Dinsos Pasbar Alokasikan 80 Unit Bantuan RTLH Melalui APBD Tahun 2020

Dinsos Pasbar Alokasikan 80 Unit Bantuan RTLH Melalui APBD Tahun 2020

Mitra Rakyat (Pasbar)

Pengajuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 200 unit, hanya 80 RTLH yang bisa dialokasikan melalui dana APBD tahun 2020. Penerima bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Sementara bantuan dari dana Kementrian, masih dalam tahap pengusulan sebanyak 120 unit.

"Pemerintah daerah hanya mampu menganggarkan sebanyak 80 bantuan RTLH, itu pun dibantu dengan Dana Pokir Dewa," sebut Kabid Pemberdayaan Sosial, Evalinda Senin (17/02) di ruang kerjanya.

Ia mengatakan, dana bansos RTLH yang diterima per penerima bantuan berjumlah sebesar Rp15 juta. Pada ABPD 2020, alokasi bantuan RTLH mencapai Rp1,2 miliar di Dinas Sosial, namun total tersebut digabung dari Dana Pokir Dewan dan Dana Bansos.

Ia menerangkan, untuk pengerjaan RTLH akan dilakukan secara swadaya. Dana akan dikelola oleh kelompok. Kelompok ini berisikan penerima bantuan RTLH sebanyak 10 orang. Meski per kecamatan tidak mencukupi, penerima bantuan akan dikelompok kan dengan penerima bantuan di kecamatan terdekat.

Sedangkan perinciannya lokasi penyaluran, 5 unit di Kecamatan Pasaman, 5 unit di Kecamatan Luhak Nan Duo, 10 unit di Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, 2 unit di Kecamatan Kinali, 6 unit di Kecamatan Talamau, 8 unit di Kecamatan Gunung Tuleh, 26 unit Kecamatan Sungai Aur, 8 unit di Kecamatan Lembah Melintang, 4 unit Kecamatan Koto Balingka dan 6 unit di Kecamatan Ranah Batahan.

Namun, untuk Kecamatan Sungai Beremas di tahun 2020 ini tidak dianggarkan, hal ini dikarenakan di tahun anggaran 2019 lalu penerima RTLH telah di daerah itu dibesarkan. Sementara di tahun 2020 ini, kecamatan terbanyak penerima bantuan RTLH berada di Sungai Aur.

"Di Kecamatan Sungai Aur, bantuan RTLH berbeda dengan daerah kecamatan lain karena pokir dewan. Dewan daerah pemilihan di sana memfokuskan pokir nya melalui bantuan RTLH, yang dititipkan pengelolaannya melalu Dinas Sosial," paparnya.

Pemerintah Daerah Pasbar untuk bantuan dilakukan secara bertahap, tidak bisa sekaligus. Kita juga berupaya untuk mencari bantuan dari sumber lain, termasuk dari pemerintah pusat, yang saat ini masih tahap pengusulan," ujarnya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, RTLH ada sebanyak 152 unit. Jika dilihat untuk tahun 2020 tentu pengurangan melebihi dari 50 persen. Hal ini disebabkan ada pengurangan anggaran per OPD.

Menurut Evalinda, bantuan yang diprioritaskan adalah penerima RTLH beberapa kategori seperti, tidak memiliki kamar, rumah dihuni oleh beberapa keluarga, tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak memiliki jamban.

"Namun kita tetap mengutamakan penerima bantuan yang masuk di Basis Data Terpadu (BDT) dan minimal luas rumah tidak lebih dari ukuran delapan kali delapan," ungkap dia.

Sementara, hasil penilaian per kecamatan, ada dua kecamatan yang seyogyanya di prioritaskan bantuan RTLH ini, yakni di Kecamatan Koto Balingka yang sebarannya merata, sedangkan di Kecamatan kinali ada di Jorong Mandiangin.

"Dua kecamatan tersebut kemungkinan akan di prioritaskan di tahun anggaran perubahan atau anggaran 2022," tutupnya. (Dedi/*)

Sifrowati Bersama Baznas Kunjungi Davin Bayi Penderita Atresiaani

Monday, February 17, 2020 Pasbar

Mitra Rakyat (Pasbar)

Disela-sela kesibukan sehari-hari selaku istri seorang kepala daerah dan juga menjabat sebagai anggota DPRD pasbar, Sifrowati masih meluangkan waktunya untuk mengunjungi Davin Raditya Saputra bayi penderita Atresia Ani putra dari Nasisra (22) Warga Tanjung pangkal, Nagari Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat(Pasbar).

Dalam kunjungan nya tersebut Sifrowati merasa sangat terharu dan ikut mersakan kepedihan Yang ditanggung oleh Davin dan Ibunya yang ditinggal pergi Suaminya saat Kandungan memasuki usia dua (2) bulan dan sampai saat ini belum ada kabar beritanya.

Dalam kunjungan nya tersebut Sifrowati juga berkesempatan menyerahkan bantuan atas nama keluarga serta atas nama Pemda Pasbar melalui BAZNAS berupa bahan makanan pokok dan sejumlah Uang.

"Saya kesini murni dengan hati yang tulus dan merasa terpanggil hati nurani saya atas apa yang dialami Bayi Davin, dengan bantuan ini semoga bisa mengurangi beban dari keluarga Davin," ungkap Sifrowati.

Dalam kunjungannya itu Sifrowati juga didampingi oleh Camat Pasaman Ayub Pramudia, Walinagari Lingkuang Aur Fahrezi serta Jorong Tanjung Pangkal.

Menurut Sifrowati Davin akan melakukan operasi di RSUP M.DJAMIL Padang, yang akan dikawal lansung oleh Baznas, Pemda dan anggota DPRD Pasbar. (RUDI/DEDI)

Pemko Padang Gelar Operasi Pasar Bawang Putih

Monday, February 17, 2020 Padang

Mitra Rakyat.com (Padang)

Menyikapi lonjatan harga bawang putih akhir-akhir ini, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pangan Kota Padang menggelar operasi pasar di sejumlah titik di Kota Padang.

Plt. Kepala Dinas Pangan Kota Padang Guswardi mengatakan, operasi pasar bawang putih dimulai, Senin 17 s/d 20 Febuari 2020. Masyarakat dapat membeli bawang putih seharga Rp. 32 ribu/kg.

“Semula kita menetapkan harga Rp. 35 ribu/Kg diralat menjadi Rp.32 ribu/Kg. Dan kita menganjurkan masyarakat hanya diperbolehkan membeli maksimal 2 kilogram,” sebutnya.

Ia menambahkan, operasi kali ini Pemko Padang menjual bawang putih sebanyak 15 ton, dilakukan dibeberapa titik seperti Belakang Kantor Balaikota Aie Pacah, Pasar Raya Padang, Pasar Bandar Buat, Pasar Lubuk Buaya dan di 11 kantor camat.

“Semoga hal ini dapat memberikan keringanan kepada masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengapresi langkah cepat yang dilakukan oleh Dinas Pangan Kota Padang ini. “Semoga hal ini dapat mencegah terjadi inflasi dan harga di pasaran tetap stabil,” jelasnya saat meninjau operasi pasar bawang putih belakang Balaikota, Senin, (17/2/2020).

Berikut jadwal Operasi Pasar Bawang Putih Pemko Padang;

Senin, 17/2/2020, Kantor Camat Pauh mulai pukul 10.00 s/d 16.00 Wib, Pasar Raya pukul 09.00 s/d 16.00 Wib

Selasa, 18/2/2020, Kantor Camat Lubuk Kilangan, mulai 08.00 s/d 14.00 Wib, Pasar Bandar Buat mulai 14.00 s/d 16.00 Wib, Kantor Camat Lubuk Begalung 08.00 s/d 16.00 Wib.

Kantor Camat Kuranji 08.00 s/d 16.00 Wib, Kantor Camat Kota Tangah 08.00 s/d 14.00 Wib dan Pasar Lubuk Buaya 14.00 s/d 16.00.

Rabu, 18/2/2020; Kantor Camat Bungus Teluk Kabung 08.00 s/d 16.00 Wib

Kamis, 20/2/2020; Kantor Camat Nanggalo Nanggalo, Kantor Camat Padang Timur, Kantor Camat Padang Selatan 08.00 s/d 16.00, Kantor Camat Padang Utara 08.00 s/d 12.00 dan Kantor Camat Padang Barat 13.00 s/d 16.00 Wib. (Mul)

Wako Mahyeldi Harapkan Seluruh OPD Dukung Peningkatkan Pajak Daerah

Monday, February 17, 2020 pariwara

Mitra Rakyat.com ( Padang )
Wali Kota Padang Mahyeldi mengharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Padang agar mendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang yang salah satunya bersumber dari pajak daerah.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menjadi Inspektur Upacara Bulanan Pemko Padang di Pelataran Parkir Balaikota Padang, Aie Pacah, Senin (17/2/2020). Hadir Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul dan seluruh ASN Pemko Padang.

Mahyeldi mengatakan, agar pembangunan yang dilakukan berjalan lancar diperlukan pembiayaan yang besar, yang salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di kumpulkan oleh17 OPD penghasil pajak daerah.

“Ada 11 jenis pajak daerah yang leading sektor di kelolah oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang yang masing-masingnya memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Padang. Dan kita menginginkan 11 jenis pajak daerah ini dapat dikelolah dengan baik sehingga akan meningkatkan jumlah penerimaan PAD Kota Padang sekaligus akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,“ jelasnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2019, capaian PAD Kota Padang Kota Padang sebesar Rp. 546,37 miliar yang berasal dari capaian 17 OPD penghasil pajak, retribusi, lain-lain PAD yang sah dan pajak daerah berkontribusi sebesar 72% atau sebesar 392,50 miliar. Dibandingkan tahun 2018, terdapat peningkatan capaian penerimaan PAD atau surplus sebesar 58,7 miliar dan khusus pajak daerah surplus Rp. 39,6 miliar.

“Kita berharap peningkatan PAD ini dapat menjadi motivasi dan semangat agar lebih giat lagi dalam memaksimalkan semua potensi PAD yang ada disemua sektor penerimaan, baik pajak daerah maupun lainnya-lainnya PAD yang sah yang menjadi salah satu tumpuan kita untuk melaksanakan keberlanjutan pembangunan Kota Padang,” ujar Wako.

Lebih jau dijelaskannya, sebagai motivasi, hari ini Pemerintah Kota Padang memberikan penghargaan kepada organisasi perangkat daerah pengelolah pendapatan asli daerah dan Wajib pajak terbaik di tahun 2019, terdiri dari 2 OPD dan wajib pajak terdiri 3 pajak hotel, 3 pajak restoran dan 3 pajak hiburan.

OPD pengelolah PAD terbaik diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang dengan realisasi sebesar 146,62% dan Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar 118,05%.

Pajak Hotel diterima oleh Hotel Mercu, Pangeran Beach Hotel, Grand Inna Muaro Hotel. Pajak restoran diterima oleh Mc. Donalds, KFC dan Pizza Hut dan Pajak Hiburan diterima oleh Bioskop Transmar Padang XXI, Cinema XXI dan PT. Ramayana Lestari/Zona 200).

“Selamat saya ucapkan kepada 11 organisasi perangkat daerah pengelolah pendapatan asli daerah dan wajib pajak terbaik tahun 2019. Semoga perangkat daerah pengelolah dapat berpacu meniru hal yang serupa,” tukuknya. (th).

#taf ch

Bupati Pasbar Yulianto Ajak Awak Media Bangun Pasbar Bersama

Sunday, February 16, 2020 Pasbar

Mitra Rakyat.com (Pasbar)
Masih dalam suasana Hari Pers Nasional (HPN) Bupati Pasbar Yulianto mengajak seluruh awak media yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk bersama membangun Nagari Tuah Basamo.

Hal itu diungkapkan Bupati saat Temu ramah bersama awak media dan para OPD yang dilaksanakan di rumah dinas Bupati, Minggu (16/2).

Ajakan tersebut sekaligus untuk memerangi informasi yang tidak jelas atau hoak. Peran media sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan UU Pers tahun 1999.

"Pers itu harus mampu secara bersama sama membangun daerah kita tercinta ini. Selama ini saya melihat sudah terjadi kerjasama yang baik antara Pemda dengan awak media. Namun, ke depan perlu kita secara bersama sama untuk mempererat tali silaturahmi ini demi Nagari Tuah Basamo,"tandas Yulianto.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan terekpos jika media tidak menyampaikan kepada masyarakat. Melalui pemberitaan media masyarakat tahu apa yang telah dilakukan oleh Pemda.

"Seperti saat ini kita sudah dipastikan mendapatkan bantuan pembangunan dari pemerintah pusat untuk pembangunan pelabuhan Teluk Tapang yang jumlahnya Rp.800 Miliar. Untuk itu, mari kita bersama sama membangun nagari Tuah Basamo,"papar Yulianto.

Selain itu, wartawan juga mengharapkan kehadiran kantor baru Diskominfo disertai dengan ruangan untuk media center, peningkatan SDM wartawan atau study banding. Karena wartawan berada di bawah naungan Diskominfo.

"Pertemuan ini diharapkan terus berlanjut dengan ritme yang lebih sering. Sehingga komunikasi terjalin dengan baik. Kepada kepala OPD juga diharapkan agar terbuka berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tidak hanya itu, saya juga berharap setiap kegiatan saya didampingi oleh wartawan yang dikomandoi oleh Diskominfo," tambah Yulianto.

Dalam temu ramah tersebut hadir kepala OPD, Para Kabag, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Perkumpulan Jurnalis Online (AJO) Balai Wartawan (BW) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI).(Dedi/Rudi)

Islam Solusi Masalah Stunting

Saturday, February 15, 2020 Opini

Opini

Ditulis Oleh: Zahra Azzahi
Member AMK

Mitra Rakyat.com
Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah stunting, sebagaimana dilansir Suara.com, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah menaikkan indeks nilai bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kategori Ibu Hamil dan Anak Usia Dini dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun untuk pencegahan stunting.

"Yang paling penting dalam kondisi ibu hamil, anak yang berada di kandungan jangan lupa gizinya. Kalau ibu punya anak usia balita juga jangan lupa gizinya," kata presiden, saat memantau penyerahan PKH Tahap I di Lapangan Rajawali, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Presiden menyontohkan, anak-anak balita harus mendapat makanan bergizi seperti telur, ikan, daging, sayuran dan buah. Urusan gizi, lanjut presiden, tidak boleh dilupakan. Apabila gizi anak terpenuhi maka anak-anak tumbuh sehat dan dapat berprestasi di sekolah. "Gizi yang baik bagi ibu hamil dan anak usia dini juga akan mencegah stunting," tutur Presiden. (Suara.com, Rabu, 29/01/2020).

Stunting masih menjadi masalah yang menghantui balita di negeri ini, pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia masih tinggi, yakni 29,6% di atas batasan yang ditetapkan WHO (20%). Tahun 2015 Indonesia tertinggi ke-2 di bawah Laos untuk jumlah anak stunting. Indonesia merupakan negara nomor empat dengan angka stunting tertinggi di dunia. Lebih kurang sebanyak 9 juta atau 37 persen balita Indonesia mengalami stunting (kerdil).

Faktor lingkungan yang berperan dalam menyebabkan perawakan pendek antara lain status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi di awal kehidupan seorang anak. Selain faktor lingkungan, juga dapat disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal. Akan tetapi, sebagian besar perawakan pendek disebabkan oleh malnutrisi.

Jika gizi tidak dicukupi dengan baik, dampak yang ditimbulkan memiliki efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Gejala stunting jangka pendek meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, perkembangan otak yang tidak maksimal yang dapat mempengaruhi kemampuan mental dan belajar tidak maksimal, serta prestasi belajar yang buruk. Sedangkan gejala jangka panjang meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis.

Di samping itu, banyak ibu yang menghentikan atau setidaknya mengurangi pemberian susu ibu beberapa bulan setelah kelahiran, jauh sebelum berumur dua tahun serta menggantinya dengan makanan lain. Hal ini menyebabkan bayi dan balita tidak bisa tumbuh secara maksimal sehingga terjadilah apa yang sekarang disebut dengan stunting. Gaya hidup modern yang lebih menonjolkan kepentingan pribadi ibu, baik karena karir atau yang lain, juga memberi kontribusi yang signifikan.

Untuk mencegah stunting , konsumsi protein sangat mempengaruhi pertambahan tinggi dan berat badan anak di atas enam bulan. 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode kritis terjadinya stunting. Hitungan 1.000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia dua tahun. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. Awal kehamilan sampai anak berusia dua tahun (periode 1000 Hari Pertama Kehidupan) merupakan periode kritis terjadinya gangguan pertumbuhan, termasuk perawakan pendek.

Dalam kitab-kitab Fiqh juga disebutkan bahwa seorang ibu yang baru melahirkan hendaknya segera memberikan air susunya kepada anaknya. Penelitian kesehatan modern menemukan bahwa air susu yang keluar pertama kali dari seorang ibu yang melahirkan mengandung colostrum, yang sangat baik untuk bayi karena mengandung anti bodi atau daya imun bagi bayi yang sangat baik untuk pertumbuhan dan kesehatan selanjutnya.

Karena itu, sudah menjadi tugas negara untuk mengentaskan segala permasalahan rakyat. Memberikan perlindungan berupa sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan yang memadai. Namun, kapitalisme telah menyebabkan sebagian besar masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga ibu yang seharusnya bertanggung jawab sebagai pengatur rumah tangga sekaligus madrasah pertama bagi anak-anaknya, terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja demi membantu ayah mencari nafkah.

Islam memuliakan anak-anak dengan memberikan tanggung jawab pengasuhannya kepada ibu, dan ayah sebagai pencari nafkah. Islam juga sangat memperhatikan pertumbuhan anak di awal-awal kehidupannya. Al-Quran memberi tuntunan kepada orang tua, khususnya ibu, untuk memberikan asupan gizi yang sangat tinggi nilainya, yakni pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif untuk anak yang baru lahir sampai berumur 2 tahun.

Dalam sebuah ayat al-Quran Allah berfirman yang menjelaskan kewajiban umat Islam untuk takut pada Allah dan larangan untuk meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. "Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar." (TQS. An-nisa: 9).

Stunting umumnya diderita oleh masyarakat miskin dan berpendidikan rendah, maka solusi untuk masalah stunting harus diselesaikan dari akarnya. Yaitu dengan di terapkannya hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Hukum Islam bersumber dari Allah SWT yang berupa al- Quran dan as-Sunnah sehingga perlindungan negara terhadap rakyat akan memberikan keadilan tanpa memandang miskin dan kaya. Penyediaan lapangan pekerjaan adalah hal utama yang harus dilakukan sehingga setiap keluarga memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan memberikan makanan yang bernutrisi untuk tumbuh kembang anak-anaknya. Maka pemberian dana PKH dari pemerintah saat ini hanyalah solusi tambal sulam, dan bersifat sementara yang tidak menyelesaikan permasalahan rakyat.

Wallahu a'lam bi ash shawab.

Mitra Rakyat

Label

Layout

Post Style

Technology

Latest Post