Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)
Sejumlah proyek yang dibiayai anggaran pemerintah Kota Padang melalui  TA anggaran 2020 jadi sorotan masyarakat kota setempat. Alasannya, sejumlah pekerjaan tersebut tanpa disertai pemasangan plang nama atau papan nama proyek sebagai identitas kegiatan.

Beberapa proyek yang menjadi perhatian adalah pekerjaan infrastruktur drainase dan pekerjaan trotoar, yang digawangi Dinas PUPR, Bidang PSDA Kota Padang. Hasil penelusuran media ini di lapangan tidak ada satupun ditemukan adanya papan proyek di lokasi.

Seperti, pekerjaan trotoar dijalan Khatib Sulaiman, pekerjaan drainase di kelurahan Dadok Tunggul Hitam, dan Kecamatan Nanggalao.

Sementara itu juga tidak ditemukan adanya pelaksana yang harus menginformasikan gambar kerja yang telah ditandatangani konsultan perencana yang biasanya ada didalam direksikeet. Sebab, juga tidak ditemukan keberdaaan direksikeet yang seharusnya ada dilokasi pekerjaan.
Keberadaan plang proyek dan direksikeet agar masyarakat dapat mengetahui dan menilai pekerjaan tersebut apakah dikerjakan sudah sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi teknis, sehingga menghasilkan kualitas dan kuantitas yang sesuai dan setara dengan uang negara yang dikucurkan.

“Seharusnya ada papan yang berfungsi menerangkan nilai anggaran yang dipergunakan menerangkan jadwal pelaksanaan dari kapan sampai kapan? Juga menerangkan kontraktor pelaksana, perencana dan pengawas siapa-siapa CV/PT,”kata Andi Fadlan ST, warga Kota Padang, dirumahnya, Minggu(08/03/2020).

Andi mengatakan," plang informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan secara transparan. Di mana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek".

Kemudian kewajiban untuk memasang plang papan nama itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2010 dan Perpres No.70/2012. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik/non fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

“Papan nama tersebut di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek, dan kapan Surat Perintah Kerja (SPK) dikeluarkan pihak dinas” tandasnya.

Namun dengan tidak terpasangnya plang papan nama pada sejumlah proyek tersebut bukan hanya bertentangan dengan perpres. Tetapi juga tidak sesusai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” paparnya.

Pekerjaan yang diawali dengan niat berbuat curang, diyakininya akan berdampak buruk terhadap hasil akhir pekerjaan, pungkasnya.

Hingga berita ini terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Mitra Rakyat (Pasbar)

Dalam rangka melestarikan lingkungan hidup khususnya agenda menyelamatkan habitat laut berupa penyu, Persit KCK Cabang LIX Dim 0305/ Pasaman Koorcab Rem 032 PD I Bukit Barisan bersama berbagai unsur Forkopimda Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dan Komunitas Pecinta Lingkungan “Pandah Art Green" melepaskan 50 ekor anak penyu (Tukik) ke laut bertempat di Pantai Maligi, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Minggu (08/03).

Kegiatan pelepasan Tukik tersebut bertepatan juga dalam rangka memperingati HUT Persit KCK ke-74, yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai wujud kepedulian TNI dalam menjaga serta melestarikan habitat laut.

Pada kesempatan ini, Ketua Persit KCK LIX Dim 0305/Pasaman, Ny. Yuniarita Ahmad Aziz menyampaikan bahwa pihaknya berkeinginan mendorong kepedulian warga untuk melestarikan habitat penyu dengan tidak memperjualbelikan telur-telurnya.

Mitra Rakyat.com(Bukittinggi)
Untuk meningkatkan pengetahuan tentang kewirausahan dikalangan masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Hidayat. SS.,MH adakan pelatihan bagi pelaku UMKM di Hotel Grand Malindo. Acara yang akan berlangsung selama empat hari itu dilaksanakan mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 9 Maret 2020. Dan langsung dibuka secara resmi oleh Hidayat beserta Dinas Koperasi dan UMKM, Senin (9/3/2020).

Menurut Hidayat, sebagian besar masyarakat kota padang berprofesi sebagai pedagang dan bertani, sehingga untuk mengelola usahanya itu perlu pengetahuan dan bimbingan dari orang yang ahli di bidangnya, serta ilmu tentang kewirausahaan yang mumpuni.

"Untuk itu, kita datangkan narasumber yang berkompeten dibidangnya, agar dapat memberikan pelatihan mulai dari bagaimana mendapatkan kredit, pengolahan atau produksi hingga memasarkan hasil produk sehingga dapat meningkatkan perekenomian masyarakat, Nara Sumbernya dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat", sebutnya.

Selama ini kita lihat UMKM yang ada seperti hidup segan mati tak mau. Jadi dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha,” kata Hidayat.

Dia menjelaskan, sumber dana pelaksanaan pelatihan itu berasal dari Dana Pokok Pikiran (Pokir) dia sebagai anggota DPRD Sumbar. "Dana Pokir ini diamanatkan kepada saya dan akan saya pergunakan sebaik baiknya untuk kesejahteraan masyarakat," terangnya.


Pelatihan itu, diikuti para pelaku UMKM di seluruh perwakilan sekecamatan Kota Padang jumlah peserta 40 orang. Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (LPKI) Kota Padang juga mendapat Undangan untuk untuk menghadiri Pelatihan Kewirausahaan yang mewakili LPKI Gusrianti, Sepri Efendi. SH, Ridho Naldi. SH dan Febri Antoni.(romi)