Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)
Lagi proyek milik DPUPR Kota Padang terindikasi "siluman". Kali ini terjadi dipekerjaan trotoar jalan Gajah Mada. Sedang dikerjakan namun dilokasi tanpa ada papan informasi alias plang proyek.

Hal itu terpantau media pada Selasa(10/03) dilokasi. Para pekerja terlihat semangat dalam melakukan pekerjaan mereka.

Namun, ada kejanggalan ditemui pada pelaksanaan proyek trotoar itu. Tidak ditemukan ada papan nama proyek sebagai informasi bagi masyarakat.

Sementara kewajiban untuk memasang plang proyek itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.54 tahun 2010 dan Perpres No.70 tahun 2012. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik atau non fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

Papan nama tersebut di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek, dan kapan Surat Perintah Kerja (SPK) dikeluarkan pihak dinas” tandasnya.

Dengan tidak terpasangnya papan nama proyek sebagai identitas pada proyek tersebut bukan hanya bertentangan dengan perpres. Tetapi juga tidak sesusai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Terkait hal itu, saat media mengkonfirmasikan kepada Fadel selaku Kabid PSDA Kota Padang sekaligus PPK kegiatan itu via whatsapp  0811-660-xxx, pada hari yang sama. Namun hingga berita Ini diterbitkan Kabid PSDA tersebut belum berikan keterangan.

Sampai berita ini terbit media masih menunggu dan upaya mengkonfirmasi pihak terkait lain. *roel6

Mitra Rakyat.com(Padang)
Sejumlah proyek yang dibiayai anggaran pemerintah Kota Padang melalui  TA anggaran 2020 jadi sorotan masyarakat kota setempat. Alasannya, sejumlah pekerjaan tersebut tanpa disertai pemasangan plang nama atau papan nama proyek sebagai identitas kegiatan.

Beberapa proyek yang menjadi perhatian adalah pekerjaan infrastruktur drainase dan pekerjaan trotoar, yang digawangi Dinas PUPR, Bidang PSDA Kota Padang. Hasil penelusuran media ini di lapangan tidak ada satupun ditemukan adanya papan proyek di lokasi.

Seperti, pekerjaan trotoar dijalan Khatib Sulaiman, pekerjaan drainase di kelurahan Dadok Tunggul Hitam, dan Kecamatan Nanggalao.

Sementara itu juga tidak ditemukan adanya pelaksana yang harus menginformasikan gambar kerja yang telah ditandatangani konsultan perencana yang biasanya ada didalam direksikeet. Sebab, juga tidak ditemukan keberdaaan direksikeet yang seharusnya ada dilokasi pekerjaan.
Keberadaan plang proyek dan direksikeet agar masyarakat dapat mengetahui dan menilai pekerjaan tersebut apakah dikerjakan sudah sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi teknis, sehingga menghasilkan kualitas dan kuantitas yang sesuai dan setara dengan uang negara yang dikucurkan.

“Seharusnya ada papan yang berfungsi menerangkan nilai anggaran yang dipergunakan menerangkan jadwal pelaksanaan dari kapan sampai kapan? Juga menerangkan kontraktor pelaksana, perencana dan pengawas siapa-siapa CV/PT,”kata Andi Fadlan ST, warga Kota Padang, dirumahnya, Minggu(08/03/2020).

Andi mengatakan," plang informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan secara transparan. Di mana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek".

Kemudian kewajiban untuk memasang plang papan nama itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2010 dan Perpres No.70/2012. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik/non fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

“Papan nama tersebut di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek, dan kapan Surat Perintah Kerja (SPK) dikeluarkan pihak dinas” tandasnya.

Namun dengan tidak terpasangnya plang papan nama pada sejumlah proyek tersebut bukan hanya bertentangan dengan perpres. Tetapi juga tidak sesusai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” paparnya.

Pekerjaan yang diawali dengan niat berbuat curang, diyakininya akan berdampak buruk terhadap hasil akhir pekerjaan, pungkasnya.

Hingga berita ini terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Mitra Rakyat (Pasbar)

Dalam rangka melestarikan lingkungan hidup khususnya agenda menyelamatkan habitat laut berupa penyu, Persit KCK Cabang LIX Dim 0305/ Pasaman Koorcab Rem 032 PD I Bukit Barisan bersama berbagai unsur Forkopimda Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dan Komunitas Pecinta Lingkungan “Pandah Art Green" melepaskan 50 ekor anak penyu (Tukik) ke laut bertempat di Pantai Maligi, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Minggu (08/03).

Kegiatan pelepasan Tukik tersebut bertepatan juga dalam rangka memperingati HUT Persit KCK ke-74, yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai wujud kepedulian TNI dalam menjaga serta melestarikan habitat laut.

Pada kesempatan ini, Ketua Persit KCK LIX Dim 0305/Pasaman, Ny. Yuniarita Ahmad Aziz menyampaikan bahwa pihaknya berkeinginan mendorong kepedulian warga untuk melestarikan habitat penyu dengan tidak memperjualbelikan telur-telurnya.