Opini
Ditulis Oleh : Kak Rose
Ibu Rumah Tangga, Alumni BFW

Mitra Rakyat.com
"Mulutmu harimaumu" Pepatah ini agaknya sesuai untuk menanggapi pernyataan kontroversial  dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Hanya dalam hitungan hari menjabat Kepala BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) namun pernyataannya yang menyebut agama sebagai musuh Pancasila membuat kaum muslimin meradang. Hingga kini pernyataan tersebut menuai polemik dan kecaman di masyarakat. Atas pernyataannya tersebut mengaharuskan ia memberikan klarifikasi.

Sebagaiamana dilansir oleh laman media Indonesia.com, (12/02/2020), Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengklarifikasi polemik pernyataannya mengenai hubungan Pancasila dan agama. Yudian menyatakan tidak bermaksud mempertentangkan antara agama dan Pancasila.

"Yang saya maksud bahwa Pancasila sebagai konsensus tertinggi bangsa Indonesia harus kita jaga sebaik mungkin. Pancasila itu agamis karena kelima sila Pancasila dapat ditemukan dengan mudah dalam kitab suci keenam agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI,” kata Yudian melalui keterangannya yang diterima Media Indonesia, Rabu (12/2/2020).

Diketahui sebelumnya, dalam sebuah wawancara, rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta itu menyebut agama sebagai musuh terbesar Pancasila.Yudian menjelaskan konteks pernyataannya adalah pada kenyataannya Pancasila kerap dihadap-hadapkan dengan agama oleh pihak tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrem. Bahkan, belakangan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. (DetikNews, 12/2/2020)

Statement Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut agama sebagai musuh terbesar Pancasila cukup menyesakkan dada. Kabar tersebut seolah membuka luka lama, karena muncul setelah isu radikalisme yang menyudutkan umat Islam belum lama ini. Apabila dilihat secara keseluruhan, isi dari pernyataan kepala BPIP tersebut sebenarnya ditujukan kepada segelintir orang/kelompok. Meski tidak menyebutkan kelompok yang dimaksud, tetapi tersirat jelas bahwa itu adalah kelompok Islam. Walaupun sempat mengeluarkan klarifikasi atas pernyataannya, tetap saja secara tidak langsung ia telah menempatkan agama Islam sebagai musuh bangsa dan sumber kekacauan di dalam negara.

Jika menelaah secara mendalam, apa yang disampaikan oleh Kepala BPIP, Yudian, adalah pernyataan tak mendasar dan irasional. Sosoknya sebagai muslim seolah tak mengenal ajaran agamanya. Rekam jejaknya sebagai rektor di perguruan tinggi Islam tak pernah memihak syariat. Sebut saja kasus pelarangan cadar dan kontribusinya menghalalkan zina atas disertasi Abdul Aziz tentang Milk Al-Yamin beberapa waktu lalu. Fakta-fakta itu sungguh ironis dan tak pantas datang dari seorang muslim. Apalagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai rektor di salah satu Universitas Islam ternama tanah air.

Pancasila memang bukan bagian ataupun lahir dari syariat Islam, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tak bertentangan dengan Islam karena isinya merupakan hasil dari perjuangan para ulama negeri ini meski tidak secara utuh. Sejarah Indonesia sejak awal perjuangan untuk merebut kembali kemerdekaan dari tangan penjajah, mencatat begitu banyak para pejuang yang bertempur dengan dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan. Mereka berani berkorban harta bahkan nyawa karena perjuangan bagi mereka merupakan jalan jihad  melawan penjajah kala itu. Pengorbanan yang dilakukan oleh mereka diawali dengan keyakinan bahwa melawan penjajah berarti juga memperjuangkan agama.

Menganggap agama sebagai musuh ideologi Pancasila tak ubahnya kaum komunis sosialis yang menuduh agama sebagai candu dengan berupaya mereduksi bahkan menghapus keberadaan agama dari kehidupan. Tak jauh berbeda hari ini, sistem demokrasi sekuler yang belum lama diadopsi, telah semakin menampakkan wajah aslinya. Sistem ini adalah biang masalah munculnya reaksi dan orasi kebablasan tanpa arahan syariat. Sistem demokrasi sekuler telah menyuburkan perilaku pejabat yang seringkali memojokkan Islam. Harta dan jabatan lebih berharga ketimbang keimanan. Maka, tidak heran jika aroma sekularisme kental tercium dari pernyataan Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

Islam, adalah agama politik spiritual yang diturunkan oleh Allah Swt. sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan keimanan dan  memberi solusi atas setiap problem kehidupan manusia.

Islam dan Pancasila tidak sama. Islam ada sebelum Pancasila, bahkan Islam lebih dulu eksis jauh sebelum negara Indonesia lahir. Pengaruh Islam sangat besar dalam peradaban dunia. Fakta sejarah membuktikan, hanya Islam yang mampu menyatukan keberagaman. Bahkan Islam diterima oleh seluruh manusia. Perbedaan budaya, bahasa hingga kebiasaan tak menjadi penghambat persatuan. Islam menyatukan perbedaan.

Penerapan Islam secara total dan komprehensif, tidak hanya mendatangkan kedamaian pada dunia. Tetapi juga keadilan, keamanan dan kesejahteraan bagi siapa saja yang berada dalam naungannya. Tanpa membedakan agama, bangsa, etnik, suku dan rasnya. Sebaliknya, saat Islam diabaikan bahkan dicampakkan, dan hukum thagut yang dielu-elukan, dunia diliputi kekacauan. Maraknya perilaku kebablasan, dangkalnya akidah, merebaknya ujaran membenci ajaran agama hingga menyakiti kaum muslimin pun terjadi silih berganti.

Dari sini, menempatkan Islam berhadap-hadapan dengan Pancasila atau meletakkan Islam di bawah Pancasila apalagi menyingkirkan Islam dengan alasan untuk mengangkat dan membumikan nilai-nilai Pancasila sungguh tidak dapat diterima. Apatah lagi jika Islam dituduh sebagai musuh negara dan memecah belah bangsa, jelaslah itu adalah tuduhan yang tak berdasar dan penuh dengan fitnah.

Allah Swt. Berfirman :

"....Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (TQS. Ali Imran [3]: 118)

Penggalan ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan kepada kita, betapa para musuh Islam telah menampakkan kebenciannya kepada Islam. Dan hari ini, begitu banyak fakta yang membuktikan bahwa para pembenci Islam semakin mengepakkan sayapnya, berbagai tudingan miring senantiasa disematkan kepada Islam dan pengikutnya. Keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan, umat muslim harus lebih peka dalam memahami segala kebencian yang datang, serta bahu membahu mencari cara jitu untuk mengahadapi segala perilaku kebablasan, dangkal akidah, membenci ajaran agama hingga menyakiti kaum muslimin yang kian massif terjadi.

Satu-satunya solusi untuk mengatasi semua itu adalah dengan diterapknnya aturan Islam secara kaffah melalui institusi Islamnya; Daulah khilafah Islamiyyah. Niscaya segala macam kebencian yang dialamatkan kepada Islam akan bisa diatasi hingga ke akarnya.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab

Mitra Rakyat.com(Padang)
Mantan Anggota Dewan Tapanuli Tengah (Tapteng) Awaluddin Rao yang diduga pernah tersandung kasus korupsi dana perjalanan fiktif tahun 2016-2017, jadi sorotan masyarakat Kota Padang.

Masyarakat berpendapat seorang mantan anggota dewan sok menjadi pahlawan kesiangan dalam menyelamatkan uang negara, sebut warga sekaligus Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dikota Padang ini.

Klik berita terkait 

ASN yang enggan namanya untuk diterbitkan itu menilai, " apa yang disebutkan nya(Awaluddin Rao, red) bertentangan dengan apa yang telah dilakukan masa dirinya saat berstatus sebagai wakil rakyat Tapteng Seperti yang diberitakan media 1minutesnews.com dua tahun lalu", katanya, Selasa (18/02) di ruang kerjanya.

Ini menyangkut pernyataan yang pernah diungkapkan Awaluddin Rao dipemberitaan media ini sebelumnya, bahwa proyek pematangan lahan milik Pemko Padang dengan pagu 17 milyar bisa dipangkas menjadi 13 milyar.

Dan Rao juga pernah menyebutkan kalau proyek tersebut ada berbau politik, proyek dimaksud ada kepentingan salah satu Cagub yang akan bersaing di pilkada yang akan datang,  kata ASN itu.

Menengok kebelakang, pernah berstatus tersangka kasus korupsi perjalanan fiktif di Mapolda Sumut, mantan anggota dewan Tapteng yang sekarang sebagai pengusaha kontruksi ini seakan menjadi "pahlawan kesiangan" sebagai penyelamat uang negara, cecarnya.

Sementara apa yang dia lakukan dulunya, jauh lebih parah dengan apa yang diduga terkait proyek pematangan lahan itu. Sebab, kalau ini baru prasangka, sementara dia sudah berstatus tersangka dengan beberapa anggota dewan lainnya, tegas ASN itu lagi.

Terakhir dikatakan ASN itu, meskipun uang negara yang diduga difiktifkan itu sudah dikembalalikan kepada negara sesuai pengakuannya diberita itu, tapi yang dikaji adalah perbuatan melanggar hukumnya yang harus dipertanggung jawabkan. Namun nyatanya Awaludin Rao seakan tidak tersentuh hukum dan masih bisa menghirup udara segar, pungkasnya.

Dilain pihak saat dikonfirmasi media kepada Awaluddin Rao via whatsapp 0812-6536-0xxx, pada hari yang sama, dengan singkat menjawab, "biarkan saja pak", kata Awaluddin Rao.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih upaya konfirmasi  pihak terkait lainnya.*roel*

Dinsos Pasbar Alokasikan 80 Unit Bantuan RTLH Melalui APBD Tahun 2020

Mitra Rakyat.com (Padang)

Mitra Rakyat.com ( Padang )
Wali Kota Padang Mahyeldi mengharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Padang agar mendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang yang salah satunya bersumber dari pajak daerah.