aturan Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan kita seperti yang dicontohkan Rasulullah saw adalah modal terbaik bagi kehidupan yang penuh rahmat dari Allah.

Betapa bersyukurnya ketika kita masih terjauhkan dari penyakit tersebut, maka bersyukurlah kepada Allah dan mohonlah perlindungan dari-Nya. Kembali pada sistem syariah kaffah, khilafah adalah kebutuhan yang mendesak bagi bangsa ini dan dunia.
Wallahu a’lam bish-shawab.

Mitra Rakyat.com(Padang)
Hari ini, Wakil Walikota Kota Padang Hendri Sapta secara resmi membuka Kontes dan Pameran Batu akik, piala Walikota Padang.

Dikesempatan itu mewakili Walikota Padang, Hendri Sapta mengatakan, " mudah-mudah dengan adanya acara ini, dapat mempererat tali silaturrahmi".

Semoga acara ini berlanjut setiap tahunnya. Sebab, batu akik merupakan satu dari budaya kita dari dahulu. Agar tidak hilang dimakan masa, mari kita sama-sama melestarikan budaya kita ini. Salah satunya dengan mengadakan pameran dan kontes seperti  ini,  pungkasnya.

Peminat dan pecinta batu akik kembali berkumpul dalam acara kontes dan pameran  Batu akik, Piala Walikota Padang. Acara yang dimotori Gamston Minang Saiyo itu bertujuan untuk memunculkan kembali animo masyarakat terkait kecintaan mereka terhadap batu akik.

Juga untuk meningkatkan atau
menunjang perekonomian masyarakat. Mulai dari penambang, pengolah dan penjualnya. Hal itu diungkapkan Syaiful Bahri sebagai ketua pelaksana diacara tersebut, Jumat(13/03) di lokasi acara.

Selain itu, kontes ini diadakan selama  tiga hari, mulai dari tanggal 12-15 Maret 2020 bertujuan untuk mencari varian baru dari batu akik, khusus nya batu yang berasal dari Sumbar.

"Sebelumnya, pecinta batu akik mungkin hanya mengenal lumuik sungai dareh, cimpago biru, sebagai batu akik khas sumbar ini", sebutnya.

Sementara, masih banyak lagi nama batu akik yang belum dikenal masyarakat, khususnya bagi pencinta batu akik, terang Syaiful Bahri.

Dengan adanya pameran dan kontes ini, beliau (Syaiful Bahri) berharap dapat menggali dan berikan informasi kepada penggila batu akik yang ada dinegeri ini.

Kontes batu akik yang seakan mati suri,  dengan adanya pameran seperti ini akan membangkitan gaiarah pecinta batu akik yang selama ini terkesan lesu.
 * roel*

Opini
Ditulis Oleh: Zahra Azzahi
Member AMK

Mitra Rakyat.com
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  (KKN) di Indonesia ibarat penyakit akut yang susah untuk disembuhkan, KKN telah menggurita hampir di setiap bidang, baik birokrasi pemerintahan maupun korporasi swasta dan BUMN.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengkampanyekan gerakan anti korupsi, salah satunya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Sebagaimana dilansir kejari-bandungkab.go.id, bertempat di kantor Kejari Kabupaten Bandung yang dihadiri oleh Kepala Kejati Jawa Barat Ade Eddy Adhyaksa, S.H., Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Inf Donny Bainuri, Asisten Pemerintah Kabupaten Bandung H. Ruli Hadiana dan Jajaran Polri, TNI serta Forkopimda Kabupaten Bandung lainnya dan dilanjutkan dengan menandatangani fakta integritas dalam pencanangan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). (kejari-bandung.go.id, 24/2/2020).

Sudah bukan rahasia birokrasi di Indonesia terkesan lamban dan berbelit-belit, hal ini mengakibatkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotismen tumbuh subur, baik yang dilakukan secara pribadi ataupun berkelompok.

Baru-baru ini dugaan skandal korupsi di tubuh  PT Asuransi Jiwasraya yang berpotensi merugikan negara Rp 13,7 trilyun, cukup mengejutkan publik, pasalnya PT Asuransi Jiwasraya adalah salah satu perusahaan asuransi yang terbesar milik negara. Tak lama kemudian, mencuat pula skandal korupsi yang tak kalah besar menimpa PT ASABRI, yang diperkirakan nilainya diatas Rp 10 trilyun.

Sementara itu korupsi juga menjangkiti para pejabat negeri ini, mulai dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Di berbagai periode pemerintahan, hampir semua pimpinan lembaga tinggi negara terjerat kasus korupsi. Dalam periode 2014-2019, 23 anggota DPR Pusat terjerat kasus korupsi. Jika di gabungkan dengan anggota DPRD, menurut ICW (Indonesian Corruption Watch) tercatat 259 anggota dan mantan anggota periode 2014-2019 terjerat kasus korupsi. Di tingkat daerah sejak tahun 2014-2019 sebanyak 124 kepala daerah pun terjerat korupsi.

Melihat berbagai fakta di atas, korupsi tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi. Mahalnya biaya politik saat mencalonkan diri sebagai pejabat dan berkampanye, membuat para pejabat lupa akan tugas mereka sebagai wakil rakyat, yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat. Para pejabat cenderung mencari keuntungan pribadi untuk mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan, dengan menghalalkan berbagai cara termasuk melakukan korupsi. Pelemahan terhadap KPK melalui revisi Undang-undang KPK semakin menyulitkan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Sudah sangat jelas maraknya korupsi adalah buah dari penerapan sistem demokrasi kapitalisme. Hukum buatan manusia hanya menimbulkan kerusakan dan kehancuran, hukum yang ada pun hanya berpihak pada segelintir orang, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan dan modal besar. Sedangkan rakyat kecil harus merasakan akibatnya dengan sulitnya kehidupan, mahalnya biaya pendidikan, kesehatan, dan meroketnya harga berbagai bahan pokok.

Maka tidak ada jalan lain, satu- satunya yang akan menyelamatkan Indonesia dan negeri-negeri Islam lainnya dari wabah korupsi adalah penerapan syariah Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Berhukum dengan hukum-hukum Allah secara totalitas merupakan bukti keimanan dan wujud ketakwaan umat Islam yang akan mendatangkan rahmat bagi seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah SWT: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." (TQS. Al- A'raf: 96).
Wallahu a'lam bi ashshawab.