Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (LPKI) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Gusnilawati. SH mengadakan rapat bersama seluruh anggota pendiri kota Padang yang diadakan di kantor Sekretariat yang beralamat Jl. Utama Simp Heler, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang di dampingi oleh sekretaris Rido Naldi. SH dan Bendahara Febriantoni. SH Selasa (25/02/2020).

Kegiatan rapat tersebut membicarakan terkait tentang kemajuan LPKI DPC Kota Padang serta membahas Peresmian Kantor Sekretariat Kota Padang.

Sekretaris DPC Kota Padang Rido Naldi. SH menyatakan, bahwa DPCe Kota Padang akan segera memberitahukan keberadaan ke Perindagtamben dan Kesbangpol Kota Padang, karena Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia ini  sudah berbadan Hukum sesuai dengan Aturan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kantor Sekretariat DPC Kota Padang insyallah akan diresmikan pada bulan Mei tahun 2020 dengan mengundang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, Dirwaster Provinsi Sumatera Barat serta rekan-rekan DPC se-Sumatera Barat dan Walikota Padang, Polres kota Padang dan Kejaksaan Negri Kota Padang. Sesudah diresmikan kontor sekretariat kami akan mengadakan Audiensi disetiap Kantor Dinas Kota Padang agar kota Padang bebas dari Pengusaha Nakal, Korupsi dan Pungli serta Narkoba.


Sementara Gusrianti, selaku Ketua Divisi Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak DPC Kota Padang angkat bicara tentang Korupsi dan Pungli, Konsumen, Perempuan serta Perlindungan Anak dan Narkoba.

“Khususnya di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sekarang sudah saatnya Kaum Wanita ambil andil untuk maju membentak Narkoba serta menjaga Melindungi anak-anak dari Predator serta pungli dan Korupsi, korupsi harus di berantas karena korupsi bisa berdampak kerugian di segala segi kehidupan, mulai dari kemiskinan hingga hancurnya perekonomian negara,” ujarnya.


menjelaskan, bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah memantau, mencegah, melaporkan dan menolak ikut serta dalam praktek korupsi dan pungli.

“Ada peran ikut serta masyarakat yang telah dituangkan dalam Undang-undang Dasar dan PP salah satunya PP No. 17 Tahun 2000 Tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan untuk masyarakat dalam mencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Korupsi dan Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekali lagi jangan pernah takut melaporkan oknum-oknum yang korupsi dan pungli kepihak yang berwajib,” terangnya. (Romi)

Mitra Rakyat.com(Padang Panjang) 
Pohon besar roboh menghalangi jalan mengakibatkan kemacetan di sepanjang jalan penghubung Padang- Bukittinggi, tepatnya di Lembah Anai Kota Padang Panjang, Sumbar.

Hujan lebat disertai angin kencang hampir seluruh Kabupaten/ Kota di Sumbar disinyalir penyebab pohon tumbang, Minggu (23/02/2020). Menurut keterangan Dafrizal salah satu warga Padang Panjang mengatakan, saat itu hujan cukup deras disertai "angin dan cuaca seperti ini hampir setiap hari kami rasakan, mungkin ini salah satu penyebab pohon tumbang", tutur Dafrizal.

Mendapat laporan dari pihak kepolisian  Kota Padang Panjang, Dinas BPBD langsung bergerak cepat kelapangan untuk menyikapi laporan tersebut, "kami mendapat laporan sekitar pukul 09.30 wib dan kami langsung menuju tempat kejadian dan langsung melakukan evakuasi serta tidak ada korban jiwa" kata Afrizal, Kabid tanggap kedaruratan BPBD Kota Padang Panjang.

Sampai berita ini di terbitkan  pihak BPBD bersama TNI-Polri dan Relawan Siaga Bencana beserta pengendara kendaraan yang terjebak macet, berhasil memindahkan pohon tumbang tersebut dengan cara di potong, dan arus lalu-lintas dari arah Padang begitu pun sebaliknya menuju Bukittinggi kembali normal. (Pen/Romi)

Polres Pasbar Gandeng Pemkab Pasaman Barat Tanam 5000 Mangrove di Pantai Taluak Batiang