Mitra Rakyat

Opini
Ditulis Oleh: Oom Rohmawati 
(Ibu Rumah Tangga, Penulis Bela Islam) 

Mitra Rakyat.com
Sebuas-buasnya harimau, takkan memakan anaknya sendiri. Namun apa yang terjadi saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Seorang bocah berusia tujuh tahun, harus terbaring lemah tak berdaya karena dugaan penganiayaan yang dilakukan kedua orang tuanya

Menurut berita yang dikutip dari detik.com (22/01/2020), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung sudah melakukan tindakan terhadap Muhammad Rizky Anugerah yang diduga menjadi korban penganiayaan. Bocah malang tersebut dinyatakan mengalami cacat seumur hidup. "Hasil rumah sakit, anak itu akan cacat seumur hidup dan perlu penanganan lebih lanjut, " kata Kasi Perlindungan Hak Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, Ade Baharudinata saat ditemui di kantornya.

Saat disinggung, mengapa kejadian itu terjadi, Ade menyebutkan orang tua Muhammad Rizky mengalami masalah ekonomi, jumlah anak 8 orang, tidak punya rumah, pekerjaan tidak tetap, sampai ke rumah anak rewel minta jajan sementara uang tidak punya.

Sungguh menyedihkan orang yang mestinya memberikan perlindungan justru menjadi sumber bahaya untuk orang-orang yang seharusnya disayanginya.

Kemiskinan memang bisa membuat seseorang menempuh jalan pintas, baik miskin harta apalagi miskin ilmu. Miskin harta, bisa mendorong seseorang berbuat nekat, misalnya mencuri, merampok, memeras bahkan mungkin membunuh untuk memenuhi kebutuhannya. Meski sadar dengan resikonya, tetap dilakukan karena terdesak kebutuhan ekonomi. Akan tetapi sekalipun seseorang merasa kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-harinya, jika memiliki kekayaan ilmu, dalam hal ini ilmu agama, tentu perbuatan kriminal yang berujung pada kemaksiyatan tersebut tidak akan dilakukan.

Dalam kehidupan sekuler materialis seperti sekarang ini, agama dianggap tidak  penting sehingga dipisahkan dari kehidupan.  Padahal sumber ketenangan dan kebahagiaan dunia akhirat hanya dengan ilmu dan dengan ketaatan kepada Allah Swt.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: "Barang siapa yang menginginkan bahagia di dunia maka hendaklah ia berilmu, dan siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah ia berilmu, dan barang siapa menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah ia berilmu." (HR Abu Hasan Al-Mawardi).

Jadi bukan alasan yang tepat bila menyalahkan faktor ekonomi dan anak banyak sebagai sumber permasalahan munculnya perlakuan buruk orang tua terhadap anak.

Harus dipahami bahwa kemiskinan yang ada saat ini bukanlah disebabkan satu faktor saja. Secara garis besar ada 3 penyebab kemiskinan: Pertama, alamiah yaitu miskin karena cacat mental atau cacat fisik serta usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja. Kedua, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang di sebabkan oleh rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu misalnya, rasa malas, tidak produktif, bergantung pada yang lain. Ketiga, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat.

Kemiskinan struktural inilah yang menjadi faktor terbesar penyumbang kemiskinan saat ini. Sistem Kapitalisme sekuler yang diterapkan telah mengundang berbagai permasalahan yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat.

Penerapan sistem ekonomi kapitalis telah melahirkan dominasi para pemilik modal atas kekayaan alam  negara. Sementara negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator. Pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah diserahkan kepada asing dan aseng. Para penguasa yang diangkat untuk melayani rakyat justru bekerja sama dengan pengusaha, tidak memikirkan apalagi mengurusi rakyatnya.

Maka wajar banyak masyarakat yang miskin, serba kekurangan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, karena pendidikan yang terbatas serta sulitnya lapangan pekerjaan. Semua itu akan melahirkan  permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan, seperti kejahatan, tindakan kriminal, dan kekerasan yang terjadi saat ini hingga ke lingkup keluarga.

Padahal seharusnya kesejahteraan rakyat itu menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pengurus urusan rakyat dan pelayan umat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Saw :
"Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR Ahmad Bukhari)
Selain itu pemimpin pun harus menjadi "junnah" (pelindung) seperti sabda  Rasulullah Saw.:
"Imam itu perisai orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya." (HR Muslim).

Terdapat sejumlah ketentuan syariat yang mengatur bagaimana  negara berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan hajat hidup publik, dari perencanaan hingga teknis. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw. yang mengatur langsung kemaslahatan publik di Madinah, mengelola dan mengatasi berbagai persoalan.

Bagaimana negara memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi? Negara yang berideologi Islam memiliki sistem ekonomi yang khas. Beberapa prinsip ekonomi tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, adanya konsep kepemilikan yang membagi kepemilikan menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sumber daya alam, seperti minyak, gas, barang-barang tambang, ai, hutan, dan semisalnya termasuk dalam kepemilikan umum. Maka, pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi asing, tetapi harus dikelola sepenuhnya oleh negara, dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk. Kedua, negara mewajibkan kepada seorang wali/suami untuk memberikan nafkah (sandang, pangan, dan papan) kepada keluarganya atau orang yang menjadi tanggungannya secara makruf. Jika tidak mampu karena sakit, cacat atau tua sehingga tidak mampu lagi bekerja, maka dialihkan kepada keluarganya yang ada pada jalur nafkahnya. Jika tidak ada, maka negara yang akan mengambil alih penyediaan kebutuhan primernya. Ketiga, negara berkewajiban menyediakan kebutuhan kesehatan, pendidikan dan keamanan masyarakat secara gratis. Keempat, negara melarang setiap aktivitas ekonomi yang berbasis ribawi.

Semua prinsip sahih tersebut adalah bagian integral sistem kehidupan Islam secara keseluruhan dan hanya serasi dengan sistem politik Islam, yakni khilafah. Sehingga, kunci rahasia berjalannya fungsi negara yang sahih adalah pada pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah.

Prinsip ini dijalankan sejak kepemimpinan Rasulullah SAW hingga khalifah-khalifah berikutnya. Di masa khalifah Umar bin Khathab r.a. pernah dijumpai seorang Yahudi tua yang sedang mengemis. Ketika ditanyakan kepadanya, ternyata usia tua dan kebutuhan telah mendesaknya untuk berbuat demikian. Umar segera membawanya kepada bendahara Baitul Maal dan memerintahkan agar ditetapkan bagi orang itu, dan orang-orang seperti dia, sejumlah uang dari Baitul Maal yang cukup baginya dan dapat memperbaiki keadaannya. Umar berkata, “Kita telah bertindak tidak adil terhadapnya, menerima pembayaran jizyah darinya kala dia masih muda, kemudian menelantarkannya kala dia sudah lanjut usia."

Demikianlah beberapa gambaran sejarah kaum Muslim, yang menunjukkan betapa Islam yang mereka terapkan ketika itu benar-benar membawa keberkahan dan kesejahteraan hidup. Bukan hanya bagi umat Muslim, tapi juga bagi umat non muslim yang hidup di bawah kepemimpinan Islam.

Semoga kejadian ini membuat kita semua tersadarkan, bahwa semakin jauh dari ketaatan pada Allah Swt. Maka semakin jauh pula perbaikan hidup bisa diraih. Allah Swt berfirman, yang artinya:
"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku maka sungguh dia akan menjalani hidup yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." (QS: Thaha [20]: 24).
Wallahu a'lam bish-Shawwaab

Mitra Rakyat.com(Padang)
Seorang pekerja bangunan bernama Ridho tiba - tiba didatangi oleh orang tak dikenal dan langsung membacok kepala Ridho, saat sedang bekerja merenovasi kantor KAN Kecamatan Lubuk Kilangan, pada Selasa, (4/2) pagi di halaman Kantor KAN Luki jalan Gadut kelurahan Bandar Buat.

"Tadi saya sedang bekerja merenovasi kantor KAN ini, tiba - tiba datang orang yang tidak saya kenal mengacung - ngacungkan parang kepada saya, saya sudah berusaha mengelak namun dia membabi buta hingga parang tersebut mengenai kepala saya," kata Ridho yang masih merintih kesakitan saat ditanya awak media.

Akibatnya Ridho yang juga merupakan pemuda setempat itu mengalami luka yang cukup serius di kepalanya.

Beberapa warga yang ada dilokasi membenarkan bahwa Ridho dibacok oleh orang tak dikenal saat sedang bekerja.


Pelaku sempat terekam oleh kamera cctv Puskesmas Lubuk Kilangan yang bersebelahan dengan Kantor KAN tersebut, ketika pelaku datang mengunakan motor dan pergi setelah membacok Ridho.

Dani kepala pemborong pekerjaan tersebut mengatakan, "diduga ini ada indikasi orang suruhan yang tidak senang dengan renovasi kantor KAN ini, kami sudah mengantongi identitas pelaku," kata Dani.

"Peristiwa ini sudah kami laporkan ke pihak berwajib, semoga segera terungkap siapa dalang dibalik kejadian ini," ujar Dani.**

Mitra Rakyat.com(Padang)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Usai menghadiri undangan evaluasi dan klarifikasi dari Kelompok Kerja(Pokja), beberapa rekanan langsung mengadakan jumpa pers. Rekanan menilai dan menaruh curiga terhadap lelang. Sebab dinilai ada kejanggalan pada saat evaluasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja.

Jumpa pers yang dihadiri beberapa media harian, mingguan, online dan Padang TV itu, menyorot kinerja Pokja yang sangat disesalkan. Karena terindikasi mengkhianati aturan, undang-undang dan sumpah saat pelantikan.

Tercium ada indikasi istilah "anak babe" pada tender tersebut. Buktinya, sebut Sukron, Direktur PT. Permata Lansekap Nusantara, "sebelum dilakukannya evaluasi dan klarifikasi pada tanggal 3 Februari 2020, kuat dugaan tanggal 31 Januari 2020 sudah diumumkan hanya 1 satu rekanan yang lulus persyaratan.

“Artinya, undangan evaluasi dan klarifikasi tanggal 3 Februari hanya sabotase, agar publik percaya kalau Pokja bekerja sudah benar. Termasuk juga mereka yang mencari kesalahan metoda dan fakta integritas patut dicurigai. Sebab, selama ini hal itu tidak pernah bermasalah dalam setiap ikut lelang,” kata Sukron didamping Risman M, selanjutnya mengatakan, "bahkan masalah quari pun juga mereka dipertanyakan", cecarnya, Senin (03/02) disalah satu caffe dijalan Bypass Padang.

Bahkan Sukran mengatakan, "evaluasi dan klarifikasi palsu itu sudah terasa sejak mulai lelang 3 Januari 2020 lalu. Soalnya, lelang pertama yang diikuti 7 rekanan diulang dan merubah spesifikasi teknis personil dari persyaratan SI Teknik Geologi menjadi SI Teknik Sipil. Parahnya, peserta bertambah menjadi 12 rekanan agar lebih meyakinkan", tegas nya.

“Begitu juga klarifikasi yang dilakukan hanya menyampaikan kesalahan. Padahal, sebelumnya sudah ditetapkan hanya satu peserta yang lulus. Ibaratnya, kami sudah dikalahkan sebelum pertandingan dimulai. Dan, ini sangat kami sesali,” ungkap Sukron.

Awaluddin Rao dan Direktur PT. Bahana Prima Nusantara juga mengukapakan hal serupa. Katanya, selama dua tahun ini, lelang di Pokja Kota Padang sudah menjadi perbincangan dikalangangan kontraktor dan pihak lainnya. Termasuk lelang penimbunan dan pematangan lahan senilai lebih kurang Rp17 Miliyar itu. Apalagi, PT. Bahana Prima Nusantara, terkesan sengaja dikalahkan Pokja menyangkut masalah skechudle.

Pokja mungkin kurang memahami atau pura-pura, kalau itu pekerjaan umum dan pekerjaan minor. Ia juga menilai, "ada beberapa item tersendiri, seperti menentukan volumenya hanya butuh waktu 12 jam atau bobotnya hanya 0,09 persen. Itupun dimasukkan ke minggu 9, tapi tetap disalahkan Pokja.

” Dicurigai Pokja sengaja mencari atau mengkondisikan kesalahan dari kami,” kata Awaluddin Rao yang akrab disapa Rao.

Ia menduga kalau pokja sengaja mencari kesalahan selain jagoannya, sebab dengan adanya kejanggalan dengan kesan sengaja mencari kelemahan calon rekanan oleh Pokja agar kontraktor andalannnya bisa berjalan mulus sebagai pemenang tanpa sanggahan.

Termasuk dengan mengganti spesifikasi teknis personel dari SI Teknik geologi diganti SI Teknis sipil. Kuat dugaan lelang ini hanya sebagai objek mencari keuntungan sekelompok manusia saja. Dan ada indikasi kuat kalau negara akan menanggung kerugian lagi.

Karena, dalam RAB dengan harga Rp17 miliar dinilainya sangat tinggi sekali. Sementara standarnya negara harus menggelontorkan dana pada pekerjaan tersebut seharusnya hanya sebesar Rp13 Miliyar saja, tukuknya.

“Terlepas dari apa yang terjadi, pihaknya, akan terus melakukan pengawasan, sebab perbedaannya sangat jauh.” katanya lagi, seraya mengatakan, tak tertutup kemungkinan ia akan menempuh jalur hukum jika terbukti sengaja dikalahkan", tandas Rao.

Beragam tanggapan rekanan lain, juga menyertai jumpa pers tersebut. Intinya, dugaan permainan lelang yang diprediksi terbukti. Rekanan jagoannya yang diundang sebelumnya telah dinyatakan lulus. Dan satunya rekanan yang lulus seperti yang diumumkan tanggal 31 Januari 2020. Sementara, undangan klarifilasi rekanan tanggal 3 Pebruari 2020 hanya formalitas belaka. Nv/roel

Mitra Rakyat.com(Pasbar)
Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) hari ini Senin (03/02), akan memasuki babak baru sekaligus momen bersajarah terkait dengan finalisasi terwujudnya pemekaran Nagari se-Kabupaten Pasbar.

Bupati Pasbar Yulianto didampingi OPD terkait dalam Pemekaran Nagari beserta Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumbar, Iqbal berikut Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Samsul Bahri dan Muzli. M. Nur, mengawal langsung proses penyerahan berkas Nagari pemekaran se-Pasbar itu ke Dirjend Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Bupati Pasbar beserta rombongan disambut langsung oleh Direktur Jendral Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Nata Irawan bersama Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa, Aferi. S. Fudail di ruang kerjanya.

Bupati Pasbar Yulianto menyampaikan bahwa Dirjend Penataan dan Administrasi Pemdes Nata Irawan sangat mengapresiasinya atas keseriusan serta kegigihan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasbar dalam mengawal seluruh proses pemekaran Nagari.

Apresiasi dan ucapkan pujian atas kegigihan Bupati Pasbar beserta jajaran dalam mengawal langsung seluruh proses pemekaran Nagari di Pasbar pun banyak berdatangan dari pihak pusat.

Sebab saat ini hampir sampai di akhir proses perjuangan yang akan dibuktikan dengan Nagari definitif di Pasbar. "Insyaallah diberikan kelancaran hendaknya nanti dalam proses pemeriksaan berkas-berkas seluruh Nagari yang sudah diantar ini dan secepatnya nomor register dapat diterbitkan",  ucap Bupati Pasbar mengutip yang disampaikan Dirjend Penataan Dan Administrasi Pemdes Nata Irawan.

Terlihat Bupati Yulianto tidak dapat menahan rasa harunya saat penyerahan 10 box besar berkas seluruh Nagari se-Pasbar kepada Pihak Dirjend Pemerintah Desa.

"Rasanya seperti mimpi, ini adalah impian saya dan bapak almarhum H. Syahiran dulu yang saya lanjutkan demi kemajuan Bumi Mekar Tuah Basamo, dan pastinya kesuksesan pemekaran Nagari ini adalah harapan seluruh masyarakat Pasaman Barat tercinta. " sebut Yulianto.

"Terimakasih yang tidak terhingga atas kerjasama seluruh tim pemekaran Nagari, mulai dari tim pemekaran di kabupaten, provinsi dan pastinya dari Dirjen Bina Pemdes Jakarta", tutur Bupati tersebut.

Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang selalu bersemangat dalam menunggu keberhasilan pemekaran Nagari, serta dukungan penuh anggota DPRD Kabupaten Pasbar dan Provinsi Sumbar. Semoga semua perjuangan ini mendapat ridho Allah SWT ,amiin. "tutup Yulianto.

Kegiatan penyerahan berkas seluruh Nagari persiapan ini merupakan persyaratan akhir sebelum diterbitkannya nomor register dan pengesahan Nagari.

Proses penyerahan dokumen nagari persiapan ini akan dilanjutkan dengan verifikasi berkas dan pemberian nomor register. (DEDI )

Mitra Rakyat.com(Jakarta)